Memperkosa Lembar Kerja Siswa

{a-a di/cos a 1x-ta 2x}
3×10^8 m/s
E=MC2

Beberapa waktu lalu, seorang teman menunjukkan sebuah gambar yang memuat karakter di atas seraya bertanya adakah rumus matematika seperti tercantum di atas. “E=MC2 adalah rumus relativitas Einstein, lebih dekat dengan pelajaran Fisika sih”, jawab penulis. “Itu sih jelas”, jawab teman penulis. “Bukan yang itu, tapi yang atas”, lanjutnya. “Hmm, kalo 3×10^8 m/s kan konstanta kecepatan cahaya, ya nilai C di teori relativitas Einstein”, jawab penulis. “Ye, bukan yang itu. Yang paling atas!”, sanggahnya. “Mana ada rumus matematika kayak gitu”, jawab penulis singkat. “Bisa gak dibacanya: ‘amina diperkosa satu kali minta dua kali?’”, jelasnya. “Innalillahi, emangnya ini gambar apaan?”, sahut penulis spontan yang memang tidak terpikir ke arah sana. “Ada teman yang mengirimkan foto cover LKS adiknya yang kelas XI SMA. Mungkin nggak ya karena gak sengaja atau cuma buat lucu-lucuan?”, tanyanya meminta pendapat penulis. “Gak sengaja jelas ga mungkin, dilihat sekilas juga ketahuan kalo yang paling atas tuh bukan rumus. Kalo pun buat lucu-lucuan, leluconnya keterlaluan dan gak mendidik, di LKS anak SMA pula”, jawab penulis.

Sekelumit perbincangan di atas cukup membuat penulis menghela nafas panjang. Miris dengan bahan ajar untuk siswa yang dibuat dan didistribusikan serampangan. Sepertinya belum lama penulis menyoroti kisah istri simpanannya Bang Maman yang dimuat di LKS kelas 2 SD, sekarang ada lagi cover LKS SMA terbitan CV Swadaya Murni yang berisi kata-kata yang tidak pantas dan nampaknya masih sepi dari publisitas di media. Penulis yakin 100% ada faktor kesengajaan disini, entah apa motifnya. Namun apapun motifnya tentu bukan hal yang baik mengingat apa yang ditampilkan juga bukan sesuatu yang baik. Penulis jadi teringat kasus fit and proper test calon hakim agung Daming Sanusi yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu. Kala itu Daming yang dimintai pendapatnya mengenai korban perkosaan, dengan nada bercanda mengatakan bahwa baik pemerkosa maupun yang diperkosa sama-sama menikmati, para anggota DPR di ruangan itu pun tertawa. Dalam waktu singkat, sikap Daming dan anggota dewan menuai banyak kritik dan hujatan. Sekarang muncul lagi ungkapan dengan konten serupa ke ranah publik, namun kali ini implisit di bahan ajar siswa SMA, dan hampir tidak ada media yang menyoroti.

Pembuat LKS tersebut mungkin bisa mengelak bahwa yang diungkapkan Daming adalah eksplisit dan vulgar, berbeda dengan cover LKS yang implisit. Namun disinilah anehnya. Daming seraya menangis sudah mengungkapkan penyesalannya dan meminta maaf akan candaannya yang keterlaluan, kita pun dapat mafhum bahwa canda seperti itulah mungkin yang mengisi hari-hari sang hakim. Namun guyonan senada yang dimuat secara implisit justru mengundang tanda tanya besar, maksudnya apa? Jangan-jangan banyak pula tulisan atau gambar implisit serupa di LKS-LKS lain. Penulis yakin bahwa tidak sedikit siswa SMA yang memahami maksud ‘rumus’ di atas. Tidak mungkin tidak disengaja. Sang hakim mungkin khilaf ketika mengeluarkan canda vulgar yang menyinggung kaum hawa tersebut, namun jika canda serupa ditulis secara ‘tersembunyi’ di LKS SMA, menurut penulis itu sih lebih sakit jiwa!

Entah Kali Keberapa
LKS bermasalah sudah langganan menjadi pemberitaan, terus berulang dan semua pihak terkait serentak lepas tangan. Sementara yang gagal lepas tangan segera cuci tangan. Dalam setahun terakhir saja, banyak sekali catatan mengenai LKS bermasalah. Pada bulan April 2012 lalu, mencuat kisah “Bang Maman dari Kali Pasir” yang dimuat di buku pelajaran muatan lokal “Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta” (PLBJ) kelas 2 SD. Adalah istilah ‘istri simpanan’ yang kemudian membuat Mendikbud bahkan turun tangan untuk membuat tim khusus. LKS tersebut diterbitkan CV Media Kreasi yang beralamat di Sukoharjo dan sudah ditarik dari peredaran sesuai intruksi Mendikbud. Pada saat yang hampir bersamaan juga ditemukan kisah “Si Angkri” yang dimuat di buku PLBJ kelas I SD yang bisa jadi lebih kurang mendidik. “Mengenal Cerita Si Angkri” bukan hanya bercerita tentang golok dan dendam, namun juga memuat pembunuh bayaran, darah dan siasat rayuan gadis yang mencuci di sungai. Dan baik “Bang Maman” maupun “Si Angkri” dibuat berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Muatan Lokal DKI Jakarta.

Entah apa yang dikerjakan tim khusus bentukan Mendikbud, masih di bulan yang sama muncul lagi LKS yang ramai dibicarakan. Kali ini dalam kunci jawaban LKS menyoal ideologi bangsa Indonesia tertulis jawaban komunis, bukannya Pancasila. Pihak penerbit LKS, CV Media Karya Putra yang ternyata juga beralamat di Sukoharjo, berkilah adanya pergeseran dalam kunci jawaban sehingga jawabannya tertukar dengan jawaban di soal sebelum dan sesudahnya. Lagipula kunci jawaban hanya dipegang guru, bukan siswa. Setelah coba ditelusuri, LKS berideologi komunis yang tersebar di Sukabumi, Tangerang dan Sukoharjo ini ditenggarai ilegal. Sebulan berselang, di Solo beredar buku berjudul ‘Kisah Menarik Masa Kecil Para Nabi’ yang disusun oleh N Khasanah RA dan diterbitkan oleh Penerbit Nobel Edumedia. Buku tersebut dianggap meresahkan dan segera ditarik dari peredaran karena dengan jelas menunjukkan gambar visualisasi Nabi Muhammad SAW (dalam halaman 43-48), mulai dari kelahiran hingga masa kecilnya.

Beberapa bulan kemudian, pada September 2012 muncul lagi LKS bermasalah. Kali ini sebuah LKS Bahasa Inggris bernama ‘The Bell’ terbitan CV Sinar Mulia untuk siswa kelas 3 SMP, di halaman 36 Bab 2 bagian task 6 tentang “Could You Report It?” yang memuat foto bintang porno asal Jepang, Maria Ozawa alias Miyabi. Berdasarkan laporan yang diterima Kemendikbud, Dinas Pendidikan Jawa Timur mengaku pemasangan foto Miyabi pada LKS yang dibagikan kepada siswa SMP Islam Brawijaya Mojokerto itu tidak disengaja. Siswa diminta mendeskripsikan tentang sosok Miyabi yang fotonya dipasang berdekatan dengan foto singa dan aktor Indonesia (mungkin maksudnya mengisyaratkan aktris liar). Untuk buku berbau pornografi yang tersebar di sekolah tidak terhitung jumlahnya. Sepanjang tahun 2012 saja ditemukan berbagai judul buku pengayaan siswa yang kontroversial karena dianggap mengandung konten dewasa, diantaranya Ratapan Gadis di Atas Kubur, Ada Duka di Wibeng, Tambelo Kembalinya di Burung Camar, Tambelo Meniti Hari di Ottakwa, dan Tidak Hilang Sebuah Nama.

Tak lama berselang, pada bulan November 2012 kasus LKS bermasalah kembali mencuat. LKS Fokus Bahasa Jawa untuk kelas III SD terbitan CV Sindunata Sukoharjo (lagi) memuat dialog yang tidak layak ditiru oleh para siswa. Pada halaman 5 LKS yang beredar di puluhan SD/ MI di sekitar Kudus, Jawa Tengah ini memuat cerita berbahasa Jawa yang berjudul “Resep’e Simbah”. Dalam cerita tersebut, ada seorang pemuda bernama Glendhoh yang bertanya kepada kakek bernama Klithuk mengenai resep awet muda. Si Kakek menjawab bahwa dirinya awet muda karena sering ‘nyimeng’ (menghisap ganja) sebelum tidur, ngombe rong gendul (minum minuman keras dua botol) sebelum sarapan, dan merokok dua bungkus dalam sehari. Akhir tahun 2012 juga ditutup dengan ditemukannya LKS Bahasa Using (bahasa daerah) di Banyuwangi yang memuat berbagai kata dan kalimat yang kurang pantas untuk siswa kelas IV SD.

Di bulan Maret 2013 ini, LKS di Kota Mojokerto kembali menjadi sorotan. Kali ini dalam LKS Agama Islam tingkat SMP terdapat materi keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan fiqih. Dalam bab 5 mengenai shalat sunah di halaman 47, terdapat beberapa konten yang dianggap menyesatkan. Di antaranya, dalam LKS tersebut disebutkan bahwa shalat Jum’at adalah shalat sunnah, padahal seharusnya hukumnya fardhu ‘ain. Shalat jenazah yang seharusnya fardhu kifayah juga disebutkan sebagai shalat sunnah. Sementara itu, dari penelusuran penulis, LKS bermasalah yang penulis angkat di awal tulisan sudah mulai diperbincangkan di jejaring sosial sejak Februari 2013, namun nampaknya sejauh ini belum terblowup di media massa.

Perlu Efek Jera
Sebagian besar LKS bermasalah memang ditarik dari peredaran, tapi itu yang ketahuan, bagaimana dengan yang tidak atau belum ketahuan? Sudah ditarik dari peredaran pun masalah serupa berulang kali muncul. Menyikapi hal ini, dengan dalih Permendiknas nomor 2 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pengawasan LKS menjadi urusan dinas di daerah, pemerintah pusat seolah lepas tangan. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendiknas beranggapan bahwa LKS seharusnya dibuat oleh guru, bukan oleh percetakan atau penerbit, dan tidak diperjualbelikan. Bahkan jika seorang guru melaporkan mengenai LKS bermasalah dari penerbit tertentu, guru tersebut juga salah karena menarik bayaran dari siswa untuk membeli LKS. Pemerintah pusat seolah menutup mata akan masih rendah dan belum meratanya kualitas guru. Jangankan untuk membuat LKS, sekedar membuat administrasi pembelajaran semisal Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) saja tidak banyak guru yang benar-benar mampu menyusunnya.

Nampaknya sudah jadi rahasia umum bahwa LKS dijadikan lahan bisnis bagi sekolah. Ada kompensasi yang diterima dari pihak penerbit baik oleh kepala sekolah ataupun guru jika berhasil memasarkan LKS kepada orang tua siswa. Tidak hanya itu, guru juga merasa terbantu karena tidak harus terbebani dengan berbagai administrasi pembelajaran, misalnya standar kompetensi, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang biasanya sudah ada di LKS. Akhirnya, LKS menjadi kurikulum dan silabus dalam pembelajaran, acuan dalam kegiatan belajar mengajar. Toh pemerintah juga tidak berbuat apa-apa. Toh orang tua siswa juga tidak banyak yang terang-terangan menjerit karena terbebani harus membeli LKS. Guru juga cenderung memilih untuk tidak repot daripada sibuk mengembangkan kreativitas untuk menulis dan menyusun LKS sendiri.

Dan selama pemerintah masih diam, banyak pihak terkait yang menerjemahkannya sebagai sikap membolehkan. Selama tidak dilarang, bisnis jual beli LKS dapat terus berjalan. Jika ada kesalahan pun nantinya paling hanya dapat teguran. Pemerintah nampaknya masih memandang masalah LKS ini sebagai hal sepele, hal yang remeh. Entah karena memang sedang sibuk dengan proyeknya sendiri, entah karena kecipratan keuntungan, atau entah karena tidak menyadari sisi strategis LKS sebagai rujukan informasi generasi penerus bangsa. Pemerintah tentu menganggap lebay jika LKS dianggap berperan penting dalam membentuk pemahaman dan karakter peserta didik. Padahal berbagai pengalaman sudah menunjukkan bahwa salah satu cara untuk mengetahui karakter atau kualitas seseorang adalah dengan melihat apa yang dibacanya.

Adalah keliru jika LKS masih dianggap sebelah mata, tak punya kepentingan dan pengaruh apa-apa. LKS berideologi komunis jangan dianggap sekedar khilaf penempatan jawaban, pasti ada kesengajaan dan skenario di baliknya. Dimuat di buku pegangan guru juga pastinya bukan tanpa sebab. Naif sekali jika pemerintah tidak melihat geliat ideologi komunis di balik kasus LKS berideologi komunis. Di Gresik, Jawa Timur, akhir tahun 2012 lalu juga beredar LKS Sejarah tingkat SLTA terbitan CV Hayati Tumbuh Subur Surakarta, Jawa Tengah yang melecehkan mantan presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkan seputar lengsernya beliau dari kursi kepresidenan. Sekali lagi, terlalu naïf anggapan bahwa LKS tersebut hanya hendak memberikan informasi kepada peserta didik tanpa kepentingan. Bahkan dalam teori konspirasi, bukan tidak mungkin berbagai LKS bermasalah yang timbul ibarat jamur di musim hujan saling terkait dan punya kepentingan jangka panjang terhadap produk pendidikan di Indonesia.

Lalu, LKS untuk Si(apa)?
LKS adalah akronim dari lembar kerja siswa. Jelas bahwa seharusnya siswa-lah yang paling merasakan manfaat dari adanya LKS ini. Menariknya, frasa ‘lembar kerja’ jarang disinggung, padahal jika kita membandingkannya dengan lembar kerja (worksheet) di Microsoft Excel jelas terlihat keanehannya. Ya, lembar kerja seharusnya berupa lembaran dimana siswa dapat mengerjakan tugas yang diberikan, tidak harus berbentuk buku, diperjualbelikan pula. LKS semestinya merupakan salah satu media pembelajaran yang dibuat oleh guru untuk membantu siswa agar lebih aktif, mampu mengembangkan konsep dan keterampilan, serta untuk memudahkan siswa dalam memahami pelajaran. Guru yang membuat LKSnya sendiri tentunya akan terus mengembangkan profesionalitas dirinya. Dampaknya, kualitas guru, siswa dan pembelajaran di kelas dapat terus ditingkatkan.

Permasalahan mulai timbul ketika pihak yang paling merasakan manfaat dari LKS bergeser ke guru dan pihak sekolah, baik manfaat berupa materi ataupun bukan. Komersialisasi pendidikan (kecil-kecilan) di lembaga not for profit pun dimulai. Manfaat mulai berkurang dirasakan siswa karena LKS yang disusun penerbit belum tentu sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan kemampuan di kelas atau sekolah yang bersangkutan. Selain itu, orang tua siswa dari masyarakat kurang mampu berpotensi terbebani ketika diharuskan membeli LKS yang biasanya sekali pakai (langsung diisi sehingga tidak bisa diwariskan secara utuh). Tidak terlalu repotnya guru bukan berarti baik untuk siswa, bahkan guru yang berdedikasi memang seharusnya senantiasa sibuk untuk kemajuan peserta didiknya. Bahayanya lagi, kebiasaan menggunakan LKS jasa penerbit dalam waktu lama dapat mengakibatkan ketergantungan. Kreativitas dan produktivitas guru (dan siswa) akan semakin terkekang.

Lebih repot lagi jika yang paling merasakan manfaat dari LKS adalah pihak percetakan ataupun penerbit. Bukan hanya bisnis jual beli LKS yang terjadi, namun sangat dimungkinkan adanya penyemaian ‘warna’ dari pihak percetakan ataupun penerbit. Jika LKS sudah menjadi ketergantungan, apa yang ditulis penerbit akan diterima mentah-mentah oleh guru dan pihak sekolah yang kemudian meneruskannya ke peserta didik. Konten bermasalah –disadari atau tidak—diserap sebagai informasi tanpa dikritisi, sesuai keinginan penerbit. Halaman per halaman diikuti tanpa lagi melihat kekhasan dan karakteristik pembelajaran dalam kelas. Dalam hal ini, manfaat yang masih dirasakan oleh siswa sifatnya hanya formalitas. 

Perubahan kurikulum pendidikan nasional dari KTSP menjadi kurikulum 2013 mengisyaratkan adanya perubahan dalam pengelolaan berbagai perangkat ajar. Buku, LKS hingga silabus pembelajaran rencananya akan dibuat terpusat. Dari segi pengendalian kualitas, hal ini tentunya sangat mempermudah. Pihak pemerintah pun tak bisa lempar tanggung jawab sedemikian mudahnya ketika menjumpai permasalahan di lapangan. Namun dalam konteks kesesuaian dengan kebutuhan dan kekhasan tiap satuan pendidikan, hal ini tentunya menjadi tantangan besar. Apalagi jika melihat fakta bahwa pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat timpang. Berbagai kesulitan di lapangan nampaknya takkan terhindarkan. Yang lebih celaka adalah jika kebijakan sentralisasi bahan ajar tersebut hanya memindahkan proyek dari level daerah menjadi level nasional. Bisnis akan berjalan, kualitas pendidikan terabaikan.

LKS di Persimpangan Jalan
Sebenarnya, seberapa penting sih keberadaan LKS? Bagaimana jika LKS dihapuskan saja daripada kerap jadi masalah? Tingkat kepentingan LKS bagi pihak terkait amat ditentukan oleh tingkat ketergantungannya dengan LKS. Dihapuskannya LKS juga berpotensi menimbulkan masalah baru, bahkan bisa jadi menimbulkan kerugian bagi siswa. LKS tidak serta merta ada tanpa tujuan dan tanpa kajian mendalam. Penulis masih meyakini LKS masih menjadi sesuatu yang penting dalam pembelajaran, banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya LKS, sehingga penghapusan LKS yang belum tentu berdampak positif bagi pendidikan Indonesia justru berpotensi memutus berbagai manfaat yang dapat diraih tersebut. Jika urusan LKS dikembalikan ke pemerintah cuma memindahkan masalah, sementara dihapuspun belum tentu menyelesaikan masalah, lalu sebaiknya bagaimana?

Jika kita hendak mengembalikan esensi LKS sebagai ‘alat bantu’ bagi siswa, sudah sepantasnya yang membuatnya adalah pihak yang paling memahami kondisi siswa, yaitu gurunya. Apalagi setiap sekolah, bahkan setiap kelas adalah unik. Namun jika menilik masih beragamnya kualitas guru, adanya tim yang beranggotakan guru di suatu wilayah untuk membuat dan menyusun LKS jelas lebih realistis. Pendekatan ini sebenarnya sudah coba dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan tim (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) MGMP daerah, sayangnya implementasinya kurang sesuai. MGMP belum difungsikan sebagaimana mestinya. Keberadaannya mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat satuan pendidikan (sekolah) belum banyak dirasakan kebermanfaatannya. Alhasil, LKS yang tidak dibuat oleh guru pun masih banyak beredar dan dijadikan acuan dalam pembelajaran.

Revitalisasi tim MGMP daerah dalam membuat LKS ini dapat menjembatani antara disparitas kualitas guru daerah dengan kekhasan kearifan lokal. Revitalisasi tim MGMP ini juga diharapkan dapat menegaskan ranah tanggung jawab sekaligus tetap memfasilitasi para guru untuk terus mengembangkan dirinya. Tim MGMP juga bukan pekerja sosial, kekayaan intelektualnya tetap layak dihargai, bukan sekedar untuk peningkatan kesejahteraan guru yang bersangkutan, namun lebih kepada untuk memastikan peningkatan pendidikan yang terus menerus di wilayah tersebut. Tentu saja pintu sharing dan diskusi serta kompetisi produktif dengan wilayah lain perlu untuk lebih dibuka sehingga perbaikan yang berkesinambungan dapat terus terjadi. Siswa terbantu untuk memahami pelajaran, orang tua siswa pun tidak perlu khawatir terhadap kualitas bahan bacaan anaknya.

Pihak penerbit juga tidak perlu merasa dirugikan karena yang sedang dibicarakan adalah investasi masa depan bangsa melalui pendidikan, bukan investasi bisnis jangka pendek. Kerja sama dengan percetakan dan penerbitan tetap dimungkinkan dengan konten yang lebih terjamin. Revitalisasi MGMP bahkan seharusnya mampu mendorong penerbit untuk menghasilkan bahan ajar yang lebih berkualitas. Revitalisasi MGMP tidak menutup peluang memasukkan bahan ajar yang benar-benar layak ke sekolah setelah diseleksi oleh tim MGMP. Perlu juga diingat, semakin tinggi kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, semakin tinggi pula kebutuhan akan referensi pendukung yang berkualitas. Jika ada pihak yang merasa dirugikan tentulah mereka yang selama ini menjadikan LKS sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau mereka yang berupaya memasukkan ‘racun’ ke dalam LKS agar generasi penerus masa depan bangsa layu sebelum berkembang.

Terlepas dari kualitas akan apa yang dibaca siswa, kualitas pendidik –baik guru maupun orang tua– juga perlu mendapat perhatian khusus. Jangan salahkan siswa yang bergerak mengikuti apa yang dibacanya, jika guru tidak tergerak untuk membaca apa yang dibaca siswa. Jangan salahkan anak yang sibuk dengan dunia yang dibacanya jika orang tuanya tidak punya waktu untuk membaca dan mendampinginya membaca. Pendampingan dan keteladanan dari pendidik akan melipatgandakan manfaat yang diperoleh peserta didik dari aktivitas membacanya, sekaligus meminimalisir dampak buruk yang mungkin timbul dari aktivitas membaca. Memastikan peserta didik memperoleh bacaan yang berkualitas bukan perkara remeh, tinggal sekarang dimana kita mengambil sikap dan peran serta bagaimana kita menjalankan peran yang optimal sebagai pendidik. Gerakan perusakan generasi penerus bangsa terus bekerja, menanti kerja-kerja nyata kita untuk bersungguh-sungguh dalam memeranginya.

Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya; maka pastilah bangsa itu akan musnah.” (Milan Kundera)

  1. Assalam’alaykum CMMIW, tapi untuk kasu Daming S., tidak semua anggota DPR yang hadir tertawa, ada yang selesai sidang langsung memperkarakan. BTW, -agak ga nyambung sih- bagaimana pendapat nt tentang ini
    http://www.tempo.co/read/news/2013/06/20/063489966/Ada-Soal-Luthfi-Hasan-di-Ujian-PKS-Protes-SMK

  2. Wa’alaikumussalam wrwb. Yup, fokusnya pada kemiripan konten yang disampaikan Daming dengan kata-kata pada cover LKS. Menurut saya, soal ujian tersebut jelas disengaja dan tidak bebas kepentingan.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>