Monthly Archives: March 2013

6 Alasan Mendukung Ujian Nasional

Ada satu perhelatan tahunan akbar pendidikan yang beberapa tahun belakangan ramai dibicarakan. Adalah ujian nasional (UN) yang disambut bagaikan perang. Dalam konteks perjuangan dan kesungguhan, tentu hal ini dapat berdampak positif, namun ternyata perang juga identik dengan kelicikan strategi, bahkan kalah perang bisa berarti mati, disinilah bahayanya. Ironis memang, namun sepertinya UN tidak terlepas dari berbagai kecurangan dan kejadian tragis. Sudah teramat banyak data lapangan yang mengungkapkan sisi kelam UN yang nampaknya kurang mendapat perhatian dari pemerintah, pun media massa juga sudah banyak menyorotinya. Berbagai catatan kelam inilah yang kemudian menggugah masyarakat untuk menggugat pemerintah. Berkali-kali pemerintah kalah di persidangan, berkali-kali pula pemerintah tidak mengindahkan hasil persidangan.

Rapuhnya UN, mulai dari aspek filosofis hingga implementasi di lapangan sangat nyata terlihat. Sikap keras kepala pemerintah semakin mengundang tanda tanya, ada apa sebenarnya dengan UN? Mengapa begitu gigih dipertahankan dengan mengesampingkan berbagai tinjauan, mulai dari hukum hingga berbagai kasus dan temuan di lapangan? Pemerintah yang biasanya mengekor Barat kali ini juga tidak bersandar pada studi kasus di Negara lain. Amerika Serikat misalnya, sistem UN yang terbukti gagal mengakomodir kebutuhan dan potensi peserta didik telah lama ditinggalkan. Anggaran UN tahun 2013 sebesar 600 miliar rupiah memang bukan jumlah sedikit, namun sepertinya banyak proyek yang lebih bombastis di Kemendikbud.

Melihat dari Sudut Pandang Berbeda
Berbagai macam masukan, kritik hingga gugatan mengenai UN nampaknya sudah teramat banyaknya, dan pemerintah nampaknya masih menutup mata dan telinganya. Sikap menolak yang membabi buta kerapkali tidak simpatik dan kontraproduktif, bahkan hanya meningkatkan resistensi dan keangkuhan pemerintah. Sikap kontra terhadap kebijakan pemerintah memang mudah, yang sulit adalah sikap konstruktif. Mengritik pemerintah memang mudah, yang sulit adalah menyampaikan kritik yang membangun. Karenanya, terkait UN ini ada baiknya kita melihatnya dari sudut pandang positif sehingga jika ada kekurangsempurnaan dapat direkomendasikan solusi terbaik tanpa menyudutkan dan merendahkan pembuat kebijakan. Jika kita coba lebih rasional, ada beberapa alasan yang mendukung tetap dilangsungkannya UN di akhir masa sekolah.

Pertama, evaluasi adalah dimensi penting dalam manajemen, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Siklus POACE (Planning, Organizing, Actuating, Controlling dan Evaluating) tidak boleh kehilangan salah satunya guna mewujudkan perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement). Artinya, evaluasi di akhir masa persekolahan memang sudah sepantasnya dan perlu untuk dilakukan. Permasalahannya, apakah UN merupakan alat evaluasi yang tepat? Pembelajaran selama bertahun-tahun dengan banyak pelajaran hanya ditentukan kualitasnya dengan ujian beberapa hari terhadap beberapa mata pelajaran? Kualitas pendidikan yang beragam di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan beberapa di antaranya sangat timpang, sudahkah tepat diuji dengan alat evaluasi yang entah menggunakan standar yang mana? Belum lagi keunikan setiap sekolah dan siswa, sudahkah terfasilitasi oleh UN? Evaluasi seharusnya dilakukan terhadap apa yang diajarkan, karenanya standardisasi apa yang diajarkan dan kualitas pembelajaran menjadi lebih utama dibandingkan standardisasi evaluasi.

Kedua, inti persoalan adalah UN sebagai syarat kelulusan, bukan keberadaan itu UN itu sendiri. Syarat kelulusan ini yang melanggar hak anak, mendorong siswa, orang tua, guru, sekolah, hingga dinas pendidikan menghalalkan segala cara untuk dapat mewujudkannya. UN di masa sekolah penulis adalah Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) yang sebenarnya juga terstandar nasional. Ada pula EBTA (Evaluasi Belajar Tahap Akhir) dan EBTA praktek yang sifatnya lebih lokal. Kala itu, Ebtanas tidak menjadi momok mengerikan bagi segenap stakeholder sekolah karena penentu kelulusan tetaplah sekolah dengan memperhatikan berbagai macam penilaian atau evaluasi siswa. Evaluasi tetap berjalan, ketidaklulusan tetap dimungkinkan, namun ujian akhir tidak menjadi beban. Nilai Ebtanas Murni (NEM) yang turut menentukan kenaikan jenjang pendidikan cukup memotivasi siswa untuk bersungguh-sungguh, namun tidak sampai menyebabkan kecurangan massal dan terstruktur seperti halnya UN yang selama ini terjadi.

Ketiga, bagaimanapun, keberadaan UN sebagai bentuk evaluasi banyak mendorong sikap positif. Sebagian besar siswa bukan saja terdorong untuk belajar lebih giat, ada berbagai kegiatan positif yang mengiringi perjalanan UN, mulai dari do’a bersama sampai mencuci kaki guru dan orang tua. Sayangnya, berbagai sikap positif tersebut lahir karena tren dan keterpaksaan, bukan karena pembiasaan dan kesadaran. Akibatnya, kontinyuitasnya tidak terjaga. Lebih ironis lagi, tidak sedikit sikap positif tersebut diiringi dengan sikap negatif. Giat dalam belajar diiringi dengan kreatif dalam mencontek. Ikut do’a bersama namun mengandalkan bocoran jawaban untuk bisa lulus. Menghormati orang tua dan guru, namun turut mengamini kecurangan massal. Sunnatullahnya, sikap positif akan menghasilkan sikap-sikap positif yang lain. Jika ada sikap positif yang justru menimbulkan sikap negatif, perlu ada evaluasi menyeluruh karena pasti ada yang salah.

Keempat, salah satu fungsi UN adalah untuk pemetaan kualitas pendidikan di Indonesia dan fungsi ini perlu dipertahankan. Indonesia Negara yang luas, tuntutan pemerataan harus diawali dengan pemetaan yang akurat. Dalam berbagai pengukuran kualitas siswa, misalnya TIMS dan PISA, Indonesia masih menempati 10 Negara paling rendah pencapaiannya, padahal siswa Indonesia banyak yang menorehkan prestasi hingga tingkat internasional. Hal ini menunjukkan bahwa potensi siswa dan kualitas pendidikan masih belum merata, dan UN dapat menjadi alat bantu untuk pemetaan potensi dan kualitas tersebut. Secara ilmiah, pemetaan memang tidak harus dilakukan setiap tahun dan dapat dilakukan dengan sampling. Namun jika dapat dilakukan rutin dengan metode survey ke seluruh sekolah tentu akan lebih banyak hal yang dapat digali. Sayangnya, fungsi UN sebagai tes diagnostik atau pemetaan belum berjalan optimal. Nusa Tenggara Timur (NTT) misalnya, selama beberapa tahun mendapat nilai rata-rata UN terendah, namun tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Anggaran pendidikan di NTT tetap minim, guru disana pun tetap kurang baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kelima, UN adalah satu dari sedikit proyek pemerintah yang berorientasi output, dan hal ini perlu diapresiasi. Sebagian besar program pemerintah orientasinya input, misalnya berapa banyak siswa dan mahasiswa yang mendapat beasiswa, atau berapa banyak sekolah yang menerima bantuan operasional, atau berapa banyak guru yang memperoleh tunjangan sertifikasi. Adapun output, outcome, apalagi impact dari program – program tersebut tidak menjadi perhatian. Angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat, tapi tidak dengan prestasi mahasiswanya. Guru semakin banyak dan sejahtera, namun tidak terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. UN sudah coba melihat kualitas hasil, tinggal bagaimana meningkatkan relevansi output yang dilihat dengan visi besar pendidikan nasional.

Keenam, bagaimanapun, kualitas identik dengan standar dan UN mencoba untuk menghadirkan standar tersebut. Klaim kualitas pendidikan tidak akan bermakna jika tidak ada standar yang digunakan. Permasalahannya, standar apa dan siapa yang digunakan? Apa dasar dan acuannya? Bagaimana standar tersebut bisa tetap adaptif dengan kekhasan setiap sekolah dan siswa. Finlandia sebagai Negara yang dianggap memiliki kualitas pendidikan terbaik memang tidak menyelenggarakan Ujian Nasional. Namun perlu diingat bahwa kualitas guru dan pembelajaran di Finlandia sudah terstandar sehingga kualitas output tidak lagi diragukan. Berkenaan dengan kualitas tersebut, menjadi penting untuk benar-benar memperhatikan ketepatan standar yang digunakan dalam UN, jangan sampai mengukur baju di tubuh orang lain.

Masalah Implementasi atau Substansi?
Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa argumen-argumen penguat UN belum optimal pelaksanaannya. Standar evaluasi UN masih perlu dikembangkan dan dikuatkan, fungsi pemetaan juga belum terlihat, kebermanfaatan UN juga belum dapat dirasakan. Yang mencuat ke permukaan justru berbagai masalah yang ditimbulkan UN. Jika melihat banyaknya problematika UN, tentu permasalahan bukan sekedar implementasi, namun ada masalah substansial yang menyertai. Konsep UN yang belum matang coba diterapkan dengan metode trial and error tentu akan menimbulkan banyak kekurangan. Kebiasaan pemerintah dalam menyelenggarakan program secara trial and error tanpa kajian mendalam tentu merupakan hal yang substantif. Berbagai kebijakan termasuk perubahan kurikulum juga kerap ditemui permasalahan di lapangan karena pendekatan coba-coba ini.

Jika melihat implementasi UN, disparitas kualitas pendidikan di Indonesia jelas menjadi permasalahan tersendiri. Jangankan kualitas pendidikan antara sekolah di tengah kota dengan di daerah pedalaman, ketimpangan kualitas ini juga terjadi dalam satu wilayah antara sekolah unggulan dengan sekolah (maaf) ‘buangan’, antara sekolah negeri dengan swasta, dan antara sekolah elit dengan sekolah marginal. Keragaman input siswa, ketersediaan sarana prasarana, kualitas guru, kekhasan wilayah dan berbagai perbedaan lainnya cukup mengundang ketidakadilan ketika outputnya diharuskan standar. Ironis, pemerataan menjadi masalah tersendiri dalam penyelenggaraan UN, padahal standardisasi dan pemetaan yang diharapkan dengan adanya UN diniatkan untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan.

Kondisi penyelenggaraan UN saat ini ibarat melakukan tes kompetensi hewan, dimana seluruh hewan dikumpulkan dan mereka harus lulus tiga tes: berenang, memanjat pohon, dan terbang. Keragaman dan keunggulan masing-masing tidak diapresiasi padahal ikan yang unggul dalam berenang tidak dapat terbang dan sebaliknya, burung yang pandai terbang umumnya tidak ahli berenang. Badak yang tidak pandai berenang, memanjat pohon ataupun terbang sekalipun, sebenarnya memiliki keunggulan yang tidak bijak jika diukur dengan standar yang kaku dan membatasi. Seorang Lionel Messi yang istimewa dalam dunia sepakbola, bisa jadi juga tidak jadi apa-apa jika ukuran kualitas manusia ditentukan dengan ujian Fisika.

Kondisi ini diperparah dengan sikap mental bangsa yang belum siap dengan penyelenggaraan UN. Akhirnya, cara instan ditempuh, KBM berorientasi kepada kelulusan, pelajaran seperti agama, sejarah, seni dan olah raga yang tidak di-UN-kan pun dipinggirkan. Siswa dicekoki berbagai agenda persiapan UN mulai dini hari hingga menjelang sore. Siswa pun terbebani, tidak lulus UN adalah aib besar, stress bahkan bunuh diri akhirnya menjadi pilihan. Orang tua ikut terbebani, punya anak yang tidak lulus UN adalah aib besar, mereka pun semakin menekan anak dan gurunya. Guru dan sekolah pun terbebani, nama baik dipertaruhkan. Semua pihak terbebani dan akhirnya menghalalkan segala cara agar lulus UN. Kecurangan massal pun terjadi, sistematis dan terstruktur. Toh tidak ada yang dirugikan ataupun dikorbankan, kecuali hati nurani.

Reformasi Ujian Nasional
Tentunya sangat ironis, jika di masyarakat beredar kesimpulan bahwa siswa yang tidak lulus UN bukanlah siswa yang bodoh, tetapi siswa yang jujur. Sebaliknya, lulus UN dengan nilai bagus tidak menjadi jaminan kecerdasan. Menghapus UN begitu saja nampaknya juga bukan jalan keluar cerdas, karena artinya harus memulai segalanya dari awal dengan mengabaikan begitu saja potensi kebaikan yang mungkin dikembangkan. Memang UN tidak bisa dibiarkan terus menelan korban setiap tahunnya dan kehilangan esensi penyelenggaraannya. Perlu adanya reformasi UN yang dapat mengembalikan UN ke jalan yang benar. Reformasi yang dimaksud memiliki tiga karakteristik, fundamental, total dan gradual.

Reformasi UN perlu dilakukan secara fundamental, karena selain polemik dalam implementasi di lapangan, ada hal substansial yang perlu untuk diluruskan. Beberapa pakar dan praktisi pendidikan, di antaranya Munif Chatib, gencar menyuarakan mengenai reposisi atau refungsi UN sebagai tes diagnosis atau pemetaan. Sementara itu, UU Sisdiknas pasal 58 mengungkapkan bahwa evaluasi hasil belajar adalah tugas pendidik yang lebih mengetahui seluk beluk peserta didik. Beberapa tahun terakhir, pemerintah memang sudah memasukkan syarat kelulusan dari non-UN sebesar 40%, namun angka ini dinilai masih terlalu kecil. Porsi besar UN seharusnya untuk melihat gambaran utuh kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat ditindaklanjuti untuk pemerataan pendidikan. Jangan membebani segenap stakeholder sekolah dengan syarat kelulusan yang tinggi sehingga mendorong mereka menghalalkan segala cara untuk lulus. Sebagai alat pemetaan, hasil UN harus otentik, dan hal ini hanya dapat terjadi ketika porsi besar UN bukan sebagai syarat kelulusan.

Reformasi UN perlu dilakukan secara total, menyeluruh di semua aspek, dimulai dari itikad baik pembuat kebijakan karena UN bukan proyek untuk mereguk keuntungan pribadi. Seluruh pemangku kepentingan mesti berbenah jika ingin menghasilkan UN yang bermanfaat. Banyak pihak yang harus bertanggung jawab atas kelemahan dan kekurangan dalam implementasi UN. Reformasi total disini juga bukan hanya mencakup sinergitas segenap pihak terkait, namun juga mensyaratkan adanya totalitas dalam penyelenggaraan UN, termasuk ketepatan dalam penentuan materi atau pelajaran yang diuji. Totalitas juga meliputi kelengkapan aspek evaluasi, memastikan bahwa evaluasi dilakukan terhadap apa yang diajarkan dan pembelajaran sejalan dengan apa yang dievaluasikan. Tidak hanya kognitif, namun juga afektif dan psikomotorik. Reformasi UN secara total ini akan menyesuaikan standar UN dengan kondisi aktual dan visi pendidikan nasional. Fungsi UN pun akan relevan sebagai alat pemetaan sekaligus alat evaluasi.

Reformasi UN perlu dilakukan secara gradual, ada pentahapan yang harus dilakukan, tidak serta merta berubah seperti membalik telapak tangan. Kondisi fisik dan non fisik termasuk mentalitas bangsa perlu dipersiapkan, perubahan yang mendadak hanya akan menimbulkan resistensi yang besar. Ambang nilai kelulusan UN sudah dilakukan bertahap, namun tidak dengan syarat kelulusannya. Jika syarat kelulusan dari UN terbukti masih diperlukan, seharusnya penerapannya bertahap, mungkin dari 5 – 10% dahulu baru nantinya mencapai 40 – 50%, misalnya. Pentahapan ini akan menghasilkan pembiasaan sehingga beban tidak dirasakan tiba-tiba berat. Sosialisasi dan pemahaman secara bertahap juga terbangun, penolakan dapat diminimalisir dan tujuan strategis penyelenggaraan UN pun dapat tercapai.

Melakukan reformasi memang tidak mudah, karena kondisi status quo memang tampaknya lebih nyaman. Namun energi yang harus tercurahkan untuk konflik tahunan UN tidaklah sedikit, sehingga setiap pihak seharusnya berlomba menjadi solusi bagi kompleksitas permasalahan UN. Butuh kebesaran hati dari pembuat kebijakan memang, untuk menerima saran dan masukan, untuk serius mengevaluasi dan melakukan perbaikan, dan untuk sejenak membuang ego dan kepentingan pribadi. Perlu juga diingat bahwa posisi UN sangat terkait dengan ukuran kualitas pendidikan Indonesia, sementara pendidikan erat kaitannya dengan kualitas SDM dan masa depan bangsa. Artinya, kebijakan yang diambil terkait UN bisa jadi turut menentukan posisi Indonesia di masa mendatang, apakah bangkit, bangkrut, atau malah bubar.

“Pendidikan akan lebih efektif jika tujuannya adalah meyakinkan bahwa menjelang mereka lulus sekolah, setiap siswa harus tahu seberapa banyak mereka tidak tahu, dan mereka harus diilhami dengan keinginan abadi untuk mengetahuinya.” (William Haley)

Memperkosa Lembar Kerja Siswa

{a-a di/cos a 1x-ta 2x}
3×10^8 m/s
E=MC2

Beberapa waktu lalu, seorang teman menunjukkan sebuah gambar yang memuat karakter di atas seraya bertanya adakah rumus matematika seperti tercantum di atas. “E=MC2 adalah rumus relativitas Einstein, lebih dekat dengan pelajaran Fisika sih”, jawab penulis. “Itu sih jelas”, jawab teman penulis. “Bukan yang itu, tapi yang atas”, lanjutnya. “Hmm, kalo 3×10^8 m/s kan konstanta kecepatan cahaya, ya nilai C di teori relativitas Einstein”, jawab penulis. “Ye, bukan yang itu. Yang paling atas!”, sanggahnya. “Mana ada rumus matematika kayak gitu”, jawab penulis singkat. “Bisa gak dibacanya: ‘amina diperkosa satu kali minta dua kali?’”, jelasnya. “Innalillahi, emangnya ini gambar apaan?”, sahut penulis spontan yang memang tidak terpikir ke arah sana. “Ada teman yang mengirimkan foto cover LKS adiknya yang kelas XI SMA. Mungkin nggak ya karena gak sengaja atau cuma buat lucu-lucuan?”, tanyanya meminta pendapat penulis. “Gak sengaja jelas ga mungkin, dilihat sekilas juga ketahuan kalo yang paling atas tuh bukan rumus. Kalo pun buat lucu-lucuan, leluconnya keterlaluan dan gak mendidik, di LKS anak SMA pula”, jawab penulis.

Sekelumit perbincangan di atas cukup membuat penulis menghela nafas panjang. Miris dengan bahan ajar untuk siswa yang dibuat dan didistribusikan serampangan. Sepertinya belum lama penulis menyoroti kisah istri simpanannya Bang Maman yang dimuat di LKS kelas 2 SD, sekarang ada lagi cover LKS SMA terbitan CV Swadaya Murni yang berisi kata-kata yang tidak pantas dan nampaknya masih sepi dari publisitas di media. Penulis yakin 100% ada faktor kesengajaan disini, entah apa motifnya. Namun apapun motifnya tentu bukan hal yang baik mengingat apa yang ditampilkan juga bukan sesuatu yang baik. Penulis jadi teringat kasus fit and proper test calon hakim agung Daming Sanusi yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu. Kala itu Daming yang dimintai pendapatnya mengenai korban perkosaan, dengan nada bercanda mengatakan bahwa baik pemerkosa maupun yang diperkosa sama-sama menikmati, para anggota DPR di ruangan itu pun tertawa. Dalam waktu singkat, sikap Daming dan anggota dewan menuai banyak kritik dan hujatan. Sekarang muncul lagi ungkapan dengan konten serupa ke ranah publik, namun kali ini implisit di bahan ajar siswa SMA, dan hampir tidak ada media yang menyoroti.

Pembuat LKS tersebut mungkin bisa mengelak bahwa yang diungkapkan Daming adalah eksplisit dan vulgar, berbeda dengan cover LKS yang implisit. Namun disinilah anehnya. Daming seraya menangis sudah mengungkapkan penyesalannya dan meminta maaf akan candaannya yang keterlaluan, kita pun dapat mafhum bahwa canda seperti itulah mungkin yang mengisi hari-hari sang hakim. Namun guyonan senada yang dimuat secara implisit justru mengundang tanda tanya besar, maksudnya apa? Jangan-jangan banyak pula tulisan atau gambar implisit serupa di LKS-LKS lain. Penulis yakin bahwa tidak sedikit siswa SMA yang memahami maksud ‘rumus’ di atas. Tidak mungkin tidak disengaja. Sang hakim mungkin khilaf ketika mengeluarkan canda vulgar yang menyinggung kaum hawa tersebut, namun jika canda serupa ditulis secara ‘tersembunyi’ di LKS SMA, menurut penulis itu sih lebih sakit jiwa!

Entah Kali Keberapa
LKS bermasalah sudah langganan menjadi pemberitaan, terus berulang dan semua pihak terkait serentak lepas tangan. Sementara yang gagal lepas tangan segera cuci tangan. Dalam setahun terakhir saja, banyak sekali catatan mengenai LKS bermasalah. Pada bulan April 2012 lalu, mencuat kisah “Bang Maman dari Kali Pasir” yang dimuat di buku pelajaran muatan lokal “Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta” (PLBJ) kelas 2 SD. Adalah istilah ‘istri simpanan’ yang kemudian membuat Mendikbud bahkan turun tangan untuk membuat tim khusus. LKS tersebut diterbitkan CV Media Kreasi yang beralamat di Sukoharjo dan sudah ditarik dari peredaran sesuai intruksi Mendikbud. Pada saat yang hampir bersamaan juga ditemukan kisah “Si Angkri” yang dimuat di buku PLBJ kelas I SD yang bisa jadi lebih kurang mendidik. “Mengenal Cerita Si Angkri” bukan hanya bercerita tentang golok dan dendam, namun juga memuat pembunuh bayaran, darah dan siasat rayuan gadis yang mencuci di sungai. Dan baik “Bang Maman” maupun “Si Angkri” dibuat berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Muatan Lokal DKI Jakarta.

Entah apa yang dikerjakan tim khusus bentukan Mendikbud, masih di bulan yang sama muncul lagi LKS yang ramai dibicarakan. Kali ini dalam kunci jawaban LKS menyoal ideologi bangsa Indonesia tertulis jawaban komunis, bukannya Pancasila. Pihak penerbit LKS, CV Media Karya Putra yang ternyata juga beralamat di Sukoharjo, berkilah adanya pergeseran dalam kunci jawaban sehingga jawabannya tertukar dengan jawaban di soal sebelum dan sesudahnya. Lagipula kunci jawaban hanya dipegang guru, bukan siswa. Setelah coba ditelusuri, LKS berideologi komunis yang tersebar di Sukabumi, Tangerang dan Sukoharjo ini ditenggarai ilegal. Sebulan berselang, di Solo beredar buku berjudul ‘Kisah Menarik Masa Kecil Para Nabi’ yang disusun oleh N Khasanah RA dan diterbitkan oleh Penerbit Nobel Edumedia. Buku tersebut dianggap meresahkan dan segera ditarik dari peredaran karena dengan jelas menunjukkan gambar visualisasi Nabi Muhammad SAW (dalam halaman 43-48), mulai dari kelahiran hingga masa kecilnya.

Beberapa bulan kemudian, pada September 2012 muncul lagi LKS bermasalah. Kali ini sebuah LKS Bahasa Inggris bernama ‘The Bell’ terbitan CV Sinar Mulia untuk siswa kelas 3 SMP, di halaman 36 Bab 2 bagian task 6 tentang “Could You Report It?” yang memuat foto bintang porno asal Jepang, Maria Ozawa alias Miyabi. Berdasarkan laporan yang diterima Kemendikbud, Dinas Pendidikan Jawa Timur mengaku pemasangan foto Miyabi pada LKS yang dibagikan kepada siswa SMP Islam Brawijaya Mojokerto itu tidak disengaja. Siswa diminta mendeskripsikan tentang sosok Miyabi yang fotonya dipasang berdekatan dengan foto singa dan aktor Indonesia (mungkin maksudnya mengisyaratkan aktris liar). Untuk buku berbau pornografi yang tersebar di sekolah tidak terhitung jumlahnya. Sepanjang tahun 2012 saja ditemukan berbagai judul buku pengayaan siswa yang kontroversial karena dianggap mengandung konten dewasa, diantaranya Ratapan Gadis di Atas Kubur, Ada Duka di Wibeng, Tambelo Kembalinya di Burung Camar, Tambelo Meniti Hari di Ottakwa, dan Tidak Hilang Sebuah Nama.

Tak lama berselang, pada bulan November 2012 kasus LKS bermasalah kembali mencuat. LKS Fokus Bahasa Jawa untuk kelas III SD terbitan CV Sindunata Sukoharjo (lagi) memuat dialog yang tidak layak ditiru oleh para siswa. Pada halaman 5 LKS yang beredar di puluhan SD/ MI di sekitar Kudus, Jawa Tengah ini memuat cerita berbahasa Jawa yang berjudul “Resep’e Simbah”. Dalam cerita tersebut, ada seorang pemuda bernama Glendhoh yang bertanya kepada kakek bernama Klithuk mengenai resep awet muda. Si Kakek menjawab bahwa dirinya awet muda karena sering ‘nyimeng’ (menghisap ganja) sebelum tidur, ngombe rong gendul (minum minuman keras dua botol) sebelum sarapan, dan merokok dua bungkus dalam sehari. Akhir tahun 2012 juga ditutup dengan ditemukannya LKS Bahasa Using (bahasa daerah) di Banyuwangi yang memuat berbagai kata dan kalimat yang kurang pantas untuk siswa kelas IV SD.

Di bulan Maret 2013 ini, LKS di Kota Mojokerto kembali menjadi sorotan. Kali ini dalam LKS Agama Islam tingkat SMP terdapat materi keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan fiqih. Dalam bab 5 mengenai shalat sunah di halaman 47, terdapat beberapa konten yang dianggap menyesatkan. Di antaranya, dalam LKS tersebut disebutkan bahwa shalat Jum’at adalah shalat sunnah, padahal seharusnya hukumnya fardhu ‘ain. Shalat jenazah yang seharusnya fardhu kifayah juga disebutkan sebagai shalat sunnah. Sementara itu, dari penelusuran penulis, LKS bermasalah yang penulis angkat di awal tulisan sudah mulai diperbincangkan di jejaring sosial sejak Februari 2013, namun nampaknya sejauh ini belum terblowup di media massa.

Perlu Efek Jera
Sebagian besar LKS bermasalah memang ditarik dari peredaran, tapi itu yang ketahuan, bagaimana dengan yang tidak atau belum ketahuan? Sudah ditarik dari peredaran pun masalah serupa berulang kali muncul. Menyikapi hal ini, dengan dalih Permendiknas nomor 2 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pengawasan LKS menjadi urusan dinas di daerah, pemerintah pusat seolah lepas tangan. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendiknas beranggapan bahwa LKS seharusnya dibuat oleh guru, bukan oleh percetakan atau penerbit, dan tidak diperjualbelikan. Bahkan jika seorang guru melaporkan mengenai LKS bermasalah dari penerbit tertentu, guru tersebut juga salah karena menarik bayaran dari siswa untuk membeli LKS. Pemerintah pusat seolah menutup mata akan masih rendah dan belum meratanya kualitas guru. Jangankan untuk membuat LKS, sekedar membuat administrasi pembelajaran semisal Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) saja tidak banyak guru yang benar-benar mampu menyusunnya.

Nampaknya sudah jadi rahasia umum bahwa LKS dijadikan lahan bisnis bagi sekolah. Ada kompensasi yang diterima dari pihak penerbit baik oleh kepala sekolah ataupun guru jika berhasil memasarkan LKS kepada orang tua siswa. Tidak hanya itu, guru juga merasa terbantu karena tidak harus terbebani dengan berbagai administrasi pembelajaran, misalnya standar kompetensi, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang biasanya sudah ada di LKS. Akhirnya, LKS menjadi kurikulum dan silabus dalam pembelajaran, acuan dalam kegiatan belajar mengajar. Toh pemerintah juga tidak berbuat apa-apa. Toh orang tua siswa juga tidak banyak yang terang-terangan menjerit karena terbebani harus membeli LKS. Guru juga cenderung memilih untuk tidak repot daripada sibuk mengembangkan kreativitas untuk menulis dan menyusun LKS sendiri.

Dan selama pemerintah masih diam, banyak pihak terkait yang menerjemahkannya sebagai sikap membolehkan. Selama tidak dilarang, bisnis jual beli LKS dapat terus berjalan. Jika ada kesalahan pun nantinya paling hanya dapat teguran. Pemerintah nampaknya masih memandang masalah LKS ini sebagai hal sepele, hal yang remeh. Entah karena memang sedang sibuk dengan proyeknya sendiri, entah karena kecipratan keuntungan, atau entah karena tidak menyadari sisi strategis LKS sebagai rujukan informasi generasi penerus bangsa. Pemerintah tentu menganggap lebay jika LKS dianggap berperan penting dalam membentuk pemahaman dan karakter peserta didik. Padahal berbagai pengalaman sudah menunjukkan bahwa salah satu cara untuk mengetahui karakter atau kualitas seseorang adalah dengan melihat apa yang dibacanya.

Adalah keliru jika LKS masih dianggap sebelah mata, tak punya kepentingan dan pengaruh apa-apa. LKS berideologi komunis jangan dianggap sekedar khilaf penempatan jawaban, pasti ada kesengajaan dan skenario di baliknya. Dimuat di buku pegangan guru juga pastinya bukan tanpa sebab. Naif sekali jika pemerintah tidak melihat geliat ideologi komunis di balik kasus LKS berideologi komunis. Di Gresik, Jawa Timur, akhir tahun 2012 lalu juga beredar LKS Sejarah tingkat SLTA terbitan CV Hayati Tumbuh Subur Surakarta, Jawa Tengah yang melecehkan mantan presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkan seputar lengsernya beliau dari kursi kepresidenan. Sekali lagi, terlalu naïf anggapan bahwa LKS tersebut hanya hendak memberikan informasi kepada peserta didik tanpa kepentingan. Bahkan dalam teori konspirasi, bukan tidak mungkin berbagai LKS bermasalah yang timbul ibarat jamur di musim hujan saling terkait dan punya kepentingan jangka panjang terhadap produk pendidikan di Indonesia.

Lalu, LKS untuk Si(apa)?
LKS adalah akronim dari lembar kerja siswa. Jelas bahwa seharusnya siswa-lah yang paling merasakan manfaat dari adanya LKS ini. Menariknya, frasa ‘lembar kerja’ jarang disinggung, padahal jika kita membandingkannya dengan lembar kerja (worksheet) di Microsoft Excel jelas terlihat keanehannya. Ya, lembar kerja seharusnya berupa lembaran dimana siswa dapat mengerjakan tugas yang diberikan, tidak harus berbentuk buku, diperjualbelikan pula. LKS semestinya merupakan salah satu media pembelajaran yang dibuat oleh guru untuk membantu siswa agar lebih aktif, mampu mengembangkan konsep dan keterampilan, serta untuk memudahkan siswa dalam memahami pelajaran. Guru yang membuat LKSnya sendiri tentunya akan terus mengembangkan profesionalitas dirinya. Dampaknya, kualitas guru, siswa dan pembelajaran di kelas dapat terus ditingkatkan.

Permasalahan mulai timbul ketika pihak yang paling merasakan manfaat dari LKS bergeser ke guru dan pihak sekolah, baik manfaat berupa materi ataupun bukan. Komersialisasi pendidikan (kecil-kecilan) di lembaga not for profit pun dimulai. Manfaat mulai berkurang dirasakan siswa karena LKS yang disusun penerbit belum tentu sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan kemampuan di kelas atau sekolah yang bersangkutan. Selain itu, orang tua siswa dari masyarakat kurang mampu berpotensi terbebani ketika diharuskan membeli LKS yang biasanya sekali pakai (langsung diisi sehingga tidak bisa diwariskan secara utuh). Tidak terlalu repotnya guru bukan berarti baik untuk siswa, bahkan guru yang berdedikasi memang seharusnya senantiasa sibuk untuk kemajuan peserta didiknya. Bahayanya lagi, kebiasaan menggunakan LKS jasa penerbit dalam waktu lama dapat mengakibatkan ketergantungan. Kreativitas dan produktivitas guru (dan siswa) akan semakin terkekang.

Lebih repot lagi jika yang paling merasakan manfaat dari LKS adalah pihak percetakan ataupun penerbit. Bukan hanya bisnis jual beli LKS yang terjadi, namun sangat dimungkinkan adanya penyemaian ‘warna’ dari pihak percetakan ataupun penerbit. Jika LKS sudah menjadi ketergantungan, apa yang ditulis penerbit akan diterima mentah-mentah oleh guru dan pihak sekolah yang kemudian meneruskannya ke peserta didik. Konten bermasalah –disadari atau tidak—diserap sebagai informasi tanpa dikritisi, sesuai keinginan penerbit. Halaman per halaman diikuti tanpa lagi melihat kekhasan dan karakteristik pembelajaran dalam kelas. Dalam hal ini, manfaat yang masih dirasakan oleh siswa sifatnya hanya formalitas. 

Perubahan kurikulum pendidikan nasional dari KTSP menjadi kurikulum 2013 mengisyaratkan adanya perubahan dalam pengelolaan berbagai perangkat ajar. Buku, LKS hingga silabus pembelajaran rencananya akan dibuat terpusat. Dari segi pengendalian kualitas, hal ini tentunya sangat mempermudah. Pihak pemerintah pun tak bisa lempar tanggung jawab sedemikian mudahnya ketika menjumpai permasalahan di lapangan. Namun dalam konteks kesesuaian dengan kebutuhan dan kekhasan tiap satuan pendidikan, hal ini tentunya menjadi tantangan besar. Apalagi jika melihat fakta bahwa pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat timpang. Berbagai kesulitan di lapangan nampaknya takkan terhindarkan. Yang lebih celaka adalah jika kebijakan sentralisasi bahan ajar tersebut hanya memindahkan proyek dari level daerah menjadi level nasional. Bisnis akan berjalan, kualitas pendidikan terabaikan.

LKS di Persimpangan Jalan
Sebenarnya, seberapa penting sih keberadaan LKS? Bagaimana jika LKS dihapuskan saja daripada kerap jadi masalah? Tingkat kepentingan LKS bagi pihak terkait amat ditentukan oleh tingkat ketergantungannya dengan LKS. Dihapuskannya LKS juga berpotensi menimbulkan masalah baru, bahkan bisa jadi menimbulkan kerugian bagi siswa. LKS tidak serta merta ada tanpa tujuan dan tanpa kajian mendalam. Penulis masih meyakini LKS masih menjadi sesuatu yang penting dalam pembelajaran, banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya LKS, sehingga penghapusan LKS yang belum tentu berdampak positif bagi pendidikan Indonesia justru berpotensi memutus berbagai manfaat yang dapat diraih tersebut. Jika urusan LKS dikembalikan ke pemerintah cuma memindahkan masalah, sementara dihapuspun belum tentu menyelesaikan masalah, lalu sebaiknya bagaimana?

Jika kita hendak mengembalikan esensi LKS sebagai ‘alat bantu’ bagi siswa, sudah sepantasnya yang membuatnya adalah pihak yang paling memahami kondisi siswa, yaitu gurunya. Apalagi setiap sekolah, bahkan setiap kelas adalah unik. Namun jika menilik masih beragamnya kualitas guru, adanya tim yang beranggotakan guru di suatu wilayah untuk membuat dan menyusun LKS jelas lebih realistis. Pendekatan ini sebenarnya sudah coba dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan tim (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) MGMP daerah, sayangnya implementasinya kurang sesuai. MGMP belum difungsikan sebagaimana mestinya. Keberadaannya mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat satuan pendidikan (sekolah) belum banyak dirasakan kebermanfaatannya. Alhasil, LKS yang tidak dibuat oleh guru pun masih banyak beredar dan dijadikan acuan dalam pembelajaran.

Revitalisasi tim MGMP daerah dalam membuat LKS ini dapat menjembatani antara disparitas kualitas guru daerah dengan kekhasan kearifan lokal. Revitalisasi tim MGMP ini juga diharapkan dapat menegaskan ranah tanggung jawab sekaligus tetap memfasilitasi para guru untuk terus mengembangkan dirinya. Tim MGMP juga bukan pekerja sosial, kekayaan intelektualnya tetap layak dihargai, bukan sekedar untuk peningkatan kesejahteraan guru yang bersangkutan, namun lebih kepada untuk memastikan peningkatan pendidikan yang terus menerus di wilayah tersebut. Tentu saja pintu sharing dan diskusi serta kompetisi produktif dengan wilayah lain perlu untuk lebih dibuka sehingga perbaikan yang berkesinambungan dapat terus terjadi. Siswa terbantu untuk memahami pelajaran, orang tua siswa pun tidak perlu khawatir terhadap kualitas bahan bacaan anaknya.

Pihak penerbit juga tidak perlu merasa dirugikan karena yang sedang dibicarakan adalah investasi masa depan bangsa melalui pendidikan, bukan investasi bisnis jangka pendek. Kerja sama dengan percetakan dan penerbitan tetap dimungkinkan dengan konten yang lebih terjamin. Revitalisasi MGMP bahkan seharusnya mampu mendorong penerbit untuk menghasilkan bahan ajar yang lebih berkualitas. Revitalisasi MGMP tidak menutup peluang memasukkan bahan ajar yang benar-benar layak ke sekolah setelah diseleksi oleh tim MGMP. Perlu juga diingat, semakin tinggi kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, semakin tinggi pula kebutuhan akan referensi pendukung yang berkualitas. Jika ada pihak yang merasa dirugikan tentulah mereka yang selama ini menjadikan LKS sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau mereka yang berupaya memasukkan ‘racun’ ke dalam LKS agar generasi penerus masa depan bangsa layu sebelum berkembang.

Terlepas dari kualitas akan apa yang dibaca siswa, kualitas pendidik –baik guru maupun orang tua– juga perlu mendapat perhatian khusus. Jangan salahkan siswa yang bergerak mengikuti apa yang dibacanya, jika guru tidak tergerak untuk membaca apa yang dibaca siswa. Jangan salahkan anak yang sibuk dengan dunia yang dibacanya jika orang tuanya tidak punya waktu untuk membaca dan mendampinginya membaca. Pendampingan dan keteladanan dari pendidik akan melipatgandakan manfaat yang diperoleh peserta didik dari aktivitas membacanya, sekaligus meminimalisir dampak buruk yang mungkin timbul dari aktivitas membaca. Memastikan peserta didik memperoleh bacaan yang berkualitas bukan perkara remeh, tinggal sekarang dimana kita mengambil sikap dan peran serta bagaimana kita menjalankan peran yang optimal sebagai pendidik. Gerakan perusakan generasi penerus bangsa terus bekerja, menanti kerja-kerja nyata kita untuk bersungguh-sungguh dalam memeranginya.

Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya; maka pastilah bangsa itu akan musnah.” (Milan Kundera)

Menzhalimi Diri Sendiri

Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar” (QS. Fathir : 32)

Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa makna ayat di atas adalah, “Kami telah mewariskan kepada orang-orang yang telah Kami pilih dari hamba-hamba Kami yaitu Al-Kitab (Al-Qur’an). Dan Kami telah tentukan dengan cara mewariskan kitab ini kepada para ulama dari umat engkau wahai Muhammad yang telah Kami turunkan kepadamu. Dan tidak ada keraguan bahwa ulama umat ini adalah para shahabat dan orang-orang setelah mereka. Sungguh Allah SWT telah memuliakan mereka atas seluruh hamba dan menjadikan mereka sebagai umat di tengah-tengah agar mereka menjadi saksi atas sekalian manusia. Mereka mendapat kemuliaan demikian karena mereka umat nabi yang terbaik dan sayyid bani Adam.” Sementara itu, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa ayat tersebut sebagai syahid (penguat) terhadap hadits yang berbunyi “Al-’Ulama waratsatil anbiya” (ulama adalah pewaris para nabi). “Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.” (HR. Tirmidzi, Ahmad, Ad-Darimi, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dari ayat tersebut, ada tiga tipe umat terkait sikap mereka terhadap Alquran. Pertama, zhalimun linafsih (orang yang menganiaya diri sendiri), yaitu mereka yang meninggalkan sebagian amalan wajib dan melakukan sebagian yang diharamkan. Misalnya, menjalankan shalat tetapi korupsi, membayar zakat tetapi menyakiti tetangga, menjalankan shaum Ramadhan tetapi suka riya, pergi salat Jum’at tetapi menggunjing orang, membelanjai istri tetapi juga menyakitinya, berhaji tetapi menzalimi karyawan, dan sebagainya. Sederhananya, kelompok ini masih memadukan dalam dirinya kebaikan dan keburukan, yang wajib kadang ditinggalkan, yang haram kadang diterjang.

Kedua, muqtashid (orang pertengahan), yaitu mereka yang menunaikan seluruh amalan wajib, baik kewajiban pribadi (misalnya salat, zakat, puasa, dan haji) maupun kewajiban menyangkut hak orang lain (seperti berbakti pada orang tua, menafkahi istri, berbuat adil, dan sebagainya) dan meninggalkan segala yang haram (seperti mencela, mengumpat, memeras, dan sebagainya), namun terkadang masih meninggalkan yang sunnah dan mengerjakan yang makruh. Ketiga, sabiq bil khairat (orang yang bergegas dalam kebaikan), yaitu mereka yang menunaikan seluruh yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh, juga sebagian yang mubah. Kedua kelompok terakhir ini bukan berarti tidak pernah berbuat dosa, namun jika ia berbuat dosa Allah mengampuni dosanya lantaran taubat atau hal lain yang menghapuskannya.

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Abu Darda r.a. mendengar dari Rasulullah SAW bahwa kelompok sabiqun bil khairat adalah mereka yang akan masuk surga tanpa hisab. Kelompok muqtashid adalah mereka yang akan dihisab dengan hisab yang ringan (hisaban yasiira). Kelompok zhalimun linafsih adalah mereka yang mendapat rintangan sepanjang mahsyar, kemudian Allah menghapus kesalahannya karena rahmat-Nya, hingga mereka berkata, “Dan mereka Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Rab kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (jannah) dari karunia-Nya; didalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu.” (QS. Fathir: 34-35).

Bahkan Nabi pun menzhalimi diri sendiri

Untuk bergabung dalam golongan muqtashid apalagi sabiqun bil khairat tentu tidak mudah, butuh konsistensi yang luar biasa dalam menjalani ketaqwaan, senantiasa menjaga untuk melakukan segala apa yang diperintahkan Allah SWT dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya. Manusia pada umumnya tidak jarang lalai dan khilaf sehingga melakukan berbagai dosa dan kesalahan, tidak terkecuali para ulama pewaris agama Islam. Berbagai kisah dalam Al Qur’an mengingatkan kita untuk tidak berkecil hati jika kadang masih menzhalimi diri sendiri, karena manusia memang tempatnya salah dan lupa. Yang terpenting adalah mengiringi kekeliruan dengan taubat sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Setiap anak adam (manusia) berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat” (HR. at-Tirmidzi). Menjadi pribadi taqwa memang utama, namun yang lebih mendasar adalah upaya kita untuk meraih predikat itu sebatas kemampuan optimal kita, sesuai dengan kapasitas diri kita, sebagaimana Allah SWT berfirman, “Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu” (QS. At Taghabun : 16).

Golongan muqtashid apalagi sabiqun bil khairat tentu lebih mulia, namun golongan zhalimun linafsih juga tidak tertutup jalannya menuju surga. Nenek moyang manusia, Nabi Adam a.s. telah memberi pelajaran berharga bagaimana menyikapi kekhilafan yang berujung pada dosa dan kemaksiatan. Nabi Adam a.s. dikisahkan diajarkan seluruh nama-nama dan dapat menunjukkan keutamaannya dalam ujian ilmu pengetahuan, namun beliau tidak selamat dari ujian iradah (mengekang hawa nafsu). Di antara sekian banyak makanan di surga, ada satu pohon yang dilarang didekatinya dan dimakan buahnya. Bujuk rayu dan tipu daya syaithan berhasil membuat Nabi Adam a.s. dan istrinya melupakan larangan Allah SWT dan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nabi Adam a.s. segera sadar dari kekhilafannya seraya berkata, “Ya Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi.” (QS. Al A’raf: 23). Allah SWT pun menerima taubatnya, “Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Kemudian Tuhannya memilihnya maka Dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.” (QS. Thaha: 121-122).

Al Qur’an juga menceritakan kekhilafan Nabi Musa a.s., salah seorang Rasul yang memperoleh predikat Ulul ‘Azmi. Nabi Musa a.s. pernah menuruti permintaan seseorang dari kaumnya yang sedang bertengkar dengan kaum Fir’aun untuk membantunya, kemudian Musa memukulnya dan orang itupun tewas seketika. Beliau pun segera sadar bahwa telah melakukan suatu dosa karena menuruti hawa nafsunya. “Musa berkata: Ini adalah perbuatan syaithan. sesungguhnya syaithan adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata (permusuhannya). Musa berdo’a: Ya Tuhanku, sesungguhya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Qashash: 15-16)

Salah satu kisah lain yang masyhur adalah taubat Nabi Yunus a.s. yang kurang sabar dalam berdakwah sehingga marah dan meninggalkan kaumnya. Allah SWT kemudian menguji beliau dalam sebuah pelayaran dimana kapal yang dinaikinya diterjang badai besar sehingga hampir tenggelam kecuali mereka mengurangi muatan kapal. Barang-barang yang dibuang ke laut ternyata tidak cukup, mereka harus memilih penumpang untuk diceburkan agar penumpang lain selamat. Undian pun dilakukan dan takdir jatuh kepada Nabi Yunus a.s., beliau dilemparkan ke laut dan ditelan oleh seekor ikan paus. Di dalam perut ikan paus inilah Nabi Yunus a.s. tersadar dari kekhilafan dan kemudian bertaubat hingga akhirnya beliau diselamatkan Allah SWT. “Dan (ingatlah) kisah Dzun Nun (Yunus) ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: Bahwa tidak ada tuhan (yang berhak di sembah) selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka Kami telah memperkenankan do’anya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman.” (QS. Al Anbiya: 87-88)

Lalu, Dimana Kita?

Sekali lagi, kekhilafan yang membuat seorang manusia –bahkan Nabi sekalipun—menzhalimi diri sendiri bukanlah aib, tinggal bagaimana menyikapinya. Kesadaran akan kelemahan dan kekurangan diri ini bahkan merupakan kemuliaan jika melahirkan sikap yang benar, sebagaimana berbagai teladan yang telah dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul serta orang-orang shaleh terdahulu yang begitu khawatir atas kelalaian dan dosanya. Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa suatu ketika Aisyah r.a. ditanya oleh Uqbah bin Shuhban al-Hinai tentang Al Qur’an surat Fathir ayat 32 di atas. Beliau menjawab, “Wahai anakku, mereka berada di jannah. Adapun sabiq bil khairat adalah mereka yang telah berlalu pada masa Rasulullah SAW, beliau menjanjikan untuk mereka jannah. Adapun muqtashid adalah mereka yang mengikuti jejaknya dari kalangan sahabatnya sehingga bertemu dengan mereka. Adapun zhalim linafsih adalah seperti aku dan kalian…”.

Menanggapi jawaban Aisyah r.a. yang mengelompokkan dirinya dalam golongan zhalim linafsih, Uqbah bin Shubhan menganggapnya sebagai bentuk ketawadhu’an karena menurutnya Aisyah r.a. justru termasuk pemuka sabiq bil khairat. Yang perlu menjadi perhatian kita bukanlah di golongan mana sebenarnya Aisyah r.a. tetapi di golongan manakah kita. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ Fatawa menulis, “Zhalimun linafsih termasuk dalam kelompok orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan walayah (kecintaan) dari Allah sebatas iman dan takwanya, sekaligus mendapatkan adawah (permusuhan) sebatas kefajirannya. Yang demikian itu karena pada seseorang bisa jadi terkumpul kebaikan-kebaikan yang menjanjikan pahala dan kejelekan-kejelekan yang menjanjikan siksa, sehingga seseorang mungkin saja diberi pahala dan disiksa. Ini adalah pendapat seluruh sahabat, para imam dan Ahlus Sunnah wal-Jamaah yang menyatakan bahwa siapa pun yang dihatinya ada iman seberat zarrah, tidak akan kekal di neraka.”

Istiqomah dalam kebaikan memang tidak mudah, apalagi senantiasa melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya seraya menunaikan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh seperti golongan sabiq bil khairat jelas bukan perkara gampang. Jangankan menambah kebaikan dengan amalan sunnah, menjaga diri untuk tetap melaksanakan yang wajib dan menjauhi yang haram seperti golongan muqtashid saja tidak banyak yang dapat melakukannya. Tanpa bermaksud berputus asa dari Rahmat Allah SWT yang teramat luas, golongan yang paling realistis untuk kita capai adalah zhalimu linafsih. Pun posisinya terancam karena harus melalui hisab yang berat, jika kita berada di luar dari ketiga golongan ini kondisinya jelas lebih mengkhawatirkan.

Kesadaran untuk mengakui banyaknya dosa yang masih dilakukan tentu akan membawa kepada kehati-hatian, tidak lagi mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Kesadaran bahwa hisab Allah SWT sangatlah teliti dan berat tentu akan memunculkan ketakutan yang positif (khouf) untuk berupaya mengisi jenak waktu tersisa dengan kebaikan. Namun khouf ini harus diiringi dengan pasangannya agar seimbang, yaitu roja’ (berharap). Ketika diri mendapati bahwa secara realistis sangat sulit bergabung dalam golongan sabiq bil khairat ataupun muqtashid, masih ada secercah harapan bahwa Allah SWT akan mencurahkan Rahmat dan Ampunan-Nya kepada golongan zhalimu linafsih, sebagaimana Firman-Nya, “Dan barangsiapa berdosa atau menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun.” (QS. An Nisa’: 110). Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, “Kalau kalian tidak berbuat dosa niscaya Allah SWT akan mengganti kalian dengan kaum yang lain pembuat dosa, tetapi mereka beristighfar dan Allah SWT mengampuni mereka” (HR. Muslim). Banyak sekali dalil yang menyebutkan tentang kemurahan ampunan dari Allah SWT yang jika tidak diiringi dengan khouf akan membuat manusia jadi santai dan lalai. Tidak sedikit pula dalil yang menggambarkan betapa dahsyat Siksa-Nya, yang jika tidak diiringi dengan roja’ hanya akan membuat jiwa tertekan. Keseimbangan antara khouf dan roja’ akan mendorong pikiran dan sikap yang optimis, tidak meremehkan dosa dan yakin akan luasnya karunia Allah SWT, terus berbuat kebaikan dan mengharap ganjaran terbaik dari sisi-Nya. Semoga saja Allah SWT mengampuni dosa dan kesalahan kita yang kerap masih menganiaya diri sendiri, senantiasa memberi petunjuk dan pertolongan atas segala urusan kita, dan memasukkan kita dengan Rahmat-Nya ke dalam surga bersama orang-orang shalih. Aamiin…

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal”
(QS. Ali Imran: 133 – 136)