Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis (2)

Membaca buku ini adalah merenungi keresahan pendidikan Indonesia. Mengingat kembali salah satu tujuan bernegara: mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan yang terasa makin menjauh di antara buramnya potret masyarakat. Akan tetapi, membaca buku ini akan menguatkan jangkar semangat di hati kita bahwa tujuan itu harus kita capai. Betapa bapak-bapak dan para ibu pendiri bangsa ini telah mewakafkan dirinya untuk membangun kemerdekaan sebagai gerbang mewujudkan tujuan bernegara. Masalahnya sekarang, setelah melewati gerbang itu, maukah kita menapaki jalan berat menuju tujuan itu? Kita tidak boleh menyerah, dan semangat itu harus dimulai sekarang. Dimulai dari hal kecil, dengan membaca buku ini.
(Sri Nurhidayah, Praktisi Pendidikan)

Ada tiga kriteria sekolah yang menjadi harapan masyarakat yaitu sekolah yang terjangkau secara finansial, memiliki kualitas yang baik, dan mudah untuk diakses atau dinikmati layanannya. Sayangnya, di Indonesia saat ini umumnya kita hanya boleh memilih maksimal dua kriteria. Jika mau cari sekolah yang terjangkau dan berkualitas, sudah pasti sulit diakses, persaingannya sangat ketat, yang mau masuk rebutan. Apabila hendak memilih sekolah yang mudah diakses dan masih terjangkau, kualitasnya diragukan. Udah gratis, gampang masuk, ga usah lah rewel minta kualitas. Dan kalau ingin sekolah yang berkualitas dan mudah diakses, hamper dapat dipastikan biayanya tinggi. Mihil bingits. Ono rego ono rupo. Dan masalah pendidikan tidak hanya selesai dengan menyediakan pendidikan gratis. Mencerdaskan kehidupan bangsa sama artinya dengan menyediakan pendidikan yang terjangkau, berkualitas, dan mudah diakses oleh segenap bangsa Indonesia.

Peran pemerintah dalam menyediakan keterjangkauan, kualitas dan akses pendidikan memang sangat vital, namun harus didukung penuh oleh sekolah dan masyarakat. Bisa jadi ada kontribusi dari sekolah yang menyebabkan adanya anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan atau bahkan trauma bersekolah. Bisa jadi ada siswa dari keluarga miskin yang dikeluarkan karena tidak mampu membayar uang buku atau menunggak SPP. Mungkin juga ada anak yang kapok sekolah karena pembelajarannya membosankan, suasana kelas dan sekolah tidak mendukung, gurunya sering tidak masuk, kekerasan fisik ataupun karena kasus bullying. Yang pasti, peran sekolah dalam mewujudkan pendidikan untuk semua sangatlah besar, apalagi di zaman otonomi daerah seperti saat ini. Sekolah bahkan dapat memberikan materi ajar tambahan seperti akhlak, kewirausahaan ataupun tanggap bencana, guna meningkatkan efektifitas pembelajaran.

Satu hal yang kerap terlupa adalah pelibatan komite sekolah dan wali murid sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari dunia persekolahan dan pendidikan. Banyak persoalan di kelas dan sekolah yang sebenarnya mudah diselesaikan ketika melibatkan elemen masyarakat. Karena bagaimanapun, keluarga dan masyarakat adalah komponen penting pendidikan. Tidak sedikit kasus anak putus sekolah yang disebabkan karena minimnya kesadaran pendidikan keluarga dan masyarakat. Sekolah dianggap cuma buang uang, lebih baik bekerja yang dapat menghasilkan uang. Banyaknya orang sukses yang tidak mengenyam pendidikan tinggi dijadikan alasan, padahal lebih banyak lagi orang sukses dengan pendidikan memadai. Adanya seorang menteri yang cuma lulusan SMP jadi pembenaran, padahal puluhan menteri lainnya berpendidikan tinggi.

Permasalahan pendidikan amatlah kompleks, butuh sinergi dari seluruh pihak. Dan karena mencerdaskan kehidupan bangsa pada hakikatnya adalah tujuan negara bukan cuma pemerintah, peran serta masyarakat sebagai elemen terbesar mutlak diperlukan. Lebih baik menyalakan lilin daripada terus mengutuk kegelapan. Tidak sedikit kontribusi masyarakat yang dapat dilakukan untuk memperbaiki wajah pendidikan Indonesia, tidak selalu harus tergantung pada kebijakan pemerintah. Pendidikan untuk semua tentu akan lebih mudah terwujud jika segenap elemen masyarakat mau peduli dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya saja, setiap rumah tangga keluarga berkewajiban untuk memastikan bahwa dalam radius 50 meter dari rumahnya tidak ada anak yang putus sekolah. Caranya bisa dengan menjadi orang tua asuh, membentuk santunan pendidikan di lingkungan ataupun sekedar membantu sosialisasi berbagai program pendidikan yang mungkin sesuai dan dibutuhkan.

Advokasi pendidikan tidak hanya menyoal pembelaan hak warga negara lewat jalur hukum. Aksi nyata yang menghubungkan masyarakat marginal dengan kanal program yang dapat membantu mereka memperoleh haknya juga termasuk aktivitas advokasi. Betapa banyak program pendidikan pemerintah, swasta, ataupun LSM yang terkendala informasi. Melakukan pencerdasan dan sosialisasi adalah advokasi yang dapat dilakukan segenap elemen masyarakat untuk mendukung tercapainya pendidikan yang adil dan merata. Tidak hanya itu, masyarakat juga punya peran besar dalam mengontrol implementasi bantuan dan program pendidikan, baik fisik maupun non fisik. Kontrol ini dapat meminimalisir penyelewengan sehingga kebermanfaatan program dapat lebih optimal dirasakan. Apalagi sekarang sudah banyak kanal pengaduan, mulai dari ombudsman sampai KPK.

Untuk mengatasi banjir atau macet, tidak cukup dengan hebatnya program pemerintah tanpa didukung oleh infrastuktur sosial kemasyarakatan. Pun demikian dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran pemerintah dalam mengelola kebijakan pendidikan memang sangat penting untuk memperbaiki wajah pendidikan Indonesia, namun kepedulian dan peran serta masyarakat tidak kalah pentingnya. Jangan sampai itikad baik pemerintah bertepuk sebelah tangan. Ya, masyarakat tidak cukup hanya berharap akan terwujudnya pendidikan berkualitas untuk seluruh anak bangsa, tanpa berusaha mewujudkannya. Dengan pemahaman, dengan kepedulian, dengan aksi nyata. Sehingga tidak seperti pungguk yang merindukan bulan…

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>