Nyawa Korupsi di Tangan Presiden

Mengerikan sekali tinggal di Negara ini, 99.9 persen polisi dan jaksanya terlibat mafia dan tindak kriminal. Saling tembak dan saling bunuh di jalanan sudah jadi hal yang lumrah. Para bandit bersekongkol dengan polisi dalam menguasai dan berbagi wilayah operasi mereka untuk pelacuran, penjudian dan narkotika. Perampokan bank dengan senjata dan personil kepolisian sudah biasa terjadi. Seorang polisi bahkan tidak bisa menolak jika atasannya hendak ‘memakai’ istrinya. Adapun polisi, hakim dan jaksa yang baik hamper dapat dipastikan pendek umurnya. Saking mendarah dagingnya budaya korupsi, seorang supir ambulans pun takkan mau mengantar pasien sekarat sebelum mendapat ‘uang teh’.

Setiap masa ada pahlawannya. Sejumlah polisi baik di bawah komando seorang pemimpin Negara yang bersih, tegas, dan berani kemudian berperang melawan para mafia ini. Tidak tanggung-tanggung, semua aparat polisi, jaksa dan hakim dipecat dan diganti sementara dengan polisi, jaksa dan hakim dari negara lain sambil dilakukan perekrutan baru dengan seleksi yang sangat ketat. Potong generasi yang ekstrem. Para aparat penegak hukum yang dipecat ini diberi dua opsi: pergi ke luar negeri dengan aman atau tetap di dalam negeri namun siap diusut. Akhirnya yang tersisa di dalam negeri hanya mereka yang bersih. Bukan hanya aparat penegak hukumnya, seluruh petugas administrasi yang bekerja di semua kantor polisi, jaksa dan hakim juga diberhentikan. Lebih dari separuh APBN terpakai untuk memberikan pesangon bagi mereka.

Kisah di atas bukan fiksi, benar-benar terjadi di Hongkong sekitar empat dasawarsa lalu. Untuk melengkapi alat tempur melawan korupsi, Gubernur koloni Inggris di Hongkong saat itu, Sir Murray Mac Lehose membentuk ICAC (Independent Commission Against Corruption) –semacam KPK di Indonesia– dan menguatkannya. Tak butuh waktu lama bagi Hongkong untuk maju pesat. Puluhan tahun hidup dalam cengkraman mafia memang tidak serta merta mengubah kebiasaan buruk masyarakatnya, namun perbaikan wajah penegakan hukum membuat begitu banyak perbaikan. Alhasil, pada tahun 2014, indeks persepsi korupsi Hongkong ada di peringkat 17 dari 175 negara, dan sejajar dengan Amerika Serikat dengan nilai 74. Sementara Indonesia masih terdampar di urutan 107 dengan nilai hanya 34.

Pemimpin vs Pejabat dan Penegak Hukum
Budaya korupsi mungkin memang dimulai dari hal yang kecil seperti mencontek atau mengambil barang milik teman. Namun penyakit korupsi akut tidak bisa diselesaikan secara kultural, harus ada bukti nyata ketegasan pemimpin dalam menegakkan hukum. Kecurangan banyak dilakukan oleh mereka yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Korupsi banyak dilakukan oleh pejabat, bukan rakyat kecil. Kerugian yang ditimbulkan pun jauh lebih besar. Karenanya, dalam sejarah pemberantasan korupsi, selalu ada sosok pemimpin yang berani menindak tegas para koruptor dan dimulai dari para pejabat dan penegak hukum.

No one, not even top government officials are immune from investigation and punishment for corruption”, demikian tegas Lee Kwan Yew ketika memploklamirkan perang terhadap korupsi di Singapura. Pemberantasan korupsi di Singapura yang beberapa tahun terakhir menempati posisi Top 10 negara terbersih ternyata memiliki sejarah panjang, dengan penangkapan seorang pejabat senior kepolisian sebagai titik tolaknya. Untuk kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Pencegahan Korupsi (The Prevention of Corruption Act) hingga pembentukan lembaga antikorupsi yang independen: The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

“Berikan saya 100 peti mati, 99 akan saya kirim untuk para koruptor. Satu buat saya sendiri jika saya pun melakukan hal itu”, demikian tegas Zhu Rongji, Perdana Menteri China. Dan bukan sekedar janji politik, ribuan bahkan puluhan ribu orang di China telah dihukum mati sejak tahun 2001 karena terbukti melakukan berbagai kejahatan, termasuk korupsi. Tidak tangung-tanggung, Zhu Rongji berani menghukum mati Cheng Kejie (pejabat tinggi Partai Komunis Cina sekaligus Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional), Hu Changging (Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi), Xiao Hongbo (Deputi Manajer Cabang Bank Konstruksi China), Xu Maiyong (mantan Wakil Walikota Hangzho), Jiang Renjie (mantan Wakil Walikota Suzhou) dan banyak tokoh publik lainnya. Tidak hanya itu, puluhan ribu polisi dipecat karena menerima suap, berjudi, mabuk-mabukan, membawa senjata di luar tugas dan kualitas di bawah standar.

Sejarah juga mencatat Presiden Felipe Calderon yang memecat lebih dari 4.500 anggota polisi Meksiko karena skandal suap, penyalahgunaan jabatan, dan kejahatan terorganisasi. Ada juga Ollanta Humala, Presiden Peru yang memecat 30 dari 45 jenderal polisi, termasuk Kepala Kepolisian Raul Bacerra. Bacerra digantikan Jenderal Raul Salazar yang kemudian membantu Humala memberantas korupsi di Peru. Di Asia Tenggara ada Presiden Filipina Benigno Aquino III yang melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memerintahkan penahanan Mantan Presiden Gloria Macapagal Arroyo atas tuduhan penyalahgunaan dana lotere nasional sebesar Rp. 84 miliar.  Aquino juga memecat sembilan orang pejabat di kantor lotere nasional.

Kesungguhan menjalankan agenda pemberantasan korupsi tercermin dalam penegakan supremasi hukum yang tidak tebang pilih. Berbeda dengan 3M ala Aa Gym, pemberantasan korupsi justru harus dimulai dari yang besar, mulai dari lingkup terdekat, dan mulai dari yang paling jelas. Hanya ‘mulai sekarang juga’ yang sama, sebelum lupa, sebelum bukti dihilangkan. Kalau agenda pemberantasan korupsi memulai dari kasus recehan kelas teri, uang negara keburu habis, kerusakan pun akan semakin besar. Jauh lebih efektif jika dimulai dari kasus triliunan kelas paus, dimulai dari mafia berbulu pejabat. Itu baru serius. Bahkan lebih mencerminkan keteladanan dan integritas jika dimulai dari keluarga, kerabat atau pun rekan terdekat. Jelas tidak tebang pilih.

Adalah Ellen Johnson Sirleaf, seorang Presiden perempuan yang memecat anaknya sendiri bersama 45 pejabat negara lain hanya karena tidak menyerahkan daftar kekayaan pada komisi anti korupsi di Liberia. Mereka tidak boleh kembali menjabat bila belum menyerahkan daftar kekayaan yang dimiliki dan darimana sumbernya. Ada juga Lee Myung Bak, Presiden Korea Selatan yang memerintahkan kepolisian untuk menangkap kakaknya sendiri yang merupakan anggota parlemen, Lee Sang Deuk. Deuk dituduh menerima suap senilai Rp 4,9 miliar dari direktur dua bank bermasalah untuk membantu mereka lolos dari audit bank sentral di Korea Selatan.

Menunggu Nyali Presiden
Tidak berlebihan sebenarnya sikap publik yang mempertanyakan kesungguhan pemerintah saat ini dalam agenda pemberantasan korupsi mengingat korupsi masih menjadi momok bagi negara ini. Apalagi di masa kampanye, Jokowi – JK kerap berjanji tentang pemberantasan korupsi, termasuk penguatan KPK. Di awal masa menjabat, Jokowi menemui pimpinan KPK dan menyepakati beberapa hal di antaranya adanya jadwal pertemuan rutin antara presiden dengan KPK hingga masa jabatannya berakhir untuk membicarakan upaya pemberantasan korupsi di seluruh sektor. Selain itu juga ada kesepakatan untuk menjalani rekomendasi hasil kajian dan studi KPK yang tertuang dalam Buku Putih berisi “8 Agenda Antikorupsi KPK bagi Presiden 2014-2019″.

Lalu seketika realita berbicara berbeda. Ketegasan dan independensi Presiden Jokowi tidak tampak dalam kasus KPK – Polri. Rakyat yang terlanjur berharap pada sosok pemimpin revolusioner dengan ‘revolusi mental’nya tentu kecewa. Jangankan mengeluarkan Keppres tentang pemberantasan korupsi seperti janji semasa kampanye, pembentukkan tim 9 pun tanpa keputusan presiden sehingga posisi tawarnya lemah. Jika pada akhirnya Calon Kapolri yang mendapat raport merah dari KPK tidak jadi dilantik, dan rakyat pun mendukung kebijakan ini, sesungguhnya masalah belum ada yang terselesaikan. Apanya yang selesai jika pemerintah cenderung tegas dengan satu pihak namun melempem dengan pihak yang lain?

Memang benar upaya pemberantasan korupsi butuh sinergi dari berbagai pihak termasuk masyarakat, tetapi hal itu tidak lantas mengurangi porsi tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan, apalagi sebagai pembenaran bagi seorang presiden untuk bersikap mencla-mencle. Pemberantasan korupsi memang harus kontinyu, tidak cukup dalam waktu beberapa bulan, namun hal tersebut bukan alasan untuk tidak bersikap dan tidak berbuat. Kesungguhan akan tercermin dari keberanian dan ketegasan pemimpin dalam bertindak. Rakyat menunggu kerja nyata yang terlihat hasilnya, bukan sebatas retorika. Masyarakat menanti aksi yang dirasakan manfaatnya, bukan sekedar basa-basi. Jika nasib koruptor secara hukum ditentukan oleh para penegak hukum, sesungguhnya hidup matinya korupsi di suatu Negara banyak ditentukan oleh pemimpin negaranya. Sejarah telah membuktikannya. Tanggung jawab yang berat memang, tetapi itulah konsekuensi kepemimpinan. Karenanya, berhentilah berkata, “Itu bukan urusan saya!

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>