Outlook Pendidikan Nasional 2013

“Tujuan pendidikan harusnya untuk mengajarkan kita cara bagaimana berpikir, daripada mengajarkan apa yang harus dipikirkan – mengajarkan memperbaiki otak kita sehingga membuat kita bisa berpikir untuk diri sendiri, daripada membebani memori otak kita dengan pemikiran orang lain.” (Bill Beattie)

Tahun berganti tahun, berbagai permasalahan pendidikan nasional belum terpecahkan, masih banyak pekerjaan belum terselesaikan. Bagaimana proyeksi kemajuan pendidikan nasional tahun 2013 ini? Sebelum masuk ke analisa kritis, ada baiknya kita simak Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013, khususnya di bidang pendidikan. Ada 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas bidang di tahun 2013. Ke-11 prioritas nasional tersebut adalah reformasi birokrasi & tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi & iklim usaha; energi; lingkungan hidup & pengelolaan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar & paska konflik; serta kebudayaan, kreativitas & inovasi teknologi. Sementara ke-3 prioritas bidang adalah politik, hukum & keamanan; perekonomian; dan kesejahteraan rakyat.

Pendidikan termasuk salah satu prioritas nasional, dengan alokasi anggaran yang terbilang besar, 20% dari APBN. Untuk tahun 2013, anggaran pendidikan yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 331.824.403.744.000,00 (Agustus 2012), meningkat 21 T dari tahun sebelumnya, dan meningkat lagi menjadi 336.8 triliun rupiah (Desember 2012). Sekitar 65% dari anggaran tersebut akan ditransfer ke daerah dan 35% lainnya akan dikelola pusat. Sesuai dengan amanat pembangunan pemerintah yang dituangkan dalam Buku I RKP 2013 yang menjelaskan bahwa tujuan dan visi pembangunan pendidikan yaitu menuntaskan program wajib belajar (wajar) pendidikan dasar sembilan tahun bagi sekitar 45 juta siswa SD dan SMP, meningkatkan kualitas pendidikan, serta jaminan atas keberlangsungan program pendidikan bagi generasi selanjutnya, maka dalam rincian RAPBN 2013 pemerintah akan mengalokasikan biaya tersebut di antaranya ke dalam masing-masing sasaran pembangunan berikut ini :

  • mengalokasikan dana sebesar Rp. 162 miliar untuk membangun teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan elektronik learning (E-Learning) di 23 ribu sekolah di seluruh provinsi di Indonesia.
  • melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah bagi 54,6 juta siswa, masing-masing 45 juta siswa setingkat SD/ MI/ Salafiyah Ula dan SMP/ MTs/ Salafiyah Wustha, serta untuk 9,6 juta siswa SMA/ SMK/ MA. Dana yang dialokasikan sekitar 23.4 triliun rupiah.
  • melanjutkan penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi sekitar 14,3 juta siswa/mahasiswa, dan memberikan beasiswa prestasi bagi sekitar 220 ribu siswa/ mahasiswa.
  • memulai pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Untuk mendukung pelaksanaan PMU ini, Pemerintah sedang mempersiapkan penyediaan guru serta pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan. Pelaksanaan PMU diharapkan dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang menengah, memperkecil disparitas antar daerah, dan memperkuat pelayanan pendidikan vokasi.
  • pembangunan 216 Unit Sekolah Baru (USB), dan lebih dari 4.500 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/ SMK/ SMLB, serta memulai rehabilitasi sekitar 23.000 ruang kelas SMA/ SMK yang rusak berat, dan sebanyak 30.350 ruang kelas SD/ SMP yang rusak sedang
  • melanjutkan pelaksanaan sertifikasi guru bagi lebih dari 325 guru di sekolah/ madrasah. Pelaksanaan sertifikasi akan didahului dengan Uji Kompetensi Guru yang belum bersertifikasi, untuk memastikan bahwa mereka adalah guru dengan kompetensi profesional dan pedagodik yang memadai. Juga disediakan Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar 43.1 triliun rupiah dengan tujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan.

 

Implementasi Tidak Semudah Wacana
Indonesia tidak kekurangan orang pintar karenanya gagasan dan wacana tidak pernah ada habisnya. Tidak heran ganti pejabat, ganti kebijakan; ganti menteri, ganti kurikulum. Berbagai wacana dan rencana yang mengemuka bisa jadi punya semangat perbaikan dan ada landasan teori yang kuat, hanya saja perubahan tidak cukup hanya berbekal semangat dan teori semata. Itulah yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia, tahun-tahun yang telah lalu dan nampaknya masih akan terjadi di tahun 2013. Isu-isu pendidikan yang mengemuka mendorong berbagai diskusi dan kontroversi. Sayangnya wacana tidak berujung pada implementasi. Lihat saja isu RSBI atau UN yang berlarut-larut, tahun 2013 diprediksi akan kembali menghangat, apalagi ada kebijakan penghapusan SNMPTN tulis dan pengintegrasian antara UN dan SNMPTN, dan lagi-lagi nampaknya masyarakat tidak perlu terlalu berharap isu tersebut akan berakhir dalam implementasi solusi yang berpihak kepada masyarakat luas. Pemerintah akan terus menjalankan programnya apapun diskusi yang berkembang. Bahkan isu UN mungkin akan diarahkan pada kontroversi 20 jenis soal, bukan hal yang lebih substansial.

Berbagai program pemerintah yang dirintis dan diwacanakan tahun ini juga akan mendapat sorotan dari masyarakat pendidikan. Implementasi kurikulum 2013 akan menuai berbagai catatan lapangan yang kurang sesuai harapan, mulai dari buku atau bahan ajar, berbagai perubahan yang terjadi hingga kesiapan guru. Akademi komunitas juga akan disoroti mulai dari hal yang sifatnya redaksional (penamaan) hingga yang sifatnya lebih substansial, misalnya terkait revitalisasi politeknik. Begitu juga dengan implementasi Pendidikan Menengah Universal nampaknya juga akan menuai berbagai permasalahan dalam pelaksanaan sebagaimana terjadi dengan penyaluran beasiswa ataupun dana BOS. Namun sebagaimana sertifikasi dan uji kompetensi guru yang menuai banyak kritik bahkan terbukti banyak kelemahan dalam pelaksanaannya, pemerintah tetap akan menjalankan program yang telah direncanakan. Dalih bahwa pendidikan adalah program jangka panjang yang harus dijaga kesinambungannya akan kembali menjadi kartu As pemerintah.

Terlepas dari prioritas anggaran dan berbagai kekurangan dalam implementasi, berbagai program pemerintah yang berpihak pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan seharusnya memperoleh dukungan masyarakat. Pemerintah yang sudah menguras energi untuk menebar rencana dan wacana tentu akan semakin tidak optimal dalam kerja nyata jika harus mengurusi polemik tanpa ujung. Perbaikan akan terjadi ketika setiap komponen bertindak untuk berkontribusi, bergerak menjadi solusi, bukan sekedar mempermasalahkan dan menyalahkan. Untuk perbaikan pendidikan yang lebih dapat dirasakan, biarlah setiap komponen bekerja, tidak sibuk dengan wacana dan dialektika. Fungsi kontrol dari masyarakat tentu harus tetap berjalan, namun dalam kerangka yang menguatkan, bukan melemahkan.

Masyarakat Pendidikan yang Terlupakan
Darmaningtyas pernah mengungkapkan adanya 4 kuadran pendidikan. Masyarakat yang kaya dan pintar akan survive dimanapun berada. Masyarakat yang kaya namun tidak pintar tetap akan memperoleh banyak kemudahan memperoleh fasilitas untuk menggapai kesuksesan. Masyarakat yang miskin tetapi pintar akan dimanjakan dengan berbagai program yang dapat membantunya menggapai cita. Masyarakat yang miskin dan tidak pintar lah yang akan terpinggirkan, tidak terperhatikan, padahal jumlahnya tidak sedikit. Berbeda dengan masyarakat miskin yang pintar yang berkesempatan memutus rantai kemiskinan, atau masyarakat yang kaya namun tidak pintar yang mungkin dapat ‘membeli’ kepandaian, kelompok masyarakat miskin dan tidak pintar akan terkungkung dalam lingkaran kemiskinan dan kebodohan. Ironisnya, berbagai program yang digulirkan jarang menyentuh kelompok masyarakat ini.

Pembangunan teknologi informasi misalnya, belum tentu mampu menjangkau golongan ini. Berbagai macam bantuan dan beasiswa juga tidak bermanfaat bagi mereka yang tidak bersekolah. Siswa berprestasi banyak memperoleh saluran aktualisasi, bagaimana dengan saluran aktualisasi siswa yang suka nongkrong dan tawuran. Parahnya, kelompok masyarakat yang terlupakan ini terus berkembang, bahkan banyak menimpa kelompok menengah. Kelompok atas mudah dapat fasilitas, kelompok bawah mudah dapat bantuan, bagaimana dengan kelompok menengah yang tidak dapat mengakses fasilitas sebagaimana kelompok atas namun tak dapat pula mengakses bantuan sebagaimana kelompok bawah.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun 2013 juga akan dihiasi berita mengenai pendidikan marginal, mulai dari siswa yang sulit mengakses layanan pendidikan, sekolah dan fasilitasnya yang rusak, hingga guru yang digaji di bawah standar. Berita mengenai bantuan pendidikan pun akan menyertainya. Masalahnya tidak berakhir sampai di situ. Bagaimana dengan anak usia sekolah yang tidak mau atau tidak bisa bersekolah. Bagaimana mengubah paradigma masyarakat awam mengenai pentingnya pendidikan. Atau bagaimana mengelola generasi muda yang jauh dari harapan bangsa. Pendidikan Indonesia di tahun 2013 dan tahun-tahun berikutnya tetap akan menorehkan luka selama masih ada masyarakat pendidikan yang terlupakan dan terpinggirkan.

Politisasi Pendidikan
Pendidikan merupakan aspek kehidupan yang punya nilai jual tinggi dalam kacamata politik, karenanya menjelang pesta demokrasi tahun 2014 akan semakin banyak figur publik yang mendadak peduli dengan pendidikan. Jika bentuk kepeduliannya berupa kontribusi nyata terhadap dunia pendidikan sebenarnya tidak jadi masalah, toh pendidikan cukup cerdas dan bijak menilai motif dibalik pemberian bantuan. Hanya saja akan menjadi kontraproduktif jika bentuk kepeduliannya sebatas menambah wacana dengan segala kesoktahuan demi penokohan dan pencitraan. Berbagai kasus politisasi pendidikan yang lebih ironis akan mengemuka di daerah dengan segala dalih otonominya. Politisasi pendidikan ini akan melibatkan banyak pihak, mulai dari guru, kepala sekolah, dinas pendidikan hingga menteri pendidikan.

Politik dan pendidikan sebenarnya ibarat dua sisi mata uang yang saling berdampingan. Politik ada untuk melindungi pendidikan, pendidikan pun ada untuk mengarahkan politik. Permasalahan timbul ketika motif dan kepentingan politik lebih mendominasi, menghalalkan segala cara, mengorbankan segala hal termasuk netralitas pendidikan. Pendidikan akhirnya menjadi alat untuk mengangkat citra, ini masih mending. Di beberapa kasus, pilihan politik bahkan menjadi syarat pengangkatan atau pemberhentian tenaga kependidikan. Bukan lagi pengalaman dan kompetensi yang dilihat, tetapi warna politik.

Politisasi pendidikan akan semakin menguat di tahun 2013, menjadikan pendidikan sebagai isu hangat disamping isu sosial ekonomi dan keamanan. Pemilihan kepala daerah tidak akan terlepas dari janji-janji di bidang pendidikan, mulai dari sekolah gratis, beasiswa, hingga perbaikan sekolah. Janji-janji yang sebenarnya sudah diamanatkan undang-undang, alokasi 20% anggaran untuk pendidikan. Politisasi pendidikan ini juga yang akan mengakhiri kisruh kepemimpinan di UI pada tahun 2013 karena pihak yang berkepentingan sudah mulai fokus bersiap untuk 2014. Politisasi pendidikan ini sayangnya tidak dapat dihindari, jadi hanya mungkin dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan nasional dan stakeholder pendidikan Indonesia.

Tetapi, orang besar tidak dilahirkan. Orang-orang besar itu ditempa, diukir dan dipersiapkan oleh pendidikan yang baik. Salah satunya adalah tersedianya kesediaan untuk senantiasa menyemangati dengan cinta. Menggerakkan jiwa mereka untuk melakukan kerja besar yang bermakna. Bukan menyibukkan diri dengan kekurangan.” (M. Fauzil Adhim)

  1. Assalamu’alaykum Akh Purwo, apakah nt sudah pernah mengkaji tentang kurikulum 2013 yang (katanya) benar-benar parah? Saya dapat info bahwa kurikulum dibuat dan didorong untuk dilakukan murni kehendak pemerintah (bukan dirancang oleh BNSP Indonesia seperti kurikulum sebelumnya). JazaakallahuKhair

  2. Wa’alaikumussalam wr wb. Saya sudah pernah kultwit tentang #kurikulum2013 pada tanggal 4 Desember 2012, sayang ga ada yang ng-chirp :) Mo buat tulisan dengan judul “Menyelamatkan (Kurikulum) Pendidikan Indonesia” belum jadi – jadi :P

  3. Saya tertarik dengan tulisan Anda.
    Saya juga mempunyai video mengenai Pendidikan yang bisa anda kunjungi di http://video.gunadarma.ac.id/play.php?vid=484

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>