Monthly Archives: March 2012

Diskriminasi Jalur Masuk PTN

Para pemegang kebijakan pendidikan di Indonesia memang sangat kreatif, apalagi untuk lingkup pendidikan tinggi. Wacana-wacana baru terus bemunculan, trial and error, seolah lahirnya kebijakan tanpa pengkajian yang mendalam. Setelah wacana SPP tunggal, credit earning dan jurnal ilmiah sebagai prasyarat kelulusan, di tengah dinamika pembahasan RUU Perguruan Tinggi, muncul rencana menghapuskan jalur tes (SNMPTN) tulis sebagai jalur masuk PTN mulai 2013. Penghapusan ini dipandang sebagai implementasi Peraturan Mendiknas Nomor 34 tahun 2010 yang menyebutkan jalur seleksi mahasiswa baru menggunakan SNMPTN (60%) dan jalur mandiri (40%). Data yang digunakan sebagai pertimbangan kelulusan seleksi adalah nilai Ujian Nasional (UN) dan nilai raport semester III – V. Sanksi pun sudah disiapkan bagi sekolah yang ketahuan mengatrol nilai raport.

Di tengah isu kenaikan harga BBM, wacana tersebut jelas semakin memperlihatkan arah bangsa ini. Bukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang di pembukaan UUD 1945, bukan pula memastikan setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan yang layak, namun pemerintah semakin terlihat hendak ‘lepas tangan’ dan menyerahkan urusan kepada ‘mekanisme pasar’. Disinilah pendidikan menjadi komoditas yang secara sistemik mengeliminir peserta didik sehingga hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang. Sayangnya, ‘saringan’ itu bukan semata-mata kecerdasan, namun lebih didominasi faktor finansial. Alhasil, pendidikan tinggi berkualitas semakin sulit dinikmati masyarakat marginal, kalau pun ada pastilah mereka yang amat sangat pintar sekali.

Seperti halnya kenaikan BBM, kebijakan penghapusan SNMPTN tulis jelas tidak berpihak kepada masyarakat banyak. Selama 32 tahun ini, tes tulis untuk masuk PTN masih dianggap sebagai jalur masuk yang paling adil dan kredibel. Seluruh lapisan masyarakat dapat mengaksesnya dan berkompetisi di dalamnya, tidak seperti ujian mandiri yang banyak digunakan pihak kampus sebagai jalur non reguler untuk menghasilkan dana. Ujian mandiri kampus dikenal sebagai jalur masuk berbiaya tinggi yang hanya dapat diakses calon mahasiswa dari kalangan menengah ke atas. Cakupan SNMPTN undangan juga sangat terbatas, siswa tertentu di sekolah tertentu. Dan ketika calon mahasiswa tidak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan, dimana peluang lebih ditentukan oleh faktor finansial dan bukan kecerdasan, disinilah dapat dikatakan diskriminasi telah terjadi.

Tes tulis SNMPTN memang tidak bersih dari praktek joki dan nepotisme, namun kecurangan tersebut tidak ada apa-apanya bila dibandingkan kecurangan UN yang sangat sistemik. Sudah jadi rahasia umum bahwa hanya sepersekian hasil UN yang benar-benar murni karena kemampuan siswa. Terlalu banyak data yang mengungkapkan hal ini, penulispun pernah mengalaminya. Selain itu, SNMPTN tulis juga lebih jujur dan transparan jika dibandingkan SNMPTN undangan. Tidak hanya manipulasi nilai raport oleh pihak sekolah, standar penetapan siswa yang dinyatakan lulus SNMPTN undangan pun tidak jelas. SNMPTN undangan justru membuka celah besar untuk bersemainya praktek suap dan nepotisme. Kecurangan ini bahkan lebih sulit terkontrol. Nilai raport bisa saja ditentukan dari membeli buku lewat guru/ sekolah, ikut jam pelajaran tambahan atau mengikuti study tour dengan biaya tinggi. Kredibilitas hasil UN dan nilai raport yang diragukan ini sangat riskan untuk dijadikan dasar penetapan utama seleksi masuk PTN, bahkan dalam beberapa kasus kemampuan akademis mahasiswa yang diterima lewat jalur undangan (PMDK, dsb) tidak lebih baik dari mahasiswa yang diterima lewat jalur tes tulis. Di kasus lain, siswa yang jujur malah memperoleh nilai UN dan raport yang lebih kecil dibandingkan teman-temannya dan jika SNMPTN tulis ditiadakan sudah pasti mereka tidak dapat kesempatan mengikuti SNMPTN Undangan yang justru diikuti teman-teman mereka yang curang.

Jalur SNMPTN Undangan dan Ujian Mandiri pun disoroti karena cenderung diskriminatif, dimana hanya orang kaya yang boleh kuliah. Di beberapa sekolah, jalur undangan hanya diperuntukkan bagi siswa kelas internasional yang didominasi golongan berada. Mekanisme yang tidak transparan, baik di tingkat sekolah maupun di PTN, sangat memungkinkan adanya seleksi finansial. Belum lagi, jalur undangan hanya diperuntukkan bagi sekolah yang terakreditasi. Siswa dari keluarga yang kurang mampu atau tinggal jauh dari pusat kota jelas berpeluang kecil memperoleh undangan. Perlu diingat pula bahwa pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal. Hal ini juga menimbulkan bias penilaian raport dan UN antara satu wilayah dengan wilayah lain, antara satu sekolah dengan sekolah lain. Sementara itu, Ujian Mandiri yang memang menjadi ‘proyek’ kampus sudah jelas-jelas diskriminatif dengan biaya tinggi menjaring mahasiswa dari kalangan mampu secara finansial.

Secara konstitusi, wacana menghapus tes tulis SNMPTN selain bertentangan dengan UUD 1945 juga bertentangan dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 53B. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib menjaring peserta didik baru program sarjana melalui pola penerimaan secara nasional paling sedikit 60% dari jumlah peserta didik baru yang diterima untuk setiap program studi pada program pendidikan sarjana dan pola penerimaan secara nasional tersebut tidak termasuk penerimaan mahasiswa melalui penelusuran minat dan kemampuan atau bentuk lain yang sejenis. Artinya sedikitnya 60% mahasiswa direkrut dari jalur tes tulis, bukan undangan.

Alasan lain yang dikemukakan pemerintah adalah efisiensi, dimana siswa tidak perlu melakukan dua kali ujian (UN dan SNMPTN tulis), integrasi ini dapat menghemat anggaran penyelenggaraan SNMPTN tulis sebesar 30 – 40 milyar dan dapat digunakan untuk menggratiskan SNMPTN undangan. Alasan efisiensi ini jelas aneh, mengingat integritas UN jauh lebih dipertanyakan, anggarannya pun mencapai ratusan milyar. Ekstrimnya, jika dalihnya adalah efisiensi, akan jauh lebih efisien jika UN yang ditiadakan. Lain halnya dengan Komisi X DPR RI yang menginginkan terbukanya akses Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk seluruh kalangan masyarakat. Jika memang demikian, penghapusan tes tulis SNMPTN hanya semakin mempersempit akses masyarakat miskin untuk dapat menikmati pendidikan tinggi berkualitas.

Perubahan kebijakan bukanlah hal baru di dunia pendidikan, terlalu sering malah. Namun jika mengkaji berbagai argumen di atas, nampak jelas bahwa kebijakan penghapusan SNMPTN tulis sementara penyelenggaraan UN dan SNMPTN undangan masih banyak kecurangan adalah langkah sembrono. Integrasi UN dengan seleksi masuk PTN juga masih butuh kajian mendalam. Jangan sampai dengan dalih efisiensi justru mengorbankan kualitas calon pemimpin masa depan bangsa ini. Daripada sibuk membuat kebijakan baru yang tidak populer, seharusnya pemerintah dapat fokus mengevaluasi kebijakan lamanya yang masih amburadul dan kurang efektif. Penyelenggaraan UN, penyaluran dana BOS, kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia, kualitas dan kesejahteraan guru, praktek KKN dalam dunia pendidikan dan masih banyak lagi PR pendidikan di Indonesia yang lebih prioritas untuk diselesaikan ketimbang mengacak-acak sistem yang sudah tertata rapi dan diakui integritasnya. Stop diskriminasi jalur masuk PTN, orang miskin pun berhak mengenyam bangku pendidikan tinggi di negara ini.

*penulis adalah alumni Teknik Industri UI yang masuk lewat jalur undangan (PPKB UI)