Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis (1)

Perbaikan kualitas pendidikan dalam konteks negara yang sangat beragam seperti Indonesia seharusnya diawali dengan telaah atas hal-hal dasar, yang diikuti dengan alternatif penyelesaian, bukan tambal sulam. Sayangnya, sementara ini pemerintah lebih memilih menyebar ‘aroma’ harum demi factor yang tidak mengarah pada perbaikan pendidikan yang mumpuni. Sebut saja sekolah gratis, beasiswa untuk siswa miskin, bahkan kebijakan yang berupa PP atau Permen. Buku ini mengupas tuntas upaya-upaya pemerintah yang belum menyentuh dasar persoalan walau guyuran dana melimpah.
(Itje Chodidjah, Praktisi Pendidikan)

Alhamdulillah, akhirnya buku kedua yang kami tulis terbit juga di bulan ini. Jika buku pertama yang bertajuk “Besar Janji Daripada Bukti: Kebijakan dan Praktik Pendidikan Indonesia di Era Transisi Demokrasi” lebih banyak menyajikan potret dan data dunia pendidikan di Indonesia, disertai dengan berbagai hasil riset dan kajian. Buku kedua yang berjudul “Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis: Advokasi Dompet Dhuafa Mewujudkan Pendidikan Anak Bangsa” lebih banyak berkisah mengenai perjuangan mewujudkan pendidikan untuk semua. Selain peran pemerintah, ada partisipasi masyarakat yang perlu ditumbuhkembangkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hak seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan sudah diatur dalam konstitusi negara, bukan hanya dalam Undang-undang Sisdiknas, apalagi sekedar PP atau Permen. Hak ini jelas termaktub dalam amandemen Undang-undang Dasar 1945 pasal 31. Ayat pertama mengungkapkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hak ini kemudian dipertegas dengan ayat kedua yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Sangat jelas. Bahkan ada dua kata wajib di ayat tersebut yang mengisyaratkan seharusnya ada sanksi jika terjadi kelalaian dalam memenuhi amanah konstitusi tersebut.

Lalu bagaimana dengan sumber pembiayaannya? Hal ini sudah terjawab di ayat keempat yang menyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. 20% APBN/ APBD bukan jumlah yang sedikit. Sekurang-kurangnya pula. Jika memang secara konstitusi sudah kuat, perangkat pelaksana dan pembiayaannya sudah tersedia, mengapa masih banyak anak putus sekolah? Mengapa pendidikan belum menjangkau seluruh anak Indonesia? Buku ini mengungkapkan, setidaknya ada tiga komponen yang memegang peran penting untuk mewujudkan pendidikan bagi seluruh warga negara, yaitu pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

Sebagai komponen yang membuat, melaksanakan, hingga mengevaluasi kebijakan pendidikan, peran pemerintah sangatlah vital. Dengan berbagai sumber daya yang tersedia, kendala utamanya bermuara pada satu kata: KESUNGGUHAN. Sebagai contoh, coba saja kita tengok data jumlah sekolah di Indonesia. Hingga akhir 2011, di Indonesia tercatat ada 146.804 unit SD dan 22.527 unit MI. Timpang sekali dengan SMP dan MTs yang hanya berjumlah 30.290 unit dan 14.787 unit. Sementara jumlah bangunan SMA, SMK dan MA masing-masing hanya 11.306 unit, 9.164 unit dan 6.426 unit. Dimana keseriusan pemerintah jika secara daya tampung saja angka putus sekolah tidak bisa dihindarkan? Di Kabupaten Bogor misalnya, SD/ MI meluluskan sekitar 102 ribu siswa setiap tahun, sementara daya tampung SMP/ MTs hanya sekitar 72 ribu. Artinya, secara matematis sudah pasti ada sekitar 30 ribu siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan di Kabupaten Bogor setiap tahunnya.

Kesungguhan pemerintah tidak dapat hanya diukur dari anggaran pendidikan yang digelontorkan. Anggaran pendidikan yang signifikan, tapi bukan berarti masalah pendidikan teratasi. Pada APBN 2003 sebelum berlakunya UU Sisdiknas anggaran pendidikan ‘hanya’ 13,6 triliun rupiah, jumlah ini meningkat hampir 30 kali lipatnya pada APBN 2015 menjadi sebesar 406.7 triliun rupiah, tapi efektifkah? Persentase penduduk buta huruf Indonesia menurun namun tingkat literasinya tetap rendah. Data UNESCO menyebutkan indeks membaca Indonesia hanya 0,001. Artinya, dari 1000 penduduk, hanya 1 orang yang memiliki minat baca. Angka partisipasi sekolah meningkat, namun Human Development Index (HDI) yang memuat aspek pendidikan, ekonomi dan kesehatan cenderung stagnan. Peningkatan peringkat HDI dari 111 di tahun 2004 menjadi peringkat 108 di tahun 2014 bukanlah prestasi yang membanggakan.

Ketidakseriusan kian tampak jika menyoroti aspek pengelolaan anggaran. Sekitar 80% anggaran pendidikan baik di pusat maupun daerah ternyata dialokasikan untuk belanja pegawai. Sisanya baru digunakan untuk keperluan program pendidikan. Dari yang hanya sekitar 20% ini, di antaranya berupa beasiswa dan bantuan operasional pendidikan, pencairannya sering terlambat, bahkan tidak jarang ada berbagai pemotongan oleh oknum. Istilahnya jatah preman. Tidak hanya itu, ICW mengungkapkan bahwa korupsi terbesar di Indonesia ada di sektor pendidikan dengan indikasi kerugian Negara mencapai 619 miliar rupiah. Itu yang terungkap. Berbagai ketidakoptimalan dalam implementasi kebijakan pendidikan sejatinya menunjukkan tidak adanya kesungguhan pemerintah dalam mengawal program dan kebijakan. Buku ini mengungkapkan berbagai fakta lain yang diharapkan mampu menggugah kesungguhan pemerintah, lengkap dengan rekomendasi solusi tentunya. Karena tanpa kesungguhan, segala cita dan harapan takkan menjadi kenyataan. Bagai pungguk merindukan bulan…

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>