Category Archives: Artikel Pendidikan

Ironi Madrasah Dibuang Sayang

Kasus diskriminasi dunia pendidikan Indonesia terhadap madrasah kembali mencuat. Tiga Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Semarang yang berhasil menjuarai Olimpiade Sains Nasional (OSN) tidak dapat lanjut ke tingkat provinsi karena statusnya sebagai MI, bukan SD. Bukan hal baru sebenarnya, karena kasus dipersulitnya madrasah dalam ajang OSN hampir terjadi setiap tahun. Anehnya, pun panitia menjadikan petunjuk teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar sebagai alasan, faktanya di tingkat provinsi Jawa Tengah masih ada tiga MI dari kabupaten/ kota lain yang masuk. Juknis yang tidak jelas, faktor kesengajaan atau bagaimana?

Dirjen Dikdas Kemdikbud membantah telah mendiskriminasi madrasah karena petunjuk teknis tersebut malah lahir dari usulan Kementrian Agama pada tahun 2009. Tidak masuknya MI dalam pelaksanaan OSN mulai diterapkan sejak 2010 karena Kemenag yang membawahi madrasah sudah menyelenggarakan Kompetisi Sains Madrasah (KSM). Kebijakan yang agak aneh mengingat sekolah islam terpadu ataupun sekolah Kristen juga tidak dilarang mengikuti OSN. Ibarat Liga Champions dengan Liga Eropa, KSM seolah jadi kompetisi kelas dua. Madrasah dengan segala potensi keunggulannya seakan dibatasi untuk bersaing dalam kompetisi paling elit, dan diarahkan untuk puas dinomorduakan. Tapi kalau alasannya proyek semata, semuanya bisa dipahami…

Madrasah yang Termarjinalkan
Sudah jadi rahasia umum bahwa madrasah yang berada di bawah Kemenag lebih dianaktirikan dibandingkan sekolah umum di bawah Kemdikbud. Tidak hanya soal peluang berkompetisi, tetapi juga dalam hal fasilitas, sarana dan prasarana, hingga kesejahteraan guru madrasah kurang diperhatikan. Bahkan pernah terjadi polemik ketika Mendagri menyampaikan bahwa APBD tidak boleh digunakan untuk membantu madrasah. Jika diurutkan, secara umum ‘anak emas’ sekolah di Indonesia adalah sekolah umum negeri, sekolah umum swasta, madrasah negeri, dan di posisi paling buncit adalah madrasah swasta. Padahal berbeda dengan sekolah umum yang didominasi oleh sekolah negeri, lebih dari 91 persen madrasah dikelola oleh swasta. Dananya bersumber dari dana masyarakat.

Anggaran 16 triliun rupiah untuk madrasah di tahun 2015 dinilai tidak cukup untuk membiayai lebih dari 70 ribu madrasah di Indonesia. Dimana lebih dari separuh jumlah madrasah tersebut ada di luar Jawa dan utamanya ada di daerah pedesaan. Parahnya lagi, tidak lebih dari 10 persen guru madrasah yang berstatus PNS, sisanya, lebih dari 700 ribu guru madrasah masih berstatus guru honorer. Sulit dibandingkan dengan puluhan triliun anggaran untuk sekolah umum, di luar sekitar 70 – 80 triliun rupiah untuk tunjangan guru. Bisa dibayangkan kesenjangan sarana prasarana hingga gaji guru di madrasah. Padahal jumlah madrasah yang sekitar sepertiga jumlah sekolah di Indonesia tentu memberikan sumbangan signifikan untuk peningkatan angka partisipasi sekolah. Padahal sekolah swadaya masyarakat bukan berarti tidak membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Pendidikan Satu Atap dan Revitalisasi Madrasah
Kemdikbud dan Kemenag menjadi pihak yang paling banyak disorot terkait disparitas kualitas pengelolaan madrasah dengan sekolah umum. UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 memang memberikan ruang yang lebih luas bagi madrasah, namun sejatinya merupakan tantangan untuk dapat mengelola madrasah dengan lebih baik. Dualisme pengelolaan pendidikan di bawah dua kementerian ini pernah coba dijembatani oleh Daoed Joesoef dan diangkat kembali oleh Gus Dur mengenai pendidikan satu atap. Dapat dipahami kekhawatiran pihak akan adanya sekularisasi pendidikan di madrasah dengan wacana penggabungan pengelolaan pendidikan ini, namun juga dapat dimengerti mereka yang berharap bisa terwujud kesatuan langkah dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia.

Pada dasarnya, madrasah hadir membawa ide pembaruan sistem pendidikan Islam dengan mengakomodir model pendidikan barat. Madrasah mencoba menyempurnakan sistem pesantren untuk lebih terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya, ada ‘ruh’ pendidikan Islam dalam pengelolaan madrasah. Sayangnya, ruh ini perlahan meredup. Pesantren mulai bertransformasi menjadi ‘madrasah’ dan madrasah semakin mirip dengan sekolah umum. Ukuran keberhasilan madrasah menjadi tidak berbeda dengan sekolah umum. Kesetaraan dimaknai dengan kesamaan dalam segala hal, yang pada akhirnya dapat mencerabut landasan filosofi lahirnya madrasah. Filosofi tentang keunggulan sistem pendidikan Islam yang memulai dari aspek keimanan dan dasar keislaman termasuk akhlak sebelum belajar mengenai pendidikan umum.

Secara ukuran umum, madrasah sebenarnya mampu bersaing dengan sekolah umum. Lihat saja MAN Insan Cendikia yang memperoleh nilai rata-rata UN tertinggi ke-2 secara nasional. Bahkan dalam ajang OSN September 2014 lalu, ada 16 siswa-siswinya yang pulang membawa medali. Di penghujung tahun 2014 lalu giliran Tim robotik MTsN Pamulang yang menggondol sejumlah medali dan penghargaan pada International Islamic School Robot Olympiad (IISRO) yang digelar di Johor, Malaysia. Awal tahun 2015 ini, para siswa MAN Mojosari, Mojokerto, menjadi juara 3 pada Global Youth Summit 2015 di Hanoi, Vietnam. Persentase angka kelulusan UN madrasah pun mampu bersaing dengan sekolah umum.

Jika ukuran kualitas madrasah sama dengan sekolah umum, maka pendidikan satu atap menjadi solusi paling efektif dan efisien. Diskriminasi takkan lagi menjadi persoalan karena perlakuannya akan disamakan. Namun madrasah mengusung misi lain yang lebih ideologis, karenanya pendidikan satu atap harus memastikan ‘ruh’ madrasah tersebut tidak hilang. Disinilah ruang kompromi menjadi lebih besar. Jargon ‘Lebih baik madrasah, madrasah lebih baik’ sudah tepat, tinggal pembuktiannya. Sistem pendidikan Islam yang diusung madrasah harus menjadi keunggulan kompetitif, bukan sekedar tambahan ataupun pembeda. Revitalisasi madrasah harus berani menghadapi arus sekulerisasi pendidikan. Madrasah harus unjuk prestasi untuk lebih diperhatikan, bukan minta diperhatikan dulu baru mencoba untuk berprestasi. Dan ukuran prestasinya tidak perlu selalu sama dengan sekolah umum. Karena madrasah memang berbeda. Berbeda dan (seharusnya) lebih baik.

Karena Guru Honorer Juga Manusia

“Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku tuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa, Pembangun Insan Cendekia” (Hymne Guru)

Tidak ada lagi lirik ‘Pahlawan bangsa tanpa tanda jasa’ dalam hymne guru. Perubahan lirik baris terakhir dari lagu gubahan Pak Sartono ini atas rekomendasi beberapa pihak hingga dikuatkan dengan beredarnya surat dari Pengurus Besar PGRI nomor 447/Um/PB/XIX/2007 pada tanggal 27 November 2007. Gelar ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ yang disematkan kepada guru dianggap bisa menjadi argumen untuk tidak mengapresiasi guru dan memperhatikan kesejahteraannya dengan dalih keikhlashan dan pengabdian seorang guru. Namanya juga pahlawan tanpa tanda jasa.

Terlepas dari paradoksal makna dari ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ yang sejatinya justru menunjukkan betapa besarnya jasa seorang guru, perubahan redaksional ini tidak banyak memberi pengaruh. Permasalahan guru yang tidak jauh-jauh dari kesejahteraan, kualitas, dan pemerataan tidak kunjung membaik. Malahan tidak sedikit pihak yang justru merespon negatif. Banyak guru yang dianggap sudah kehilangan idealisme pengabdiannya, dari ‘tidak mengharap tanda jasa’ menjadi ‘mengharap balas jasa’ bahkan ‘membuka layanan jasa’. Mulai dari jualan buku, jasa les tambahan hingga menjadi broker dalam penerimaan siswa baru.

Guru Honor, Gaji Horor
Bagi pemerintah, besarnya anggaran pendidikan perlu ditunjang dengan berbagai program yang mudah terukur dan efektif dalam menyerap anggaran, di antaranya adalah berbagai program beasiswa, bantuan pendidikan, hingga pelatihan dan sertifikasi guru. Besarnya tunjangan sertifikasi menjadi angin segar bagi sejumlah guru, khususnya guru PNS. Bagaimana tidak, di DKI Jakarta saja gaji guru tersertifikasi rata-rata 12 juta rupiah, bahkan gaji guru di daerah dengan APBD tinggi seperti di Kalimantan Timur bisa mencapai 15 juta rupiah. Tiba-tiba banyak yang berbondong-bondong ingin menjadi guru. Profesi guru diminati, tetapi bukan karena dihormati. Bahkan tidak jarang ada yang bersedia membayar jutaan atau puluhan juta untuk diterima menjadi guru PNS.

Potret ‘Guru Oemar Bakri’nya Iwan Fals seolah hilang sudah. Sayangnya, peningkatan kesejahteraan ini tidak berbanding lulus dengan kualitas guru. Berbagai penelitian, termasuk data dari World Bank menunjukkan bahwa tunjangan sertifikasi guru di Indonesia tidak signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Bagaimana mau meningkatkan kualitas jika tunjangan sertifikasi hanya mengubah gaya hidup guru semakin konsumtif. Silakan dicermati, berapa banyak guru yang berdiskusi tentang riset, buku, perpustakaan atau ilmu pengetahuan. Materi obrolan guru telah berganti dengan masalah pencairan dana, gaji, tunjangan, rekening, cicilan ataupun perihal keuangan lainnya.

Ironi tersebut kian diperparah ketika potret guru honorer dipaparkan. Misalnya saja Nunung Nurhayati, guru salah satu SDN di Ciamis yang harus nyambi jualan comro karena hanya digaji Rp. 150 ribu per bulan pun sudah lebih dari 11 tahun mengajar. Ada pula kisah lima orang guru madrasah honorer di daerah Babakan Madang – Bogor yang hanya digaji 90 ribu rupiah per bulan. Atau Asnat Bell, guru honorer SD GMIT Amanuban Timur – NTT yang telah mengajar sejak tahun 2002 namun hanya digaji 50 ribu rupiah per bulan. Padahal secara kinerja, tidak sedikit guru honorer yang lebih disiplin, gigih dan menjiwai perannya sebagai seorang guru, menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan guru PNS yang sudah ada di zona nyaman. Padahal guru honorer juga manusia.

Sejahtera dan Berkualitas, Bukan Materialistis
Kesenjangan yang semakin jelas antara guru PNS dengan guru honorer ini menjadi polemik. Proses guru honorer menjadi guru PNS tidaklah mudah, banyak faktor selain kualitas dan kompetensi mengajar yang lebih menentukan. Menghapus guru honorer juga tidak serta menghapus masalah, karena disinyalir terdapat sekitar 1,4 juta guru honorer, disamping 2.925.676 guru yang berada di bawah Kemdikbud dan 762.222 guru di bawah Kementerian Agama. Apalagi para guru honorer ini menjangkau sampai ke pelosok desa dengan kinerja yang bisa dibandingkan dengan guru PNS. Mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru PNS juga tidak realistis, bisa jebol anggaran pendidikan yang ternyata sebagian besarnya sudah habis untuk gaji dan belanja pegawai, bukan untuk program pendidikan. Sebagaimana tuntutan buruh dan karyawan outsourcing, tindakan darurat dan manusiawi yang masih mungkin dilakukan adalah menetapkan standar upah minimum guru honorer, pun belum akan tuntas menyelesaikan kompleksitas permasalahan guru.

Sekedar pembanding, seperti dikutip dari The Guardian, dari 30 negara yang menjadi anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Swiss adalah negara yang memberikan upah guru terbesar, yaitu US$ 68.820 pertahun atau hampir Rp. 900 juta (kurs: Rp 13.000/ US$), 24 kali lebih besar dibandingkan Indonesia yang hanya memberikan gaji guru sebesar US$ 2.830. Biaya hidup di Swiss memang tinggi, pendapatan per kapita Swiss juga 6 kali lebih tinggi dari Indonesia. Namun upah guru di Swiss ini (dan hampir di semua Negara dengan pendidikan terbaik di dunia) lebih besar dari pendapatan per kapita negaranya. Sementara gaji guru di Indonesia hanya 31.55% dibandingkan pendapatan per kapitanya. Dilihat dengan pendekatan apapun tetap saja kelewat rendah.

Solusi atas permasalahan kesejahteraan, kualitas dan pemerataan guru memang seharusnya dilakukan terpisah, namun saling terkait. Perhatian akan salah satu permasalahan tersebut tetap penting, tanpa permasalahan yang lain menjadi prasyarat. Perbaikan kesejahteraan, peningkatan kualitas dan pemerataan guru harus dilakukan secara simultan. Dalam kasus guru honorer, perbaikan kesejahteraan harus diarahkan untuk memperkuat penyelesaian permasalahan yang lain. Membabi buta menuntut kesejahteraan dengan abai terhadap perbaikan kualitas pembelajaran hanya menjauhkan guru dari idealisme pengabdian. Dengan rasio guru:siswa di Indonesia sebesar 1:16 yang bahkan lebih tinggi dari berbagai Negara termasuk Jepang dan Korea, bukan tidak mungkin ada efisiensi jumlah guru dengan kualitas mengajar sebagai tolok ukur. Sangat dimungkinkan juga prestasi dan kinerja menjadi faktor penentu perbaikan kesejahteraan guru. Pada akhirnya, kesejahteraan dan kualitas guru akan seiring sejalan. Demikian pula halnya dengan masalah pemerataan guru.

Pemerintah selaku pemegang kebijakan dan anggaran tentu memegang porsi besar dalam solusi permasalahan guru honorer, namun guru honorer harus juga menjadi bagian dari solusi. Polemik kesejahteraan guru honorer sejatinya merupakan tantangan bagi guru honorer terkait dirinya, orientasinya, hingga kompetensinya. Tidak sedikit yang menilai bahwa profesi guru honorer adalah profesi terpaksa, serta menunjukkan minimnya kualitas sehingga mau dibayar murah. Guru honorer harus mampu menunjukkan kelayakannya untuk diapresiasi, jangan sekedar menuntut apresiasi. Kesejahteraan diperbaiki, kompetensi ditingkatkan, serta pembangunan pendidikan didorong untuk lebih adil dan merata. Bagaimanapun, guru adalah wajah pendidikan Indonesia, menyelesaikan permasalahan guru akan banyak berkontribusi terhadap terurainya benang kusut pendidikan Indonesia. Majunya guru, majunya pendidikan Indonesia.

Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis (2)

Membaca buku ini adalah merenungi keresahan pendidikan Indonesia. Mengingat kembali salah satu tujuan bernegara: mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan yang terasa makin menjauh di antara buramnya potret masyarakat. Akan tetapi, membaca buku ini akan menguatkan jangkar semangat di hati kita bahwa tujuan itu harus kita capai. Betapa bapak-bapak dan para ibu pendiri bangsa ini telah mewakafkan dirinya untuk membangun kemerdekaan sebagai gerbang mewujudkan tujuan bernegara. Masalahnya sekarang, setelah melewati gerbang itu, maukah kita menapaki jalan berat menuju tujuan itu? Kita tidak boleh menyerah, dan semangat itu harus dimulai sekarang. Dimulai dari hal kecil, dengan membaca buku ini.
(Sri Nurhidayah, Praktisi Pendidikan)

Ada tiga kriteria sekolah yang menjadi harapan masyarakat yaitu sekolah yang terjangkau secara finansial, memiliki kualitas yang baik, dan mudah untuk diakses atau dinikmati layanannya. Sayangnya, di Indonesia saat ini umumnya kita hanya boleh memilih maksimal dua kriteria. Jika mau cari sekolah yang terjangkau dan berkualitas, sudah pasti sulit diakses, persaingannya sangat ketat, yang mau masuk rebutan. Apabila hendak memilih sekolah yang mudah diakses dan masih terjangkau, kualitasnya diragukan. Udah gratis, gampang masuk, ga usah lah rewel minta kualitas. Dan kalau ingin sekolah yang berkualitas dan mudah diakses, hamper dapat dipastikan biayanya tinggi. Mihil bingits. Ono rego ono rupo. Dan masalah pendidikan tidak hanya selesai dengan menyediakan pendidikan gratis. Mencerdaskan kehidupan bangsa sama artinya dengan menyediakan pendidikan yang terjangkau, berkualitas, dan mudah diakses oleh segenap bangsa Indonesia.

Peran pemerintah dalam menyediakan keterjangkauan, kualitas dan akses pendidikan memang sangat vital, namun harus didukung penuh oleh sekolah dan masyarakat. Bisa jadi ada kontribusi dari sekolah yang menyebabkan adanya anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan atau bahkan trauma bersekolah. Bisa jadi ada siswa dari keluarga miskin yang dikeluarkan karena tidak mampu membayar uang buku atau menunggak SPP. Mungkin juga ada anak yang kapok sekolah karena pembelajarannya membosankan, suasana kelas dan sekolah tidak mendukung, gurunya sering tidak masuk, kekerasan fisik ataupun karena kasus bullying. Yang pasti, peran sekolah dalam mewujudkan pendidikan untuk semua sangatlah besar, apalagi di zaman otonomi daerah seperti saat ini. Sekolah bahkan dapat memberikan materi ajar tambahan seperti akhlak, kewirausahaan ataupun tanggap bencana, guna meningkatkan efektifitas pembelajaran.

Satu hal yang kerap terlupa adalah pelibatan komite sekolah dan wali murid sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari dunia persekolahan dan pendidikan. Banyak persoalan di kelas dan sekolah yang sebenarnya mudah diselesaikan ketika melibatkan elemen masyarakat. Karena bagaimanapun, keluarga dan masyarakat adalah komponen penting pendidikan. Tidak sedikit kasus anak putus sekolah yang disebabkan karena minimnya kesadaran pendidikan keluarga dan masyarakat. Sekolah dianggap cuma buang uang, lebih baik bekerja yang dapat menghasilkan uang. Banyaknya orang sukses yang tidak mengenyam pendidikan tinggi dijadikan alasan, padahal lebih banyak lagi orang sukses dengan pendidikan memadai. Adanya seorang menteri yang cuma lulusan SMP jadi pembenaran, padahal puluhan menteri lainnya berpendidikan tinggi.

Permasalahan pendidikan amatlah kompleks, butuh sinergi dari seluruh pihak. Dan karena mencerdaskan kehidupan bangsa pada hakikatnya adalah tujuan negara bukan cuma pemerintah, peran serta masyarakat sebagai elemen terbesar mutlak diperlukan. Lebih baik menyalakan lilin daripada terus mengutuk kegelapan. Tidak sedikit kontribusi masyarakat yang dapat dilakukan untuk memperbaiki wajah pendidikan Indonesia, tidak selalu harus tergantung pada kebijakan pemerintah. Pendidikan untuk semua tentu akan lebih mudah terwujud jika segenap elemen masyarakat mau peduli dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya saja, setiap rumah tangga keluarga berkewajiban untuk memastikan bahwa dalam radius 50 meter dari rumahnya tidak ada anak yang putus sekolah. Caranya bisa dengan menjadi orang tua asuh, membentuk santunan pendidikan di lingkungan ataupun sekedar membantu sosialisasi berbagai program pendidikan yang mungkin sesuai dan dibutuhkan.

Advokasi pendidikan tidak hanya menyoal pembelaan hak warga negara lewat jalur hukum. Aksi nyata yang menghubungkan masyarakat marginal dengan kanal program yang dapat membantu mereka memperoleh haknya juga termasuk aktivitas advokasi. Betapa banyak program pendidikan pemerintah, swasta, ataupun LSM yang terkendala informasi. Melakukan pencerdasan dan sosialisasi adalah advokasi yang dapat dilakukan segenap elemen masyarakat untuk mendukung tercapainya pendidikan yang adil dan merata. Tidak hanya itu, masyarakat juga punya peran besar dalam mengontrol implementasi bantuan dan program pendidikan, baik fisik maupun non fisik. Kontrol ini dapat meminimalisir penyelewengan sehingga kebermanfaatan program dapat lebih optimal dirasakan. Apalagi sekarang sudah banyak kanal pengaduan, mulai dari ombudsman sampai KPK.

Untuk mengatasi banjir atau macet, tidak cukup dengan hebatnya program pemerintah tanpa didukung oleh infrastuktur sosial kemasyarakatan. Pun demikian dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran pemerintah dalam mengelola kebijakan pendidikan memang sangat penting untuk memperbaiki wajah pendidikan Indonesia, namun kepedulian dan peran serta masyarakat tidak kalah pentingnya. Jangan sampai itikad baik pemerintah bertepuk sebelah tangan. Ya, masyarakat tidak cukup hanya berharap akan terwujudnya pendidikan berkualitas untuk seluruh anak bangsa, tanpa berusaha mewujudkannya. Dengan pemahaman, dengan kepedulian, dengan aksi nyata. Sehingga tidak seperti pungguk yang merindukan bulan…

Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis (1)

Perbaikan kualitas pendidikan dalam konteks negara yang sangat beragam seperti Indonesia seharusnya diawali dengan telaah atas hal-hal dasar, yang diikuti dengan alternatif penyelesaian, bukan tambal sulam. Sayangnya, sementara ini pemerintah lebih memilih menyebar ‘aroma’ harum demi factor yang tidak mengarah pada perbaikan pendidikan yang mumpuni. Sebut saja sekolah gratis, beasiswa untuk siswa miskin, bahkan kebijakan yang berupa PP atau Permen. Buku ini mengupas tuntas upaya-upaya pemerintah yang belum menyentuh dasar persoalan walau guyuran dana melimpah.
(Itje Chodidjah, Praktisi Pendidikan)

Alhamdulillah, akhirnya buku kedua yang kami tulis terbit juga di bulan ini. Jika buku pertama yang bertajuk “Besar Janji Daripada Bukti: Kebijakan dan Praktik Pendidikan Indonesia di Era Transisi Demokrasi” lebih banyak menyajikan potret dan data dunia pendidikan di Indonesia, disertai dengan berbagai hasil riset dan kajian. Buku kedua yang berjudul “Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis: Advokasi Dompet Dhuafa Mewujudkan Pendidikan Anak Bangsa” lebih banyak berkisah mengenai perjuangan mewujudkan pendidikan untuk semua. Selain peran pemerintah, ada partisipasi masyarakat yang perlu ditumbuhkembangkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hak seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan sudah diatur dalam konstitusi negara, bukan hanya dalam Undang-undang Sisdiknas, apalagi sekedar PP atau Permen. Hak ini jelas termaktub dalam amandemen Undang-undang Dasar 1945 pasal 31. Ayat pertama mengungkapkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hak ini kemudian dipertegas dengan ayat kedua yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Sangat jelas. Bahkan ada dua kata wajib di ayat tersebut yang mengisyaratkan seharusnya ada sanksi jika terjadi kelalaian dalam memenuhi amanah konstitusi tersebut.

Lalu bagaimana dengan sumber pembiayaannya? Hal ini sudah terjawab di ayat keempat yang menyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. 20% APBN/ APBD bukan jumlah yang sedikit. Sekurang-kurangnya pula. Jika memang secara konstitusi sudah kuat, perangkat pelaksana dan pembiayaannya sudah tersedia, mengapa masih banyak anak putus sekolah? Mengapa pendidikan belum menjangkau seluruh anak Indonesia? Buku ini mengungkapkan, setidaknya ada tiga komponen yang memegang peran penting untuk mewujudkan pendidikan bagi seluruh warga negara, yaitu pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

Sebagai komponen yang membuat, melaksanakan, hingga mengevaluasi kebijakan pendidikan, peran pemerintah sangatlah vital. Dengan berbagai sumber daya yang tersedia, kendala utamanya bermuara pada satu kata: KESUNGGUHAN. Sebagai contoh, coba saja kita tengok data jumlah sekolah di Indonesia. Hingga akhir 2011, di Indonesia tercatat ada 146.804 unit SD dan 22.527 unit MI. Timpang sekali dengan SMP dan MTs yang hanya berjumlah 30.290 unit dan 14.787 unit. Sementara jumlah bangunan SMA, SMK dan MA masing-masing hanya 11.306 unit, 9.164 unit dan 6.426 unit. Dimana keseriusan pemerintah jika secara daya tampung saja angka putus sekolah tidak bisa dihindarkan? Di Kabupaten Bogor misalnya, SD/ MI meluluskan sekitar 102 ribu siswa setiap tahun, sementara daya tampung SMP/ MTs hanya sekitar 72 ribu. Artinya, secara matematis sudah pasti ada sekitar 30 ribu siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan di Kabupaten Bogor setiap tahunnya.

Kesungguhan pemerintah tidak dapat hanya diukur dari anggaran pendidikan yang digelontorkan. Anggaran pendidikan yang signifikan, tapi bukan berarti masalah pendidikan teratasi. Pada APBN 2003 sebelum berlakunya UU Sisdiknas anggaran pendidikan ‘hanya’ 13,6 triliun rupiah, jumlah ini meningkat hampir 30 kali lipatnya pada APBN 2015 menjadi sebesar 406.7 triliun rupiah, tapi efektifkah? Persentase penduduk buta huruf Indonesia menurun namun tingkat literasinya tetap rendah. Data UNESCO menyebutkan indeks membaca Indonesia hanya 0,001. Artinya, dari 1000 penduduk, hanya 1 orang yang memiliki minat baca. Angka partisipasi sekolah meningkat, namun Human Development Index (HDI) yang memuat aspek pendidikan, ekonomi dan kesehatan cenderung stagnan. Peningkatan peringkat HDI dari 111 di tahun 2004 menjadi peringkat 108 di tahun 2014 bukanlah prestasi yang membanggakan.

Ketidakseriusan kian tampak jika menyoroti aspek pengelolaan anggaran. Sekitar 80% anggaran pendidikan baik di pusat maupun daerah ternyata dialokasikan untuk belanja pegawai. Sisanya baru digunakan untuk keperluan program pendidikan. Dari yang hanya sekitar 20% ini, di antaranya berupa beasiswa dan bantuan operasional pendidikan, pencairannya sering terlambat, bahkan tidak jarang ada berbagai pemotongan oleh oknum. Istilahnya jatah preman. Tidak hanya itu, ICW mengungkapkan bahwa korupsi terbesar di Indonesia ada di sektor pendidikan dengan indikasi kerugian Negara mencapai 619 miliar rupiah. Itu yang terungkap. Berbagai ketidakoptimalan dalam implementasi kebijakan pendidikan sejatinya menunjukkan tidak adanya kesungguhan pemerintah dalam mengawal program dan kebijakan. Buku ini mengungkapkan berbagai fakta lain yang diharapkan mampu menggugah kesungguhan pemerintah, lengkap dengan rekomendasi solusi tentunya. Karena tanpa kesungguhan, segala cita dan harapan takkan menjadi kenyataan. Bagai pungguk merindukan bulan…

Pancasila dan Pendidikan Karakter (3/3)

Ideologi adalah perkara mendasar karenanya tidak jarang melahirkan fanatisme bahkan bisa sampai berupa fasisme dan chauvinisme. Ketika suatu ideologi sudah terinternalisasi, maka tidak ada kata selain perjuangan dan pembelaan, pun terkadang harus membabi buta. Terlepas dari fakta sejarah, lahirnya Hari Kesaktian Pancasila merupakan upaya yang jelas untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang diperjuangkan. Tinggal kurang role model-nya saja. Namun bagaimana dengan saat ini, masihkah ada yang mati-matian membela Pancasila? Jawabannya mungkin masih ada. Namun jumlahnya sama saja dengan mereka yang mati-matian merongrong Pancasila. Adapun sebagaian besar orang, mungkin termasuk kita, cenderung biasa-biasa saja, jika tidak bisa dibilang apatis dengan ideologi Negara.

Kembali menyoal tentang pendidikan karakter, pada tahun 2011, Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan buku kecil berjudul “Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter”. Dalam pengantar buku tersebut, Kabalitbang Kemmendiknas menulis, “Pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk mendukung perwujudan cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945”. Adapun tujuan Pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi: (1) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berprilaku baik; (2) membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia. Kemudian disebutkan bahwa dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan,  telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/ Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) Tanggung Jawab (Sumber: Pusat Kurikulum. Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah. 2009:9-10).

Butir-butir Pancasila memang kaya akan nilai-nilai luhur atau karakter positif, baik yang bersumber dari olah hati, olah pikir, olah raga, orah rasa, maupun olah karsa. Pancasila memang dekat dengan pendidikan karakter dan merupakan komponen penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Namun tidakkah 18 karakter terlalu banyak untuk sekadar dihapal dan diimplementasikan? Apalagi dengan 45 butir Pancasila. Atau mungkin malah terlalu sedikit mengingat keseluruhan nilai dan karakter yang diidentifikasi sudah tercakup dalam ajaran agama? Apakah hal-hal yang sifatnya normatif tersebut sudah tepat diposisikan sebagai karakter Pancasila? Ah, sepertinya tidak perlu dipermasalahkan, tidak usah dibantah, toh kontennya baik. Dan jika bisa diterapkan akan memberi dampak positif. Mungkin.

Pendidikan Karakter Pancasila, Adakah?
Bukan hendak menyepelekan Pancasila, jika saya anggap “Pancasila tidak perlu dianggap serius”. Pancasila masih dapat menjadi alat pemersatu bangsa yang penting, namun bukan berarti segala sesuatunya harus dikaitkan dengan Pancasila. Setelah universitas, pemuda, kongres, pusat studi hingga karakter, akan ada apa lagi yang terkait Pancasila? Tidak salah. Hanya saja Pancasila selayaknya tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang tanpa cela. Dan tidak perlu juga menghujat Pancasila sebagai sesuatu yang nista. Pancasila ada sebagai pondasi bangsa, di atasnya lah pilar hingga atap berbangsa dan bernegara didirikan. Pancasila adalah perekat yang didesain untuk bersifat alamiah. Tidak perlu terlalu serius.

Lalu bagaimana dengan karakter Pancasila? Jika melihat tidak adanya seorang pancasilais, maka pada hakikatnya tidak ada yang namanya “karakter Pancasila”.  Pendidikan karakter di Indonesia lebih tepat dominasinya dikembalikan kepada agama masing-masing. Dengannya, nilai-nilai Pancasila juga sudah tegak tanpa embel-embel karakter Pancasila. Karakter Pancasila lebih sulit diimplementasikan sebab pendidikan karakter membutuhkan keteladanan dan pembiasaan, sementara kita tidak menemukan manusia Indonesia yang bisa mengamalkan Pancasila 100 persen. Atau dalam terminologi yang lebih ekstrim, alasan kita berkepribadian dan berbuat baik adalah demi Tuhan Yang Maha Esa, bukan karena Pancasila. Dan di akhirat nanti, bukankah yang akan ditanyakan adalah sejauh mana pengamalan agama, dan bukan pengamalan Pancasila?

* * *

Tahun 2001. Dalam sebuah diskusi di pelajaran Pandidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) aku bertanya, “Jika sila pertama mendasari dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat dan kelima Pancasila, kemudian sila kedua mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima Pancasila, dan seterusnya. Mengapa tidak dijadikan satu sila saja? Lebih praktis dan mudah diingat. Karena toh sila pertama sudah melingkupi semuanya”. Suasana kelas mendadak hening. Pertanyaan yang kulontarkan tak mampu dijawab oleh teman-temanku yang baru saja mempresentasikan. Mereka hanya menoleh ke guru kami meminta dukungan dan penjelasan.

Menyaksikan suasana kelas yang kurang kondusif, guru PPKn kami pun angkat bicara. “Sila-sila Pancasila itu dapat dianalogikan seperti sebuah buku, jadi ada bab, sub-bab, sub sub-bab, dan seterusnya. Jadi harus ada penjelasan turunannya, tidak cukup hanya dengan bab yang sifatnya terlalu luas…”, jelas beliau. “Jika dianalogikan demikian, berarti ‘buku Pancasila’ memang sejatinya hanya ada satu bab dan bukan lima bab? Karena yang lainnya hanya sub-bab bahkan sub sub sub sub bab. Lalu mengapa dinamakan Pancasila?”, jawabku memberikan tanggapan. Ekspresi Pak Guru pun seketika berubah, tampak marah bercampur malu dan bingung. Dengan singkat beliau menutup diskusi yang sebenarnya semakin menarik, “Purwo, kamu harus lebih banyak belajar…”. Akupun terdiam, seraya tersenyum…

Garuda Pancasila Aku lelah mendukungmu Sejak Proklamasi, selalu berkorban untukmu Pancasila dasarnya apa? Rakyat makmur adilnya kapan? Prihatin bangsaku Tidak maju, maju…… Tidak maju, maju…… Tidak maju, maju…..” (Dipelesetkan oleh almarhum Harry Roesli dari lagu kebangsaan Garuda Pancasila)

Formalitas Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi formalitas

“Sekolahlah biasa saja, jangan pintar-pintar, percuma! Latihlah bibirmu agar pandai bekicau, sebab mereka sangat perlu kicau yang merdu. Sekolah buatmu hanya perlu untuk titel, peduli titel diktat atau titel mukjizat. Sekolah buatmu hanya perlu untuk gengsi, agar mudah bergaul tentu banyak relasi”
(‘Nak (2)’, Iwan Fals)

Udah selesai Pak, PhD-nya?”, tanya seorang dosen dari Negeri Jiran saat break usai aku mempresentasikan penelitianku di Hotel Fort Canning, Singapura medio Agustus lalu. Untuk mempersingkat pembahasan, sambil tersenyum aku pun menjawab, “Belum”. “Hehehe, jangankan gelar doktoral, gelar master aja belum”, batinku. Forum presentasi riset internasional memang banyak diikuti oleh dosen dan cukup efektif untuk menambah ‘kum’ mereka. Sayangnya, forum yang mempertemukan banyak peneliti dan akademisi ini biasanya kurang dinamis. Karakter peneliti dan akademisi yang umumnya pendiam mungkin satu hal, tetapi kecintaan akan ilmu pengetahuan yang menggugah rasa ingin tahu, tidak hanya sibuk dengan diri sendiri, adalah hal yang lain.

Dunia pendidikan kita penuh dengan formalitas. Bukan hanya skripsi atau tesis ‘yang penting jadi’, bahkan dunia penelitianpun jadi ‘yang penting presentasi’ dan ‘masuk publikasi internasional’. Tidak bermaksud menggeneralisir, tapi setidaknya hal tersebut yang kurasakan dalam konferensi tersebut. Ada yang mengangkat judul “Education Nowadays” dari hasil meneliti dua desa dengan masing-masing 30 responden, ada yang instrumennya hanya kembali 21% dan cenderung homogen, ada yang penelitiannya selevel skripsi, bahkan ada yang presentasi dengan membacakan power point copy paste dari makalah dengan terbata-bata seolah tak memahami apa yang ditulis. Penelitianku mungkin juga tidak istimewa, namun setidaknya aku memahami benar apa yang kusampaikan, umpan balik dari peserta pun cukup baik.

Teringat olehku cerita seorang teman yang urung pergi presentasi riset ke Eropa karena penelitiannya ‘dibajak’ dosennya. Realitanya tentu tidak cuma satu dua kasus. Jika yang dilakukan sebatas membacakan paper, siapapun bisa melakukannya, tidak harus si pembuat paper, dan artinya siapapun berhak atas selembar sertifikat bukti telah menghadiri dan mempresentasikan riset skala internasional. Penelitian formalitas berbuah sertifikat formalitas yang berguna untuk kenaikan pangkat formalitas. Tidak perlu lagi ditanyakan kebermanfaatan dari penelitian yang dilakukan.

Sekolah, apalagi pendidikan tinggi memang sarat formalitas. Formalitas yang sekaligus merupakan peluang bisnis. Tak heran ada jual beli gelar dan ijazah, tak perlu terkejut dengan berbagai kecurangan dalam ujian dan seleksi masuk kuliah, termasuk menggunakan jasa joki. Karena semuanya hanya formalitas. Berbagai pertanyaan tentang rencana lanjut kuliah tidak bisa kujawab dengan singkat. Memang tidak sedikit mereka yang melanjutkan pendidikan untuk memperdalam ilmu dan kompetensi, namun tidak sedikit yang cuma mengejar gelar atau sekedar daripada tidak ada kesibukan. Formalitas. Tanpa menyebut nama, lihat saja beberapa orang pemegang rekor gelar terpanjang, berapa banyak tulisan dan penelitian mereka yang dipublikasikan? Berapa banyak berita yang memuat kepakaran mereka? Hampir tidak ada! Banyak gelar tanpa kompetensi itu formalitas, sekedar kuliah di kampus abal-abal demi selembar ijazah yang menambah sederetan gelar itu formalitas.

Perguruan tinggi memiliki Tri Dharma yang (seharusnya) bukan formalitas. Pendidikan akan menghasilkan ilmu yang merupakan senjata ampuh bagi pemiliknya. Pendidikan yang hanya formalitas –sekedar mengajar, sekedar hadir di kelas, sekedar memberikan dan mengerjakan tugas—demi selembar ijazah ibarat senjata mainan yang hanya mampu menakuti anak kecil. Tumpul, tidak banyak membantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak perlu ditanya keberkahan dan kebermanfaatan pendidikan formalitas tersebut. Penelitian tidak hanya mengeksplorasi cara berpikir sistematis dan ilmiah, tetapi juga dapat mengurai dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Riset formalitas akan kehilangan makna dan manfaat, tidak akan menjadi sesuatu yang menginspirasi. Bahkan berpotensi cacat moral dan intelektual, dengan plagiat misalnya.

Pengabdian masyarakat akan mendekatkan civitas akademika dengan simpul terpenting kehidupan berbangsa dan bernegara, menurunkan mereka dari menara gading. Bagaimanapun, kualitas seorang lulusan perguruan tinggi baru benar-benar akan teruji di tengah masyarakat, bukan di kampusnya. Formalitas perguruan tinggi hanya akan membentuk robot-robot penuh ego, hitung-hitungan dan keangkuhan. Bahaya sekali ketika ijazah menjadi tujuan yang wajib diraih dengan menghalalkan segala cara. Alangkah ironinya jika toga justru menjadi hijab lulusan perguruan tinggi dengan masyarakatnya. Dan ketika semuanya hanya formalitas, kapitalisasi pendidikan akan menyeruak, pendidikan tinggi akan kehilangan filosofi keberadaannya. Pada akhirnya, kehancuran negeri ini tinggal menuju waktunya. Mari selamatkan masa depan bangsa dengan memberikan ruh dan makna pada pendidikan, tidak terjebak formalitas. Membangun jiwa, bukan hanya badannya, untuk Indonesia Raya.

”Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu  tidak diberikan sama sekali!” ( Tan Malaka )

Reformasi Pendidikan, Pekerjaan Besar Bangsa

Reformasi Pendidikan, Pekerjaan Besar Bangsa

Dwi Erianto dan Yuliana Rini DY ;   Wartawan/ Litbang Kompas

KOMPAS, 28 Agustus 2014

PERAN pendidikan sangat strategis dalam membentuk bangsa. Sejarah kemerdekaan nasional menunjukkan, kelompok intelektual berpendidikan tinggi mampu menumbuhkan dan menggerakkan kesadaran berbangsa. Pembangunan kebudayaan ataupun ekonomi bangsa pun diwujudkan melalui ranah pendidikan. Singkatnya, pendidikan merupakan ”episentrum” perkembangan peradaban bangsa.

Namun, pembangunan pendidikan di Indonesia ternyata mengalami persoalan multidimensi, baik bersifat fundamental, struktural, maupun operasional. Dari aspek fundamental, selama ini kebijakan pemerintah melihat capaian pendidikan cenderung dari aspek kuantitas, antara lain angka partisipasi pendidikan kasar dan murni, rata-rata lama sekolah, ujian nasional, dan hasil tes internasional. Berdasarkan ukuran-ukuran itu, capaian pendidikan Indonesia ada di bawah negara lain.

Untuk mengejar proporsi statistik tersebut, langkah pemerintah justru kemudian terjebak pada sindrom ”keluar dari ketertinggalan” negara lain. Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan daya saing anak Indonesia dengan menggunakan berbagai standar internasional. Akibatnya, pendidikan saat ini justru mempersulit peserta didik melihat realitas masalah masyarakat dan keindonesiaan. Kebijakan pendidikan justru melahirkan generasi muda yang tidak mampu memanfaatkan potensi kekayaan Indonesia dan kearifan lokal.

Salah satu kebijakan yang dinilai tidak berkelanjutan tampak dari dampak perubahan kurikulum pendidikan. Kesan ganti kurikulum tidak diimbangi dengan persiapan yang memadai tidak bisa dielakkan. Selama era Reformasi, terjadi tiga kali perubahan kurikulum, meliputi Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006, dan Kurikulum 2013 tematik integratif.

Saat ini, sebagian besar guru di sekolah disinyalir masih bertipe ”guru tradisional” yang diposisikan sebagai pembimbing, pengajar, dan pelatih yang menyiapkan peserta didik pada masa depan. Hanya sebagian kecil guru yang bertipe guru profesional, yakni guru sebagai fasilitator yang mengondisikan suasana dan proses pembelajaran berpusat pada murid sebagaimana tuntutan kurikulum.

Selain persoalan kesiapan guru dan distribusi buku teks, penerapan Kurikulum 2013 juga berisiko menambah beban belajar siswa. Akibatnya bisa diduga, pelaksanaan kurikulum itu menjadi kurang efektif dan lebih terkesan menjadi semacam proyek pemerintah.

Problem guru
Guru sebagai ujung tombak pendidikan masih dibebani sejumlah masalah. Dari aspek struktural, yaitu politik pendidikan, peserta forum diskusi menyoroti desentralisasi pendidikan yang diwarnai ketimpangan. Ketidakmerataan sebaran guru menjadi salah satu masalah struktural di dunia pendidikan.

Guru dalam jumlah besar terkonsentrasi di ibu kota provinsi/kabupaten dan kota-kota besar sehingga terjadi banyak kelebihan guru di daerah-daerah tersebut. Sementara sekolah-sekolah di daerah pinggiran justru kekurangan guru. Ketidakmerataan ini sulit diatasi karena kewenangan rekrutmen dan penempatan guru ada di bawah pemerintah kabupaten/kota.

Dampak desentralisasi pendidikan juga memunculkan fenomena politisasi guru. Guru menjadi alat politik untuk meraih suara dalam pemilihan anggota legislatif daerah atau kepala daerah. Akibatnya, sering terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mendapatkan kedudukan atau penempatan di institusi pendidikan daerah. Bukan rahasia lagi bahwa anggaran bidang pendidikan di daerah merupakan salah satu lahan yang cukup menggiurkan.

Anggaran pendidikan yang besarnya 20 persen dari APBN/APBD juga dinilai peserta forum diskusi belum efektif meningkatkan mutu pendidikan. Anggaran untuk pendidik yang mengambil porsi anggaran sangat besar (Rp 72,8 triliun untuk APBN 2014) belum berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran dan kualitas siswa.

Hal ini terjadi karena profesionalitas guru masih diidentikkan dengan tunjangan profesi. Guru berlomba ikut ujian sertifikasi untuk mendapatkan tunjangan, tetapi alokasinya hanya segelintir yang memanfaatkan dana itu untuk mengikuti kursus atau meningkatkan jenjang pendidikan.

Aspek lain dari persoalan guru adalah profesionalitas. Kebijakan meningkatkan profesionalitas guru, pertama-tama dilakukan dengan menaikkan remunerasi. Namun, langkah ini belum secara sistematis diikuti tahap berikutnya yang berimplikasi pada mutu dan kinerja, seperti peningkatan jenjang pendidikan dan kualifikasi guru.

Dalam hal ini, peran lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dinilai belum mampu mendidik calon guru yang menguasai ilmu pedagogi sekaligus bidang ilmu. Pengembangan LPTK terhambat diskriminasi, baik dari aspek anggaran maupun penilaian. Contohnya, perguruan tinggi bidang pendidikan cenderung masih dipandang sebelah mata oleh calon peserta didik dibandingkan perguruan tinggi umum.

Budaya jalan pintas
Permasalahan terakhir adalah aspek kultural, yakni budaya ”instan”, jalan pintas dalam mengejar ijazah yang berdampak pada merebaknya kecurangan dan plagiarisme di kalangan peserta didik. Segala macam cara dilakukan, mulai dari mencontek saat ujian, jadi joki ujian, plagiarisme karya tulis, hingga membeli ijazah ”aspal”. Nilai kejujuran diabaikan demi mengejar status sosial berpendidikan.

Parahnya, inisiatif kecurangan tak hanya datang dari peserta didik, tetapi kerap kali juga melibatkan para pendidik hingga pejabat lingkup pendidikan nasional. Kasus mencontek ”berjamaah” saat ujian nasional kerap mewarnai pemberitaan media massa. Forum diskusi mengusulkan agar pemerintahan baru melakukan reformasi pendidikan melalui beberapa hal.

Pertama, mendefinisikan ulang implementasi arah pendidikan. Semangat pendidikan harus dikembalikan untuk memberdayakan manusia Indonesia dan bukan semata terperangkap jargon ”daya saing”. Dunia pendidikan harus lepas dari mental post-colonial yang cenderung meninggalkan jati diri dan kearifan lokal.

Kedua, reformasi LPTK. Hal tersebut dapat ditempuh dengan melakukan reorientasi Pendidikan Profesi Guru (PPG). PPG harus diselenggarakan dengan mengubah pola pendidikan keguruan yang bertumpu pada kombinasi dua pendekatan: pendekatan berdasarkan riset (research-based teacher education) dan berdasarkan pengalaman mengajar (school-based teaching experience). Dengan demikian, produk pendidikan bisa lebih diimplementasikan dalam dunia kerja.

Ketiga, untuk menyelesaikan ketimpangan ketersediaan guru, pemerintah perlu membuat regulasi penempatan guru. Hal ini dapat berupa insentif yang mampu memotivasi guru ataupun calon guru agar bersedia mengajar di tempat terpencil. Jika perlu, melakukan evaluasi konsep desentralisasi guru. Pendirian Dewan Pendidikan Nasional pun perlu mulai benar-benar dilaksanakan.

Membangun Sekolah Pengusung Kebangkitan Pendidikan Indonesia

Alvin Toffler membagi sejarah peradaban manusia dalam tiga gelombang yaitu era pertanian, era industri dan era informasi. Dalam era pertanian, faktor yang menonjol adalah Muscle (otot) karena pada saat itu produktivitas ditentukan oleh otot. Dalam era industri, faktor yang menonjol adalah Machine (mesin) dan pada era informasi, faktor yang menonjol adalah Mind (pikiran, pengetahuan). Era industri telah berakhir, di era informasi seperti sekarang ini, siapa yang memiliki pengetahuan akan mengendalikan zaman.

Sekolah, merupakan kawah candradimuka tempat hilir mudiknya aspek mind ini. Sayangnya, limpahan pengetahuan itu belum terkelola dengan baik. Permasalahan di dunia pendidikan, khususnya di dunia persekolahan masih itu-itu saja. Padahal aspek mind ini seharusnya akan mengalami keusangan sehingga harus terus menerus diperbarui, namun realitanya permasalahan dunia pembelajaran masih cenderung berulang. Seorang tenaga pendidik yang sudah puluhan tahun bertugas masih mengalami permasalahan yang sama setiap tahunnya, tanpa bisa diantisipasi, tanpa tuntas diatasi.

Buku ”Bagaimana Ini, Bagaimana Itu? : Memecahkan Masalah Sehari-hari di Sekolah dari Pengalaman Nyata Khas Indonesia” merupakan sebuah buku yang bukan hanya bercerita tentang romantika pengalaman para pendamping sekolah dan pengelola Program Pendampingan Sekolah Makmal Pendidikan – Dompet Dhuafa, namun berupaya untuk menjawab berbagai permasalahan nyata yang kerap ditemui di dunia persekolahan, agar masalah yang sama tidak lagi berulang. Kiat – kiat mengatasi berbagai permasalahan di sekolah ini terbagi dalam tiga bagian besar, yaitu terkait guru, siswa, dan kepala sekolah.

Bagian pertama, ”Bagaimana Ini, Bagaimana Itu Guru?” akan mengupas berbagai solusi dari permasalahan guru di sekolah, mulai dari administrasi pembelajaran, motivasi dan kebiasaan negatif guru, hingga pengembangan kreativitas dan keterampilan (skill) guru. Guru adalah ujung tombak perbaikan kualitas pembelajaran dan pendidikan, karenanya penguraian masalah guru menjadi faktor penting dalam kebangkitan pendidikan Indonesia.

Bagian kedua, ”Bagaimana Ini, Bagaimana Itu Siswa?” akan mengetengahkan beragam tips dan trik dalam meningkatkan kompetensi peserta didik, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, termasuk keterlibatan peserta didik dalam menyukseskan program sekolah. Wajah peserta didik hari ini menggambarkan wajah Indonesia di masa mendatang, karenanya memastikan kualitas peserta didik hari ini sama artinya dengan memastikan kesinambungan pembangunan bangsa ini di masa depan.

Bagian ketiga, ”Bagaimana Ini, Bagaimana Itu Kepala Sekolah?” akan memaparkan berbagai kiat untuk meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan tenaga kependidikan, termasuk keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan program sekolah dengan menjadikan kepala sekolah sebagai sentra perbaikan. Sebagaimana ikan busuk mulai dari kepalanya, jatuh bangunnya sebuah sekolah akan sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Karenanya, ketuntasan permasalahan di level kepala sekolah akan signifikan mendongkrak kualitas sekolah, bahkan pendidikan di wilayah tersebut.

Ketiga bagian buku ini sejatinya bukan bagian yang terpisahkan. Peran guru, siswa dan kepala sekolah secara bersama sangatlah vital untuk membangun sekolah unggul. Ketika kualitas sekolah secara merata sudah terkategorikan unggul, kebangkitan pendidikan di Indonesia pasti akan terwujud. Kekhasan sekolah tentu tidak dapat dikesampingkan, suatu solusi permasalahan di suatu sekolah belum tentu sesuai ketika diterapkan di sekolah lain dengan permasalahan sama. Namun setidaknya, kiat – kiat yang dipaparkan dalam buku ini dapat menjadi referensi. Pengetahuan dan hikmah itu teramat luas, dapat diperoleh dari mana saja. Tidak harus kita mengalami semua masalah dan mencoba semua solusi untuk menjadi pengetahuan, cukuplah pengalaman orang lain menjadi referensi.

Fokus penulisan buku ini adalah pada substansi permasalahan dan solusi yang ditawarkan, bukan pada studi kasus sekolahnya. Untuk menjaga objektivitas pembaca dan privasi sekolah, pengalaman praktis yang diungkapkan dalam buku ini tidak mencantumkan langsung nama sekolah yang bersangkutan. Pengetahuan dan pengalaman yang dipaparkan sifatnya lebih fleksibel dan dapat dikembangkan.

Hadirnya buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu pemutus lingkaran setan permasalahan dunia persekolahan yang terus berulang. Pengalaman nyata di lingkungan sekolah diharapkan mampu dijadikan pembelajaran untuk mengurai berbagai permasalahan di lapangan. Karena kompleksitas permasalahan, tentunya masih banyak problematika pembelajaran yang belum terungkap di buku ini. Harapan kami, semoga buku sederhana ini dapat memberikan inspirasi dan referensi bagi dunia pendidikan, khususnya bagi para tenaga kependidikan untuk mengusung kebangkitan pendidikan Indonesia yang dicita-citakan. Dan kebangkitan itu dimulai dari sekolah kita, dari kelas kita, dari diri kita.

*tulisan ini merupakan kata pengantar buku “Bagaimana Ini, Bagaimana Itu? : Memecahkan Masalah Sehari-hari di Sekolah dari Pengalaman Nyata Khas Indonesia” karya Tim Pendampingan Sekolah Makmal Pendidikan Dompet Dhuafa

Pancasila dan Pendidikan Karakter (2/3)

Pancasila untuk Semua
Jika kemudian ada hal yang mengganggu dalam pelatihan karakter pancasila, itu adalah ketika pembahasan dikaitkan dengan Pancasila. Antara Ketuhanan Yang Maha Esa dengan belief dan berdo’a mungkin masih ada korelasinya. Namun korelasi antara kemanusiaan yang adil dan beradab dengan awareness dan bercita-cita mulai susah dipahami. Apalagi persatuan Indonesia dengan attitude dan bekerja keras, korelasinya semakin terlihat dipaksakan. Keterkaitan action dan bekerja sama juga terasa berjarak dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demikian pula korelasi antara result dan berhijrah dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fatalnya lagi, Pancasila dihubungkan dengan rukun Islam: sila ke-1, belief dan berdo’a dengan syahadat; sila ke-2, awareness dan bercita-cita dengan shalat; sila ke-3, attitude dan bekerja keras dengan puasa; sila ke-4, action dan bekerja sama dengan zakat; sila ke-5, result dan berhijrah dengan haji. Jadi tampak semakin dipaksakan. Bukankah berdoa seharusnya dekat dengan sholat? Bukankah zakat seharusnya identik dengan keadilan sosial? Dan semakin banyak pertanyaan lain.

Aku kemudian teringat dengan artikel beberapa tahun lalu bahwa Pancasila ternyata terkait dengan zionisme. Dalam artikel tersebut disampaikan bahwa gerakan Zionisme dan Freemasonry di seluruh dunia memiliki asas yang sama, hanya urutannya saja yang berbeda. Keduanya diilhami oleh “Khams Qanun” atau lima asas dalam Syer Talmud Qaballa, kitab suci agama Yahudi yaitu: Monotheisme (Ketuhanan Yang Maha Esa), nasionalisme (berbangsa, berbahasa, dan bertanah air satu Yahudi), humanisme (kemanusiaan yang adil dan beradab bagi Yahudi), demokrasi (dengan cahaya Talmud suara terbanyak adalah suara Tuhan), dan sosialisme (keadilan sosial bagi setiap orang Yahudi). Terlihat relevan sekali bukan dengan Pancasila? Dan ternyata tidak sedikit negara di berbagai belahan dunia yang memiliki asas yang mirip dengan Khams Qanun.

Tidak berhenti sampai disitu, artikel tersebut juga menyebutkan bahwa dalam simbol Garuda Pancasila sebenarnya terselip ajaran Paganisme Hindu yang jika ditarik kebelakang berasal dari ajaran Mesir Kuno yaitu Dewa Horus dan dibawa keseluruh dunia oleh para Freemason/ Zionisme. Karenanya simbol berbentuk burung ini banyak ditemukan, termasuk Amerika Serikat. Kemudian meskipun rupanya agak berbeda, tetapi ide dan konsep burung Garuda dianggap sama dengan mitos burung Phoenix yang menjadi salah satu dari sekian banyak simbol Freemasonry. Tidak hanya itu, perisai pada dada Garuda serupa dengan perisai-perisai di beberapa negara yang dikendalikan oleh Freemason, misalnya Inggris, dan perisai ini sama dengan lambang Ksatria Templar yang kerap diasosiasikan dengan pemuja setan yang menyembah Dajjal.

Lebih jauh lagi, lambang kelima sila Pancasila diidentikkan dengan simbol illuminati. Bintang lima adalah simbol pentagram terbalik yang serupa dengan kepala Baphomet, kambing jantan jelmaan iblis. Rantai merupakan simbol untuk garis darah (bloodline) kelompok illuminati atau sejenisnya yang menjaga (gatekeeper) keberlangsungan gerakan Freemason. Pohon beringin adalah simbol pohon Sephiroth dalam tradisi mistik Kabbalah. Kepala Banteng adalah simbol sapi Samiri yang menjadi sesembahan orang Yahudi ketika Moses/ Musa meninggalkan mereka. Dan lambang padi dan kapas tidak beda dengan zaitun dan gandum yang digenggam Elang Amerika Serikat, simbol kesuburan atau sumber kehidupan utama kehidupan manusia yang dijadikan lahan perah, atau sumber daya yang harus dihisap dan dikendalikan oleh Freemason. Intinya, Garuda Pancasila dianggap representasi simbol-simbol Freemason, Knight Templar, Illuminati, dan sebagainya yang dianggap sebagai pengikut Dajjal.

Tanpa mencoba berpikir ‘macam-macam’, Pancasila sebagai falsafah atau dasar negara sebenarnya seperti value dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sah-sah saja, bahkan perlu. Bukan untuk dikultuskan, namun menjadi identitas khas yang baik. Tidak perlu heran jika ada kesamaan antara Pancasila dengan falsafah freemason, karena bagaimanapun gagasan sistem pendidikan, hukum dan pemerintahan di Indonesia masih banyak mengacu pada pemikiran Barat. Jadi tidak perlu dilebih-lebihkan, apalagi sampai mendramatisir simbol. Apa iya semua simbol bintang lima berarti kepala Baphomet? Antara burung Garuda dengan Phoenix sebenarnya tidak mirip, rantai dengan bloodline juga tidak mirip, demikian pula pohon beringin dengan Sephiroth yang kemiripannya terlihat dipaksakan, apalagi banteng dengan sapi yang jelas berbeda. Perlu kehati-hatian dalam pemaknaan simbol. Alih-alih waspada terhadap konspirasi zionisme, malah termakan konspirasi dari teori konspirasi itu sendiri. Hidup jadi suram karena simbol Freemason (ternyata) dimana-mana.

Pancasila untuk semua, itulah yang terbayangkan ketika lima sila yang ada dalam Pancasila diolah dengan metode ngepas-pasin. Lembaga tempatku beraktivitas memiliki lima value, yaitu amanah (trustworthy), teladan/ model, profesional, inovatif, dan persaudaraan (brotherhood). Nilai amanah atau bisa dipercaya akan menumbuhkan keyakinan (belief) dan erat kaitannya dengan unsur ketuhanan. Inovasi jelas berhubungan dengan kesadaran (awareness) dan cita-cita. Persaudaraan identik dengan bekerja sama dan persatuan. Profesionalitas terlihat dalam tindakan (action) dan menunjukkan semangat bekerja keras. Keteladanan memuat unsur hijrahnya manusia ke arah yang lebih baik. Kelima value tersebut mirip dengan spiral karakter dan karakter 5B yang berarti sejalan dengan karakter Pancasila. Jadi, jangankan rukun Islam dan Khams Qanun, dengan metode ngepas-pasin, Pancasila akan sejalan dengan banyak lima hal yang lain, mungkin termasuk 5K (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan kekeluargaan) atau 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin).

Mempersoalkan Pendidikan Karakter Pancasila
70% Pelajar di Depok Tidak Hafal Pancasila”, begitu bunyi salah satu berita yang kubaca beberapa bulan lalu, bahkan di artikel lain terungkap bahwa beberapa pejabat dan calon pejabat di Indonesia juga ternyata tidak hafal Pancasila. Tidak hafal Pancasila memang tidak dosa dan belum tentu menunjukkan kualitas seseorang, namun bagaimana mungkin nilai luhur Pancasila hendak diinternalisasi dan diamalkan jika sekedar menghafalkannya pun tidak dapat dilakukan. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia sudah mulai kehilangan pesonanya dan ditinggalkan. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila saat ini memang terasa kurang greget. Hampir tidak ada orang atau organisasi yang benar-benar fanatik memperjuangkan ideologi Pancasila, sebagaimana ideologi-ideologi lainnya.

(bersambung)

Meneliti, Menelaah dengan Hati

Apa yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata riset atau penelitian? Mungkin tidak sedikit orang yang akan menjawab sesuatu hal yang sulit, rumit atau kompleks. Penelitian diidentikkan dengan serangkaian eksperimen di laboratorium lengkap dengan formula njimet yang hanya mampu dipahami oleh orang ‘aneh’. Pun demikian persepsi umum masyarakat tentang peneliti, yang terbayang adalah orang ber-IQ jenius, berkacamata tebal dengan kepala yang botak sebagian. Peneliti kemudian diidentikkan dengan orang yang gemar bekerja keras dalam kesendirian, tidak pandai bersosialisasi karena sahabatnya hanya buku, alat dan otak mereka sendiri.

Penelitian dianggap aktivitas kerja otak, sistematis namun kaku, jauh dari kerja hati. Tidak humanis. Dikotomi ini justru menjadi salah satu akar problematika penelitian. Alasan mengapa penelitian di Indonesia masih kurang secara kuantitas dan kualitas lebih didominasi oleh perkara hati, bukan keterbatasan kemampuan otak. Publikasi riset Indonesia di jurnal internasional yang hanya sekitar 4000 per tahun adalah perkara niat, bukan keterbatasan sumber daya, mengingat jumlah perguruan tinggi saja sekitar 3200 dengan 60 ribuan dosen. Minimnya jumlah paten per tahun atau jumlah jurnal yang terakreditasi internasional dan terindeks di Scopus misalnya, bukan masalah ketidakmampuan otak bangsa Indonesia untuk bersaing di kancah global, melainkan masalah mentalitas. Ketika penelitian tidak didasarkan pada panggilan hati, yang terjadi adalah formalitas yang berujung pada kejumudan dan justru berimbas menghambat produktifitas.

Anggaran penelitian Indonesia yang hanya 0.08% dari Produk Domestik Bruto (PDB) memang berdampak pada kerja peneliti, namun meneliti adalah menelaah dengan hati. Para peneliti dan penemu produktif nyatanya lebih banyak berupaya untuk terus menghasilkan sesuatu yang dapat menghasilkan nilai tambah, dibandingkan menghabiskan waktu mereka untuk mengeluh akan keterbatasan anggaran. Terus berkontribusi pun kurang dihargai adalah kerja hati. Kerja hati memang butuh apresiasi yang tidak hanya bicara dana, namun orientasinya adalah mencoba memberikan yang terbaik dan biarkan hukum kausalitas itu berjalan. Penghargaan akan sebuah karya unggul tentu hanya masalah waktu. Apresiasi akan muncul seiring dengan pembuktian, dan itu butuh kerja hati, bukan hanya kerja fisik dan otak.

Menghasilkan penelitian yang aplikatif dengan dunia industri dan kehidupan sehari-hari memang butuh kerja keras, namun meneliti adalah menelaah dengan hati. Banyaknya penelitian yang berjarak dengan implementasi dan akhirnya hanya menjadi tumpukan kertas di perpustakaan jelas memperlihatkan gap antara teori dengan praktik. Penelitian yang dilakukan hanya untuk prasyarat gelar akademik, tambahan poin untuk jenjang karir ataupun cuma sekedar untuk mendapatkan dana hibah penelitian adalah persoalan niat, perkara hati. Penelitian yang bersifat formalitas dan rutinitas hanya akan menjadi cinderamata usang, bukti tidak bergerak yang tidak pula bermanfaat. Keterlibatan hati akan mendorong relevansi penelitian yang dilakukan dengan kebutuhan, karena orientasinya adalah kebermanfaatan yang luas, bukan bagi diri sendiri. Butuh itikad baik untuk menghasilkan penelitian yang tepat guna, dan itu butuh kerja hati, bukan hanya kerja fisik dan otak.

Plagiarisme merupakan tantangan lain bagi dunia penelitian dan ketidaktersediaan pusat data penelitian memang membuat kasus plagiat sulit dikontrol, namun meneliti sejatinya adalah menelaah dengan hati. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya, keanekaragaman sosial budaya, hingga kaya tema dan gagasan. Artinya, plagiarisme muncul tentu semestinya bukan karena kekurangan ide, tetapi persoalan mentalitas. Mentalitas ingin serba instan, pemalas dan kurang menghargai buah karya orang lain adalah permasalahan hati, bukan semata perkara otak. Bahkan otak picik seorang peneliti senior untuk mengklaim hasil karya peneliti junior sebagai karyanya misalnya, justru akan semakin melanggengkan budaya menjiplak ini. Dan menganggap wajar penuh pemakluman suatu pencurian karya orang lain akan kian memperparah tradisi plagiat ini. Membuat suatu karya yang unggul dan orisinil memang tidak mudah, butuh kerja hati, bukan hanya kerja fisik dan otak.

Penelitian itu sebenarnya mudah dan menyenangkan, tinggal bagaimana hati kita memposisikannya. Penelitian itu sesungguhnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tinggal bagaimana kita mampu memotretnya, mengolah gagasan segar secara runut untuk menghasilkan suatu karya yang aplikatif. Kerja otak –dan juga fisik—tentu sangat diperlukan, namun para peneliti besar melahirkan karya unggul sebagai sarana aktualisasi diri mereka. Dan aktualisasi diri adalah kerja hati. Ada kebesaran jiwa dan kejernihan budi yang menyertai, sehingga penelitian yang sekiranya menguras banyak energi justru menjadi hiburan yang menggembirakan. Semakin kompleks kajian dan analisa suatu penelitian, kian menarik dan menambah semangat.

Dunia pendidikan sudah banyak mengajarkan kita bahwa dominasi pemenuhan aspek intelektual di atas aspek mental, emosional dan spiritual justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Testimoni orang-orang sukses juga banyak mengungkapkan bahwa kerja cerdas dan kerja keras saja tidak cukup tanpa kerja ikhlas. Untuk mengurai permasalahan penelitian –dan penelitian– di negeri ini tidak cukup hanya memperhatikan ukuran-ukuran tangible yang dapat dilihat, ada faktor intangible yang ternyata memberi dampak besar. Niat dan komitmen yang tidak dapat dilihat akan membawa pengaruh dahsyat terhadap aktivitas perbaikan. Mari kita terus berkarya, mempersiapkan hati dan pikiran dengan penuh kesungguhan agar segala energi yang tercurah berbuah berkah. Memberi kebermanfaatan yang terus mengalir jauh melampaui usia kita…