Category Archives: Artikel Pendidikan

Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis (1)

Perbaikan kualitas pendidikan dalam konteks negara yang sangat beragam seperti Indonesia seharusnya diawali dengan telaah atas hal-hal dasar, yang diikuti dengan alternatif penyelesaian, bukan tambal sulam. Sayangnya, sementara ini pemerintah lebih memilih menyebar ‘aroma’ harum demi factor yang tidak mengarah pada perbaikan pendidikan yang mumpuni. Sebut saja sekolah gratis, beasiswa untuk siswa miskin, bahkan kebijakan yang berupa PP atau Permen. Buku ini mengupas tuntas upaya-upaya pemerintah yang belum menyentuh dasar persoalan walau guyuran dana melimpah.
(Itje Chodidjah, Praktisi Pendidikan)

Alhamdulillah, akhirnya buku kedua yang kami tulis terbit juga di bulan ini. Jika buku pertama yang bertajuk “Besar Janji Daripada Bukti: Kebijakan dan Praktik Pendidikan Indonesia di Era Transisi Demokrasi” lebih banyak menyajikan potret dan data dunia pendidikan di Indonesia, disertai dengan berbagai hasil riset dan kajian. Buku kedua yang berjudul “Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis: Advokasi Dompet Dhuafa Mewujudkan Pendidikan Anak Bangsa” lebih banyak berkisah mengenai perjuangan mewujudkan pendidikan untuk semua. Selain peran pemerintah, ada partisipasi masyarakat yang perlu ditumbuhkembangkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hak seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan sudah diatur dalam konstitusi negara, bukan hanya dalam Undang-undang Sisdiknas, apalagi sekedar PP atau Permen. Hak ini jelas termaktub dalam amandemen Undang-undang Dasar 1945 pasal 31. Ayat pertama mengungkapkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hak ini kemudian dipertegas dengan ayat kedua yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Sangat jelas. Bahkan ada dua kata wajib di ayat tersebut yang mengisyaratkan seharusnya ada sanksi jika terjadi kelalaian dalam memenuhi amanah konstitusi tersebut.

Lalu bagaimana dengan sumber pembiayaannya? Hal ini sudah terjawab di ayat keempat yang menyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. 20% APBN/ APBD bukan jumlah yang sedikit. Sekurang-kurangnya pula. Jika memang secara konstitusi sudah kuat, perangkat pelaksana dan pembiayaannya sudah tersedia, mengapa masih banyak anak putus sekolah? Mengapa pendidikan belum menjangkau seluruh anak Indonesia? Buku ini mengungkapkan, setidaknya ada tiga komponen yang memegang peran penting untuk mewujudkan pendidikan bagi seluruh warga negara, yaitu pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

Sebagai komponen yang membuat, melaksanakan, hingga mengevaluasi kebijakan pendidikan, peran pemerintah sangatlah vital. Dengan berbagai sumber daya yang tersedia, kendala utamanya bermuara pada satu kata: KESUNGGUHAN. Sebagai contoh, coba saja kita tengok data jumlah sekolah di Indonesia. Hingga akhir 2011, di Indonesia tercatat ada 146.804 unit SD dan 22.527 unit MI. Timpang sekali dengan SMP dan MTs yang hanya berjumlah 30.290 unit dan 14.787 unit. Sementara jumlah bangunan SMA, SMK dan MA masing-masing hanya 11.306 unit, 9.164 unit dan 6.426 unit. Dimana keseriusan pemerintah jika secara daya tampung saja angka putus sekolah tidak bisa dihindarkan? Di Kabupaten Bogor misalnya, SD/ MI meluluskan sekitar 102 ribu siswa setiap tahun, sementara daya tampung SMP/ MTs hanya sekitar 72 ribu. Artinya, secara matematis sudah pasti ada sekitar 30 ribu siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan di Kabupaten Bogor setiap tahunnya.

Kesungguhan pemerintah tidak dapat hanya diukur dari anggaran pendidikan yang digelontorkan. Anggaran pendidikan yang signifikan, tapi bukan berarti masalah pendidikan teratasi. Pada APBN 2003 sebelum berlakunya UU Sisdiknas anggaran pendidikan ‘hanya’ 13,6 triliun rupiah, jumlah ini meningkat hampir 30 kali lipatnya pada APBN 2015 menjadi sebesar 406.7 triliun rupiah, tapi efektifkah? Persentase penduduk buta huruf Indonesia menurun namun tingkat literasinya tetap rendah. Data UNESCO menyebutkan indeks membaca Indonesia hanya 0,001. Artinya, dari 1000 penduduk, hanya 1 orang yang memiliki minat baca. Angka partisipasi sekolah meningkat, namun Human Development Index (HDI) yang memuat aspek pendidikan, ekonomi dan kesehatan cenderung stagnan. Peningkatan peringkat HDI dari 111 di tahun 2004 menjadi peringkat 108 di tahun 2014 bukanlah prestasi yang membanggakan.

Ketidakseriusan kian tampak jika menyoroti aspek pengelolaan anggaran. Sekitar 80% anggaran pendidikan baik di pusat maupun daerah ternyata dialokasikan untuk belanja pegawai. Sisanya baru digunakan untuk keperluan program pendidikan. Dari yang hanya sekitar 20% ini, di antaranya berupa beasiswa dan bantuan operasional pendidikan, pencairannya sering terlambat, bahkan tidak jarang ada berbagai pemotongan oleh oknum. Istilahnya jatah preman. Tidak hanya itu, ICW mengungkapkan bahwa korupsi terbesar di Indonesia ada di sektor pendidikan dengan indikasi kerugian Negara mencapai 619 miliar rupiah. Itu yang terungkap. Berbagai ketidakoptimalan dalam implementasi kebijakan pendidikan sejatinya menunjukkan tidak adanya kesungguhan pemerintah dalam mengawal program dan kebijakan. Buku ini mengungkapkan berbagai fakta lain yang diharapkan mampu menggugah kesungguhan pemerintah, lengkap dengan rekomendasi solusi tentunya. Karena tanpa kesungguhan, segala cita dan harapan takkan menjadi kenyataan. Bagai pungguk merindukan bulan…

Pancasila dan Pendidikan Karakter (3/3)

Ideologi adalah perkara mendasar karenanya tidak jarang melahirkan fanatisme bahkan bisa sampai berupa fasisme dan chauvinisme. Ketika suatu ideologi sudah terinternalisasi, maka tidak ada kata selain perjuangan dan pembelaan, pun terkadang harus membabi buta. Terlepas dari fakta sejarah, lahirnya Hari Kesaktian Pancasila merupakan upaya yang jelas untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang diperjuangkan. Tinggal kurang role model-nya saja. Namun bagaimana dengan saat ini, masihkah ada yang mati-matian membela Pancasila? Jawabannya mungkin masih ada. Namun jumlahnya sama saja dengan mereka yang mati-matian merongrong Pancasila. Adapun sebagaian besar orang, mungkin termasuk kita, cenderung biasa-biasa saja, jika tidak bisa dibilang apatis dengan ideologi Negara.

Kembali menyoal tentang pendidikan karakter, pada tahun 2011, Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan buku kecil berjudul “Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter”. Dalam pengantar buku tersebut, Kabalitbang Kemmendiknas menulis, “Pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk mendukung perwujudan cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945”. Adapun tujuan Pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi: (1) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berprilaku baik; (2) membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia. Kemudian disebutkan bahwa dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan,  telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/ Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) Tanggung Jawab (Sumber: Pusat Kurikulum. Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah. 2009:9-10).

Butir-butir Pancasila memang kaya akan nilai-nilai luhur atau karakter positif, baik yang bersumber dari olah hati, olah pikir, olah raga, orah rasa, maupun olah karsa. Pancasila memang dekat dengan pendidikan karakter dan merupakan komponen penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Namun tidakkah 18 karakter terlalu banyak untuk sekadar dihapal dan diimplementasikan? Apalagi dengan 45 butir Pancasila. Atau mungkin malah terlalu sedikit mengingat keseluruhan nilai dan karakter yang diidentifikasi sudah tercakup dalam ajaran agama? Apakah hal-hal yang sifatnya normatif tersebut sudah tepat diposisikan sebagai karakter Pancasila? Ah, sepertinya tidak perlu dipermasalahkan, tidak usah dibantah, toh kontennya baik. Dan jika bisa diterapkan akan memberi dampak positif. Mungkin.

Pendidikan Karakter Pancasila, Adakah?
Bukan hendak menyepelekan Pancasila, jika saya anggap “Pancasila tidak perlu dianggap serius”. Pancasila masih dapat menjadi alat pemersatu bangsa yang penting, namun bukan berarti segala sesuatunya harus dikaitkan dengan Pancasila. Setelah universitas, pemuda, kongres, pusat studi hingga karakter, akan ada apa lagi yang terkait Pancasila? Tidak salah. Hanya saja Pancasila selayaknya tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang tanpa cela. Dan tidak perlu juga menghujat Pancasila sebagai sesuatu yang nista. Pancasila ada sebagai pondasi bangsa, di atasnya lah pilar hingga atap berbangsa dan bernegara didirikan. Pancasila adalah perekat yang didesain untuk bersifat alamiah. Tidak perlu terlalu serius.

Lalu bagaimana dengan karakter Pancasila? Jika melihat tidak adanya seorang pancasilais, maka pada hakikatnya tidak ada yang namanya “karakter Pancasila”.  Pendidikan karakter di Indonesia lebih tepat dominasinya dikembalikan kepada agama masing-masing. Dengannya, nilai-nilai Pancasila juga sudah tegak tanpa embel-embel karakter Pancasila. Karakter Pancasila lebih sulit diimplementasikan sebab pendidikan karakter membutuhkan keteladanan dan pembiasaan, sementara kita tidak menemukan manusia Indonesia yang bisa mengamalkan Pancasila 100 persen. Atau dalam terminologi yang lebih ekstrim, alasan kita berkepribadian dan berbuat baik adalah demi Tuhan Yang Maha Esa, bukan karena Pancasila. Dan di akhirat nanti, bukankah yang akan ditanyakan adalah sejauh mana pengamalan agama, dan bukan pengamalan Pancasila?

* * *

Tahun 2001. Dalam sebuah diskusi di pelajaran Pandidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) aku bertanya, “Jika sila pertama mendasari dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat dan kelima Pancasila, kemudian sila kedua mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima Pancasila, dan seterusnya. Mengapa tidak dijadikan satu sila saja? Lebih praktis dan mudah diingat. Karena toh sila pertama sudah melingkupi semuanya”. Suasana kelas mendadak hening. Pertanyaan yang kulontarkan tak mampu dijawab oleh teman-temanku yang baru saja mempresentasikan. Mereka hanya menoleh ke guru kami meminta dukungan dan penjelasan.

Menyaksikan suasana kelas yang kurang kondusif, guru PPKn kami pun angkat bicara. “Sila-sila Pancasila itu dapat dianalogikan seperti sebuah buku, jadi ada bab, sub-bab, sub sub-bab, dan seterusnya. Jadi harus ada penjelasan turunannya, tidak cukup hanya dengan bab yang sifatnya terlalu luas…”, jelas beliau. “Jika dianalogikan demikian, berarti ‘buku Pancasila’ memang sejatinya hanya ada satu bab dan bukan lima bab? Karena yang lainnya hanya sub-bab bahkan sub sub sub sub bab. Lalu mengapa dinamakan Pancasila?”, jawabku memberikan tanggapan. Ekspresi Pak Guru pun seketika berubah, tampak marah bercampur malu dan bingung. Dengan singkat beliau menutup diskusi yang sebenarnya semakin menarik, “Purwo, kamu harus lebih banyak belajar…”. Akupun terdiam, seraya tersenyum…

Garuda Pancasila Aku lelah mendukungmu Sejak Proklamasi, selalu berkorban untukmu Pancasila dasarnya apa? Rakyat makmur adilnya kapan? Prihatin bangsaku Tidak maju, maju…… Tidak maju, maju…… Tidak maju, maju…..” (Dipelesetkan oleh almarhum Harry Roesli dari lagu kebangsaan Garuda Pancasila)

Formalitas Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi formalitas

“Sekolahlah biasa saja, jangan pintar-pintar, percuma! Latihlah bibirmu agar pandai bekicau, sebab mereka sangat perlu kicau yang merdu. Sekolah buatmu hanya perlu untuk titel, peduli titel diktat atau titel mukjizat. Sekolah buatmu hanya perlu untuk gengsi, agar mudah bergaul tentu banyak relasi”
(‘Nak (2)’, Iwan Fals)

Udah selesai Pak, PhD-nya?”, tanya seorang dosen dari Negeri Jiran saat break usai aku mempresentasikan penelitianku di Hotel Fort Canning, Singapura medio Agustus lalu. Untuk mempersingkat pembahasan, sambil tersenyum aku pun menjawab, “Belum”. “Hehehe, jangankan gelar doktoral, gelar master aja belum”, batinku. Forum presentasi riset internasional memang banyak diikuti oleh dosen dan cukup efektif untuk menambah ‘kum’ mereka. Sayangnya, forum yang mempertemukan banyak peneliti dan akademisi ini biasanya kurang dinamis. Karakter peneliti dan akademisi yang umumnya pendiam mungkin satu hal, tetapi kecintaan akan ilmu pengetahuan yang menggugah rasa ingin tahu, tidak hanya sibuk dengan diri sendiri, adalah hal yang lain.

Dunia pendidikan kita penuh dengan formalitas. Bukan hanya skripsi atau tesis ‘yang penting jadi’, bahkan dunia penelitianpun jadi ‘yang penting presentasi’ dan ‘masuk publikasi internasional’. Tidak bermaksud menggeneralisir, tapi setidaknya hal tersebut yang kurasakan dalam konferensi tersebut. Ada yang mengangkat judul “Education Nowadays” dari hasil meneliti dua desa dengan masing-masing 30 responden, ada yang instrumennya hanya kembali 21% dan cenderung homogen, ada yang penelitiannya selevel skripsi, bahkan ada yang presentasi dengan membacakan power point copy paste dari makalah dengan terbata-bata seolah tak memahami apa yang ditulis. Penelitianku mungkin juga tidak istimewa, namun setidaknya aku memahami benar apa yang kusampaikan, umpan balik dari peserta pun cukup baik.

Teringat olehku cerita seorang teman yang urung pergi presentasi riset ke Eropa karena penelitiannya ‘dibajak’ dosennya. Realitanya tentu tidak cuma satu dua kasus. Jika yang dilakukan sebatas membacakan paper, siapapun bisa melakukannya, tidak harus si pembuat paper, dan artinya siapapun berhak atas selembar sertifikat bukti telah menghadiri dan mempresentasikan riset skala internasional. Penelitian formalitas berbuah sertifikat formalitas yang berguna untuk kenaikan pangkat formalitas. Tidak perlu lagi ditanyakan kebermanfaatan dari penelitian yang dilakukan.

Sekolah, apalagi pendidikan tinggi memang sarat formalitas. Formalitas yang sekaligus merupakan peluang bisnis. Tak heran ada jual beli gelar dan ijazah, tak perlu terkejut dengan berbagai kecurangan dalam ujian dan seleksi masuk kuliah, termasuk menggunakan jasa joki. Karena semuanya hanya formalitas. Berbagai pertanyaan tentang rencana lanjut kuliah tidak bisa kujawab dengan singkat. Memang tidak sedikit mereka yang melanjutkan pendidikan untuk memperdalam ilmu dan kompetensi, namun tidak sedikit yang cuma mengejar gelar atau sekedar daripada tidak ada kesibukan. Formalitas. Tanpa menyebut nama, lihat saja beberapa orang pemegang rekor gelar terpanjang, berapa banyak tulisan dan penelitian mereka yang dipublikasikan? Berapa banyak berita yang memuat kepakaran mereka? Hampir tidak ada! Banyak gelar tanpa kompetensi itu formalitas, sekedar kuliah di kampus abal-abal demi selembar ijazah yang menambah sederetan gelar itu formalitas.

Perguruan tinggi memiliki Tri Dharma yang (seharusnya) bukan formalitas. Pendidikan akan menghasilkan ilmu yang merupakan senjata ampuh bagi pemiliknya. Pendidikan yang hanya formalitas –sekedar mengajar, sekedar hadir di kelas, sekedar memberikan dan mengerjakan tugas—demi selembar ijazah ibarat senjata mainan yang hanya mampu menakuti anak kecil. Tumpul, tidak banyak membantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak perlu ditanya keberkahan dan kebermanfaatan pendidikan formalitas tersebut. Penelitian tidak hanya mengeksplorasi cara berpikir sistematis dan ilmiah, tetapi juga dapat mengurai dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Riset formalitas akan kehilangan makna dan manfaat, tidak akan menjadi sesuatu yang menginspirasi. Bahkan berpotensi cacat moral dan intelektual, dengan plagiat misalnya.

Pengabdian masyarakat akan mendekatkan civitas akademika dengan simpul terpenting kehidupan berbangsa dan bernegara, menurunkan mereka dari menara gading. Bagaimanapun, kualitas seorang lulusan perguruan tinggi baru benar-benar akan teruji di tengah masyarakat, bukan di kampusnya. Formalitas perguruan tinggi hanya akan membentuk robot-robot penuh ego, hitung-hitungan dan keangkuhan. Bahaya sekali ketika ijazah menjadi tujuan yang wajib diraih dengan menghalalkan segala cara. Alangkah ironinya jika toga justru menjadi hijab lulusan perguruan tinggi dengan masyarakatnya. Dan ketika semuanya hanya formalitas, kapitalisasi pendidikan akan menyeruak, pendidikan tinggi akan kehilangan filosofi keberadaannya. Pada akhirnya, kehancuran negeri ini tinggal menuju waktunya. Mari selamatkan masa depan bangsa dengan memberikan ruh dan makna pada pendidikan, tidak terjebak formalitas. Membangun jiwa, bukan hanya badannya, untuk Indonesia Raya.

”Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu  tidak diberikan sama sekali!” ( Tan Malaka )

Reformasi Pendidikan, Pekerjaan Besar Bangsa

Reformasi Pendidikan, Pekerjaan Besar Bangsa

Dwi Erianto dan Yuliana Rini DY ;   Wartawan/ Litbang Kompas

KOMPAS, 28 Agustus 2014

PERAN pendidikan sangat strategis dalam membentuk bangsa. Sejarah kemerdekaan nasional menunjukkan, kelompok intelektual berpendidikan tinggi mampu menumbuhkan dan menggerakkan kesadaran berbangsa. Pembangunan kebudayaan ataupun ekonomi bangsa pun diwujudkan melalui ranah pendidikan. Singkatnya, pendidikan merupakan ”episentrum” perkembangan peradaban bangsa.

Namun, pembangunan pendidikan di Indonesia ternyata mengalami persoalan multidimensi, baik bersifat fundamental, struktural, maupun operasional. Dari aspek fundamental, selama ini kebijakan pemerintah melihat capaian pendidikan cenderung dari aspek kuantitas, antara lain angka partisipasi pendidikan kasar dan murni, rata-rata lama sekolah, ujian nasional, dan hasil tes internasional. Berdasarkan ukuran-ukuran itu, capaian pendidikan Indonesia ada di bawah negara lain.

Untuk mengejar proporsi statistik tersebut, langkah pemerintah justru kemudian terjebak pada sindrom ”keluar dari ketertinggalan” negara lain. Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan daya saing anak Indonesia dengan menggunakan berbagai standar internasional. Akibatnya, pendidikan saat ini justru mempersulit peserta didik melihat realitas masalah masyarakat dan keindonesiaan. Kebijakan pendidikan justru melahirkan generasi muda yang tidak mampu memanfaatkan potensi kekayaan Indonesia dan kearifan lokal.

Salah satu kebijakan yang dinilai tidak berkelanjutan tampak dari dampak perubahan kurikulum pendidikan. Kesan ganti kurikulum tidak diimbangi dengan persiapan yang memadai tidak bisa dielakkan. Selama era Reformasi, terjadi tiga kali perubahan kurikulum, meliputi Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006, dan Kurikulum 2013 tematik integratif.

Saat ini, sebagian besar guru di sekolah disinyalir masih bertipe ”guru tradisional” yang diposisikan sebagai pembimbing, pengajar, dan pelatih yang menyiapkan peserta didik pada masa depan. Hanya sebagian kecil guru yang bertipe guru profesional, yakni guru sebagai fasilitator yang mengondisikan suasana dan proses pembelajaran berpusat pada murid sebagaimana tuntutan kurikulum.

Selain persoalan kesiapan guru dan distribusi buku teks, penerapan Kurikulum 2013 juga berisiko menambah beban belajar siswa. Akibatnya bisa diduga, pelaksanaan kurikulum itu menjadi kurang efektif dan lebih terkesan menjadi semacam proyek pemerintah.

Problem guru
Guru sebagai ujung tombak pendidikan masih dibebani sejumlah masalah. Dari aspek struktural, yaitu politik pendidikan, peserta forum diskusi menyoroti desentralisasi pendidikan yang diwarnai ketimpangan. Ketidakmerataan sebaran guru menjadi salah satu masalah struktural di dunia pendidikan.

Guru dalam jumlah besar terkonsentrasi di ibu kota provinsi/kabupaten dan kota-kota besar sehingga terjadi banyak kelebihan guru di daerah-daerah tersebut. Sementara sekolah-sekolah di daerah pinggiran justru kekurangan guru. Ketidakmerataan ini sulit diatasi karena kewenangan rekrutmen dan penempatan guru ada di bawah pemerintah kabupaten/kota.

Dampak desentralisasi pendidikan juga memunculkan fenomena politisasi guru. Guru menjadi alat politik untuk meraih suara dalam pemilihan anggota legislatif daerah atau kepala daerah. Akibatnya, sering terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mendapatkan kedudukan atau penempatan di institusi pendidikan daerah. Bukan rahasia lagi bahwa anggaran bidang pendidikan di daerah merupakan salah satu lahan yang cukup menggiurkan.

Anggaran pendidikan yang besarnya 20 persen dari APBN/APBD juga dinilai peserta forum diskusi belum efektif meningkatkan mutu pendidikan. Anggaran untuk pendidik yang mengambil porsi anggaran sangat besar (Rp 72,8 triliun untuk APBN 2014) belum berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran dan kualitas siswa.

Hal ini terjadi karena profesionalitas guru masih diidentikkan dengan tunjangan profesi. Guru berlomba ikut ujian sertifikasi untuk mendapatkan tunjangan, tetapi alokasinya hanya segelintir yang memanfaatkan dana itu untuk mengikuti kursus atau meningkatkan jenjang pendidikan.

Aspek lain dari persoalan guru adalah profesionalitas. Kebijakan meningkatkan profesionalitas guru, pertama-tama dilakukan dengan menaikkan remunerasi. Namun, langkah ini belum secara sistematis diikuti tahap berikutnya yang berimplikasi pada mutu dan kinerja, seperti peningkatan jenjang pendidikan dan kualifikasi guru.

Dalam hal ini, peran lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dinilai belum mampu mendidik calon guru yang menguasai ilmu pedagogi sekaligus bidang ilmu. Pengembangan LPTK terhambat diskriminasi, baik dari aspek anggaran maupun penilaian. Contohnya, perguruan tinggi bidang pendidikan cenderung masih dipandang sebelah mata oleh calon peserta didik dibandingkan perguruan tinggi umum.

Budaya jalan pintas
Permasalahan terakhir adalah aspek kultural, yakni budaya ”instan”, jalan pintas dalam mengejar ijazah yang berdampak pada merebaknya kecurangan dan plagiarisme di kalangan peserta didik. Segala macam cara dilakukan, mulai dari mencontek saat ujian, jadi joki ujian, plagiarisme karya tulis, hingga membeli ijazah ”aspal”. Nilai kejujuran diabaikan demi mengejar status sosial berpendidikan.

Parahnya, inisiatif kecurangan tak hanya datang dari peserta didik, tetapi kerap kali juga melibatkan para pendidik hingga pejabat lingkup pendidikan nasional. Kasus mencontek ”berjamaah” saat ujian nasional kerap mewarnai pemberitaan media massa. Forum diskusi mengusulkan agar pemerintahan baru melakukan reformasi pendidikan melalui beberapa hal.

Pertama, mendefinisikan ulang implementasi arah pendidikan. Semangat pendidikan harus dikembalikan untuk memberdayakan manusia Indonesia dan bukan semata terperangkap jargon ”daya saing”. Dunia pendidikan harus lepas dari mental post-colonial yang cenderung meninggalkan jati diri dan kearifan lokal.

Kedua, reformasi LPTK. Hal tersebut dapat ditempuh dengan melakukan reorientasi Pendidikan Profesi Guru (PPG). PPG harus diselenggarakan dengan mengubah pola pendidikan keguruan yang bertumpu pada kombinasi dua pendekatan: pendekatan berdasarkan riset (research-based teacher education) dan berdasarkan pengalaman mengajar (school-based teaching experience). Dengan demikian, produk pendidikan bisa lebih diimplementasikan dalam dunia kerja.

Ketiga, untuk menyelesaikan ketimpangan ketersediaan guru, pemerintah perlu membuat regulasi penempatan guru. Hal ini dapat berupa insentif yang mampu memotivasi guru ataupun calon guru agar bersedia mengajar di tempat terpencil. Jika perlu, melakukan evaluasi konsep desentralisasi guru. Pendirian Dewan Pendidikan Nasional pun perlu mulai benar-benar dilaksanakan.

Membangun Sekolah Pengusung Kebangkitan Pendidikan Indonesia

Alvin Toffler membagi sejarah peradaban manusia dalam tiga gelombang yaitu era pertanian, era industri dan era informasi. Dalam era pertanian, faktor yang menonjol adalah Muscle (otot) karena pada saat itu produktivitas ditentukan oleh otot. Dalam era industri, faktor yang menonjol adalah Machine (mesin) dan pada era informasi, faktor yang menonjol adalah Mind (pikiran, pengetahuan). Era industri telah berakhir, di era informasi seperti sekarang ini, siapa yang memiliki pengetahuan akan mengendalikan zaman.

Sekolah, merupakan kawah candradimuka tempat hilir mudiknya aspek mind ini. Sayangnya, limpahan pengetahuan itu belum terkelola dengan baik. Permasalahan di dunia pendidikan, khususnya di dunia persekolahan masih itu-itu saja. Padahal aspek mind ini seharusnya akan mengalami keusangan sehingga harus terus menerus diperbarui, namun realitanya permasalahan dunia pembelajaran masih cenderung berulang. Seorang tenaga pendidik yang sudah puluhan tahun bertugas masih mengalami permasalahan yang sama setiap tahunnya, tanpa bisa diantisipasi, tanpa tuntas diatasi.

Buku ”Bagaimana Ini, Bagaimana Itu? : Memecahkan Masalah Sehari-hari di Sekolah dari Pengalaman Nyata Khas Indonesia” merupakan sebuah buku yang bukan hanya bercerita tentang romantika pengalaman para pendamping sekolah dan pengelola Program Pendampingan Sekolah Makmal Pendidikan – Dompet Dhuafa, namun berupaya untuk menjawab berbagai permasalahan nyata yang kerap ditemui di dunia persekolahan, agar masalah yang sama tidak lagi berulang. Kiat – kiat mengatasi berbagai permasalahan di sekolah ini terbagi dalam tiga bagian besar, yaitu terkait guru, siswa, dan kepala sekolah.

Bagian pertama, ”Bagaimana Ini, Bagaimana Itu Guru?” akan mengupas berbagai solusi dari permasalahan guru di sekolah, mulai dari administrasi pembelajaran, motivasi dan kebiasaan negatif guru, hingga pengembangan kreativitas dan keterampilan (skill) guru. Guru adalah ujung tombak perbaikan kualitas pembelajaran dan pendidikan, karenanya penguraian masalah guru menjadi faktor penting dalam kebangkitan pendidikan Indonesia.

Bagian kedua, ”Bagaimana Ini, Bagaimana Itu Siswa?” akan mengetengahkan beragam tips dan trik dalam meningkatkan kompetensi peserta didik, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, termasuk keterlibatan peserta didik dalam menyukseskan program sekolah. Wajah peserta didik hari ini menggambarkan wajah Indonesia di masa mendatang, karenanya memastikan kualitas peserta didik hari ini sama artinya dengan memastikan kesinambungan pembangunan bangsa ini di masa depan.

Bagian ketiga, ”Bagaimana Ini, Bagaimana Itu Kepala Sekolah?” akan memaparkan berbagai kiat untuk meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan tenaga kependidikan, termasuk keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan program sekolah dengan menjadikan kepala sekolah sebagai sentra perbaikan. Sebagaimana ikan busuk mulai dari kepalanya, jatuh bangunnya sebuah sekolah akan sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Karenanya, ketuntasan permasalahan di level kepala sekolah akan signifikan mendongkrak kualitas sekolah, bahkan pendidikan di wilayah tersebut.

Ketiga bagian buku ini sejatinya bukan bagian yang terpisahkan. Peran guru, siswa dan kepala sekolah secara bersama sangatlah vital untuk membangun sekolah unggul. Ketika kualitas sekolah secara merata sudah terkategorikan unggul, kebangkitan pendidikan di Indonesia pasti akan terwujud. Kekhasan sekolah tentu tidak dapat dikesampingkan, suatu solusi permasalahan di suatu sekolah belum tentu sesuai ketika diterapkan di sekolah lain dengan permasalahan sama. Namun setidaknya, kiat – kiat yang dipaparkan dalam buku ini dapat menjadi referensi. Pengetahuan dan hikmah itu teramat luas, dapat diperoleh dari mana saja. Tidak harus kita mengalami semua masalah dan mencoba semua solusi untuk menjadi pengetahuan, cukuplah pengalaman orang lain menjadi referensi.

Fokus penulisan buku ini adalah pada substansi permasalahan dan solusi yang ditawarkan, bukan pada studi kasus sekolahnya. Untuk menjaga objektivitas pembaca dan privasi sekolah, pengalaman praktis yang diungkapkan dalam buku ini tidak mencantumkan langsung nama sekolah yang bersangkutan. Pengetahuan dan pengalaman yang dipaparkan sifatnya lebih fleksibel dan dapat dikembangkan.

Hadirnya buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu pemutus lingkaran setan permasalahan dunia persekolahan yang terus berulang. Pengalaman nyata di lingkungan sekolah diharapkan mampu dijadikan pembelajaran untuk mengurai berbagai permasalahan di lapangan. Karena kompleksitas permasalahan, tentunya masih banyak problematika pembelajaran yang belum terungkap di buku ini. Harapan kami, semoga buku sederhana ini dapat memberikan inspirasi dan referensi bagi dunia pendidikan, khususnya bagi para tenaga kependidikan untuk mengusung kebangkitan pendidikan Indonesia yang dicita-citakan. Dan kebangkitan itu dimulai dari sekolah kita, dari kelas kita, dari diri kita.

*tulisan ini merupakan kata pengantar buku “Bagaimana Ini, Bagaimana Itu? : Memecahkan Masalah Sehari-hari di Sekolah dari Pengalaman Nyata Khas Indonesia” karya Tim Pendampingan Sekolah Makmal Pendidikan Dompet Dhuafa

Pancasila dan Pendidikan Karakter (2/3)

Pancasila untuk Semua
Jika kemudian ada hal yang mengganggu dalam pelatihan karakter pancasila, itu adalah ketika pembahasan dikaitkan dengan Pancasila. Antara Ketuhanan Yang Maha Esa dengan belief dan berdo’a mungkin masih ada korelasinya. Namun korelasi antara kemanusiaan yang adil dan beradab dengan awareness dan bercita-cita mulai susah dipahami. Apalagi persatuan Indonesia dengan attitude dan bekerja keras, korelasinya semakin terlihat dipaksakan. Keterkaitan action dan bekerja sama juga terasa berjarak dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demikian pula korelasi antara result dan berhijrah dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fatalnya lagi, Pancasila dihubungkan dengan rukun Islam: sila ke-1, belief dan berdo’a dengan syahadat; sila ke-2, awareness dan bercita-cita dengan shalat; sila ke-3, attitude dan bekerja keras dengan puasa; sila ke-4, action dan bekerja sama dengan zakat; sila ke-5, result dan berhijrah dengan haji. Jadi tampak semakin dipaksakan. Bukankah berdoa seharusnya dekat dengan sholat? Bukankah zakat seharusnya identik dengan keadilan sosial? Dan semakin banyak pertanyaan lain.

Aku kemudian teringat dengan artikel beberapa tahun lalu bahwa Pancasila ternyata terkait dengan zionisme. Dalam artikel tersebut disampaikan bahwa gerakan Zionisme dan Freemasonry di seluruh dunia memiliki asas yang sama, hanya urutannya saja yang berbeda. Keduanya diilhami oleh “Khams Qanun” atau lima asas dalam Syer Talmud Qaballa, kitab suci agama Yahudi yaitu: Monotheisme (Ketuhanan Yang Maha Esa), nasionalisme (berbangsa, berbahasa, dan bertanah air satu Yahudi), humanisme (kemanusiaan yang adil dan beradab bagi Yahudi), demokrasi (dengan cahaya Talmud suara terbanyak adalah suara Tuhan), dan sosialisme (keadilan sosial bagi setiap orang Yahudi). Terlihat relevan sekali bukan dengan Pancasila? Dan ternyata tidak sedikit negara di berbagai belahan dunia yang memiliki asas yang mirip dengan Khams Qanun.

Tidak berhenti sampai disitu, artikel tersebut juga menyebutkan bahwa dalam simbol Garuda Pancasila sebenarnya terselip ajaran Paganisme Hindu yang jika ditarik kebelakang berasal dari ajaran Mesir Kuno yaitu Dewa Horus dan dibawa keseluruh dunia oleh para Freemason/ Zionisme. Karenanya simbol berbentuk burung ini banyak ditemukan, termasuk Amerika Serikat. Kemudian meskipun rupanya agak berbeda, tetapi ide dan konsep burung Garuda dianggap sama dengan mitos burung Phoenix yang menjadi salah satu dari sekian banyak simbol Freemasonry. Tidak hanya itu, perisai pada dada Garuda serupa dengan perisai-perisai di beberapa negara yang dikendalikan oleh Freemason, misalnya Inggris, dan perisai ini sama dengan lambang Ksatria Templar yang kerap diasosiasikan dengan pemuja setan yang menyembah Dajjal.

Lebih jauh lagi, lambang kelima sila Pancasila diidentikkan dengan simbol illuminati. Bintang lima adalah simbol pentagram terbalik yang serupa dengan kepala Baphomet, kambing jantan jelmaan iblis. Rantai merupakan simbol untuk garis darah (bloodline) kelompok illuminati atau sejenisnya yang menjaga (gatekeeper) keberlangsungan gerakan Freemason. Pohon beringin adalah simbol pohon Sephiroth dalam tradisi mistik Kabbalah. Kepala Banteng adalah simbol sapi Samiri yang menjadi sesembahan orang Yahudi ketika Moses/ Musa meninggalkan mereka. Dan lambang padi dan kapas tidak beda dengan zaitun dan gandum yang digenggam Elang Amerika Serikat, simbol kesuburan atau sumber kehidupan utama kehidupan manusia yang dijadikan lahan perah, atau sumber daya yang harus dihisap dan dikendalikan oleh Freemason. Intinya, Garuda Pancasila dianggap representasi simbol-simbol Freemason, Knight Templar, Illuminati, dan sebagainya yang dianggap sebagai pengikut Dajjal.

Tanpa mencoba berpikir ‘macam-macam’, Pancasila sebagai falsafah atau dasar negara sebenarnya seperti value dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sah-sah saja, bahkan perlu. Bukan untuk dikultuskan, namun menjadi identitas khas yang baik. Tidak perlu heran jika ada kesamaan antara Pancasila dengan falsafah freemason, karena bagaimanapun gagasan sistem pendidikan, hukum dan pemerintahan di Indonesia masih banyak mengacu pada pemikiran Barat. Jadi tidak perlu dilebih-lebihkan, apalagi sampai mendramatisir simbol. Apa iya semua simbol bintang lima berarti kepala Baphomet? Antara burung Garuda dengan Phoenix sebenarnya tidak mirip, rantai dengan bloodline juga tidak mirip, demikian pula pohon beringin dengan Sephiroth yang kemiripannya terlihat dipaksakan, apalagi banteng dengan sapi yang jelas berbeda. Perlu kehati-hatian dalam pemaknaan simbol. Alih-alih waspada terhadap konspirasi zionisme, malah termakan konspirasi dari teori konspirasi itu sendiri. Hidup jadi suram karena simbol Freemason (ternyata) dimana-mana.

Pancasila untuk semua, itulah yang terbayangkan ketika lima sila yang ada dalam Pancasila diolah dengan metode ngepas-pasin. Lembaga tempatku beraktivitas memiliki lima value, yaitu amanah (trustworthy), teladan/ model, profesional, inovatif, dan persaudaraan (brotherhood). Nilai amanah atau bisa dipercaya akan menumbuhkan keyakinan (belief) dan erat kaitannya dengan unsur ketuhanan. Inovasi jelas berhubungan dengan kesadaran (awareness) dan cita-cita. Persaudaraan identik dengan bekerja sama dan persatuan. Profesionalitas terlihat dalam tindakan (action) dan menunjukkan semangat bekerja keras. Keteladanan memuat unsur hijrahnya manusia ke arah yang lebih baik. Kelima value tersebut mirip dengan spiral karakter dan karakter 5B yang berarti sejalan dengan karakter Pancasila. Jadi, jangankan rukun Islam dan Khams Qanun, dengan metode ngepas-pasin, Pancasila akan sejalan dengan banyak lima hal yang lain, mungkin termasuk 5K (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan kekeluargaan) atau 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin).

Mempersoalkan Pendidikan Karakter Pancasila
70% Pelajar di Depok Tidak Hafal Pancasila”, begitu bunyi salah satu berita yang kubaca beberapa bulan lalu, bahkan di artikel lain terungkap bahwa beberapa pejabat dan calon pejabat di Indonesia juga ternyata tidak hafal Pancasila. Tidak hafal Pancasila memang tidak dosa dan belum tentu menunjukkan kualitas seseorang, namun bagaimana mungkin nilai luhur Pancasila hendak diinternalisasi dan diamalkan jika sekedar menghafalkannya pun tidak dapat dilakukan. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia sudah mulai kehilangan pesonanya dan ditinggalkan. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila saat ini memang terasa kurang greget. Hampir tidak ada orang atau organisasi yang benar-benar fanatik memperjuangkan ideologi Pancasila, sebagaimana ideologi-ideologi lainnya.

(bersambung)

Meneliti, Menelaah dengan Hati

Apa yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata riset atau penelitian? Mungkin tidak sedikit orang yang akan menjawab sesuatu hal yang sulit, rumit atau kompleks. Penelitian diidentikkan dengan serangkaian eksperimen di laboratorium lengkap dengan formula njimet yang hanya mampu dipahami oleh orang ‘aneh’. Pun demikian persepsi umum masyarakat tentang peneliti, yang terbayang adalah orang ber-IQ jenius, berkacamata tebal dengan kepala yang botak sebagian. Peneliti kemudian diidentikkan dengan orang yang gemar bekerja keras dalam kesendirian, tidak pandai bersosialisasi karena sahabatnya hanya buku, alat dan otak mereka sendiri.

Penelitian dianggap aktivitas kerja otak, sistematis namun kaku, jauh dari kerja hati. Tidak humanis. Dikotomi ini justru menjadi salah satu akar problematika penelitian. Alasan mengapa penelitian di Indonesia masih kurang secara kuantitas dan kualitas lebih didominasi oleh perkara hati, bukan keterbatasan kemampuan otak. Publikasi riset Indonesia di jurnal internasional yang hanya sekitar 4000 per tahun adalah perkara niat, bukan keterbatasan sumber daya, mengingat jumlah perguruan tinggi saja sekitar 3200 dengan 60 ribuan dosen. Minimnya jumlah paten per tahun atau jumlah jurnal yang terakreditasi internasional dan terindeks di Scopus misalnya, bukan masalah ketidakmampuan otak bangsa Indonesia untuk bersaing di kancah global, melainkan masalah mentalitas. Ketika penelitian tidak didasarkan pada panggilan hati, yang terjadi adalah formalitas yang berujung pada kejumudan dan justru berimbas menghambat produktifitas.

Anggaran penelitian Indonesia yang hanya 0.08% dari Produk Domestik Bruto (PDB) memang berdampak pada kerja peneliti, namun meneliti adalah menelaah dengan hati. Para peneliti dan penemu produktif nyatanya lebih banyak berupaya untuk terus menghasilkan sesuatu yang dapat menghasilkan nilai tambah, dibandingkan menghabiskan waktu mereka untuk mengeluh akan keterbatasan anggaran. Terus berkontribusi pun kurang dihargai adalah kerja hati. Kerja hati memang butuh apresiasi yang tidak hanya bicara dana, namun orientasinya adalah mencoba memberikan yang terbaik dan biarkan hukum kausalitas itu berjalan. Penghargaan akan sebuah karya unggul tentu hanya masalah waktu. Apresiasi akan muncul seiring dengan pembuktian, dan itu butuh kerja hati, bukan hanya kerja fisik dan otak.

Menghasilkan penelitian yang aplikatif dengan dunia industri dan kehidupan sehari-hari memang butuh kerja keras, namun meneliti adalah menelaah dengan hati. Banyaknya penelitian yang berjarak dengan implementasi dan akhirnya hanya menjadi tumpukan kertas di perpustakaan jelas memperlihatkan gap antara teori dengan praktik. Penelitian yang dilakukan hanya untuk prasyarat gelar akademik, tambahan poin untuk jenjang karir ataupun cuma sekedar untuk mendapatkan dana hibah penelitian adalah persoalan niat, perkara hati. Penelitian yang bersifat formalitas dan rutinitas hanya akan menjadi cinderamata usang, bukti tidak bergerak yang tidak pula bermanfaat. Keterlibatan hati akan mendorong relevansi penelitian yang dilakukan dengan kebutuhan, karena orientasinya adalah kebermanfaatan yang luas, bukan bagi diri sendiri. Butuh itikad baik untuk menghasilkan penelitian yang tepat guna, dan itu butuh kerja hati, bukan hanya kerja fisik dan otak.

Plagiarisme merupakan tantangan lain bagi dunia penelitian dan ketidaktersediaan pusat data penelitian memang membuat kasus plagiat sulit dikontrol, namun meneliti sejatinya adalah menelaah dengan hati. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya, keanekaragaman sosial budaya, hingga kaya tema dan gagasan. Artinya, plagiarisme muncul tentu semestinya bukan karena kekurangan ide, tetapi persoalan mentalitas. Mentalitas ingin serba instan, pemalas dan kurang menghargai buah karya orang lain adalah permasalahan hati, bukan semata perkara otak. Bahkan otak picik seorang peneliti senior untuk mengklaim hasil karya peneliti junior sebagai karyanya misalnya, justru akan semakin melanggengkan budaya menjiplak ini. Dan menganggap wajar penuh pemakluman suatu pencurian karya orang lain akan kian memperparah tradisi plagiat ini. Membuat suatu karya yang unggul dan orisinil memang tidak mudah, butuh kerja hati, bukan hanya kerja fisik dan otak.

Penelitian itu sebenarnya mudah dan menyenangkan, tinggal bagaimana hati kita memposisikannya. Penelitian itu sesungguhnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tinggal bagaimana kita mampu memotretnya, mengolah gagasan segar secara runut untuk menghasilkan suatu karya yang aplikatif. Kerja otak –dan juga fisik—tentu sangat diperlukan, namun para peneliti besar melahirkan karya unggul sebagai sarana aktualisasi diri mereka. Dan aktualisasi diri adalah kerja hati. Ada kebesaran jiwa dan kejernihan budi yang menyertai, sehingga penelitian yang sekiranya menguras banyak energi justru menjadi hiburan yang menggembirakan. Semakin kompleks kajian dan analisa suatu penelitian, kian menarik dan menambah semangat.

Dunia pendidikan sudah banyak mengajarkan kita bahwa dominasi pemenuhan aspek intelektual di atas aspek mental, emosional dan spiritual justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Testimoni orang-orang sukses juga banyak mengungkapkan bahwa kerja cerdas dan kerja keras saja tidak cukup tanpa kerja ikhlas. Untuk mengurai permasalahan penelitian –dan penelitian– di negeri ini tidak cukup hanya memperhatikan ukuran-ukuran tangible yang dapat dilihat, ada faktor intangible yang ternyata memberi dampak besar. Niat dan komitmen yang tidak dapat dilihat akan membawa pengaruh dahsyat terhadap aktivitas perbaikan. Mari kita terus berkarya, mempersiapkan hati dan pikiran dengan penuh kesungguhan agar segala energi yang tercurah berbuah berkah. Memberi kebermanfaatan yang terus mengalir jauh melampaui usia kita…

Pancasila dan Pendidikan Karakter (1/3)

Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter, karena pembangunan karakter inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju, jaya, dan bermartabat. Jika pembangunan karakter ini tidak dilakukan (atau salah melaksanakannya), maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli” (Soekarno)

Tahun 2002. Pancasila merupakan salah satu Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang diajarkan di lantai 2 gedung C kampusku. Kelas besar, karena kami harus kuliah bareng ‘para senior’ dari jurusan lain. Setelah beberapa pekan menyampaikan materi, tibalah waktu tugas presentasi dan diskusi. Kali ini giliran ‘para senior’ TGP (Teknik Gas & Petrokimia, begitu dulu nama Departemen Teknik Kimia UI) angkatan 1999 yang harus presentasi mengenai “Pancasila sebagai Ideologi Negara”. Singkat cerita, ketika sesi tanya jawab, timbul ide liarku untuk mendinamisasi diskusi. Di bawah sorot tajam mata para mahasiswa tingkat akhir yang presentasi, aku mengajukan pertanyaan, “Sebuah ideologi selalu memunculkan tokoh pengusung yang menjadi rujukan dalam menjalankan ideologi tersebut, misalnya Karl Marx dengan Marxismenya atau Lenin dengan Leninismenya. Para pengusung ideologi fasisme juga memiliki tokohnya. Atau jika kita memposisikan Islam sebagai sebuah ideologi maka kita akan mendapati Nabi Muhammad sebagai tokoh yang merepresentasikan Islam. Pertanyaannya, siapakah tokoh yang merepresentasikan Pancasila? Atau siapakah orang Indonesia yang paling Pancasilais? Soekarno atau Soeharto kah? Atau lebih mendasar lagi, tepatkah memposisikan Pancasila sebagai sebuah ideologi sementara kita sendiri masih kesulitan menemukan role model dari ideologi tersebut?”

Suasana kelas mendadak hening, beberapa mahasiswa tampak tersenyum. Para senior yang melakukan presentasi mencoba memberikan jawaban dengan penuh keraguan. Berbelit-belit dan tidak menjawab. Menyadari hal tersebut, Pak Dosen coba angkat bicara, namun lagi-lagi jawabannya normatif, tidak lugas. Beliau juga menyampaikan bahwa dirinya juga Dosen MKDU Agama Islam di fakultas lain sehingga tidak perlu membenturkan konsep ideologi Pancasila dengan Islam. Giliran aku yang bingung, apa hubungannya? Tidak sedikitpun kuterpikir untuk mengarahkan jawaban yang mendukung penerapan ideologi Islam. Pertanyaannya sederhana: Siapa? Ada atau tidak ada? Tepat atau tidak tepat? Ketidakjelasanpun mengakhiri diskusi tentang ideologi Pancasila hari itu, entah apa yang ada di pikiran masing-masing. Namun nampaknya sebagian besar mahasiswa tidak mau memikirkannya…

Dua pekan setelah kejadian tersebut, giliran kelompokku yang harus presentasi tentang “Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”. Di depan kelas, aku sengaja mengambil tempat duduk paling ujung dan tidak ikut presentasi karena alasan keterbatasan waktu. Namun sorot tajam para senior tetap mengarah padaku. Ironis, padahal kami sedang kuliah Pancasila yang salah satunya mengajarkan untuk saling memaafkan dan tidak mendendam, hehehe. Sesi tanya jawab dibuka, para senior banyak yang mengacungkan tangan untuk bertanya. Sebagian pertanyaan dapat dijawab dengan normatif, namun ada satu pertanyaan yang lebih mirip orasi oleh salah seorang senior yang merupakan salah seorang pimpinan lembaga kemahasiswaan kampus. ‘Orasi’ itu mengungkapkan bahwa Pancasila telah gagal dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penindasan, KKN, berbagai kejahatan dan perilaku buruk justru banyak lahir dari rahim Pancasila. Apa yang salah? Bagaimana harus memperbaikinya?

Teman kelompokku mencoba untuk menjawab namun nampaknya seisi kelas menunggu jawaban dariku. Akhirnya aku pun angkat bicara, “Pertama, perlu dibedakan antara kegagalan konsep dengan kekeliruan dalam implementasi. Gap antara teori dengan prakteknya tidak lantas menunjukkan bahwa teori tersebut salah. Bisa jadi masalahnya justru terletak pada pemahaman yang tidak utuh atas suatu konsep atau bahkan murni kesalahan personal individu atau kelompok dalam mengaplikasikannya. Karenanya, masih ada orang yang jujur, suka menolong dan berperilaku baik di Negara ini kan? Kedua, sebenarnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari Pancasila secara konsep, atau mungkin kita perlu sedikit melakukan pengujian. Apakah ada yang salah dari Ketuhanan Yang Maha Esa? Tidak kan? Bagus malah. Bagaimana dengan upaya mendukung kemanusiaan yang adil dan beradab? Tidak ada yang keliru kan? Baik. Menjunjung Persatuan Indonesia? Baik juga. Mengusung kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan juga baik. Apalagi berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas baik. Jika memang Pancasila memuat hal-hal yang baik, lalu apa yang dipermasalahkan? Terima kasih”. Teman-teman sekelas hanya tersenyum, beberapa senior melakukannya sambil menggelengkan kepala. Aku duduk dan kelas tiba-tiba riuh oleh tepuk tangan…

* * *

Selepas MKDU Pancasila semester 3 yang berakhir dengan nilai A, tidak ada lagi doktrinasi tentang Pancasila yang kurasakan. Baru kemudian beberapa waktu lalu aku mengikuti pelatihan karakter pancasila. Berbeda dengan penataran P4 yang sangat indoktrinasi dan membosankan, pelatihan karakter ini cukup menarik. Pertama, tidak dilakukan penyeragaman karakter, bahkan pendidikan karakter harus disesuaikan dengan karakter dasar peserta didik. Pembagian tipe manusia hanya menjadi ‘si baik-baik’, ‘si pikir’, ‘si teguh’ dan ‘si meriah’ mungkin masih terlalu menyederhanakan variasi karakter manusia, namun sebuah gagasan bahwa treatment pembangunan karakter tidak harus sama untuk setiap orang adalah hal yang menarik. Yang kupahami, setiap manusia memiliki karakter masing-masing, maka yang perlu dilakukan adalah mengarahkan karakter tersebut, bukan mengganti paksa dengan karakter tertentu. Hasil pendidikan karakter bukan lulusan dengan karakter yang standar, namun diri sendiri yang mengenal dan mampu menempatkan karakternya dengan tepat.

Kedua, pendidikan karakter dijelaskan secara sistematis dan aplikatif sehingga kondusif untuk membangun kesadaran dan pemahaman. Selama ini pendidikan karakter gagal karena disampaikan sebagai teori atau pengetahuan yang hanya memenuhi aspek kognitif, akibatnya pengetahuan tentang karakter tidak berdampak pada perilaku. Spiral karakter berupa keyakinan (belief), kesadaran (awareness), sikap (attitude), tindakan (action), dan hasil (result) dijelaskan secara sistematis. Demikian pula paparan mengenai elemen karakter 5B (berdoa, bercita-cita, bekerja keras, bekerja sama, dan berhijrah). Selain itu, pembangunan karakter juga disampaikan secara logis dan ilmiah sehingga sesuai dengan ruh dunia pendidikan. Menjadi sesuatu hal yang mencerahkan tanpa menggurui ketika menyadari bahwa aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang nampaknya sudah lengkap ternyata baru memenuhi sisi intelektual, mental dan emosional manusia, abai terhadap sisi spiritual yang lebih mendasar, sebagai awal dan akhir.

(to be continued)

Imajinasi Pendidikan Berkeadilan

“Justice consists not in being neutral between right and wrong, but in finding out the right and upholding it, wherever found, against the wrong.” (Theodore Roosevelt)

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas SDM-nya dan pendidikan memiliki peranan penting untuk mencetak SDM yang berkualitas. Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan tidak boleh bersifat eksklusif dan diskriminatif. Pendidikan mesti memenuhi aspek adil dan merata. Hal ini dikuatkan dalam Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, atau tinggal di daerah terpencil/ terbelakang, serta memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, berhak memperoleh pendidikan khusus.

Sayangnya, mendekati tujuh dekade kemerdekaan Indonesia, salah satu misi pendidikan nasional untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia belumlah terwujud. Ketidakmerataan, baik akses, infrastruktur, maupun kualitas pendidikan masih menjadi problematika pendidikan. Masih terpampang jelas kesenjangan kesempatan pendidikan antara si kaya dengan si miskin, antara siswa di kota besar dengan yang tinggal di daerah 3T, atau antara anak normal dengan yang berkebutuhan khusus. Bahkan dunia pendidikan Indonesia masih diwarnai berbagai kepentingan politik dan isu SARA. Pendidikan yang mengusung nilai keadilan masih sebatas imajinasi.

Perbaikan bukannya tidak dilakukan, namun kompleksitas permasalahan ditambah ekspektasi masyarakat yang tinggi agar pendidikan yang adil dan merata dapat segera terwujud membuat persoalan pendidikan seolah tidak kunjung terselesaikan. Penduduk buta huruf berkurang, angka putus sekolah menurun, anggaran pendidikan meningkat, gedung sekolah banyak yang diperbaiki atau dibangun, beasiswa untuk siswa miskin semakin massif, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pun semakin besar. Namun permasalahan pendidikan tak kunjung usai. Akses pendidikan di daerah 3T masih sulit, siswa miskin terbebani biaya sekolah, sekolah rusak atau ambruk, anak jalanan pun merajalela. Masalah pendidikan bahkan semakin pelik. Penyelewengan dana BOS, kecurangan penyelenggaraan UN, korupsi anggaran pendidikan, hingga politisasi dan komersialisasi pendidikan semakin mengusik keadilan.

Perlu ada perbaikan yang sistematis dan menyeluruh untuk mengusung pendidikan berkeadilan, mulai dari konsep perencanaan, implementasi di lapangan hingga evaluasi dan kontrol. Kesalahan diagnosa permasalahan pendidikan tentunya akan menyesatkan, bahkan dalam tataran konsep. Standardisasi penilaian guru dan siswa misalnya, dengan ketimpangan akses, kualitas dan infrastruktur pendidikan, ditambah faktor geografis dan budaya, kesenjangan hasil pasti terjadi. Atau kecurangan yang jadi pilihan, seperti banyak ditemukan dalam UKG dan UN. Implementasi tentu tidak semudah merencanakan, bahkan tidak jarang program pendidikan pro keadilan sosial kurang optimal terealisasi hanya karena sosialisasinya yang kurang optimal. Kuota bantuan untuk siswa miskin banyak tersisa misalnya, bukan berarti sudah tidak ada lagi siswa miskin, namun informasinya belum menjangkau ke seluruh penjuru. Belum lagi berbagai masalah yang timbul dalam implementasi perencanaan, seperti dialami dalam penerapan kurikulum.

Perbaikan sistem evaluasi terhadap program pendidikan juga perlu mendapat perhatian serius. Masyarakat perlu menilai totalitas dan ketuntasan dalam pelaksanaan program perbaikan pendidikan, sehingga tidak ada lagi sarana prasarana pendidikan yang rusak tidak lama setelah diperbaiki atau bahkan hancur tidak lama setelah dibangun. Kontrol publik ini menjadi penting demi mewujudkan pendidikan berkeadilan, sehingga tidak ada lagi anggaran pendidikan yang hanya dinikmati oleh individu atau golongan tertentu.

Kompleksitas permasalahan pendidikan tentu tidak dapat diurai sendirian oleh pemerintah, butuh kerja sama dan partisipasi dari seluruh elemen pendidikan. Kerja nyata untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan merata itu bisa jadi dimulai dari membangun kepedulian kepada tetangga yang kurang beruntung, membiasakan budaya jujur dan adil dalam keluarga atau tidak berlaku curang dalam kehidupan sehari-hari. Perbaikan kultural akan memberikan dampak positif bagi perbaikan struktural yang memang butuh penguatan. Impian tentang pendidikan untuk semua yang tidak memandang status ekonomi, SARA, keterbatasan fisik ataupun akses sejatinya bukan hal yang mustahil terwujud. Butuh kerja keras, kesungguhan dan sinergi memang, namun pada saatnya nanti pendidikan berkeadilan akan terealisasi, bukan sekedar imajinasi. Pasti!

Silat dan Pendidikan Karakter : Sebuah Paradoks (Bagian 2 – end)

Belajar dari Gerakan Pramuka
Tentu bukan tanpa alasan dalam kurikulum 2013, Kemendikbud RI menjadikan Pramuka sebagai ekstrakurikuler yang wajib diikuti peserta didik sebagai sarana pendidikan karakter. Dari tinjauan kearifan budaya, silat jelas lebih mencerminkan warisan budaya bangsa dibandingkan gerakan pramuka atau kepanduan yang dicetuskan oleh Robert Baden Powell, pria berkebangsaan Inggris yang mempelopori gerakan kepanduan di Afrika. Silat juga lebih mengandung unsur estetika dibandingkan gerakan pramuka. Selain itu, dibandingkan dengan gerakan pramuka, silat juga lebih optimal digunakan sebagai sarana untuk menjaga kebugaran jasmani, bahkan untuk membela diri. Namun dalam konteks pendidikan karakter, gerakan pramuka mempunyai berbagai keunggulan yang tidak atau belum dimiliki oleh silat.

Gerakan pramuka adalah satu dari sedikit gerakan di Indonesia, bahkan dunia, yang kokoh secara konsep dan struktural. Dilihat dari jaringan internasional, selain memiliki Organisasi Kepanduan Sedunia (World Organization of the Scout Movement) yang berpusat di Jenewa, Swiss, secara regional gerakan pramuka juga mempunyai Biro Kepanduan Dunia (World Scout Bereau), dimana Indonesia masuk Regional Pramuka Asia – Pasifik (Asia-Pacific Scout Regional). Di Indonesia, struktur organisasi gerakan ini begitu kuat dengan adanya Majelis Pembimbing dan Kwartir mulai dari tingkat nasional hingga tingkat gugus depan, bahkan menjadikan Presiden RI sebagai pramuka tertinggi. Secara konstitusi, Gerakan Pramuka di Indonesia bahkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010.

Bukan hanya landasan konstitusi dan struktur organisasi yang kuat, gerakan pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang memiliki visi, misi, arah, tujan dan strategi yang jelas. Jenis kegiatan pengembangan pada setiap satuan sekolah mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi jelas tertuang dalam Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan. Pendidikan karakter jelas terlihat dari Dasa Dharma Pramuka yang memuat 23 karakter mulai dari Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (karakter religius) hingga Suci dalam Pikiran, Perkataan dan Perbuatan. Karakter dalam Dasa Dharma Pramuka ini kemudian diturunkan dalam Syarat-syarat Kecakapan Umum (SKU) dan Satuan Kecakapan Khusus (SKK) sehingga ada perbedaan antara karakter yang diharapkan dari setiap tingkatan pramuka. Standar karakter pramuka ini berlaku nasional dan sangat sejalan dengan konsep implementasi 18 karakter kebangsaan yang diusung Pemerintah RI.

Silat yang sebenarnya telah lebih dulu ada di nusantara tidak kuat dalam konsep dan struktur ini. Setiap perguruan memiliki nilai dan filosofi masing-masing, bahkan tidak mudah mengambil kata sepakat untuk nilai-nilai luhur silat yang universal. Silat dan pendidikan karakter menjadi sebuah paradoks karena masih terhalangi oleh ego di antara para pesilat dan perguruan silat, konsep silat untuk mendidik karakter pun bias. Struktur dalam silat secara nasional pun lebih terkesan formalitas, bahkan politis. Jangankan landasan konstitusi mengenai silat, kepemimpinan nasional silat pun masih dipermasalahkan. Paling tinggi, silat diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah. Silat yang lahir dan berkembang secara kultural di tengah masyarakat masih kesulitan beradaptasi dengan konsep formalnya.

Selain kekuatan konsep dan struktur, gerakan pramuka juga punya citra positif dalam implementasi. Pramuka bukan cuma dikenal karena jambore dan perkemahan, tetapi secara nyata pramuka menjalankan berbagai aksi di tengah masyarakat, mulai dari membantu pelaksanaan mudik lebaran hingga membantu korban bencana. Ketika pramuka dikenal tidak neko-neko, pesilat lebih tercitrakan menakutkan dan tidak bersahabat. Kebermanfaatan silat di tengah masyarakat juga masih belum banyak dirasakan. Silat belum terbukti memberikan rasa aman, silat juga belum terlihat mampu membentuk karakter pesilat yang positif. Upaya mengenalkan dan memasyarakatkan nilai-nilai keunggulan silat dan menjadikan silat konstruktif untuk pendidikan karakter hanya dapat dicapai ketika silat mampu menunjukkan konsep yang didukung dengan implementasi yang kuat.

Optimalisasi Publikasi dan Keunggulan
Bagaimanapun, silat berbeda dengan gerakan pramuka, masing-masing punya kekhasannya. Perbedaan yang cukup jelas terlihat adalah basis aktivitasnya. Gerakan pramuka di Indonesia berbasis sekolah (school based), karenanya pendekatannya formal dan penjenjangannya berdasarkan usia. Silat awalnya berbasis masyarakat (community based) yang diwariskan turun temurun secara langsung dengan penjenjangan berdasarkan kemahiran. Sebagai warisan budaya masyarakat yang tradisional, silat memang cukup berjarak dalam budaya tulis, tak heran referensi mengenai silat begitu terbatas. Pengembangan silat secara kultural pun lambat sehingga silat mulai mencoba bergerak ke ranah yang lebih formal dengan menjadikan sekolah sebagai basis rekrutmen pesilat.

Sebenarnya, masyarakat adalah basis kekuatan yang seharusnya dapat dioptimalkan oleh pesilat dan perguruan silat. Pendidikan karakter berbasis masyarakat yang tidak terikat ruang dan sistem dapat lebih kuat terinternalisasi. Di sisi lain, basis sekolah juga dapat terus diakses untuk menyemarakkan upaya memasyarakatkan silat. Hanya saja upaya tersebut memang perlu didukung kedewasaan dari para pesilat dan perguruan silat untuk mengedepankan persamaan dan menerima perbedaan, lebih terbuka terhadap perubahan zaman. Kesuksesan Bruce Lee dalam memperkenalkan Kungfu, Yip Man dengan Wingchunnya atau kebanggaan Korea terhadap Taekwondonya tidak terlepas dari itikad baik dan pikiran terbuka para penggiat bela dirinya. Arogansi pesilat dan fanatisme antar perguruan silat semestinya dapat dikikis oleh tujuan bersama yang lebih besar.

Ketika keunggulan silat, baik etis, teknis, maupun estetis sudah ditemukenali, berikutnya adalah publikasi. Salah satu faktor penyebab terasingnya silat di negeri sendiri adalah karena minimnya publikasi. Rakyat Indonesia tampak bangga dan bersuka cita ketika Indonesia berhasil meraih dua gelar pada Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2013 lalu, namun hampir tidak ada yang tahu bahwa Indonesia adalah Juara Bertahan Kejuaraan Dunia Pencak Silat. Euphoria kemenangan tim garuda muda dalam ajang piala AFF U-19 2013 begitu terasa, namun keberhasilan tim pesilat Indonesia meraih gelar juara umum dalam Kejuaraan Pencak Silat Belgia Terbuka sepi dari pemberitaan. Tampak tidak fair memang, namun daripada menggugat media dan masyarakat, lebih baik introspeksi. Mungkin belum ada prestasi yang benar-benar membanggakan. Mungkin belum ada upaya yang benar-benar serius untuk memperkenalkan dan membesarkan silat. Atau barangkali silat masih banyak membuat malu dan minder.

* * *

Pada bagian akhir film Shaolin Soccer digambarkan bagaimana ketika Kungfu begitu dikenal dan sudah memasyarakat. Tidak ada lagi yang jatuh terpeleset kulit pisang, tidak ada lagi yang sulit untuk parkir paralel, bahkan tidak perlu ada antrian untuk naik ke bus. Kemahiran bela diri digambarkan begitu membantu dalam menjalani kehidupan. Manfaatnya begitu dapat dirasakan. Silat pada hakikatnya dekat dengan kehidupan sehari-hari, nilai-nilainya sangat erat dengan perilaku keseharian manusia. Karenanya silat dan pendidikan karakter tidak seharusnya berjarak. Apakah mungkin silat menjadi trend hidup di masyarakat Indonesia? Mungkin saja, ketika kekuatan konsep, implementasi dan publikasi dari keunggulan silat sudah dioptimalkan. Apakah bisa silat membentuk karakter positif bangsa Indonesia? Tentu saja, karena silat memiliki semua syarat untuk mewujudkannya. Lalu apakah mungkin dalam waktu dekat silat dapat dijadikan sarana yang efektif untuk membentuk karakter? Nampaknya tidak, saat ini silat dan pendidikan karakter masih menjadi paradoks.

“Knowledge will give you power, but character respect.” (Bruce Lee)