Category Archives: Artikel Pendidikan

Tak Alpa Bina Generasi Alfa

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
(QS. An Nisa: 9)

Hebat Isha saat main komputer tebak bentuk, namun saat menggunakan mouse masih perlu bantuan”, demikian salah satu komentar guru yang tertulis di buku penghubung TK putri sulungku. Wajar saja si sulung bingung, memang ia belum pernah belajar menggunakan mouse karena kebetulan laptop di rumah menggunakan layar sentuh (touchscreen). Tiba-tiba aku jadi merasa tua. Dulu aku pertama kali melihat langsung dan mengoperasikan komputer ketika kelas IV SD di rumah pamanku. Itupun tergolong cepat dibandingkan teman-temanku yang baru belajar MS-DOS, wordstar dan lotus 123 ketika SMP. Namun saat ini, bahkan dua balita di rumah sudah akrab dengan gadget.

Waktu berjalan begitu cepat, teknologi informasi berkembang begitu pesat. Generation gap pun semakin terasa. Orang tua muda saat ini didominasi oleh generasi Y (kelahiran 1981 – 1995) yang tumbuh besar di era teknologi informasi. Generasi Y juga dikenal sebagai echo boomers karena orang tua mereka umumnya masuk generasi baby boomers (kelahiran 1946 – 1965). Pun ada juga yang orang tuanya sudah masuk generasi X (kelahiran 1966 – 1980) atau bahkan ada yang orang tuanya dari generasi pre baby boomers (lahir sebelum tahun 1945). Yang jelas para generasi Y ini merasakan perubahan pola dan pendekatan pendidikan seiring dengan kemajuan zaman.

Sudah banyak penelitian, kajian, ataupun tulisan yang mengupas tentang perbedaan karakteristik antar generasi, terutama antara Gen X dengan Gen Y yang saat ini ada di usia produktif. Hanya saja jika kita mau merekayasa masa depan, semestinya fokus kajian ada pada bagaimana mempersiapkan generasi Z (kelahiran 1996 – 2010) atau bahkan generasi Alfa (lahir setelah tahun 2010) untuk produktif menghadapi tantangan hidup yang jauh berbeda dengan generasi orang tuanya. Kedua generasi ini adalah generasi cerdas yang tidak tahan banting dan salah mendidik mereka sama artinya dengan menghancurkan masa depan dunia.

Beberapa hari lalu ramai berita tentang guru di Makassar yang menegur seorang siswa kemudian malah dipukuli orang tua siswa tersebut. Beberapa bulan lalu ada berita tentang guru yang sempat dipenjara hanya karena mencubit siswa, bahkan ada guru yang dipidana karena mencukur rambut gondrong siswa. Mudah saja menyalahkan ‘kecengengan’ siswa dan memberikan dukungan ke guru karena barangkali kita pernah merasakan pendidikan yang lebih ‘keras’ daripada itu. Namun sejatinya masalah ada pada kegagalan pendidikan dalam membentuk karakter dan mentalitas mereka. Dalam hal ini, orang tua lah yang terlalu memanjakan mereka sehingga anak tidak mandiri dan tidak berani bertanggung jawab. Atau dalam perspektif yang lebih luas, berbagai kasus ini seharusnya menjadi perhatian bagi para pendidik untuk lebih tepat dalam membina peserta didiknya.

Generasi baby boomers dan generasi X melihat generasi Y sudah berkurang rasa hormatnya terhadap orang tua dan guru, maka generasi Z dan Alfa tentu berpotensi lebih ‘berani’ lagi. Ketegasan dalam mendidik memang masih diperlukan, namun tidak ada salahnya pendidik, dalam hal ini orang tua dan guru lebih menyesuaikan dirinya sebagai mitra dari anak-anak. Tidak bersikap superior namun tetap menjaga wibawa sehingga tetap disegani. Tak perlu mengelu-elukan euforia pendidikan masa lalu karena generasi ini cukup mengerti bahwa mereka tidak hidup di masa lalu. Sikap kritis mereka bahkan akan menemukan celah kolotnya pendidikan generasi sebelumnya yang malah menumbuhkan ego mereka. Cukup sampaikan hikmah dan pembelajaran di masa lalu yang dapat menginspirasi mereka tanpa harus mengajak mereka kembali ke masa lalu.

Generasi saat ini adalah generasi instan, bukan generasi militan. Sejak dini mereka perlu dididik untuk menghargai proses. Tidak perlu membuat mereka merasakan perjuangan yang sama dengan yang pernah pendidik rasakan karena realita dan kesulitan yang akan mereka hadapi juga berbeda, namun tetap menjadi penting bagi mereka untuk belajar berjuang dan menghargai perjuangan. Generasi ini juga kurang menghargai pemberian karenanya perlu diajarkan untuk senantiasa memberi dan berbagi. Tidak akan mudah karena mereka generasi pembosan. Pola pendidikan konvensional yang kaku dan monoton tidak mereka sukai. Mereka adalah generasi kreatif yang menghargai ide dan pembaruan, disinilah kreativitas pendidik memainkan peran.

Meniadakan televisi yang jarang menghadirkan tontonan bermutu mungkin baik untuk pembentukkan karakter anak. Membatasi penggunaan gadget pada anak juga barangkali bermanfaat dalam mendidik anak. Namun aksi boikot teknologi informasi sejatinya bukan solusi jangka panjang, karena mereka akan hidup di zaman itu. Salah-salah malah mereka akan mencarinya di luar dan kian sulit diawasi. Hal penting yang sangat perlu diperhatikan adalah keteladanan. Generasi Y adalah generasi awal teknologi yang punya potensi sama untuk kecanduan teknologi. Karenanya pendidik harus memberi contoh bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dengan bijak. Lebih banyak melakukan aktivitas bersama tanpa disibukkan oleh gadget yang banyak melahirkan generasi asosial.

Didiklah anak sesuai zamannya”, sebuah ungkapan yang barangkali banyak benarnya. Lingkungan dan tantangan zaman berubah, sehingga proses pendidikan yang sama belum tentu menghasilkan output yang serupa. Butuh desain pendidikan yang jelas, bukan sekedar menitipkan mereka ke sekolah atau bahkan membiarkan teknologi terbaru mendidik mereka. Jika generasi Y memandang generasi baby boomers sebagai generasi kolot yang gagap teknologi, barangkali seperti itu juga persepsi generasi Alfa terhadap generasi Y. Tantangan mendidik generasi Alfa ini kian berat seiring lahirnya generasi selanjutnya di masa mendatang –sebutlah generasi Beta—tempat mereka nanti tumbuh dan berkembang. Gap generation kian membesar, membekali mereka dengan pendidikan yang sesuai dengan zaman mereka semakin krusial.

Saat ini banyak romantika generasi Y yang kembali diangkat, mulai dari permainan, tontonan, hingga jajanan. Pada saatnya nanti, romantika generasi Z lah yang akan kembali mencuat ke permukaan. Salah satunya adalah momentum reformasi. Titik balik perubahan ke arah yang lebih baik. Bisa jadi kebangkitan umat dan bangsa ada di tangan generasi Alfa. Karenanya kita tak boleh alpa membina mereka. Silih bergantinya generasi adalah keniscayaan, namun apa yang bisa kita wariskan untuk generasi masa depan adalah pilihan.

Teach the children so that it will not be necessary to teach the adults” (Abraham Lincoln)

Dikira Enak Jadi Guru? (2/2)

Selepas istirahat, waktunya pelajaran matematika yang paling jadi momok menakutkan buat siswa. Bu Guru menyadari bahwa ia harus membuat kelasnya seaktif dan semenyenangkan mungkin. Bu Guru memulai kelas dengan bertanya kepada Sandi, “Sandi, apa yang sudah kita pelajari di pekan lalu?”. “Plis lah Bu, yang udah lalu ga usah diingat-ingat lagi, saya mau move on nih…”, jawab Sandi seraya menunjukkan mimik aneh diiringi tawa murid yang lain. “Sudah! Tenang! Hari ini kita lanjutkan materi tentang sudut segitiga…”, ujar Bu Guru sambil membawa kapur dan penghapus menuju papan tulis. Bu Guru menghapus tulisan dari pelajaran sebelumnya kemudian menggambar sebuah segitiga sama sisi.

“Baik anak-anak, ini adalah segitiga ABC. Segitiga sama sisi yang panjang ketiga sisinya sama”, jelas Bu Guru menunjuk segitiga yang digambarnya. “Besar sudut A adalah 60 dera…?”, tanya Bu Guru. “Jaat…”, jawab murid-murid serentak. “Besar sudut B adalah 60 dera…?”, tanyanya lagi. “Jaat…”, jawab murid-murid serentak. “Dan besar sudut C juga 60 dera…?”, tanyanya lagi. “Jaat…”, jawab murid-murid serentak. “Jadi, ketiga sudut segitiga sama sisi sama be…”, tanyanya lagi. “Jaat…”, jawab murid-murid serentak sambil tertawa. “Haduh, yang benar ketiga sudutnya sama besar!!”, teriak Bu Guru sambil memukulkan penghapus di papan tulis agar para murid terdiam. “Kalian ini kelas berapa sih? Kok pada ga bisa serius. Ibu kasih soal yang mudah biar tahu kalian fokus atau tidak”, lanjutnya. Para murid pun (seolah-olah) menatapnya serius. “Pertanyaannya, jika tante kalian memberi 5 permen kepada kalian, kemudian di tambah lagi dengan 7 permen, ditambah lagi 12 permen, ditambah lagi 19 permen maka jawabannya adalah…?”, tanya Bu Guru berharap muridnya mau sedikit berpikir. “Terima kasih, Tanteee!!”, jawab murid-murid serentak sambil tergelak. Bu Guru hanya menepuk jidatnya, tak sadar masih memegang penghapus, sehingga jidatnya jadi putih. Tawa para siswa pun kian membahana.

Pelajaran Matematika pun berjalan dengan tidak kondusif, mungkin para siswa kekenyangan jajan pas jam istirahat tadi. Laper galak, kenyang bego. Melihat murid-murid malah asyik ngobrol atau sibuk sendiri, Bu Guru pun marah,“Kalian ini pada ngobrol aja! Apa kalian tidak ada yang mau mendengarkan pelajaran?”. ”Tidak, Buuu…”, jawab serentak murid-murid menambah kesal. “Dasar nakal! Kalau begitu kenapa kalian datang ke sekolah?”, tanya Bu Guru. “Biar pintar, Buuu…”, jawab para murid serentak. “Baik, kalau begitu siapa yang masih merasa bodoh silakan berdiri, nanti biar Ibu ajari!”, tegas Bu Guru. Murid-murid terdiam, tidak ada yang bersuara, tidak ada yang berdiri. “Hmm, jadi sudah merasa pintar semua ya? Jadi ga ada yang mau belajar?”, sindir Bu Guru. Tiba-tiba Lutfi berdiri. “Bagus Lutfi, kamu masih merasa bodoh dan perlu belajar ya? Cuma kamu sendiri?”, tanya Bu Guru. “Tidak, Bu. Saya cuma kasihan..”, jawab Lutfi. “Hah? Kasihan kenapa?”, tanya Bu Guru. “Kasihan lihat Ibu berdiri sendirian”, jawab Lutfi sambil kembali duduk. Tampak para murid cekikikan menahan tawa sementara Bu Guru sudah tidak bisa berkata-kata. Untungnya jam penanda pergantian pelajaran tiba-tiba berbunyi.

Jam pelajaran terakhir adalah IPS. Cukup membosankan karena belajar sejarah banyak hapalannya, apalagi ini waktu-waktu kritis menjelang pulang. “Anak-anak, kemerdekaan RI diperoleh dengan perjuangan keras para pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raga. Namun saat ini kita harus mengupayakan perdamaian dan menghindari peperangan. Kenapa kira-kira?”, pancing Bu Guru agar para muridnya berpartisipasi aktif. “Saya, Bu!”, Galih mengacungkan tangannya. “Agar tidak bertambah daftar para pahlawan yang harus kami hapal, Bu!”, lanjutnya. Seisi kelas pun memberikan koor setuju. Bu Guru hanya geleng-geleng kepala seraya mengulek-ulek kapur yang dipegangnya.

Pelajaran pun dilanjutkan. “Siapa saja para pahlawan revolusi?”, tanya Bu Guru di kesempatan lain. “Parah nih Ibu, pahlawan revolusi siapa aja ga tau…”, jawab Alan. “Dengar ya, Bu. Kami tuh datang ke sekolah untuk belajar, bukan untuk ditanya-tanyain kayak gini. Bikin pusing saja…”, timpal Lutfi. “Bu, kalau banyak nanya, mendingan Ibu jadi polisi aja…”, tambah Galih. Aarrrgghh… teriak Bu Guru sambil mencoret-coret buku presensi kehadiran siswa. Bu Guru merasa menyerah, jam pelajaran juga akan berakhir. “Baik, jika kalian sudah ingin pulang. Bagi yang bisa menjawab boleh pulang lebih dulu…”, ucapnya lemah. “Pertanyaannya, dimana Jendral Soedirman dimakamkan?”, tanya Bu Guru. “Saya, Bu!”, beberapa siswa mengacungkan tangannya dengan penuh semangat. “Ya, kamu Heri”, ucap Bu Guru kepada Heri yang cukup pendiam dan tidak terlihat nakal. “Di kuburan, Bu”, jawab Heri polos. Anak-anak tertawa, Bu Guru semakin lemas. “Lho, benar kan? Dimakamkan di kuburan? Emangnya dimana?”, ucap Heri tampak kebingungan. Tiba-tiba Asep mengangkat tangannya dan berkata, “Bu Guru, saya boleh tanya?”. “Silakan…”, jawab Bu Guru singkat. “Bicara dimana dimakamkan, semua manusia pasti mati kan, Bu?”, tanyanya. “Betul”, jawabnya singkat dan serius. “Pertanyaannya, kalau Bu Guru rencananya kapan?”, tanyanya lagi disertai gelak tawa seisi kelas. Bu Guru yang gregetan guma bisa gigit-gigit kalender di mejanya.

* * *

Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran untuk hari ini. Lelah fisik ini tidak seberapa dibandingkan lelah hati dan pikiran. Aku tidak boleh mengeluh, masih banyak guru-guru yang bernasib lebih buruk dari pada aku. Masih mending murid-muridku masih aktif menanggapi pertanyaanku, se-ngaco apapun jawabannya, itu tandanya mereka masih memperhatikanku. Dengan atau tanpa mereka sadari. Ada temanku sesama guru yang benar-benar diacuhkan sepanjang pelajaran layaknya berbicara dengan tembok. Ada juga rekanku yang lain yang lelah diintervensi oleh kepala sekolah dan para wali murid dalam men-treatment peserta didiknya. Temanku di salah satu sekolah elit malah dibentak muridnya yang berkata, “Ibu kan ngajar disini kami yang bayar!”. Sedih. Bahkan ada salah seorang rekanku yang dilecehkan secara fisik dan verbal oleh muridnya. Entah apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kewibawaan pendidik dan pendidikan. Yang pasti kesabaran dan keikhlashan ini harus terus dirawat. Karena pengabdian butuh keikhlashan. Karena mendidik memang butuh kesabaran.

*humor dikompilasi dari berbagai sumber

Dikira Enak Jadi Guru? (1/2)

Memang ironis nasib guru di Indonesia. Setelah masa ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ dimana guru digaji ala kadarnya –dan sekarang tidak sedikit guru honorer yang masih merasakannya—, sekarang masuk zaman terbolak-balik dimana guru harus hormat pada muridnya. Guru yang berani menghukum murid siap-siap saja kena sanksi, dipecat, dipukuli orang tua murid, atau bahkan dipidanakan. Padahal reward dan punishment adalah hal yang wajar –bahkan perlu—ada dalam dunia pendidikan. Bahasan serius mengenai hukuman dari guru ke murid (dan sebaliknya) ini mungkin bisa dieksplorasi di lain waktu. Tulisan ini hanyalah tulisan fiksi ringan yang sedikit banyak coba menggambarkan betapa seorang guru butuh kesabaran ekstra dalam mendidik murid-muridnya, apalagi di era sekarang dimana murid semakin berani membantah gurunya.

* * *

Bel masuk baru saja berbunyi, siswa-siswi di SDN 1 Sukahumor bergegas memasuki kelas. Seorang guru honorer yang baru beberapa bulan bertugas di sekolah ini tampak masuk ke ruang kelasnya. Baru saja ia lewat di depan kelas, belum lagi sempat duduk di kursinya, salah seorang muridnya yang bernama Sandi menyapanya, “Pagi, Bu! Bu Guru kelihatan cantik banget hari ini…”. Bu Guru pun tersenyum sambil tersipu-sipu berkata, “Ah… Masak sih??!”. “Benar Bu, liat aja tuh gambar garudanya aja sampe nengok pas Ibu lewat…”, jawab Sanji. Seisi kelas pun tertawa tanpa memerhatikan wajah guru mereka yang semakin memerah.

Presensi kehadiran selesai dibacakan, tinggal Zahra yang belum datang, sama seperti hari-hari sebelumnya. “Asep, mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah?”, tanya Bu Guru. “Saya sakit, Bu”, jawab Asep. “Lalu kenapa kamu tidak mengirim surat?”, tanyanya lagi. “Habisnya, percuma, Bu”, jawab Asep. “Percuma bagaimana?”, Bu Guru tampak tidak paham. “Ya, karena setiap saya mengirim surat, Bu Guru tidak pernah membalas surat saya…”, jawab Asep sambil cengengesan. Geerrr… seisi kelaspun tertawa sementara Bu Guru hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Kelas mendadak terdiam ketika Zahra datang dan masuk kelas. Bu Guru yang mood-nya sudah jelek pun bertanya, “Zahra, kamu itu setiap hari kerjaannya terlambat. Sebenarnya kamu tuh niat sekolah nggak sih?. “Lho, tapi kan, Bu. Katanya tidak ada kata terlambat untuk belajar…”, jawabnya enteng sambil berlalu untuk duduk di kursinya. Bu Guru hanya bisa menghela nafas.

Jam pertama adalah pelajaran IPA. Siswa-siswi di sekolah ini sangat aktif dan sulit diajak serius sepanjang jam pelajaran. Menjelang akhir jam pelajaran Bu Guru bertanya, “Sebutkan binatang yang bisa hidup di dua alam!”. Para siswa berebut mengacungkan tangannya. “Coba, Nami”, ujar Bu Guru sambil menunjuk dengan pulpen yang dipegangnya. “Katak, Bu! Bisa hidup di darat dan di air”, jawab Nami. “Baguuss. Coba kamu Lutfi sebutkan contoh binatang lainnya…”, ujar Bu Guru lagi sambil menggigit pulpennya. “Babi ngepet, Bu! Bisa hidup di alam nyata dan alam gaib…”, jawab Lutfi diikuti riuh tawa seisi kelas. Sementara Bu Guru hampir tersedak pulpen yang tadi digigitnya.

Tak mau kalah, Bu Guru lanjutkan bertanya, “Sekarang sebutkan binatang yang alat kelaminnya ada di punggung”. Seisi kelas sejenak terdiam sampai Sandi nyeletuk, “Hahaha, kalo pipis muncratnya ke udara dong, Bu…”. Kelas pun kembali ramai, Lutfi yang merasa Bu Guru coba membalasnya pun berkata, “Ngaco nih Ibu, mana ada binatang yang kelaminnya di punggung”. “Ada kok”, jawab Bu Guru sambil tersenyum misterius. “Apaan, Bu?”, tanya kepo murid-murid. “Kuda lumping!”, jawab Bu Guru. Kelas seketika hening, loading, berpikir. Tiba-tiba bel tanda ganti jam pelajaran berbunyi. Ternyata humor Bu Guru ketinggian. (Anda para pembaca mengerti kah? ^_^)

Jam pelajaran kedua adalah Bahasa Inggris, ada PR pekan lalu yang harusnya diperiksa. Tiba-tiba saja Galih berseru, “Maaf Bu, beberapa hari lalu rumah saya kemalingan”. “Tapi kamu gak kenapa-kenapa, kan?”, tanya Bu Guru dengan penuh selidik. “Saya sih ga apa-apa, Bu. Tapi buku PR-nya hilang…”, jawab Galih. Kelas pun riuh, Bu Guru hanya menepok jidatnya. Tiba-tiba Alan turut berseru, “Bu Guru, apakah boleh seseorang dihukum karena sesuatu yang belum diperbuatnya?”. “Tentu saja tidak, jika belum melakukan ya belum boleh dihukum”, jawab Bu Guru mencoba untuk sabar. “Syukurlah, berarti saya tidak boleh dihukum karena saya belum mengerjakan PR… hehehe…”, ujar Alan. Kelas kembali ramai sementara Bu Guru mulai mencakar-cakar mejanya. Lutfi yang tertawa paling keras ditanya oleh Bu Guru, “Tertawa saja. Mana PR kamu? Kalau tidak dikerjakan nanti kamu dihukum”. “Baik, Bu. Tapi kalo saya ngerjain, Ibu yang saya hukum ya?”, jawab Lutfi. Arrgghh… Bu Guru semakin emosi sambil gigit-gigit meja. Kelas pun kian bergemuruh.

Pelajaran tentang kosakata Bahasa Inggris berjalan ramai. Bu Guru mengetes para muridnya dengan bertanya, “Anak-anak, apa bahasa Inggris-nya ‘hari’??”. “Day, Bu.”, jawab murid serentak. “Baguuss… sekarang apa bahasa Inggrisnya seminggu??”, tanya kembali Bu Guru. “Day day day day day day day, Bu…”, jawab murid serentak yang membuat Bu Guru tersentak. Menyadari tanya jawab bisa dipelesetin, Bu Guru pun mengubah metodenya. Ia mulai dengan memberi penjelasan singkat. “Work artinya kerja, kalau working artinya bekerja, paham anak-anak??”, jelasnya. “Paham, Bu.”, jawab murid serentak. “Baik, sekarang silakan kalian cari kata lain, mulai dari kamu Eko”, perintahnya sambil menunjuk Eko dengan penggaris. Eko menjawab, “Sing artinya nyanyi, jadi singing artinya bernyanyi”. “Pintar, sekarang kamu Narto”, ujarnya seraya menunjuk Narto. “Hmm, song artinya lagu, jadi kalo songong artinya belagu”, jawab Narto dengan wajah polosnya. Aarrggh… penggaris yang dipegangnya pun remuk redam. Kelaspun ramai sampai kemudian Lutfi bertanya, “Bu, kalo bahasa Inggris tomorrow tuh artinya apa ya?”. “Besok”, jawab Bu Guru bete. “Yah, Ibu pelit. Cuma nanya gitu doang aja jawabannya mesti nunggu besok”, protes Lutfi sambil tersenyum senang. Bu Guru pun refleks melempar penggaris rusaknya ke Lutfi yang malahan melet. Bel penanda waktu istirahat berbunyi, seketika anak-anak pun bergegas keluar untuk istirahat.

(to be continued)

Wisuda… Oh… Wis… Uda(h)…

…Sarjana-sarjana dengan toga di kepalanya, berbaris bagai robot meninggalkan masyarakatnya. Mengejar mimpi televisi, seolah tak akan mati. Oh, generasi yang hilang, korban perang peradaban. Apa arti ilmu pengetahuan tanpa takwa dan iman…” (‘Generasi yang Hilang’, Teater Kanvas)

Jika di awal tahun ajaran merupakan masanya orientasi, akhir tahun ajaran adalah waktunya wisuda. Banyak institusi pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi menyelenggarakan wisuda, bahkan tidak ketinggalan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA/ TPQ). Biaya penyelenggaraan wisuda tentu tidak sedikit dan biasanya dibebankan kepada para wisudawan. Belum lagi para wisudawan tidak jarang direpotkan dengan berbagai persiapan wisuda hingga pakaian wisuda yang digunakan. Orang tua wisudawan juga tak kalah repot dan capeknya. Tidak heran sebagian lulusan memilih untuk tidak mengikuti wisuda yang dianggap kurang worth it dibandingkan semua biaya yang harus dikeluarkan dan segala hiruk-pikuk yang ditimbulkan.

Dalam KBBI, wisuda didefinisikan sebagai peresmian atau pelantikan yang dilakukan dengan upacara khidmat, sementara kata wisudawan dan wisudawati dikaitkan langsung dengan sarjana (muda). Dulu wisuda memang identik dengan peresmian gelar sarjana, namun sekarang terminologi wisuda sudah luas digunakan untuk menggambarkan proses akhir pelepasan lulusan di semua jenjang pendidikan. Sarjana masih merupakan gelar yang eksklusif bagi kebanyakan masyarakat karenanya proses pelantikannya dianggap sakral dan penting. Sebuah momentum yang membanggakan. Namun sebegitu bernilaikah wisuda untuk jenjang pendidikan menengah, dasar, apalagi pendidikan anak usia dini?

Tulisan ini tidak hendak mempersoalkan tingkat kepentingan wisuda ataupun menimbang positif dan negatifnya. Namun ketika wisuda diposisikan sebagai bagian dari alur pendidikan –sebagaimana masa orientasi ataupun KBM– yang memiliki esensi tertentu, sebatas event seremonial tentu akan mengikis arti wisuda itu sendiri. Betapa banyak penyelenggaraan wisuda yang mewah, meriah, dan gegap gempita yang justru mengaburkan makna kesakralan dan kekhidmatan yang seharusnya lebih kental terasa. Tak sedikit para wisudawan yang terjebak pada kebahagiaan semu di tengah ketidakpastian masa depan. Betapa banyak para wisudawan SMA yang masih resah hendak melanjutkan kemana, atau betapa banyak wisudawan sarjana yang masih gelisah mau kemana selepas kuliah.

Sebagai momentum penting di masa awal transisi, wisuda semestinya diposisikan sebagai titik tolak pengingat hakikat diri seorang wisudawan. Sejenak melihat kembali jejak perjalanan sekaligus membuat proyeksi masa depan yang barangkali masih penuh dengan ketidakpastian. Bersiap menghadapi masa depan seraya menyadari ada tanggung jawab baru yang kini telah dipikul. Berat memang, karenanya wisuda belumlah saatnya dialamatkan pada lulusan TK ataupun SD. Terlalu berat bagi mereka untuk merancang rekayasa masa depan. Buat mereka, wisuda adalah wis, udah. Seremonial penanda kelulusan. Wisuda hanyalah haha hihi tak ubahnya perayaan ulang tahun. Namun untuk lulusan SMA, apalagi perguruan tinggi, wisuda seharusnya dimaknai lebih.

Sebagai ajang refleksi proses yang telah dijalani, wisuda jelas bukanlah ajang untuk sekadar mendapat pengakuan. Sebagai momentum persiapan dalam menghadapi masa depan, wisuda jelas berbeda dengan kegiatan foto bersama sambil mengenakan toga. Kesakralan wisuda seharusnya didukung dengan konten acara yang menekankan pada aspek pembekalan dan penguatan wisudawan, bukan sebatas seremonial. Wisuda bukanlah garis finish proses pendidikan, hanya stasiun pemberhentian sementara sebagai penanda masuknya masa transisi. Karenanya pembekalan bagi para wisudawan sangatlah penting, jauh lebih penting dari seremonial memindahkan tassel (tali) pada mortarboard (topi wisudawan) dari kiri ke kanan. Dan kualitas (keberhasilan) seorang wisudawan baru benar-benar akan terlihat setelah mereka lulus, melewati masa transisi, menempuh jenjang selanjutnya dan terlibat aktif di tengah masyarakat.

Jika saat ini sudah banyak pihak yang kritis menyikapi kegiatan orientasi baik di sekolah maupun di kampus sebagai pemberi kesan pertama. Sudah selayaknya kita juga bijak dan cerdas dalam menyikapi wisuda baik di sekolah maupun di kampus sebagai pemberi kesan terakhir. Mempersiapkan simpul kenangan yang indah dan membangun untuk selalu dikenang. Bukan sebatas serimoni tanpa esensi. Jika kesan pertama akan menyertai proses selanjutnya, maka kesan terakhir akan mewarnai kehidupan di jenjang selanjutnya. Wisuda adalah momen tepat untuk mengukuhkan nilai-nilai kebaikan, sebagai bekalan berharga bagi para lulusan. Wisuda harus dijaga prosesnya agar tidak kehilangan makna. Agar wisuda tidak kehilangan kekhidmatan dan kesakralannya. Agar wisuda tidak sekadar wis, udah

Aku Ingin Hidup 100 Tahun yang Lalu

Suara alarm seakan menepuk pipiku dan mengguncangkan tubuhku. Aku terjaga. Kulihat jam digital di samping tempat tidurku telah menunjukkan pukul 06.00. Akupun segera bangkit dari tempat tidurku, alarm jam itu pun seketika berhenti berbunyi. Aku mulai melangkahkan kaki menuju kamar mandi yang terletak dalam kamarku. Kasurku secara otomatis terangkat merapat ke tembok menyisakan area yang membuat kamarku terasa lebih luas. Aku pun masuk ke ruang mandi, memilih paket ‘standar’ di layar touch screen dalam ruang mandiku dan membiarkan sistem komputasi yang ‘memandikanku’…

Namaku Ali. Tahun ini usiaku genap 16 tahun. Kini aku baru saja menyelesaikan sarapanku. Lagi-lagi makanan siap saji. Keluargaku memang berlangganan food online, setiap pagi dan malam ada kurir yang mengantarkan pesanan makanan yang masih hangat. Sementara untuk makan siangnya, ibuku biasa memasak sendiri, kurir juga siap mengantarkan bahan makanan yang dipilih sesuai jadwal yang ditentukan. Saat ini ibuku terlihat sibuk dengan gadgetnya, sepertinya hendak mencoba menu baru untuk siang ini. Ada beberapa situs yang menjadi referensi ibuku dalam memasak, namun paling sering ibuku merujuk ke postingan ibu-ibu lainnya di media sosial.

Di meja kerja seberang sana, ayahku sudah sejak tadi melihat layar notebooknya yang terhubung dengan tablet besar yang menjadi ‘separuh nyawa’nya. Jika seabad lalu, marak e-commerce, e-business, freelance online ataupun home office, saat ini sebagian besar pekerjaan memang di kerjakan di rumah. Pekerjaan lapangan hanya untuk inspeksi dan maintenance berkala. Para petani dan nelayan sudah memakai alat canggih, bahkan tidak sedikit bahan makanan hasil rekayasa. Tatap muka masih digunakan untuk keperluan penting dan urgent serta untuk hal-hal insidental. Selain itu, ada berbagai jasa yang mempertemukan langsung pelanggan dengan penyedia jasa –seperti kurir makanan tadi—dalam rangka menjamin kualitas layanan. Namun selebihnya robot dan sistem yang bekerja.

Sisa makananku sudah dibawa oleh smart robotic trash can yang mengumpulkan dan mengolah sampah untuk kepentingan reduce, reuse, recycle dan replace. Jam sudah menunjukkan pukul 07.00, aku harus bersiap ‘berangkat’ sekolah. Konon puluhan tahun lalu ada yang namanya jam analog lengkap dengan jarum jamnya, yang tidak presisi menunjukkan waktu. Jangankan detik yang tidak jelas, menitpun bisa berbeda tergantung sudut pandang. Jam analog tersebut kabarnya juga harus dikalibrasi manual jika kita pergi ke wilayah dengan perbedaan pembagian waktu. Tidak praktis. Bahkan cara membaca jam tersebut konon diajarkan di sekolah dasar pada masa itu, pun sudah ada jam digital. Kadang aku juga tak habis pikir jika mendengar kisah pembelajaran di masa lalu. Mengapa anak-anak harus belajar tentang perkalian dan pembagian bertingkat yang rumit sementara ada kalkulator? Mengapa mereka harus menghapal nama-nama menteri atau ibukota-ibukota Negara sementara semua informasinya terdapat di internet?

Aku pun berpamitan ke orang tuaku untuk sekolah, beranjak masuk kamar dan duduk menghadap meja belajar. Segera kupakai Virtual Reality (VR) Helmet yang langsung saja membawaku ke sekolah. Praktis. Kakekku pernah bercerita tentang ayahnya. Ketika kakek buyutku masih kecil dan tinggal di desa, ia pernah merasakan berjalan berkilo-kilo hanya untuk bersekolah. Menurut cerita kakekku, ketika pindah ke kota di masa SMA, kakek buyutku pernah ‘perang’ dengan sekolah lain, kalau tidak salah ingat istilahnya tawuran. Tidak beradab. Kini, sekolah bebas dari tawuran, bullying, dan berbagai hal yang tidak relevan dengan pembelajaran. Cukup install semacam program e-school dalam VR helmet yang terintegrasi dengan identitas (ID) yang kita miliki, semua orang dapat bersekolah sesuai dengan usia dan levelnya. Kurikulum sudah terstandardisasi internasional, tinggal pilihan bahasa dan peminatan saja yang akan membedakan. Pendidikan yang modern dan beradab.

Aku sudah berada di ‘ruang kelas’ dengan dinding hologram yang membantu visualisasi pembelajaran. Defaultnya bercorak hijau dan biru yang nyaman dilihat. Di kelasku ada 25 siswa dan seorang guru yang mengajar di depan kelas. Posisi duduk siswa disusun setengah lingkaran, baris pertama 12 meja, baris kedua 13 meja. Meja siswa juga virtual yang dapat menampilkan berbagai hologram untuk mempermudah pembelajaran, termasuk buku catatan dan modul pelajaran yang terhubung dengan arsip digital yang dimiliki masing-masing siswa. Intervensi audio juga dioptimalkan sehingga semakin kondusif untuk menangkap pelajaran. Tidak ada bau keringat atau siswa yang hilir mudik seperti cerita masa sekolah kakek buyutku. Tentu juga tidak ada yang curang ketika ujian. Program ini sangat secure, tidak membuka ruang sedikitpun bagi siswa untuk melakukan cheat.

Sempat terlintas di pikiran, apakah teman-temanku di kelas ini nyata? Aku memang mengenal nama mereka namun hanya sebatas itu. Privacy rights adalah perkara serius. Kadang aku merasa teman-temanku di game online ataupun media sosial lebih nyata dari mereka, lebih ada ekspresinya. Bagaimanapun, di dunia yang sangat individualis seperti ini, saling mengenal bukanlah hal penting, kecuali jika kita punya kepentingan. Suasana luar rumah juga sama saja, lebih kaku dan tidak ramah, menurutku orang-orang di zaman ini terlalu serius dan berhati-hati. Sekadar tegur sapa juga tidak. Karenanya, aku tidak sepenuhnya percaya dengan dongeng masa lalu yang diceritakan kakekku. Sangat aneh jika tidak sedikit orang yang mau menolong orang lain yang tidak dikenalnya tanpa kepentingan apapun. Tidak masuk akal.

Namaku Ali. Lahir di Distrik Depok, Negara Bagian West Java tahun 2084. VR Helmet kulepas. Pembelajaran hari ini selesai. Ada PR dari guruku untuk menentukan cita-cita profesi di masa depan. Tiba-tiba teringat kisah kakek buyutku yang berprofesi sebagai guru, yang sering dibuat pusing oleh para siswanya. Sangat inspiratif jika saja yang diceritakannya benar-benar nyata. Bukan, aku tidak tertarik menjadi seorang guru. Bahkan aku tidak yakin guru di kelasku benar-benar ada orangnya. Aku ingin menjadi siswa yang diajar kakek buyutku. Siswa yang merasakan kucuran keringat setelah berlari-lari menuju gerbang sekolah yang akan segera ditutup, merasakan lelah dan membosankannya upacara bendera, berbuat usil dengan teman sekelas, menikmati getaran cinta pertama dengan adik kelas, mencoba sensasi bolos, menikmati persaingan dan konflik dengan teman, hingga merasakan interaksi dengan orang tua kedua. Aku iri pada mereka yang punya guru, teman, sekolah, dan banyak permainan yang benar-benar nyata. Hidup di era virtual tanpa kendala jarak tidaklah semenyenangkan kedengarannya. Dan berbicara tentang cita-cita, aku sudah mantap, ingin menjadi kurir makanan. Setidaknya aku masih akan bisa bercerita ke anak cucuku bahwa benar ada manusia lain di bumi ini selain diri kita…

dimuat di islampos 5 April 2016

Marak Kampus Abal-abal, (si)Apa yang Salah?

Sekolahlah biasa saja, jangan pintar-pintar, percuma! Latihlah bibirmu agar pandai berkicau, sebab mereka sangat perlu kicau yang merdu. Sekolah buatmu hanya perlu untuk titel, peduli titel diktat atau titel mukjizat. Sekolah buatmu hanya perlu untuk gengsi, agar mudah bergaul tentu banyak relasi
(‘Nak (2)’, Iwan Fals)

Beberapa waktu lalu dunia pendidikan tinggi mendapat kabar kurang membanggakan, Kemenristek Dikti secara resmi menonaktifkan 243 perguruan tinggi swasta, pun belakangan direvisi bahwa yang dinonaktifkan ‘hanya’ 239 perguruan tinggi. Sejumlah perguruan tinggi yang dinonaktifkan ini didominasi oleh 103 sekolah tinggi swasta dan 98 akademi dengan kekhususan pendidikan pada berbagai bidang seperti keperawatan, pariwisata dan bahasa asing. Ada berbagai pelanggaran sehingga kampus-kampus tersebut dinonaktifkan, di antaranya terkait laporan akademik, nisbah dosen/ mahasiswa, pelanggaran peraturan perundang-undangan, kelas jauh dan program studi tanpa izin, penyelenggaraan kelas Sabtu-Minggu, jumlah mahasiswa over kuota, ijazah dan gelar palsu, konflik internal, kasus mahasiswa dan dosen, hingga pemindahan/pengalihan mahasiswa tanpa izin Kopertis.

Penonaktifan perguruan tinggi ini memang tidak permanen dan bukan berarti pencabutan izin. Perguruan tinggi yang dinonaktifkan akan memperoleh sanksi berupa penundaan atau tidak memperoleh pelayanan berupa pengusulan akreditasi BAN PT, penambahan prodi baru, mengajukan sertifikasi dosen, bila sebagai calon penerima hibah dari Kemristekdikti maka pengajuan tidak diproses dan pemberhentian beasiswa bagi mahasiswanya. Pun demikian, Kebijakan ini menimbulkan banyak kebingungan di pihak mahasiswa dan perguruan tinggi yang dinonaktifkan, apalagi tidak sedikit perguruan tinggi yang mengaku tidak memperoleh informasinya langsung dari Kemdiknas Dikti. Tidak sedikit pula kampus yang mengajukan keberatan dan pembelaan.

Bakar Lumbung Ala Kemenristek Dikti
Fenomena kampus abal-abal memang bukan isapan jempol. Kasus jual beli ijazah bukan hal baru dan sudah banyak terungkap. Belum lama ini pemerintah telah menutup 12 perguruan tinggi swasta yang tidak memiliki izin operasional dan terbukti memalsukan ijazah. Ironisnya, tidak sedikit di antaranya yang berupa institut keguruan dan ilmu pendidikan yang mencetak guru. Belum lama ini juga ramai kasus wisuda ilegal, beberapa di antaranya yang terungkap adalah kasus wisuda ilegal di kampus Undar (Universitas Darul Ulum) Jombang 31 Mei 2015, wisuda abal-abal di gedung Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan 9 September lalu, dan kasus wisuda ilegal Yayasan Aldiana di Universitas Terbuka Convention Centre (UTCC) 10 hari berselang. Kasus pelanggaran hukum ini tentu perlu ditindak serius.

Namun pertanyaannya, apakah menonaktifkan kampus dapat menyelesaikan masalah? Sementara sumber masalah juga berasal dari permintaan masyarakat akan pendidikan perguruan tinggi ditambah gelar akademik yang menjadi simbol. Permasalahan juga bersumber pada ketegasan pemerintah dan ketimpangan pembangunan. Jangankan perguruan tinggi yang idealnya tentu memiliki standar yang tinggi, Mendikbud bahkan menyebutkan bahwa 75 persen sekolah dasar hingga menengah tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Disini perlu ada peran pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan pemenuhan standar, bukan sekadar menutup atau menonaktifkan yang di bawah standar.

Menjamurnya ‘kampus seadanya’ tidak terlepas dari besarnya permintaan masyarakat sementara ketersediaan kampus berkualitas masih sangat terbatas. Perhatikan saja data BPS yang menyebutkan bahwa pada tahun 2013, Angka Partisipas Sekolah (APS) untuk anak usia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun sudah mencapai 98.42% dan 90.81%. Sementara APS untuk anak usia 16 – 18 tahun hanya 63.84%. Parahnya lagi, APS untuk anak usia 19 – 24 tahun hanya 20.14%. Artinya memang banyak anak lulusan setingkat SMP yang tidak terserap ke jenjang setingkat SMA. Dan lebih banyak lagi anak lulusan setingkat SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Faktor ekonomi mungkin memang menjadi salah satu alasan, namun ada faktor keterbatasan kuota yang juga terjadi. Dalam hal ini, daya tampung jenjang pendidikan yang lebih tinggi memang tidak memungkinkan untuk menyerap seluruh lulusan jenjang pendidikan yang ada di bawahnya. Hal inilah yang terjadi pada dunia perguruan tinggi di Indonesia sehingga angka partisipasinya sangat jauh dari 100%.

Sesuai hukum supply – demand, berbagai ‘kampus alternatif’ pun muncul untuk menampung mereka yang berkeinginan dan berkemampuan namun terbatasi oleh kuota. Kualitas bukan menjadi hal yang prioritas karena masyarakatpun mengutamakan gelar dan ijazah. Gayung bersambut, sejumlah oknum bahkan menjadikannya sebagai ladang bisnis pun harus bertentangan dengan hukum. Di sisi lain, ada pula inisiatif masyarakat untuk mendidik generasi mudanya yang ‘terpaksa putus sekolah oleh sistem’ dengan mendirikan kampus. Faktor keadaan memaksa mereka untuk belum bisa memberikan kualitas terbaik. Berbeda motif, dengan standar yang sama, keduanya pun memperoleh tindakan dan sanksi serupa.

Dalam UU nomor 12 tahun 2012, ada lima jenis sanksi yang dapat diberikan kepada kampus yang tidak memenuhi standar dan melanggar aturan, yaitu peringatan tertulis, pemberhentian bantuan sementara oleh pemerintah, pemberhentian sementara kegiatan, pemberhentian pembinaan, dan pencabutan izin. Terkait nasib mahasiswa dan dosen yang kampusnya dinonaktifkan, Dikti akan membantu mengalihkan ke perguruan tinggi lain yang terdekat. Terlihat sekali terlalu menyederhanakan masalah. Mahasiswa dan dosen tersebut ada di kampus yang dinonaktifkan bukan tanpa alasan, malah barangkali tanpa pilihan. Alih-alih membantu agar tidak merugikan masyarakat, kebijakan gegabah justru berpotensi merugikan masyarakat.

Adil adalah proporsional bukan sama rata. Ada fungsi pembinaan dari pemerintah dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang tersebar di 12 wilayah yang semestinya harus didahulukan sebelum memberikan sanksi. Kualitas kampus dan pendidikan di seluruh Indonesia perlu diidentifikasi dan dipetakan untuk kemudian diperkuat dengan pembinaan sehingga standar yang diharapkan dapat dipenuhi, bukan sekedar diberangus yang tidak menyelesaikan masalah. Kontribusi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa perlu diapresiasi, atau pendidikan untuk semua hanya akan menjadi jargon ketika pemerintah berpikir semuanya dapat ditanganinya tanpa peran serta masyarakat.

Rasio Dosen – Mahasiswa dan Kualitas Pendidikan
Nisbah atau rasio dosen terhadap mahasiswa adalah kasus paling banyak terjadi sehingga perguruan tinggi dinonaktifkan. Pemerintah telah menetapkan bahwa untuk program studi eksakta, rasio tersebut minimal 1:30 dan untuk program studi non-eksakta minimal 1:45. Berbicara konsep pembelajaran ideal, hal tersebut tentu beralasan, namun ketika berbicara dalam konteks realita, perlu ada penanganan terintegrasi yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan menonaktifan kampus.

Masalah dosen tidak terlalu berbeda dengan masalah guru bahkan pendidikan di Indonesia, kata kuncinya adalah kualitas, kuantitas, dan pemerataan. Kita kesampingkan dulu 5,4 jutaan mahasiswa di Indonesia, dan fokus pada 270 ribuan dosen dimana sepertiganya masih lulusan S1 dan hanya 11% yang bergelar doktor. Dari sejumlah dosen ini, hanya sekitar 60% yang dosen tetap dan hanya sekitar 40% yang sudah tersertifikasi. Jika hanya ada sekitar 108 ribuan dosen yang memenuhi kualifikasi untuk mengajar 5,4 jutaan mahasiswa, artinya nisbah dosen – mahasiswa hanya 1:50, tidak memenuhi persyaratan Undang-undang. Padahal hitung-hitungan tersebut belum memperhatikan aspek spesialisasi dan persebaran dosen, sehingga tidak heran rasio dosen – mahasiswa yang ideal masih sulit dipenuhi.

Akhirnya, masalah penonaktifan kampus mau tidak mau merambat ke sistem penyiapan dosen, apalagi standarnya dosen sudah tidak boleh hanya lulusan S1. Selain itu juga perlu diperhatikan masalah kesejahteraan dosen dengan kerumitan kerja yang harus dihadapi. Terciptalah rantai setan permasalahan. Kampus dinonaktifkan membuat jumlah kampus semakin dikit. Semakin sedikit kampus, semakin sedikit mahasiswa, pendapatan kampus dari mahasiswa semakin sedikit, gaji dosen tidak naik, semakin sedikit yang mau jadi dosen, rasio dosen – mahasiswa tidak terpenuhi. Kampuspun dinonaktifkan, terus begitu. Kampus pun menaikkan biaya pendidikan untuk memutus rantai setan tersebut, namun yang terjadi adalah diskriminasi pendidikan, dimana hanya masyarakat mampu saja yang dapat mengenyam pendidikan tinggi.

Karenanya, permasalahan ini harus diurai secara sistematis dan terintegrasi. Perlu ada desain besar pengelolaan pendidikan tinggi, agar kebijakan yang dilakukan tidak reaktif. Adalah aneh jika mengharapkan angka partisipasi pendidikan tinggi naik dengan sekadar menonaktifkan kampus. Aneh juga berharap peningkatan jumlah dosen tanpa memperhatikan pembinaan dan kesejahteraan mereka sebagaimana tidak masuk akalnya mengharapkan seluruh kampus memenuhi standar minimum tanpa melakukan pembangunan pendidikan yang adil dan merata.

Tindakan tegas terhadap kampus yang melanggar hukum memang diperlukan, namun pembinaan jangan dilupakan. Kampus-kampus besar perlu dikembangkan, bahkan jika perlu dikuatkan dengan membangun cabang di daerah dan dikolaborasikan dengan kampus-kampus kecil untuk keterjaminan kualitas dan pemerataan. Kuantitas dan kualitas dosen perlu diperbaiki dan dimeratakan. Kesejahteraan dosen diperhatikan tanpa harus melakukan diskriminasi pendidikan. Peran serta masyarakat perlu diapresiasi dan ditingkatkan sehingga kampus dengan masyarakat dapat saling mengedukasi dan menguatkan. Pendidikan (tinggi) berkualitas untuk semua pun bukan lagi sebatas wacana.

Karena Orang Terdidik Itu (Harusnya) Jujur

“To make your children capable of honesty is the beginning of education” (John Ruskin)

Beberapa hari lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan bahwa berdasarkan simulasi dengan data 5 tahun terakhir, hanya 30 kabupaten/ kota yang memiliki indeks integritas yang tinggi, artinya tingkat kecurangan kurang dari 5 persen[1]. Terlepas dari indikator pengukurannya seperti apa, angka yang masih sangat memprihatinkan mengingat terdapat 416 kabupaten dan 98 kota (termasuk kabupaten dan kota administratif) di Indonesia. Tak lama berselang, muncul informasi bahwa soal Ujian Nasional (UN) 2015 bocor di internet. Tidak tanggung-tanggung, ada 30 paket soal UN yang diunggah dari akun Google Drive dalam format PDF.

Kasus kebocoran UN bukan hal baru, sudah mulai dianggap lumrah malah. Paket soal diperbanyak, polisipun dikerahkan. Berbagai upaya yang sudah dilakukan  untuk mengantisipasi kebocoran sepertinya justru menambah kreativitas para pembocor. Untuk kasus terakhir, Mendiknas memang lantas menghubungi pihak Google untuk menghapus unduhan paket soal UN sehingga sekarang file tersebut tidak dapat ditemukan. Namun tetap saja kebocoran sudah terjadi dan tersebar, tidak hanya di satu daerah, melainkan ke pelosok Indonesia bahkan ke penjuru dunia. Kemendiknas boleh mengatakan bahwa yang bocor hanya 0,25 persen soal, namun nyatanya pola paket soal UN tetaplah sama hanya berbeda urutan soalnya saja. Tidaklah mudah membuat variasi soal yang benar-benar berbeda namun memiliki bobot yang sama. Sementara demi keadilan, paket soal harus memiliki bobot yang sama. Sehingga 30 paket soal UN yang bocor bisa jadi merupakan sampel yang cukup untuk menggambarkan populasi seluruh paket soal UN yang dikeluarkan.

Pemerintah mungkin boleh saja menimpakan kesalahan ke pihak percetakan, termasuk membawanya ke jalur hukum, namun pemerintak tidak seharusnya berlepas tangan atas persoalan kejujuran UN dan integritas pendidikan. Tahun ini mulai dilaksanakan UN online melalui Computer Based Test (CBT) yang diklaim lebih hemat, cepat, dan jujur. Dalam aspek operasional, mungkin bisa ada diskusi pro kontra terkait UN online ini, namun dalam aspek kejujuran hampir dapat dipastikan para pembocor akan menemukan baru untuk menembus keamanan sistem UN online. Dan jika sistemnya berhasil ditembus, hasil UN se-Indonesia akan invalid. Investasi sistem baru (yang sebenarnya) visioner akan sia-sia jika yang dilakukan hanya mengubah cara dan pendekatan, tanpa menyelesaikan akar masalah.

Apa yang dilakukan pemerintah dengan tidak lagi menjadikan UN sebagai prasyarat kelulusan sudah tepat dalam upaya untuk mereduksi kecurangan dalam penyelenggaraan UN. Namun kedudukan UN sebagai alat pemetaan kualitas pendidikan seharusnya tidak perlu disertai dengan embel-embel menjadi pertimbangan untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi yang malah menimbulkan paradoks. Motif kecurangan hanya akan berpindah dari lulus sekolah menjadi lulus masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, permasalahan integritas pendidikan belumlah selesai. Dengan tidak dijadikannya UN sebagai syarat kelulusan, integritas sekolah lebih diuji. Katrol nilai secara massal mungkin saja akan terjadi, toh kewenangan adanya di masing-masing sekolah. Kebohongan akan menghasilkan kebohongan baru, kecurangan akan melahirkan kecurangan yang lain.

Pada September 2013, Reader Digest menggelar tes kejujuran bernama Lost Wallet, dimana di beberapa kota besar di dunia dijatuhkan 12 dompet di tempat umum yang berisi kartu nama, nomor telepon, sebuah foto keluarga dan uang setara USD 50 dolar. Hasilnya, Helsinki, ibukota Finlandia menjadi kota paling jujur, dimana 11 dari 12 dompet tersebut kembali ke pemiliknya dengan utuh. Salah satu penemu dompet mengatakan bahwa kejujuran adalah bagian dari kepribadian masyarakat Finlandia. Indeks Persepsi Korupsi di Finlandia memang mencapai 89, sementara Indonesia hanya 34 (skala 100). Budaya jujur yang telah tertanam ini pastinya ada kaitannya dengan kualitas pendidikan Finlandia yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia.

Jakarta, ibukota Indonesia memang tidak masuk dalam daftar survey, pun tidak sulit membayangkan hasilnya. Awal tahun 2015 lalu ada survei salah satu media terkemuka Inggris, The Economist, yang menempatkan Jakarta sebagai kota paling tidak aman di dunia. Aspek yang disurvey mencakup keamanan kesehatan, digital, infrastruktur, dan personal. Salah satu indikatornya adalah maraknya penipuan dalam perdagangan online. Kejujuran memang masih jadi tantangan di negara ini. ICW bahkan mengungkapkan bahwa korupsi terbesar ada di institusi pendidikan. Ironis, dunia pendidikan yang mestinya sarat dengan nilai kejujuran, justru terdepan dalam memberi contoh tentang kecurangan.

Permasalahan kejujuran dan integritas memang lebih fundamental dan filosofis. Perlu ada perubahan paradigma, setidaknya dalam hal orientasi pendidikan. Orientasi belajar siswa dan arah pendidikan di Indonesia lebih didominasi oleh ukuran nilai kuantitatif. Hal ini sudah ditanamkan sejak usia dini dan di pendidikan dasar bahwa belajar untuk dapat nilai yang bagus atau dapat ranking baik di sekolah. Keberhasilan belajar ditunjukkan dengan nilai yang memuaskan atau indeks prestasi yang tinggi. Padahal orientasi hasil tidak selalu mensyaratkan kebaikan dalam prosesnya. Tidak heran di beberapa negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, nilai akademis tidak diperkenalkan di tingkat dasar, yang dikuatkan adalah nilai – nilai dalam kehidupan (values), termasuk kejujuran. Alhasil, persoalan integritas dan karakter yang relatif sulit dibentuk seiring bertambahnya usia sudah diselesaikan di awal. Sementara persoalan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dikuatkan dan difokuskan kemudian.

Kuantifikasi ukuran keberhasilan tidaklah salah, yang keliru adalah ketika orientasi nilai menjadi tujuan sehingga membenarkan segala proses yang dilakukan. Pejabat korupsi, guru besar plagiat, kepala sekolah menyelewengkan anggaran, guru berbuat curang dan siswa mencontek adalah hasil dari pendidikan yang hanya mengedepankan hasil dan materi yang terukur. Kejujuran seharusnya memang sudah jadi hal yang natural, namun bukan berarti tidak perlu dihargai sebagaimana penghargaan terhadap prestasi akademik. Belum lagi jika kita perdalam mengenai minat dan bakat siswa yang tidak semuanya berdimensi kuantitatif, akan semakin tampak bahwa ukuran nilai an sich kerap memberikan vonis yang tidak adil.

Kejujuran adalah salah satu hal yang pertama harus diajarkan oleh dunia pendidikan. Agar tidak ada lagi siswa yang berbuat curang, guru yang mencontohkan kecurangan, warga yang diusir karena melaporkan kecurangan, atau pendidik dan pemimpin yang hidup bergelimang kebohongan. Agar tidak ada lagi yang beranggapan bahwa hasil buruk hanya bagi mereka yang jujur dan kurang beruntung. Karena memang tidak ada yang bisa dibanggakan dari nilai bagus hasil dari ketidakjujuran. Karena nilai memuaskan yang tidak dapat dibuktikan dengan kualitas tidak akan berarti apa-apa. Karena pada hakikatnya kualitas pendidikan berbanding lurus dengan integritas. Karena orang terdidik memang seharusnya jujur.


[1] http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/15/04/14/nms0xv-mendikbud-hanya-30-kabupaten-tingkat-integritasnya-tinggi

Ironi Madrasah Dibuang Sayang

Kasus diskriminasi dunia pendidikan Indonesia terhadap madrasah kembali mencuat. Tiga Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Semarang yang berhasil menjuarai Olimpiade Sains Nasional (OSN) tidak dapat lanjut ke tingkat provinsi karena statusnya sebagai MI, bukan SD. Bukan hal baru sebenarnya, karena kasus dipersulitnya madrasah dalam ajang OSN hampir terjadi setiap tahun. Anehnya, pun panitia menjadikan petunjuk teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar sebagai alasan, faktanya di tingkat provinsi Jawa Tengah masih ada tiga MI dari kabupaten/ kota lain yang masuk. Juknis yang tidak jelas, faktor kesengajaan atau bagaimana?

Dirjen Dikdas Kemdikbud membantah telah mendiskriminasi madrasah karena petunjuk teknis tersebut malah lahir dari usulan Kementrian Agama pada tahun 2009. Tidak masuknya MI dalam pelaksanaan OSN mulai diterapkan sejak 2010 karena Kemenag yang membawahi madrasah sudah menyelenggarakan Kompetisi Sains Madrasah (KSM). Kebijakan yang agak aneh mengingat sekolah islam terpadu ataupun sekolah Kristen juga tidak dilarang mengikuti OSN. Ibarat Liga Champions dengan Liga Eropa, KSM seolah jadi kompetisi kelas dua. Madrasah dengan segala potensi keunggulannya seakan dibatasi untuk bersaing dalam kompetisi paling elit, dan diarahkan untuk puas dinomorduakan. Tapi kalau alasannya proyek semata, semuanya bisa dipahami…

Madrasah yang Termarjinalkan
Sudah jadi rahasia umum bahwa madrasah yang berada di bawah Kemenag lebih dianaktirikan dibandingkan sekolah umum di bawah Kemdikbud. Tidak hanya soal peluang berkompetisi, tetapi juga dalam hal fasilitas, sarana dan prasarana, hingga kesejahteraan guru madrasah kurang diperhatikan. Bahkan pernah terjadi polemik ketika Mendagri menyampaikan bahwa APBD tidak boleh digunakan untuk membantu madrasah. Jika diurutkan, secara umum ‘anak emas’ sekolah di Indonesia adalah sekolah umum negeri, sekolah umum swasta, madrasah negeri, dan di posisi paling buncit adalah madrasah swasta. Padahal berbeda dengan sekolah umum yang didominasi oleh sekolah negeri, lebih dari 91 persen madrasah dikelola oleh swasta. Dananya bersumber dari dana masyarakat.

Anggaran 16 triliun rupiah untuk madrasah di tahun 2015 dinilai tidak cukup untuk membiayai lebih dari 70 ribu madrasah di Indonesia. Dimana lebih dari separuh jumlah madrasah tersebut ada di luar Jawa dan utamanya ada di daerah pedesaan. Parahnya lagi, tidak lebih dari 10 persen guru madrasah yang berstatus PNS, sisanya, lebih dari 700 ribu guru madrasah masih berstatus guru honorer. Sulit dibandingkan dengan puluhan triliun anggaran untuk sekolah umum, di luar sekitar 70 – 80 triliun rupiah untuk tunjangan guru. Bisa dibayangkan kesenjangan sarana prasarana hingga gaji guru di madrasah. Padahal jumlah madrasah yang sekitar sepertiga jumlah sekolah di Indonesia tentu memberikan sumbangan signifikan untuk peningkatan angka partisipasi sekolah. Padahal sekolah swadaya masyarakat bukan berarti tidak membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Pendidikan Satu Atap dan Revitalisasi Madrasah
Kemdikbud dan Kemenag menjadi pihak yang paling banyak disorot terkait disparitas kualitas pengelolaan madrasah dengan sekolah umum. UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 memang memberikan ruang yang lebih luas bagi madrasah, namun sejatinya merupakan tantangan untuk dapat mengelola madrasah dengan lebih baik. Dualisme pengelolaan pendidikan di bawah dua kementerian ini pernah coba dijembatani oleh Daoed Joesoef dan diangkat kembali oleh Gus Dur mengenai pendidikan satu atap. Dapat dipahami kekhawatiran pihak akan adanya sekularisasi pendidikan di madrasah dengan wacana penggabungan pengelolaan pendidikan ini, namun juga dapat dimengerti mereka yang berharap bisa terwujud kesatuan langkah dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia.

Pada dasarnya, madrasah hadir membawa ide pembaruan sistem pendidikan Islam dengan mengakomodir model pendidikan barat. Madrasah mencoba menyempurnakan sistem pesantren untuk lebih terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya, ada ‘ruh’ pendidikan Islam dalam pengelolaan madrasah. Sayangnya, ruh ini perlahan meredup. Pesantren mulai bertransformasi menjadi ‘madrasah’ dan madrasah semakin mirip dengan sekolah umum. Ukuran keberhasilan madrasah menjadi tidak berbeda dengan sekolah umum. Kesetaraan dimaknai dengan kesamaan dalam segala hal, yang pada akhirnya dapat mencerabut landasan filosofi lahirnya madrasah. Filosofi tentang keunggulan sistem pendidikan Islam yang memulai dari aspek keimanan dan dasar keislaman termasuk akhlak sebelum belajar mengenai pendidikan umum.

Secara ukuran umum, madrasah sebenarnya mampu bersaing dengan sekolah umum. Lihat saja MAN Insan Cendikia yang memperoleh nilai rata-rata UN tertinggi ke-2 secara nasional. Bahkan dalam ajang OSN September 2014 lalu, ada 16 siswa-siswinya yang pulang membawa medali. Di penghujung tahun 2014 lalu giliran Tim robotik MTsN Pamulang yang menggondol sejumlah medali dan penghargaan pada International Islamic School Robot Olympiad (IISRO) yang digelar di Johor, Malaysia. Awal tahun 2015 ini, para siswa MAN Mojosari, Mojokerto, menjadi juara 3 pada Global Youth Summit 2015 di Hanoi, Vietnam. Persentase angka kelulusan UN madrasah pun mampu bersaing dengan sekolah umum.

Jika ukuran kualitas madrasah sama dengan sekolah umum, maka pendidikan satu atap menjadi solusi paling efektif dan efisien. Diskriminasi takkan lagi menjadi persoalan karena perlakuannya akan disamakan. Namun madrasah mengusung misi lain yang lebih ideologis, karenanya pendidikan satu atap harus memastikan ‘ruh’ madrasah tersebut tidak hilang. Disinilah ruang kompromi menjadi lebih besar. Jargon ‘Lebih baik madrasah, madrasah lebih baik’ sudah tepat, tinggal pembuktiannya. Sistem pendidikan Islam yang diusung madrasah harus menjadi keunggulan kompetitif, bukan sekedar tambahan ataupun pembeda. Revitalisasi madrasah harus berani menghadapi arus sekulerisasi pendidikan. Madrasah harus unjuk prestasi untuk lebih diperhatikan, bukan minta diperhatikan dulu baru mencoba untuk berprestasi. Dan ukuran prestasinya tidak perlu selalu sama dengan sekolah umum. Karena madrasah memang berbeda. Berbeda dan (seharusnya) lebih baik.

Karena Guru Honorer Juga Manusia

“Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku tuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa, Pembangun Insan Cendekia” (Hymne Guru)

Tidak ada lagi lirik ‘Pahlawan bangsa tanpa tanda jasa’ dalam hymne guru. Perubahan lirik baris terakhir dari lagu gubahan Pak Sartono ini atas rekomendasi beberapa pihak hingga dikuatkan dengan beredarnya surat dari Pengurus Besar PGRI nomor 447/Um/PB/XIX/2007 pada tanggal 27 November 2007. Gelar ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ yang disematkan kepada guru dianggap bisa menjadi argumen untuk tidak mengapresiasi guru dan memperhatikan kesejahteraannya dengan dalih keikhlashan dan pengabdian seorang guru. Namanya juga pahlawan tanpa tanda jasa.

Terlepas dari paradoksal makna dari ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ yang sejatinya justru menunjukkan betapa besarnya jasa seorang guru, perubahan redaksional ini tidak banyak memberi pengaruh. Permasalahan guru yang tidak jauh-jauh dari kesejahteraan, kualitas, dan pemerataan tidak kunjung membaik. Malahan tidak sedikit pihak yang justru merespon negatif. Banyak guru yang dianggap sudah kehilangan idealisme pengabdiannya, dari ‘tidak mengharap tanda jasa’ menjadi ‘mengharap balas jasa’ bahkan ‘membuka layanan jasa’. Mulai dari jualan buku, jasa les tambahan hingga menjadi broker dalam penerimaan siswa baru.

Guru Honor, Gaji Horor
Bagi pemerintah, besarnya anggaran pendidikan perlu ditunjang dengan berbagai program yang mudah terukur dan efektif dalam menyerap anggaran, di antaranya adalah berbagai program beasiswa, bantuan pendidikan, hingga pelatihan dan sertifikasi guru. Besarnya tunjangan sertifikasi menjadi angin segar bagi sejumlah guru, khususnya guru PNS. Bagaimana tidak, di DKI Jakarta saja gaji guru tersertifikasi rata-rata 12 juta rupiah, bahkan gaji guru di daerah dengan APBD tinggi seperti di Kalimantan Timur bisa mencapai 15 juta rupiah. Tiba-tiba banyak yang berbondong-bondong ingin menjadi guru. Profesi guru diminati, tetapi bukan karena dihormati. Bahkan tidak jarang ada yang bersedia membayar jutaan atau puluhan juta untuk diterima menjadi guru PNS.

Potret ‘Guru Oemar Bakri’nya Iwan Fals seolah hilang sudah. Sayangnya, peningkatan kesejahteraan ini tidak berbanding lulus dengan kualitas guru. Berbagai penelitian, termasuk data dari World Bank menunjukkan bahwa tunjangan sertifikasi guru di Indonesia tidak signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Bagaimana mau meningkatkan kualitas jika tunjangan sertifikasi hanya mengubah gaya hidup guru semakin konsumtif. Silakan dicermati, berapa banyak guru yang berdiskusi tentang riset, buku, perpustakaan atau ilmu pengetahuan. Materi obrolan guru telah berganti dengan masalah pencairan dana, gaji, tunjangan, rekening, cicilan ataupun perihal keuangan lainnya.

Ironi tersebut kian diperparah ketika potret guru honorer dipaparkan. Misalnya saja Nunung Nurhayati, guru salah satu SDN di Ciamis yang harus nyambi jualan comro karena hanya digaji Rp. 150 ribu per bulan pun sudah lebih dari 11 tahun mengajar. Ada pula kisah lima orang guru madrasah honorer di daerah Babakan Madang – Bogor yang hanya digaji 90 ribu rupiah per bulan. Atau Asnat Bell, guru honorer SD GMIT Amanuban Timur – NTT yang telah mengajar sejak tahun 2002 namun hanya digaji 50 ribu rupiah per bulan. Padahal secara kinerja, tidak sedikit guru honorer yang lebih disiplin, gigih dan menjiwai perannya sebagai seorang guru, menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan guru PNS yang sudah ada di zona nyaman. Padahal guru honorer juga manusia.

Sejahtera dan Berkualitas, Bukan Materialistis
Kesenjangan yang semakin jelas antara guru PNS dengan guru honorer ini menjadi polemik. Proses guru honorer menjadi guru PNS tidaklah mudah, banyak faktor selain kualitas dan kompetensi mengajar yang lebih menentukan. Menghapus guru honorer juga tidak serta menghapus masalah, karena disinyalir terdapat sekitar 1,4 juta guru honorer, disamping 2.925.676 guru yang berada di bawah Kemdikbud dan 762.222 guru di bawah Kementerian Agama. Apalagi para guru honorer ini menjangkau sampai ke pelosok desa dengan kinerja yang bisa dibandingkan dengan guru PNS. Mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru PNS juga tidak realistis, bisa jebol anggaran pendidikan yang ternyata sebagian besarnya sudah habis untuk gaji dan belanja pegawai, bukan untuk program pendidikan. Sebagaimana tuntutan buruh dan karyawan outsourcing, tindakan darurat dan manusiawi yang masih mungkin dilakukan adalah menetapkan standar upah minimum guru honorer, pun belum akan tuntas menyelesaikan kompleksitas permasalahan guru.

Sekedar pembanding, seperti dikutip dari The Guardian, dari 30 negara yang menjadi anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Swiss adalah negara yang memberikan upah guru terbesar, yaitu US$ 68.820 pertahun atau hampir Rp. 900 juta (kurs: Rp 13.000/ US$), 24 kali lebih besar dibandingkan Indonesia yang hanya memberikan gaji guru sebesar US$ 2.830. Biaya hidup di Swiss memang tinggi, pendapatan per kapita Swiss juga 6 kali lebih tinggi dari Indonesia. Namun upah guru di Swiss ini (dan hampir di semua Negara dengan pendidikan terbaik di dunia) lebih besar dari pendapatan per kapita negaranya. Sementara gaji guru di Indonesia hanya 31.55% dibandingkan pendapatan per kapitanya. Dilihat dengan pendekatan apapun tetap saja kelewat rendah.

Solusi atas permasalahan kesejahteraan, kualitas dan pemerataan guru memang seharusnya dilakukan terpisah, namun saling terkait. Perhatian akan salah satu permasalahan tersebut tetap penting, tanpa permasalahan yang lain menjadi prasyarat. Perbaikan kesejahteraan, peningkatan kualitas dan pemerataan guru harus dilakukan secara simultan. Dalam kasus guru honorer, perbaikan kesejahteraan harus diarahkan untuk memperkuat penyelesaian permasalahan yang lain. Membabi buta menuntut kesejahteraan dengan abai terhadap perbaikan kualitas pembelajaran hanya menjauhkan guru dari idealisme pengabdian. Dengan rasio guru:siswa di Indonesia sebesar 1:16 yang bahkan lebih tinggi dari berbagai Negara termasuk Jepang dan Korea, bukan tidak mungkin ada efisiensi jumlah guru dengan kualitas mengajar sebagai tolok ukur. Sangat dimungkinkan juga prestasi dan kinerja menjadi faktor penentu perbaikan kesejahteraan guru. Pada akhirnya, kesejahteraan dan kualitas guru akan seiring sejalan. Demikian pula halnya dengan masalah pemerataan guru.

Pemerintah selaku pemegang kebijakan dan anggaran tentu memegang porsi besar dalam solusi permasalahan guru honorer, namun guru honorer harus juga menjadi bagian dari solusi. Polemik kesejahteraan guru honorer sejatinya merupakan tantangan bagi guru honorer terkait dirinya, orientasinya, hingga kompetensinya. Tidak sedikit yang menilai bahwa profesi guru honorer adalah profesi terpaksa, serta menunjukkan minimnya kualitas sehingga mau dibayar murah. Guru honorer harus mampu menunjukkan kelayakannya untuk diapresiasi, jangan sekedar menuntut apresiasi. Kesejahteraan diperbaiki, kompetensi ditingkatkan, serta pembangunan pendidikan didorong untuk lebih adil dan merata. Bagaimanapun, guru adalah wajah pendidikan Indonesia, menyelesaikan permasalahan guru akan banyak berkontribusi terhadap terurainya benang kusut pendidikan Indonesia. Majunya guru, majunya pendidikan Indonesia.

Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis (2)

Membaca buku ini adalah merenungi keresahan pendidikan Indonesia. Mengingat kembali salah satu tujuan bernegara: mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan yang terasa makin menjauh di antara buramnya potret masyarakat. Akan tetapi, membaca buku ini akan menguatkan jangkar semangat di hati kita bahwa tujuan itu harus kita capai. Betapa bapak-bapak dan para ibu pendiri bangsa ini telah mewakafkan dirinya untuk membangun kemerdekaan sebagai gerbang mewujudkan tujuan bernegara. Masalahnya sekarang, setelah melewati gerbang itu, maukah kita menapaki jalan berat menuju tujuan itu? Kita tidak boleh menyerah, dan semangat itu harus dimulai sekarang. Dimulai dari hal kecil, dengan membaca buku ini.
(Sri Nurhidayah, Praktisi Pendidikan)

Ada tiga kriteria sekolah yang menjadi harapan masyarakat yaitu sekolah yang terjangkau secara finansial, memiliki kualitas yang baik, dan mudah untuk diakses atau dinikmati layanannya. Sayangnya, di Indonesia saat ini umumnya kita hanya boleh memilih maksimal dua kriteria. Jika mau cari sekolah yang terjangkau dan berkualitas, sudah pasti sulit diakses, persaingannya sangat ketat, yang mau masuk rebutan. Apabila hendak memilih sekolah yang mudah diakses dan masih terjangkau, kualitasnya diragukan. Udah gratis, gampang masuk, ga usah lah rewel minta kualitas. Dan kalau ingin sekolah yang berkualitas dan mudah diakses, hamper dapat dipastikan biayanya tinggi. Mihil bingits. Ono rego ono rupo. Dan masalah pendidikan tidak hanya selesai dengan menyediakan pendidikan gratis. Mencerdaskan kehidupan bangsa sama artinya dengan menyediakan pendidikan yang terjangkau, berkualitas, dan mudah diakses oleh segenap bangsa Indonesia.

Peran pemerintah dalam menyediakan keterjangkauan, kualitas dan akses pendidikan memang sangat vital, namun harus didukung penuh oleh sekolah dan masyarakat. Bisa jadi ada kontribusi dari sekolah yang menyebabkan adanya anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan atau bahkan trauma bersekolah. Bisa jadi ada siswa dari keluarga miskin yang dikeluarkan karena tidak mampu membayar uang buku atau menunggak SPP. Mungkin juga ada anak yang kapok sekolah karena pembelajarannya membosankan, suasana kelas dan sekolah tidak mendukung, gurunya sering tidak masuk, kekerasan fisik ataupun karena kasus bullying. Yang pasti, peran sekolah dalam mewujudkan pendidikan untuk semua sangatlah besar, apalagi di zaman otonomi daerah seperti saat ini. Sekolah bahkan dapat memberikan materi ajar tambahan seperti akhlak, kewirausahaan ataupun tanggap bencana, guna meningkatkan efektifitas pembelajaran.

Satu hal yang kerap terlupa adalah pelibatan komite sekolah dan wali murid sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari dunia persekolahan dan pendidikan. Banyak persoalan di kelas dan sekolah yang sebenarnya mudah diselesaikan ketika melibatkan elemen masyarakat. Karena bagaimanapun, keluarga dan masyarakat adalah komponen penting pendidikan. Tidak sedikit kasus anak putus sekolah yang disebabkan karena minimnya kesadaran pendidikan keluarga dan masyarakat. Sekolah dianggap cuma buang uang, lebih baik bekerja yang dapat menghasilkan uang. Banyaknya orang sukses yang tidak mengenyam pendidikan tinggi dijadikan alasan, padahal lebih banyak lagi orang sukses dengan pendidikan memadai. Adanya seorang menteri yang cuma lulusan SMP jadi pembenaran, padahal puluhan menteri lainnya berpendidikan tinggi.

Permasalahan pendidikan amatlah kompleks, butuh sinergi dari seluruh pihak. Dan karena mencerdaskan kehidupan bangsa pada hakikatnya adalah tujuan negara bukan cuma pemerintah, peran serta masyarakat sebagai elemen terbesar mutlak diperlukan. Lebih baik menyalakan lilin daripada terus mengutuk kegelapan. Tidak sedikit kontribusi masyarakat yang dapat dilakukan untuk memperbaiki wajah pendidikan Indonesia, tidak selalu harus tergantung pada kebijakan pemerintah. Pendidikan untuk semua tentu akan lebih mudah terwujud jika segenap elemen masyarakat mau peduli dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya saja, setiap rumah tangga keluarga berkewajiban untuk memastikan bahwa dalam radius 50 meter dari rumahnya tidak ada anak yang putus sekolah. Caranya bisa dengan menjadi orang tua asuh, membentuk santunan pendidikan di lingkungan ataupun sekedar membantu sosialisasi berbagai program pendidikan yang mungkin sesuai dan dibutuhkan.

Advokasi pendidikan tidak hanya menyoal pembelaan hak warga negara lewat jalur hukum. Aksi nyata yang menghubungkan masyarakat marginal dengan kanal program yang dapat membantu mereka memperoleh haknya juga termasuk aktivitas advokasi. Betapa banyak program pendidikan pemerintah, swasta, ataupun LSM yang terkendala informasi. Melakukan pencerdasan dan sosialisasi adalah advokasi yang dapat dilakukan segenap elemen masyarakat untuk mendukung tercapainya pendidikan yang adil dan merata. Tidak hanya itu, masyarakat juga punya peran besar dalam mengontrol implementasi bantuan dan program pendidikan, baik fisik maupun non fisik. Kontrol ini dapat meminimalisir penyelewengan sehingga kebermanfaatan program dapat lebih optimal dirasakan. Apalagi sekarang sudah banyak kanal pengaduan, mulai dari ombudsman sampai KPK.

Untuk mengatasi banjir atau macet, tidak cukup dengan hebatnya program pemerintah tanpa didukung oleh infrastuktur sosial kemasyarakatan. Pun demikian dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran pemerintah dalam mengelola kebijakan pendidikan memang sangat penting untuk memperbaiki wajah pendidikan Indonesia, namun kepedulian dan peran serta masyarakat tidak kalah pentingnya. Jangan sampai itikad baik pemerintah bertepuk sebelah tangan. Ya, masyarakat tidak cukup hanya berharap akan terwujudnya pendidikan berkualitas untuk seluruh anak bangsa, tanpa berusaha mewujudkannya. Dengan pemahaman, dengan kepedulian, dengan aksi nyata. Sehingga tidak seperti pungguk yang merindukan bulan…