Kebijakan Revitalisasi Pendidikan di Beranda Indonesia, Efektifkah?

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan merevitalisasi perguruan tinggi yang ada di perbatasan, pulau terluar, dan terpencil menjadi beranda depan Indonesia dengan meningkatkan mutu pendidikan tingginya. Saat ini, sudah enam perguruan tinggi di wilayah perbatasan yang diubah statusnya menjadi PTN, yaitu Politeknik Nusa Utara di Sangihe, Universitas Musamus di Merauke, Universitas Borneo di Tarakan, Universitas Bangka Belitung, Poltek Batam dan Poltek Riau (Seputar Indonesia, 12/9). Sebelumnya, Kemendiknas juga sudah menandatangani kerja sama dengan TNI untuk pendidikan di wilayah perbatasan. TNI akan membantu pelaksanaan program layanan pendidikan dari tiap-tiap unit utama, menyediakan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama (Republika, 7/9). Berbagai upaya itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM di wilayah perbatasan.

Potret buram pendidikan di wilayah perbatasan bukan hal baru. Beranda terdepan Indonesia itu seolah menjadi gudang (ter)belakang. Bagaimana tidak, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia misalnya, mencetak hatrick sebagai provinsi dengan angka kelulusan UN terendah. Angka melek huruf disana tidak beranjak dari 85.5%, padahal pemerintah mengungkapkan bahwa 92.7% masyarakat Indonesia sudah melek huruf. Itu belum seberapa, data dari Sanggau, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, lebih ironis. 30% masyarakatnya tidak bisa berbahasa Indonesia dan buta huruf, 5 – 10% anak usia pendidikan dasar putus sekolah. Masih banyak lagi fakta yang sudah ataupun belum terungkap dari beranda negara ini, dari 34 kota/ kabupaten di 12 provinsi yang berbatasan dengan 10 negara tetangga. Ya, beranda itu berantakan, mirip kapal pecah. Mulai dari keterbatasan sarana dan fasilitas, akses pendidikan dan kesehatan yang begitu sulit hingga minimnya kesejahteraan.

Lalu, apakah langkah mengubah status perguruan tinggi dan melibatkan TNI dalam mengajar adalah langkah yang tepat? Tergantung sejauh mana implementasinya menyentuh hal mendasar yang perlu menjadi perhatian dalam membangun pendidikan di wilayah perbatasan. Menurut hemat penulis, setidaknya ada tiga kata kunci untuk membenahi beranda Indonesia. Kata kunci pertama adalah pemerataan. Menurut laporan World Bank tahun 2008, di Indonesia terdapat 55% sekolah yang memiliki kelebihan tenaga guru, namun ironisnya 66% sekolah terpencil justru kekurangan guru. Hal itu jelas memperlihatkan ketimpangan dalam pemerataan SDM. Belum lagi bicara pembangunan dan ekonomi. Tak mengherankan anak – anak usia sekolah di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat lebih memilih sekolah di Malaysia dengan alasan sederhana : fasilitas lengkap & gratis. Ketimpangan ini jelas terlihat di wilayah perbatasan yang hidup dalam rumah kayu tanpa penerangan dan untuk mencapainya harus melewati jalan penuh batu dan semak belukar. Sementara hanya terpaut beberapa meter di seberang sana, rumah dan halaman tersusun rapi, jalan halus berlapis aspal dan listrik selalu tersedia. Upaya membangun pendidikan di wilayah perbatasan –apapun bentuknya– harus mengupayakan pemerataan pembangunan dan kualitas pendidikan.

Kata kunci kedua adalah prioritas. Hal mendasar yang perlu dibenahi untuk memajukan pendidikan di wilayah perbatasan adalah pada aspek paradigma dan mentalitas. Ketika pendidikan belum dipandang sebagai prioritas, maka upaya perbaikan akan mengalami kebuntuan. Lihat saja kasus disegelnya satu – satunya SMP Negeri di Sangihe yang berbatasan dengan Filipina karena masalah hak milik tanah. Puluhan anak sekolah terlantar hanya karena kepentingan pribadi, dan itu masalah mentalitas. Kesiapan mental itu juga yang menyebabkan menurunnya jumlah guru di Kalimantan Barat karena lebih memilih mengajar di kota atau menyeberang ke Malaysia. Padahal kebutuhan guru di wilayah perbatasan sedikitnya 2000 orang dan tidak mungkin hanya mengandalkan TNI atau ‘guru instan’ dari ibukota yang belum teruji dedikasinya. Selanjutnya, menyelesaikan pendidikan dasar jelas lebih prioritas dibanding membangun pendidikan tinggi. Paradigma masyarakat wilayah perbatasan bahwa tujuan sekolah sebatas bisa baca tulis perlu diluruskan. Belum perlu berkoar tentang membangun SDM berkualitas sementara masih banyak yang buta huruf. Belum perlu bangunan sekolah yang megah sementara ribuan anak sekolah masih harus berjalan ribuan meter melewati bukit dan hutan untuk dapat menikmati layanan pendidikan. Tak perlu janji – janji pendidikan gratis sementara mendapati anak – anak yang mau, mampu dan sempat bersekolah saja sudah alhamdulillah. Selanjutnya, melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pendidikan lebih prioritas daripada memanjakan masyarakat sehingga menimbulkan ketergantungan pada bantuan dari pusat.

Kata kunci ketiga adalah kesungguhan. Kesungguhan ini akan melahirkan komitmen yang akan memastikan perbaikan yang kontinyu. Contoh sederhana dapat dilihat dari kontrol anggaran pendidikan 20% dari APBN dan berbagai janji untuk memprioritaskan wilayah perbatasan. Realitanya, dana BOS saja tidak sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya sehingga tidak mengherankan hampir separuh ruang kelas SD – SMP di wilayah perbatasan dalam kategori rusak. Kesejahteraan guru juga masih jadi mimpi di siang hari. Provinsi Papua bahkan hanya menganggarkan 6% dari APBDnya untuk pendidikan. Pembangunan pendidikan setengah hati ini dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga keterlibatan mereka pun setengah hati. Padahal perbaikan hanya dapat optimal jika ada partisipasi aktif dari seluruh komponen terkait.

Perubahan status perguruan tinggi takkan memberi manfaat yang signifikan jika pemerataan pembangunan tidak dilakukan. Lulusannya hanya akan menambah jumlah pengangguran terdidik jika tidak ada saluran implementasi keilmuannya. SDM berkualitas yang didambakan pun bisa jadi memilih untuk keluar dari wilayah perbatasan untuk dapat membangun karir dan profesinya, jika tak ada yang dapat dikembangkan di tanah kelahirannya. Hadirnya PTN di wilayah perbatasan takkan berarti apa – apa jika pendidikan dasar dan menengah tidak dibangun. Angka partisipasi pendidikan tinggi di Kaltim saja yang merupakan provinsi dengan pendapatan daerah tertinggi hanya 2%. Akhirnya hanya akan timbul pertanyaan untuk siapa PTN di wilayah perbatasan. Gagasan revitalisasi perguruan tinggi juga hanya akan menjadi wacana tanpa kesungguhan. Membangun PTN berkualitas tidak mudah dan tidak murah. Butuh kesiapan jiwa untuk bisa menjadi peserta didik dan pendidik di wilayah perbatasan. Tidak terkecuali anak – anak yang harus berjuang untuk bisa memperoleh pelajaran. Tidak terkecuali TNI yang didaulat menjadi guru dadakan. Namun dengan kesungguhan, semua orang bisa menjadi peserta didik dan pendidik. Dan dengan kesungguhan, cita mulia mencetak generasi unggul dapat menjadi nyata.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>