Pilkada Serentak, Kenapa Tidak?

Elections belong to the people. It’s their decision. If they decide to turn their back on the fire and burn their behinds, then they will just have to sit on their blisters.” (Abraham Lincoln)

Wacana Pilkada serentak merebak seiring dengan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Bagaimana tidak? Bisa dibayangkan besarnya energi yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di Negara dengan 33 provinsi, 92 kota dan 400 kabupaten ini. Pilkada serentak diharapkan mampu menghindarkan Indonesia dari menjadi negeri pilkada. Masyarakat jenuh jika setiap saat harus menggunakan hak pilihnya dan lebih jenuh lagi jika setiap saat harus mendengar janji-janji surga yang tak kunjung terealisasi. Pada tahun 2008, penulis mengikuti Pilgub Jawa Barat. Pada tahun berikutnya berlangsung Pemilu 2009 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II. Pada tahun yang sama juga dilangsungkan Pemilihan Presiden. Setahun setelahnya, giliran Pilkada Kota Depok. Selanjutnya pemilihan camat dan seterusnya, bahkan penulis sempat terkejut melihat poster kampanye pemilihan Ketua RW yang sebelumnya tidak pernah ada. Tahun 2012, istri penulis mengikuti Pilgub DKI Jakarta, dua putaran pula. Tahun 2013 karena pindah domisili ke Depok akan ikut Pilgub Jawa Barat. Tahun 2014 akan ada Pemilu dan Pilpres, tahun 2015 Pilkada Kota Depok. Pola seperti ini tentu melelahkan. Itu belum termasuk pemilihan ketua RT dan RW.

Bukan cuma waktu yang tidak efisien, anggaranpun dapat dipangkas dengan dilakukannya pilkada serentak. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada di Provinsi Aceh yang menggabungkan pilgub dan 17 pilkada tingkat kabupaten dan pilkada serentak di Sumatera Barat (Sumbar) yang menggabungkan pilgub, 11 pilbup, dan pilwali dapat menghemat lebih dari 60 persen anggaran. Anggaran pesta demokrasi di Indonesia memang luar biasa dan dana tersebut diambil dari APBN dan APBD. Pemilu 2009 menghabiskan dana hampir 50 triliun rupiah sementara Pilpres 2009 menghabiskan dana sekitar 4 triliun rupiah, itupun karena satu putaran. Pilgub Jawa Barat tahun depan diperkirakan membutuhkan anggaran 700 miliar rupiah, sementara Pilkada Kota Depok 2010 lalu menghabiskan dana 33 miliar rupiah. Angka yang tidak sedikit. Penyelenggaraan pilkada serentak akan memangkas berbagai pengeluaran mulai dari pengadaan logistik, operasional hingga biaya sosialisasi.

Saat ini pembahasan mengenai wacana pilkada serentak masih berlangsung di DPR. Pemerintah berencana menunda 43 pilkada di tahun 2014 karena berdekatan dengan Pemilu legislatif dan Pilpres. Masyarakat dikhawatirkan akan jenuh, pihak penyelenggarapun akan kerepotan. Penundaan 43 pilkada ini akan mengakibatkan lebih dari separuh pilkada akan berlangsung pada tahun 2015. Kendala terbesarnya adalah landasan konstitusional dan pengelolaan masa transisi. Dalam PP nomor 49 tahun 2008 hanya disebutkan penggabungan pilkada jika hanya berbeda 90 hari, sementara penjadwalan pilkada tahun 2015 sangat beragam. Masa transisi sangat rentan resistensi. Penunjukan Pejabat Sementara (PJs) untuk mengelola masa transisi juga rawan konflik. Penyelenggaraan pilkada serentak secara nasional juga sepertinya masih sulit, mungkin tahapannya dilakukan tingkat provinsi atau pulau terlebih dahulu.

Bukan Hanya Masalah Uang
Efisiensi anggaran memang merupakan salah satu pertimbangan logis untuk menyelenggarakan pilkada serentak, namun bukan satu-satunya pertimbangan. Pilkada serentak diperkirakan akan memangkas anggaran hingga 7 triliun rupiah, namun jika efisiensi anggaran menjadi satu-satunya alasan, tentu akan lebih efisien jika kita kembali ke sistem demokrasi tidak langsung. Jika DPR dan DPRD kembali diberi kewenangan untuk menentukan kepala eksekutif tentu akan jauh lebih hemat. Opsi yang tidak mungkin terpikirkan oleh para elit politik negeri ini karena hanya akan dianggap kemunduran dalam penyelenggaraan demokrasi. Padahal selain boros anggaran, sistem demokrasi langsung membuka banyak celah untuk korupsi, politik uang, konflik horizontal, dan berbagai permasalahan di tengah masyarakat.

Kembali ke wacana pilkada serentak, pertimbangan kaderisasi semestinya perlu diperhatikan. Politikus kutu loncat tentu akan berkurang signifikan jika pilkada dilakukan serentak, karena politikus harus memilih posisi apa yang akan dicobanya. Rangkap jabatan juga dapat dihindari. Track record politik semakin jelas seperti jenjang karir. Seorang walikota atau bupati yang habis masa jabatannya dapat maju sebagai calon gubernur. Seorang gubernur yang habis masa jabatannya dapat maju sebagai calon presiden atau duduk dalam posisi menteri. Demikian pula halnya dengan legislatif, mulai dari DPRD tingkat II, DPRD tingkat I hingga MPR – DPR RI. Dan tentunya karir eksekutif dan legislatif ini dapat saling bergantian. Kondisi ini juga akan memudahkan para pemilih untuk menentukan pilihannya karena dapat menilai kinerja kandidat sebelumnya. Kondisi ini juga akan mengurangi figur publik yang minim pengalaman dan kompetensi, artis misalnya, untuk tiba-tiba mencalonkan diri di posisi yang cukup tinggi dengan mengandalkan ketenarannya.

Di beberapa kampus, pemilihan serentak ini terbukti mampu membangun jenjang karir mahasiswa di lembaga kemahasiswaan. SDM dari jurusan naik ke fakultas, yang dari fakultas naik ke universitas. SDM yang sebelumnya level staf naik jadi kepala bidang, yang kepala bidang bisa jadi ketua umum. Selain itu, kerja panitia pemilihan pun akan lebih ringan karena tidak perlu berkali-kali melakukan sosialisasi, mengurusi kotak suara, dan sebagainya. Bahkan pemilihan serentak ini berpotensi untuk meningkatkan partisipasi publik. Jadi bukan hanya anggaran saja yang dapat ditekan.

Jika pilkada serentak jadi dilakukan, tugas KPU dan KPUD memang akan lebih berat namun hanya pada saat tertentu, atau istilahnya sekalian capek. Banyak pekerjaan dan logistik yang dapat disatukan, mulai dari melakukan sosialisasi, pembuatan kertas suara, bilik suara hingga pengumuman hasil pilkada. Menariknya lagi, massa akan terkonsentrasi di wilayahnya sehingga tidak ada lagi ‘calo massa kampanye’ antar daerah yang rawan benturan. Kejenuhan masyarakat dapat dikurangi, sementara partisipasi publik berpotensi untuk meningkat. Karena mungkin ada masyarakat yang hanya kenal dan tertarik untuk memilih kandidat di daerah, atau sebaliknya, ada warga yang cuma tahu dan hendak memilih kandidat level nasional. Kalau pilkada digabungkan, warga tersebut tentu akan berpotensi untuk sekalian memberikan suaranya walaupun awalnya mereka kurang kenal atau kurang tertarik. Berbagai konflik yang terjadi karena bentrok massa antar pendukung kandidat juga dapat diminimalisir karena konsentrasi massa dapat dipecah.

Hanya saja untuk merealisasikan pilkada serentak ini pasti tidak mudah. Berbagai pihak yang diuntungkan dengan pola pilkada yang saat ini tengah berjalan tentu tak akan tinggal diam. Kelapangan hati para pejabat untuk dipercepat atau diperpanjang masa jabatannya tentu juga sarat kepentingan. Pemilihan pejabat sementara juga tampaknya takkan berjalan mulus. Belum lagi jika ada pihak-pihak yang hendak mengacaukan stabilitas keamanan. Jika terjadi berbagai permasalahan serentak dalam pilkada serentak, penanganannya tentu tidak akan mudah. Butuh keberanian untuk dapat memulai pilkada serentak, entah di tahun 2015, tahun 2021 atau kapan pun. Butuh kedewasaan dalam berpolitik untuk mengimplementasikan gagasan tersebut. Butuh kelapangan hati dan kerja sama dari segenap pihak terkait. Jika masih sulit juga untuk diwujudkan, mungkin opsi kembali ke demokrasi tidak langsung perlu kembali dibuka. Karena masyarakat kian apatis, semakin jengah, dan tentu akan memilih dana penyelenggaraan pesta demokrasi diperuntukkan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan mereka daripada dipergunakan untuk ritual yang kerapkali tidak berpengaruh terhadap perbaikan nasib mereka.

“In the end, that’s what this election is about. Do we participate in a politics of cynicism or a politics of hope?” (Barack Obama)

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>