Category Archives: Opini Pendidikan

Indonesia Setara Palestina, Kok Bisa?

…Di meja makan dan mangkuk supmu, kuhidangkan kisah negeri terluka. Kisah generasi yang hilang, korban perang peradaban. Tak kalah luka dari Bosnia, tak kalah pedih dari Palestina. Tak kalah luka dari Bosnia, tak kalah pedih dari Palestina. Karena yang kau temui, hanya zombie-zombie. Makhluk-makhluk hidup tanpa pribadi, tanpa izzah, tanpa harga diri…” (‘Generasi yang Hilang’, Teater Kanvas)

Nasyid lawas tersebut tiba-tiba terlintas kala membaca Human Development Report 2016 bertajuk “Human Development for Everyone” yang dirilis UNDP pekan lalu. Human Development Index (HDI) Indonesia naik 0,003 poin namun turun 3 peringkat ke posisi 113 dari 188 negara yang masuk dalam daftar. Dan tepat di bawah Indonesia adalah Palestina (peringkat 114), disusul Vietnam (115) dan Filipina (116) yang sama-sama masuk kategori Medium Human Development. Berbeda dengan negara tetangga Thailand (87) dan Malaysia (59) yang masuk kategori High Human Development. Apalagi jika dibandingkan Brunei (30), Singapura (5), dan Australia (2) di kategori Very High Human Development. Sementara di posisi teratas ada Norwegia.

Belasan tahun lalu rasanya berlebihan Indonesia disamakan dengan Bosnia atau Palestina yang penuh konflik bersenjata. Bahkan penyesuaian lirik nasyid ‘Negeri yang Terlupa’ Izzatul Islam menjadi ‘Negeri yang Terluka’ sepertinya sangat tidak sebanding. Kisruh krisis ekonomi dan reformasi Indonesia di penghujung abad ke-20 tampaknya belum seberapa dibandingkan mencekamnya suasana di Palestina yang puluhan tahun lamanya penduduknya harus siap mati setiap saat. Tapi nyatanya, enam tahun terakhir HDI Indonesia memang setara dengan Palestina. Ya, enam tahun terakhir, karena sebelumnya HDI Palestina tidak pernah diukur. HDI Bosnia juga baru ada enam tahun terakhir, dan ternyata HDI Bosnia kini ada di peringkat 81 dunia.

Mungkin terlalu sederhana mengklasifikasi dan memeringkatkan kualitas suatu negara hanya dengan melihat indikator kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga dibatasi. Tapi bagaimanapun, laporan tahunan yang dikeluarkan UNDP ini menjadi data referensi internasional yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Tidak perlu mencari dalih untuk mempermasalahkannya, yang perlu ada justru upaya perbaikan nyata. Apalagi realitanya HDI Indonesia memang cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Toh membaca data Human Development Report saja sudah banyak hal menarik yang dapat dilihat, misalnya ketika kita coba bandingkan antara capaian Indonesia dengan Palestina.

Baru membaca indikator life expectancy at birth (angka harapan hidup pada saat lahir) hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata pun di tengah suasana perang, life expectancy at birth Palestina mencapai angka 73,1 tahun, lebih tinggi dari Indonesia yang ‘hanya’ 69,1 tahun. Apalagi membaca berbagai indikator pendidikan, ternyata Palestina juga lebih unggul. Rata-rata usia bersekolah (mean years of schooling) di Palestina 8,9 tahun sementara di Indonesia baru 7,9 tahun. Tingkat literasi (literacy rate) Palestina juga relatif lebih baik. Salah satu indikatornya adalah angka melek huruf penduduk berusia minimal 15 tahun di Palestina mencapai 96,7% sementara Indonesia baru 93,9%. Banyaknya penduduk berusia minimal 25 tahun yang setidaknya pernah merasakan sekolah menengah di Palestina (58,8%) juga lebih tinggi dibandingkan Indonesia (47,3%).

Angka partisipasi kasar (gross enrolment ratio) Indonesia sedikit lebih tinggi untuk tingkat pra sekolah (pre-primary) dan sekolah dasar (primary school), namun untuk tingkat pendidikan tinggi (tertiary school) Indonesia (31%) masih jauh tertinggal dibandingkan Palestina (44%). Hal ini menunjukkan tingginya angka putus sekolah di Indonesia. Data menunjukkan bahwa angka putus sekolah dasar (primary school dropout rate) Indonesia mencapai 18,1%, sementara di Palestina hanya 2,5%. Padahal rasio guru : siswa Indonesia lebih ‘mewah’ (1:17) dibandingkan Palestina (1:24). Peringkat Indonesia sedikit ada di atas Palestina karena indikator ekonomi, di antaranya Pendapatan Nasional Bruto per kapita (Gross National Income per capita) Indonesia yang mencapai $ 10.053 sementara Palestina hanya setengahnya ($ 5.256). Dilihat dari indikator kerja dan ketengakerjaan (work and employment), Indonesia juga unggul jauh, sebab angka pengangguran di Palestina terbilang tinggi. Hal ini dapat dimengerti sebab ketersediaan lapangan kerja di daerah konflik tentu sangat terbatas, apalagi berbagai macam pasokan sumber daya (resources) di Palestina dibatasi oleh Israel.

Indonesia punya sejarah panjang dengan Palestina. Palestina (bersama dengan Mesir) termasuk di antara negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina. Indonesia pun termasuk di antara negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya pada November 1988. Tahun lalu, dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina juga kembali diinisiasi oleh Indonesia melalui Resolusi dan Deklarasi Jakarta dalam Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI). Pun demikian, kesejajaran kualitas pembangunan manusia antara Indonesia dengan Palestina bukanlah suatu hal yang membanggakan. Indonesia dengan banyaknya sumber daya yang dimilikinya semestinya mampu menjadi Negara yang lebih maju dibandingkan Palestina yang masih terus diliputi konflik. Ya, dengan menyandang status merdeka, Indonesia seharusnya mampu berprestasi lebih.

Salah satu upaya perbaikan yang perlu menjadi perhatian adalah pembangunan pendidikan dan kesehatan. Fokus pada pembangunan ekonomi nyatanya tidak signifikan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Semakin tingginya kesenjangan sosial di Indonesia yang ditandai dengan tingginya rasio gini membuat pertumbuhan ekonomi seakan tak ada arti. Pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati mereka yang berekonomi kuat, sementara masyarakat marjinal kian termarinalkan. Pembangunan pendidikan dan kesehatan memberikan secercah harapan bagi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidupnya, termasuk potensi perbaikan kualitas ekonomi dengan pendidikan dan kesehatan yang baik. Pertumbuhan ekonomi juga sangat dipengaruhi ekonomi global yang artinya siap runtuh kapan saja, sementara pembangunan pendidikan adalah investasi masa depan Indonesia yang berkualitas.

Hari ini boleh jadi Palestina masih jauh tertinggal. Namun di masa depan, bukan tidak mungkin Palestina akan naik status menjadi Negara yang sepenuhnya merdeka dan masuk dalam kategori High Human Development. Saat ini boleh jadi Indonesia masih di atas Palestina, Filipina ataupun India. Namun tidak ada jaminan Indonesia Emas nan Berdaya kan jadi realita jika bangsa ini alpa dalam membangun pendidikan dan kesehatan. Tentu kita sama-sama menginginkan negeri dan umat ini bisa kembali berjaya, dan kesemuanya tidak akan terjadi jika kita gagal dalam mempersiapkan SDM berkualitas untuk masa depan. Ya, perlu upaya serius untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Boleh lah Indonesia disejajarkan dengan Palestina, tapi hanya jika kedua negara ini sudah sama-sama menjadi negara merdeka yang berhasil membangun SDM bangsanya. Semoga masa itu akan segera tiba…

…Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah Bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel” (Soekarno, 1962)

Flat Earth, Rotasi Bumi dan Egosentris (2/2)

Bagaimana dengan pesawat? Dalam kondisi duduk kita tidak merasakan pesawat bergerak dengan cepat. Tapi jika kita coba bergerak dalam kabin pesawat misalnya, akan terasa bahwa ketika kita berjalan berlawanan arah dengan arah pesawat langkah kaki akan lebih ringan, sebaliknya langkah akan lebih berat ketika kita berjalan searah dengan arah pesawat. Dalam dunia pelayaran, hal tersebut dikenal dengan efek eotvos yang menjadi salah satu bukti adanya putaran bumi. Tapi mengapa efek eotvos tidak terasa di kendaraan darat? Tidak hanya itu, kita juga tidak merasakan bedanya menendang bola ke arah timur dan barat, ataupun perbedaan waktu yang signifikan ketika melakukan perjalanan ke timur dan barat. Padahal bumi berputar dari barat ke timur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lalu, dengan kecepatan seperti itu, mengapa angin tidak hanya berhembus berlawanan arah dengan arah rotasi bumi sebagaimana kita merasakannya ketika naik kendaraan dengan kecepatan yang jauh lebih lambat? Gerakan awan pun bisa ke segala arah. Berarti kecepatan angin dan awan yang searah dengan arah rotasi bumi luar biasa, mencapai ribuan km/ jam? Dalam menembak sasaran juga yang lebih menentukan adalah arah angin yang hanya beberapa km/ jam, bukan rotasi bumi yang kecepatannya lebih dari 1600 km/ jam. Sebagai catatan, badai dahsyat pun kecepatannya hanya puluhan hingga ratusan km/ jam.

Semua pertanyaan kritis tersebut sebenarnya bisa dijawab jika ternyata bumi memang berputar, namun kecepatannya jauh lebih kecil sehingga kita tidak merasakannya. Bandul Foucault yang selama ini dianggap sebagai pembuktian adanya rotasi bumi hanya menggambarkan adanya gerakan bumi, tidak menggambarkan kecepatannya. Secara validitas, percobaan tersebut malah tidak sekuat percobaan yang dilakukan Michelson-Morley untuk membuktikan keberadaan eter yang justru hasilnya malah menguatkan bahwa bumi tidak bergerak. Percobaan menarik dilakukan Berzenberg dan Reich yang menjatuhkan peluru logam dari menara setinggi 110 meter dan ternyata jatuhnya peluru tidak tepat tegak lurus tapi agak melenceng ke arah timur. Kecepatan lebih dari 1600 km/ jam artinya setara dengan kecepatan lebih dari 400 meter/ detik. Sementara dalam gerak jatuh bebas dari ketinggian 110 meter, dibutuhkan waktu puluhan detik sebuah benda mencapai tanah. Seharusnya hasilnya bukannya agak melenceng, tapi jauh melenceng hingga puluhan kilometer. Bumi mungkin tidak benar-benar diam, tetap bergerak untuk menjaga keseimbagannya, namun tidak harus secepat itu. Semakin cepat rotasi, permukaan bumi seharusnya lebih rata tidak ada gunung yang menjulang sangat tinggi karena terkikis. Semakin cepat rotasi, air laut pun akan bergejolak sangat tinggi karena adanya gaya sentripetal. Semakin cepat rotasi, satelit harus bergerak dengan kecepatan yang amat sangat tinggi sehingga komponennya akan mudah rusak dan terbakar. Apa benar bumi berotasi? Secepat itu?

Lho, bukannya jika bumi berotasi lebih lambat maka lama waktu siang dan malam akan semakin panjang? Betul, tapi itu jika mataharinya hanya diam, tidak ikut bergerak mengelilingi bumi. Jika matahari turut bergerak mengelilingi bumi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi bumi, lama waktu siang dan malam dapat signifikan dipangkas. Berarti saya penganut geosentris? Bisa iya, bisa tidak. Jika dipaksa memilih, yah antara geosentris dan heliosentris, mungkin mirip dengan tychonic system dengan beberapa perubahan. Bukti adanya revolusi bumi selama ini yang kerap jadi acuan adalah aberasi dan paralaks bintang. Namun bagaimana jika bukan hanya bumi, tetapi bintang sebenarnya juga bergerak? Dan matahari yang juga merupakan sebuah bintang juga turut bergerak? Penemuan terbaru mengungkapkan bahwa benda langit dan alam semesta ini memang bergerak. Sebuah benda yang bergerak akan menghasilkan gerakan semu terhadap benda lainnya. Jika kedua benda bergerak, maka yang terjadi adalah gerak relatif tergantung titik acuannya. Jika matahari dijadikan titik acuan ya bumi yang bergerak mengelilingi matahari, sebaliknya jika titik acuannya bumi maka matahari yang mengelilingi bumi. Hal itu terjadi karena tidak ada benda langit yang benar-benar diam statis. Tetap bergerak untuk menjaga keseimbangan kehidupan.

Terakhir, tulisan ini hanya opini pribadi, tidak perlu dianggap terlalu serius dan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Karena hanya Sang Pemelihara Alam Semesta-lah Yang Maha Mengetahui fakta sebenarnya di balik penciptaan lagit dan bumi. Tidak sedikit juga manusia yang seakan mendahului Allah SWT dalam memastikan sistem alam semesta. Bukan lagi geosentris atau heliosentris, tapi sudah berubah menjadi egosentris. Merasa paling benar dan pendapatnya adalah satu-satunya kebenaran. Buat saya pribadi, tulisan ini merupakan sebuah tafakur sekaligus tadzakur, betapa kecilnya diri kita, betapa terbatasnya indera kita, dan betapa sedikitnya ilmu kita.

Wallahu a’lam

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan Kami, Tiadaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka” (QS. Ali Imron: 190 – 191)

Flat Earth, Rotasi Bumi dan Egosentris (1/2)

Entah mengapa tiba-tiba belakangan ini marak diskusi tentang bumi bulat vs bumi datar. Saya yang tidak tahu apa-apa mendadak dimintai pendapatnya. Flat Earth Theory yang diisi dengan bumbu konspirasi tentu menjadi daya tarik tersendiri untuk dibahas. Tidak sedikit orang melakukan debat kusir mempertahankan pendapatnya. Tidak jarang dengan kata-kata yang kurang pantas. Ada juga yang ikutan sok tahu kayak saya ^_^. Tidak sedikit juga orang yang tidak mau ambil pusing untuk membahasnya. Lebih baik berbekal untuk kehidupan akhirat dengan iman, ilmu dan amal shalih. Memang benar sih, debat tentang bentuk bumi cenderung tidak produktif, namun sesekali bolehlah saya ikut meramaikan pendapat yang belum tentu teruji kebenarannya. Ya, karena yang benar tentu datangnya dari Allah SWT.

Kontroversi teori bumi datar memang bukan hal baru, ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu juga sudah menjadi perdebatan tak berujung. Diskusinya mungkin bisa saja langsung selesai jika pihak pendukung flat earth bisa memberikan pembuktian nyata, bukan sekedar pembuktian terbalik. Misalnya foto bumi datar dilihat dari luar angkasa bukan sekadar kritik terhadap foto buatan komputer atau Computer Generated Imaginary (CGI) yang diterbitkan NASA. Atau foto dinding es di antartika ketimbang sibuk menganalisa kebenaran tentang peluncuran satelit atau pendaratan di bulan. Jika dilihat dari berbagai video dan penjelasan yang banyak tersebar di dunia maya, argumentasi pendukung flat earth memang seakan-akan ilmiah, penuh asumsi dan cocokologi yang seolah merupakan suatu kebenaran.

Ya, saya pribadi cenderung mengambil pendapat bahwa bumi ellipsoid, bulat dengan sedikit pemampatan di kedua kutubnya, sampai ada pembuktian nyata yang benar-benar memperlihatkan bentuk lain dari bumi. Adapun berbagai peta bumi datar yang salah satu di antaranya ada dalam bendera PBB adalah untuk memudahkan gambaran keseluruhan negara. Gambar globe dua dimensi tidak akan memperlihatkan gambar di sisi sebaliknya, masak iya bendera gambarnya harus dibuat bolak-balik agar tidak ada negara yang merasa dianaktirikan. Tapi bukankah dalam Al Qur’an banyak disebutkan bahwa bumi dihamparkan? Ayolah, hamparan itu bukan berarti datar tetapi luas membentang. Tersedia, siap untuk diapa-apain. Lagipula penjelasan lebih lengkap bisa dilihat dalam tafsirnya, tanpa harus cocokologi. Setahu saya sih tidak ada ayat dalam Al Qur’an yang secara eksplisit menyebutkan bentuk bumi bulat atau datar. CMIIW.

Saya bukan pakar astronomi, apalagi ahli astrologi ^_^. Sebagai orang awam, saya beranggapan bahwa satu kebohongan akan mendatangkan kebohongan yang lain. Bisa dibayangkan betapa banyaknya kebohongan yang harus ditutupi jika ternyata bumi benar-benar datar. Bukan hanya membohongi tentara yang menjaga antartika dan keluarganya, juga harus membohongi semua ilmuwan, pekerja yang bergerak di bidang teknologi satelit dan keantariksaan, dan banyak lagi kebohongan yang harus dibuat dan disembunyikan rapat. Lebih jauh lagi, saya malah melihat teori bumi datar ini masih memiliki banyak celah. Misalnya, rasi bintang pari/ layang-layang yang selalu terlihat di selatan. Jika bumi datar dan bintang ada dalam kubah bumi, rasi bintang selatan di Indonesia seharusnya terlihat di barat atau timur dari wilayah yang berbeda 90 derajat dari Indonesia, atau bahkan terlihat di ujung utara dari wilayah yang berseberangan dengan Indonesia. Itu baru bicara tentang rasi bintang, belum lagi penjelasan tentang aurora dan efek Coriolis yang sulit dijelaskan dengan teori bumi datar.

Selanjutnya mengenai perbedaan waktu. Semakin jauh dari kutub utara bumi datar, perbedaan waktunya akan semakin kecil untuk jarak yang sama, namun kenyataannya tidaklah demikian. Teori bumi datar juga akan kesulitan untuk menjelaskan mengenai tahun syamsiyah dan tahun qomariyah sebab kecepatan revolusi matahari sama dengan revolusi bulan. Fenomena gerhana dalam teori bumi datar cuma bisa dijelaskan sebatas asumsi adanya antimoon, padahal gerhana sudah ada sejak zaman dahulu, jauh sebelum freemason –apalagi NASA—yang dituding sebagai konspirator didirikan. Selain itu jika matahari tetap ada di atas mengapa es di kutub utara tidak mencair? Atau mungkin ada konspirasi berupa freezer raksasa di kutub utara? :D

Pun demikian, teori bumi datar sukses membuat saya kembali mempertanyakan tentang kebenaran akan rotasi bumi. Jika memang bumi bergerak mengitari matahari (heliosentris) ataupun sebaliknya (geosentris), tanpa rotasi bumi pun sudah akan terjadi siang dan malam, hanya lamanya siang dan malam saja yang mungkin berubah. Tapi waktu itu pun relatif, karena sebenarnya lamanya waktu satu harilah yang dipakai untuk menentukan kala rotasi, bukan sebaliknya. Sulit membayangkan bumi bergerak dengan kecepatan lebih dari 1600 km/jam tapi kita sama sekali tidak merasakannya. Penjelasan yang ada hanyalah bahwa kita berada dalam sistem yang bergerak dengan percepatan nol sehingga tidak merasakan putaran yang begitu cepat. Lalu mengapa jika kita naik mobil atau kereta dengan kecepatan konstan (percepatan nol), kita tetap merasa bergerak? Karena kita terpengaruh dengan gerak semu di sekeliling kita, konon jika kita naik komedi putar dalam kotak tertutup raksasa, kita pun tidak akan merasakan putaran komedi putar. Benarkah?

–bersambung–

Wisuda… Oh… Wis… Uda(h)…

…Sarjana-sarjana dengan toga di kepalanya, berbaris bagai robot meninggalkan masyarakatnya. Mengejar mimpi televisi, seolah tak akan mati. Oh, generasi yang hilang, korban perang peradaban. Apa arti ilmu pengetahuan tanpa takwa dan iman…” (‘Generasi yang Hilang’, Teater Kanvas)

Jika di awal tahun ajaran merupakan masanya orientasi, akhir tahun ajaran adalah waktunya wisuda. Banyak institusi pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi menyelenggarakan wisuda, bahkan tidak ketinggalan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA/ TPQ). Biaya penyelenggaraan wisuda tentu tidak sedikit dan biasanya dibebankan kepada para wisudawan. Belum lagi para wisudawan tidak jarang direpotkan dengan berbagai persiapan wisuda hingga pakaian wisuda yang digunakan. Orang tua wisudawan juga tak kalah repot dan capeknya. Tidak heran sebagian lulusan memilih untuk tidak mengikuti wisuda yang dianggap kurang worth it dibandingkan semua biaya yang harus dikeluarkan dan segala hiruk-pikuk yang ditimbulkan.

Dalam KBBI, wisuda didefinisikan sebagai peresmian atau pelantikan yang dilakukan dengan upacara khidmat, sementara kata wisudawan dan wisudawati dikaitkan langsung dengan sarjana (muda). Dulu wisuda memang identik dengan peresmian gelar sarjana, namun sekarang terminologi wisuda sudah luas digunakan untuk menggambarkan proses akhir pelepasan lulusan di semua jenjang pendidikan. Sarjana masih merupakan gelar yang eksklusif bagi kebanyakan masyarakat karenanya proses pelantikannya dianggap sakral dan penting. Sebuah momentum yang membanggakan. Namun sebegitu bernilaikah wisuda untuk jenjang pendidikan menengah, dasar, apalagi pendidikan anak usia dini?

Tulisan ini tidak hendak mempersoalkan tingkat kepentingan wisuda ataupun menimbang positif dan negatifnya. Namun ketika wisuda diposisikan sebagai bagian dari alur pendidikan –sebagaimana masa orientasi ataupun KBM– yang memiliki esensi tertentu, sebatas event seremonial tentu akan mengikis arti wisuda itu sendiri. Betapa banyak penyelenggaraan wisuda yang mewah, meriah, dan gegap gempita yang justru mengaburkan makna kesakralan dan kekhidmatan yang seharusnya lebih kental terasa. Tak sedikit para wisudawan yang terjebak pada kebahagiaan semu di tengah ketidakpastian masa depan. Betapa banyak para wisudawan SMA yang masih resah hendak melanjutkan kemana, atau betapa banyak wisudawan sarjana yang masih gelisah mau kemana selepas kuliah.

Sebagai momentum penting di masa awal transisi, wisuda semestinya diposisikan sebagai titik tolak pengingat hakikat diri seorang wisudawan. Sejenak melihat kembali jejak perjalanan sekaligus membuat proyeksi masa depan yang barangkali masih penuh dengan ketidakpastian. Bersiap menghadapi masa depan seraya menyadari ada tanggung jawab baru yang kini telah dipikul. Berat memang, karenanya wisuda belumlah saatnya dialamatkan pada lulusan TK ataupun SD. Terlalu berat bagi mereka untuk merancang rekayasa masa depan. Buat mereka, wisuda adalah wis, udah. Seremonial penanda kelulusan. Wisuda hanyalah haha hihi tak ubahnya perayaan ulang tahun. Namun untuk lulusan SMA, apalagi perguruan tinggi, wisuda seharusnya dimaknai lebih.

Sebagai ajang refleksi proses yang telah dijalani, wisuda jelas bukanlah ajang untuk sekadar mendapat pengakuan. Sebagai momentum persiapan dalam menghadapi masa depan, wisuda jelas berbeda dengan kegiatan foto bersama sambil mengenakan toga. Kesakralan wisuda seharusnya didukung dengan konten acara yang menekankan pada aspek pembekalan dan penguatan wisudawan, bukan sebatas seremonial. Wisuda bukanlah garis finish proses pendidikan, hanya stasiun pemberhentian sementara sebagai penanda masuknya masa transisi. Karenanya pembekalan bagi para wisudawan sangatlah penting, jauh lebih penting dari seremonial memindahkan tassel (tali) pada mortarboard (topi wisudawan) dari kiri ke kanan. Dan kualitas (keberhasilan) seorang wisudawan baru benar-benar akan terlihat setelah mereka lulus, melewati masa transisi, menempuh jenjang selanjutnya dan terlibat aktif di tengah masyarakat.

Jika saat ini sudah banyak pihak yang kritis menyikapi kegiatan orientasi baik di sekolah maupun di kampus sebagai pemberi kesan pertama. Sudah selayaknya kita juga bijak dan cerdas dalam menyikapi wisuda baik di sekolah maupun di kampus sebagai pemberi kesan terakhir. Mempersiapkan simpul kenangan yang indah dan membangun untuk selalu dikenang. Bukan sebatas serimoni tanpa esensi. Jika kesan pertama akan menyertai proses selanjutnya, maka kesan terakhir akan mewarnai kehidupan di jenjang selanjutnya. Wisuda adalah momen tepat untuk mengukuhkan nilai-nilai kebaikan, sebagai bekalan berharga bagi para lulusan. Wisuda harus dijaga prosesnya agar tidak kehilangan makna. Agar wisuda tidak kehilangan kekhidmatan dan kesakralannya. Agar wisuda tidak sekadar wis, udah

Pendidikan Anak dan 5 Level Kepemimpinan

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut.” (HR. Bukhari – Muslim)

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci ibarat kertas kosong. Secara naluriah, seorang anak akan mengharapkan dan membutuhkan bimbingan dari orang dewasa. Disinilah pendidikan anak memegang peranan penting, untuk mulai mengisi dan mewarnai kertas kosong tersebut. Ketika beranjak dewasa, sang anak mungkin sudah –dan harus– mampu mengambil keputusan dan menentukan jalan hidupnya sendiri, namun sketsa awal yang dibuat pada kertas kosong itu akan sangat memengaruhi pilihan hidup yang kelak diambil. Dan karena kepemimpinan adalah seni memengaruhi orang-orang yang dipimpin, peran pemimpin secara otomatis hinggap di pundak para orang tua dalam mendidik anaknya.

Orang tua adalah pemimpin bagi anak-anaknya, namun pemimpin seperti apa? Sebagai refleksi, ada baiknya kita komparasikan dengan lima level kepemimpinan yang ditulis oleh John C. Maxwell. Maxwell menggunakan 5 level pemimpin (5P) yaitu Position (Posisi), Permission (Perkenanan) , Production (Produksi), People Development (Pengembangan SDM), dan Personhood (ke-Pribadi-an). Masing-masing level ini kemudian dipasangkan dengan dengan produknya, yang disebut Maxwell sebagai 5R, yaitu Rights (hak), Relationships (hubungan), Results (hasil), Reproduction (reproduksi) dan Respect (hormat).

Level kepemimpinan pertama adalah posisi atau jabatan. Seorang anak mengikuti orang tua karena keharusan. Pendidikan anak di level ini ditandai dengan penekanan hak orang tua untuk dituruti karena posisinya sebagai orang tua yang harus dihormati anaknya. Tanpa kemampuan ataupun upaya khusus, jabatan orang tua dan anak sudah ditentukan, tidak akan tertukar. Indoktrinasi bahwa orang tua selalu benar, lebih tahu dari anaknya dan tidak akan mencelakakan anaknya akan kental, sementara ruang dialogis sangat terbatas. Anak akan berpotensi kehilangan jati dirinya, terkekang minat dan bakatnya, serta sekadar menjadi ‘boneka’ orang tuanya. Moralitas relatif turun sementara potensi pemberontakan tinggal menunggu momentumnya saja. Maxwell mengatakan, “A great leader’s courage to fulfill his vision comes from passion, not position”.

Orang tua yang mendidik anaknya di level kepemimpinan pertama ini perlu berbenah, setidaknya naik ke level kepemimpinan selanjutnya yaitu perkenanan yang berorientasi hubungan. Pada level kedua ini, seorang anak menuruti orang tuanya karena rasa sayangnya pada orang tua, bukan karena keharusan semata. Disini orang tua sudah menjadi pribadi yang menyenangkan bagi anak-anaknya sehingga kerja sama antar anggota keluarga dapat lebih terjalin. Anak-anak sudah mulai merasa dihargai dan lingkungan keluarga pun lebih terasa positif. Sayangnya, pendidikan anak di level ini cenderung membuat orang tua populer di mata anak, tetapi pengembangan diri anak kurang terfasilitasi. Pendidikan yang berorientasi membuat nyaman semua anggota keluarga ini kurang mengakomodir kebutuhan anak yang memiliki motivasi tinggi untuk maju.

Pendidikan anak perlu naik ke level kepemimpinan ketiga yang fokus pada kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) serta memberikan hasil nyata dari pendidikan anak. Pada level ini, seorang anak akan patuh pada orang tuanya karena sudah merasakan hal-hal positif bahkan hasil yang dapat dilihat kasat mata, buah dari pendidikan yang dilakukan orang tuanya. Anak-anak sudah merasakan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu adanya perubahan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Anak-anak pun sudah mampu mengatasi masalah dan mengambil keputusan sendiri dalam mencapai cita hidup mereka. Di level ini, orang tua telah mampu menjadi role model yang baik bagi anaknya dan dengan jelas mampu menunjukkan kontribusi mereka bagi keluarga. Teladan orang tua yang produktif akan menghasilkan anak-anak yang produktif.

Pekerjaan terakhir seorang pemimpin adalah memastikan dirinya mewariskan hal-hal yang baik, termasuk ketersediaan kader pengganti. Pada level kepemimpinan keempat, kaderisasi adalah harga mati karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menghasilkan pemimpin lainnya. Di level ini, orang tua sudah mempersiapkan anak-anaknya sebagai pemimpin sekaligus orang tua di masa mendatang. Orang tua mengoptimalkan segala yang dimilikinya untuk pengembangan anak-anak mereka sebagai investasi SDM strategis. Pendidikan di level ini akan menumbuhkan dan memperkuat loyalitas anak kepada orang tua dan keluarganya. Bakat dan minat anak diperhatikan, potensi anak dikembangkan, inisiatif anak didukung, proyeksi masa depan anak dipersiapkan dengan baik. Reproduksi bukan berarti mencetak anak sebagai kloning orang tuanya, karakter kepemimpinan sang anak tetap harus terbentuk.

Level kepemimpinan kelima menyoal kepribadian dan respek, yang disebut Jim Collins sebagai pemimpin dengan professional will dan strategic humility. Bijak dan kharismatik. Di level ini, anak-anak menaruh rasa hormat yang sangat tinggi kepada orang tuanya. Respek ini bahkan sanggup menggerakkan untuk berjuang dan mengorbankan segala yang dimilikinya demi orang tuanya. Tanpa alasan. Bukan karena hubungan darah, rasa kasih sayang ataupun melihat apa yang sudah orang tua berikan. Lebih luhur dari itu. Orang tua menjadi teladan, inspirator, sekaligus pemimpin idola bagi anak-anaknya. Butuh waktu lama dan upaya keras untuk mencapai level ini, bahkan mungkin baru dapat dilihat setelah perannya sebagai orang tua di dunia sudah berakhir.

Ada ungkapan yang mengatakan, “Seratus kambing yang dipimpin oleh seekor singa akan jauh lebih berbahaya daripada seratus singa yang dipimpin oleh seekor kambing”. Ungkapan tersebut barangkali ada benarnya dan relevan dengan pendidikan anak kita. Jika anak-anak kita tidak mampu mengaum, bisa jadi bukan karena mereka lemah, namun karena kita tidak mampu memberikan pendidikan sekuat singa. Orang tua punya peran besar dalam membangun masa depan anak, apalagi di usia keemasannya. Mari sejenak kita renungi level kepemimpinan kita dalam mendidik anak, sebentar saja, untuk kemudian kita berbenah dan memperbaiki diri. Agar kelak anak-anak kita mengenang kita sebagai orang tua terbaik, penuh dedikasi dan keteladanan, bukan hanya orang yang ‘kebetulan’ jadi orang tua. Setiap orang tua adalah pemimpin, setiap anak adalah amanah, mendidik anak adalah kewajiban. Pemimpin, amanah dan kewajiban akan dimintai pertanggungjawabannya.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.” (QS. An Nisa: 9)

(Jangan) Berinovasi di Negeri Kami

Jangan berinovasi di negeri kami jika tidak ingin bernasib seperti Dasep Ahmadi. Alih-alih diapresiasi karena berhasil memproduksi mobil listrik yang ramah lingkungan, Dasep dikenai hukuman penjara 7 tahun, membayar uang pengganti Rp 17,1 miliar, serta denda subsider Rp 200 juta. Pada tahun 2013, Dasep diminta untuk menyiapkan 16 unit mobil listrik yang akan digunakan pada konferensi APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) XXI. Sayangnya, seluruh unit bermasalah, mulai dari aspek perizinan hingga spesifikasi yang tidak sesuai. Dasep didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 28,9 miliar rupiah.

Terlepas dari dakwaan korupsi, waktu beberapa bulan untuk menghasilkan sebuah karya prototype memang tidak masuk akal. Risetnya saja bisa memakan waktu tahunan dengan biaya yang tidak sedikit. Mobil listrik adalah pengembangan teknologi, bukan sekadar level mobil rakitan siswa SMK. Riset dan pengembangan produk inovasi tentu tidak akan langsung memberikan hasil sempurna. Penilaian bahwa Dasep tidak memiliki sertifikat keahlian dalam pembuatan mobil listrik, belum mempunyai hak cipta, paten atau merek dalam pembuatan mobil listrik, serta belum pernah membuat mobil listrik model mobil eksekutif, termasuk izin dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) karena mengubah kendaraan dari yang berbahan bakar bensin menjadi listrik adalah alasan konyol. Kendala perizinan adalah alasan klasik yang pernah membuat seorang Ricky ‘putra petir’ Elson memilih untuk kembali mengembangkan mobil listriknya di Jepang. Keputusan yang tepat karena Indonesia adalah penjara –jika tidak bisa dikatakan neraka– bagi para inovator.

Jangan berinovasi di negeri kami jika hanya berbekal idealisme, niat baik dan intelektualitas tinggi. Dr. Warsito Purwo Taruno, penemu Electrical Capacitance Volume Tomography (ECTV) dan Electro-Capacitive Cancer Therapy (ECCT) harus menutup tempat risetnya karena tidak memenuhi prosedur penelitian menurut Kemenkes RI. Padahal riset terapi kanker yang dilakukan penerima penghargaan BJ Habibie Technology Award ini bukan riset abal-abal. Dari 3.183 pengguna ECCT, 1.530 pengguna (48%) kondisinya membaik dan 1.314 lainnya (41%) merasakan pertumbuhan kanker terhambat. Memang ada hampir 12% pasien yang mengalami kegagalan, tetapi perlu diingat bahwa 51,74% pengguna rompi tersebut adalah pasien yang menurut dokter sudah tidak ada lagi harapan sembuh. Mereka memillih secara sadar dan sukarela menggunakan ECCT serta memahami bahwa alat tersebut tidak otomatis menjamin kesembuhan mereka. Sekitar 70 tenaga kerja di klinik harus dirumahkan dan Dr. Warsito mungkin perlu mempertimbangkan kembali tawaran dari Rumah Sakit di Jepang dan Polandia yang siap mengembangkan risetnya bekerja sama dengan kampus dan tenaga medis disana. Atau mungkin tawaran dari perusahaan di Singapura yang sudah siap membeli lisensi produknya. Yang jelas, jangan mengembangkan risetnya di Indonesia.

Jangan berinovasi di negeri kami jika hendak membuat karya yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Jika sekadar iseng-iseng berhadiah untuk ikut berbagai perlombaan bolehlah. Apalagi kalau sebatas guna memenuhi koleksi perpustakaan. Semoga saja tidak dibuang dan diloak seperti yang terbukti terjadi di salah satu kampus di Makassar. Disini inovasi dibeli, bukan dikembangkan. Prof. Dr. Khoirul Anwar, penemu dan pemilik paten teknologi 4G berbasis OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) yang tinggal di Jepang mungkin tidak bisa mengembangkan karyanya di Indonesia. Jangankan mengembangkan teknologi 4G, film Dragon Ball yang jadi sumber inspirasinya saja dilarang tayang di Indonesia digantikan acara musik, pencarian bakat instan ataupun sinetron dalam dan luar negeri. Bahkan B.J. Habibie, pemegang 46 paten dunia di bidang teknologi penerbangan yang pernah menjabat sebagi Presiden RI pun lebih dihormati dan dihargai di Jerman dibandingkan di Indonesia. Memang lebih praktis membeli pesawat daripada memproduksi pesawat sejenis N250 yang terbilang canggih di masanya.

Jangan berinovasi di negeri kami jika hanya bermodal nasionalisme dan kreativitas karena Indonesia tidak pernah menjanjikan apresiasi yang pantas. Lebih mudah menemukan inovator Indonesia yang dihargai di kancah internasional dibandingkan yang memperoleh penghargaan layak di negerinya sendiri. Ironis. Inovator seakan ditempatkan sejajar dengan relawan, tanpa dukungan fasilitas, pendanaan, termasuk dukungan kebijakan. Dengan rasio anggaran riset di Indonesia yang hanya 0.08% dari Produk Domestik Bruto (PDB), inovasi apa yang bisa dikembangkan? Jika belum selevel Jepang atau Korea Selatan yang anggaran risetnya sudah lebih dari 3% PDBnya, setidaknya Indonesia semestinya mampu bersaing dengan India dan Malaysia yang anggaran risetnya di atas 1% dari PDB.

Jangan berinovasi di negeri kami sebab disini nasib baik tidak berpihak pada para inovator. Negeri ini masih takut dengan inovasi, lebih siap menjadi konsumen abadi dibandingkan menjadi produsen. Semantara para inovator yang sebenarnya banyak dilahirkan di negeri ini direkayasa untuk dikaryakan ke negeri orang. Di negeri ini gaji anggota dewan dan selebritinya puluhan kali lipat dari gaji seorang profesor. Politisi dan artis jauh lebih berharga dibandingkan para akademisi dan inovator.

Jangan berinovasi di negeri kami. Jangan berinovasi! Jangan berinovasi! Kata ‘jangan’ sengaja diulang-ulang dalam tulisan ini sebab konon kata ‘jangan’ tidak diproses di otak, tetapi kata atau kalimat selanjutnya lah yang menjadi perhatian. Ya, menjadi inovator di Indonesia memang tidak mudah, tetapi harus ada yang mengambil tantangan ini demi eksistensi bangsa. Lihat saja bagaimana aplikasi ojek dan taksi online yang banyak mendapatkan kecaman, juga sekaligus menuai banyak dukungan. Mungkin sebentar lagi akan banyak bisnis Startup termasuk crowdfunding yang akan dipermasalahkan, namun akan tetap ada yang mendukung. Era sudah berganti, pilihannya hanya berinovasi atau mati.

Jangan (takut) berinovasi karena saat ini masih zaman kegelapan di negeri kami. Perlu ada banyak pembaharu dengan banyak pendukung di belakangnya. Masih ingat kisah Kusrin, perakit TV lulusan SD di Karanganyar yang TV rakitannya sempat disita dan dimusnahkan bahkan dirinya sempat dipenjara? Pun memakan waktu sekitar 7 bulan, akhirnya Kusrin memperoleh sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Upaya menerangi zaman kegelapan memang membutuhkan para ‘martir’ sebagaimana Copernicus dan Galileo di masa European Dark Ages. Ketika inovatif sudah menjadi budaya dan inovasi sudah melimpah, pemikiran dan sifat konservatif akan luluh. Perubahan menjadi keniscayaan. Saat itu, inovasi bukan hanya dicari dan diapresiasi. Panggung utama bangsa pun akan diberikan kepada mereka yang berkarya dan berkontribusi memberi kebermanfaatan untuk masyarakat, bangsa dan Negara. Ayo kita berinovasi untuk negeri!

(Bangsa) Jang tidak mempunjai “imagination”, tidak mempunjai konsepsi-konsepsi besar! Tidak mempunjai keberanian – Padahal jang kita lihat di negara-negara lain itu, Saudara-saudara, bangsa bangsa jang mempunjai “imagination”, mempunjai fantasi fantasi besar: mempunjai keberanian; mempunjai kesediaan menghadapi risiko, mempunjai dinamika…” (Soekarno, 29 Juli 1956)

Aku Ingin Hidup 100 Tahun yang Lalu

Suara alarm seakan menepuk pipiku dan mengguncangkan tubuhku. Aku terjaga. Kulihat jam digital di samping tempat tidurku telah menunjukkan pukul 06.00. Akupun segera bangkit dari tempat tidurku, alarm jam itu pun seketika berhenti berbunyi. Aku mulai melangkahkan kaki menuju kamar mandi yang terletak dalam kamarku. Kasurku secara otomatis terangkat merapat ke tembok menyisakan area yang membuat kamarku terasa lebih luas. Aku pun masuk ke ruang mandi, memilih paket ‘standar’ di layar touch screen dalam ruang mandiku dan membiarkan sistem komputasi yang ‘memandikanku’…

Namaku Ali. Tahun ini usiaku genap 16 tahun. Kini aku baru saja menyelesaikan sarapanku. Lagi-lagi makanan siap saji. Keluargaku memang berlangganan food online, setiap pagi dan malam ada kurir yang mengantarkan pesanan makanan yang masih hangat. Sementara untuk makan siangnya, ibuku biasa memasak sendiri, kurir juga siap mengantarkan bahan makanan yang dipilih sesuai jadwal yang ditentukan. Saat ini ibuku terlihat sibuk dengan gadgetnya, sepertinya hendak mencoba menu baru untuk siang ini. Ada beberapa situs yang menjadi referensi ibuku dalam memasak, namun paling sering ibuku merujuk ke postingan ibu-ibu lainnya di media sosial.

Di meja kerja seberang sana, ayahku sudah sejak tadi melihat layar notebooknya yang terhubung dengan tablet besar yang menjadi ‘separuh nyawa’nya. Jika seabad lalu, marak e-commerce, e-business, freelance online ataupun home office, saat ini sebagian besar pekerjaan memang di kerjakan di rumah. Pekerjaan lapangan hanya untuk inspeksi dan maintenance berkala. Para petani dan nelayan sudah memakai alat canggih, bahkan tidak sedikit bahan makanan hasil rekayasa. Tatap muka masih digunakan untuk keperluan penting dan urgent serta untuk hal-hal insidental. Selain itu, ada berbagai jasa yang mempertemukan langsung pelanggan dengan penyedia jasa –seperti kurir makanan tadi—dalam rangka menjamin kualitas layanan. Namun selebihnya robot dan sistem yang bekerja.

Sisa makananku sudah dibawa oleh smart robotic trash can yang mengumpulkan dan mengolah sampah untuk kepentingan reduce, reuse, recycle dan replace. Jam sudah menunjukkan pukul 07.00, aku harus bersiap ‘berangkat’ sekolah. Konon puluhan tahun lalu ada yang namanya jam analog lengkap dengan jarum jamnya, yang tidak presisi menunjukkan waktu. Jangankan detik yang tidak jelas, menitpun bisa berbeda tergantung sudut pandang. Jam analog tersebut kabarnya juga harus dikalibrasi manual jika kita pergi ke wilayah dengan perbedaan pembagian waktu. Tidak praktis. Bahkan cara membaca jam tersebut konon diajarkan di sekolah dasar pada masa itu, pun sudah ada jam digital. Kadang aku juga tak habis pikir jika mendengar kisah pembelajaran di masa lalu. Mengapa anak-anak harus belajar tentang perkalian dan pembagian bertingkat yang rumit sementara ada kalkulator? Mengapa mereka harus menghapal nama-nama menteri atau ibukota-ibukota Negara sementara semua informasinya terdapat di internet?

Aku pun berpamitan ke orang tuaku untuk sekolah, beranjak masuk kamar dan duduk menghadap meja belajar. Segera kupakai Virtual Reality (VR) Helmet yang langsung saja membawaku ke sekolah. Praktis. Kakekku pernah bercerita tentang ayahnya. Ketika kakek buyutku masih kecil dan tinggal di desa, ia pernah merasakan berjalan berkilo-kilo hanya untuk bersekolah. Menurut cerita kakekku, ketika pindah ke kota di masa SMA, kakek buyutku pernah ‘perang’ dengan sekolah lain, kalau tidak salah ingat istilahnya tawuran. Tidak beradab. Kini, sekolah bebas dari tawuran, bullying, dan berbagai hal yang tidak relevan dengan pembelajaran. Cukup install semacam program e-school dalam VR helmet yang terintegrasi dengan identitas (ID) yang kita miliki, semua orang dapat bersekolah sesuai dengan usia dan levelnya. Kurikulum sudah terstandardisasi internasional, tinggal pilihan bahasa dan peminatan saja yang akan membedakan. Pendidikan yang modern dan beradab.

Aku sudah berada di ‘ruang kelas’ dengan dinding hologram yang membantu visualisasi pembelajaran. Defaultnya bercorak hijau dan biru yang nyaman dilihat. Di kelasku ada 25 siswa dan seorang guru yang mengajar di depan kelas. Posisi duduk siswa disusun setengah lingkaran, baris pertama 12 meja, baris kedua 13 meja. Meja siswa juga virtual yang dapat menampilkan berbagai hologram untuk mempermudah pembelajaran, termasuk buku catatan dan modul pelajaran yang terhubung dengan arsip digital yang dimiliki masing-masing siswa. Intervensi audio juga dioptimalkan sehingga semakin kondusif untuk menangkap pelajaran. Tidak ada bau keringat atau siswa yang hilir mudik seperti cerita masa sekolah kakek buyutku. Tentu juga tidak ada yang curang ketika ujian. Program ini sangat secure, tidak membuka ruang sedikitpun bagi siswa untuk melakukan cheat.

Sempat terlintas di pikiran, apakah teman-temanku di kelas ini nyata? Aku memang mengenal nama mereka namun hanya sebatas itu. Privacy rights adalah perkara serius. Kadang aku merasa teman-temanku di game online ataupun media sosial lebih nyata dari mereka, lebih ada ekspresinya. Bagaimanapun, di dunia yang sangat individualis seperti ini, saling mengenal bukanlah hal penting, kecuali jika kita punya kepentingan. Suasana luar rumah juga sama saja, lebih kaku dan tidak ramah, menurutku orang-orang di zaman ini terlalu serius dan berhati-hati. Sekadar tegur sapa juga tidak. Karenanya, aku tidak sepenuhnya percaya dengan dongeng masa lalu yang diceritakan kakekku. Sangat aneh jika tidak sedikit orang yang mau menolong orang lain yang tidak dikenalnya tanpa kepentingan apapun. Tidak masuk akal.

Namaku Ali. Lahir di Distrik Depok, Negara Bagian West Java tahun 2084. VR Helmet kulepas. Pembelajaran hari ini selesai. Ada PR dari guruku untuk menentukan cita-cita profesi di masa depan. Tiba-tiba teringat kisah kakek buyutku yang berprofesi sebagai guru, yang sering dibuat pusing oleh para siswanya. Sangat inspiratif jika saja yang diceritakannya benar-benar nyata. Bukan, aku tidak tertarik menjadi seorang guru. Bahkan aku tidak yakin guru di kelasku benar-benar ada orangnya. Aku ingin menjadi siswa yang diajar kakek buyutku. Siswa yang merasakan kucuran keringat setelah berlari-lari menuju gerbang sekolah yang akan segera ditutup, merasakan lelah dan membosankannya upacara bendera, berbuat usil dengan teman sekelas, menikmati getaran cinta pertama dengan adik kelas, mencoba sensasi bolos, menikmati persaingan dan konflik dengan teman, hingga merasakan interaksi dengan orang tua kedua. Aku iri pada mereka yang punya guru, teman, sekolah, dan banyak permainan yang benar-benar nyata. Hidup di era virtual tanpa kendala jarak tidaklah semenyenangkan kedengarannya. Dan berbicara tentang cita-cita, aku sudah mantap, ingin menjadi kurir makanan. Setidaknya aku masih akan bisa bercerita ke anak cucuku bahwa benar ada manusia lain di bumi ini selain diri kita…

dimuat di islampos 5 April 2016

Karena Guru Honorer Juga Manusia

“Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku tuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa, Pembangun Insan Cendekia” (Hymne Guru)

Tidak ada lagi lirik ‘Pahlawan bangsa tanpa tanda jasa’ dalam hymne guru. Perubahan lirik baris terakhir dari lagu gubahan Pak Sartono ini atas rekomendasi beberapa pihak hingga dikuatkan dengan beredarnya surat dari Pengurus Besar PGRI nomor 447/Um/PB/XIX/2007 pada tanggal 27 November 2007. Gelar ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ yang disematkan kepada guru dianggap bisa menjadi argumen untuk tidak mengapresiasi guru dan memperhatikan kesejahteraannya dengan dalih keikhlashan dan pengabdian seorang guru. Namanya juga pahlawan tanpa tanda jasa.

Terlepas dari paradoksal makna dari ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ yang sejatinya justru menunjukkan betapa besarnya jasa seorang guru, perubahan redaksional ini tidak banyak memberi pengaruh. Permasalahan guru yang tidak jauh-jauh dari kesejahteraan, kualitas, dan pemerataan tidak kunjung membaik. Malahan tidak sedikit pihak yang justru merespon negatif. Banyak guru yang dianggap sudah kehilangan idealisme pengabdiannya, dari ‘tidak mengharap tanda jasa’ menjadi ‘mengharap balas jasa’ bahkan ‘membuka layanan jasa’. Mulai dari jualan buku, jasa les tambahan hingga menjadi broker dalam penerimaan siswa baru.

Guru Honor, Gaji Horor
Bagi pemerintah, besarnya anggaran pendidikan perlu ditunjang dengan berbagai program yang mudah terukur dan efektif dalam menyerap anggaran, di antaranya adalah berbagai program beasiswa, bantuan pendidikan, hingga pelatihan dan sertifikasi guru. Besarnya tunjangan sertifikasi menjadi angin segar bagi sejumlah guru, khususnya guru PNS. Bagaimana tidak, di DKI Jakarta saja gaji guru tersertifikasi rata-rata 12 juta rupiah, bahkan gaji guru di daerah dengan APBD tinggi seperti di Kalimantan Timur bisa mencapai 15 juta rupiah. Tiba-tiba banyak yang berbondong-bondong ingin menjadi guru. Profesi guru diminati, tetapi bukan karena dihormati. Bahkan tidak jarang ada yang bersedia membayar jutaan atau puluhan juta untuk diterima menjadi guru PNS.

Potret ‘Guru Oemar Bakri’nya Iwan Fals seolah hilang sudah. Sayangnya, peningkatan kesejahteraan ini tidak berbanding lulus dengan kualitas guru. Berbagai penelitian, termasuk data dari World Bank menunjukkan bahwa tunjangan sertifikasi guru di Indonesia tidak signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Bagaimana mau meningkatkan kualitas jika tunjangan sertifikasi hanya mengubah gaya hidup guru semakin konsumtif. Silakan dicermati, berapa banyak guru yang berdiskusi tentang riset, buku, perpustakaan atau ilmu pengetahuan. Materi obrolan guru telah berganti dengan masalah pencairan dana, gaji, tunjangan, rekening, cicilan ataupun perihal keuangan lainnya.

Ironi tersebut kian diperparah ketika potret guru honorer dipaparkan. Misalnya saja Nunung Nurhayati, guru salah satu SDN di Ciamis yang harus nyambi jualan comro karena hanya digaji Rp. 150 ribu per bulan pun sudah lebih dari 11 tahun mengajar. Ada pula kisah lima orang guru madrasah honorer di daerah Babakan Madang – Bogor yang hanya digaji 90 ribu rupiah per bulan. Atau Asnat Bell, guru honorer SD GMIT Amanuban Timur – NTT yang telah mengajar sejak tahun 2002 namun hanya digaji 50 ribu rupiah per bulan. Padahal secara kinerja, tidak sedikit guru honorer yang lebih disiplin, gigih dan menjiwai perannya sebagai seorang guru, menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan guru PNS yang sudah ada di zona nyaman. Padahal guru honorer juga manusia.

Sejahtera dan Berkualitas, Bukan Materialistis
Kesenjangan yang semakin jelas antara guru PNS dengan guru honorer ini menjadi polemik. Proses guru honorer menjadi guru PNS tidaklah mudah, banyak faktor selain kualitas dan kompetensi mengajar yang lebih menentukan. Menghapus guru honorer juga tidak serta menghapus masalah, karena disinyalir terdapat sekitar 1,4 juta guru honorer, disamping 2.925.676 guru yang berada di bawah Kemdikbud dan 762.222 guru di bawah Kementerian Agama. Apalagi para guru honorer ini menjangkau sampai ke pelosok desa dengan kinerja yang bisa dibandingkan dengan guru PNS. Mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru PNS juga tidak realistis, bisa jebol anggaran pendidikan yang ternyata sebagian besarnya sudah habis untuk gaji dan belanja pegawai, bukan untuk program pendidikan. Sebagaimana tuntutan buruh dan karyawan outsourcing, tindakan darurat dan manusiawi yang masih mungkin dilakukan adalah menetapkan standar upah minimum guru honorer, pun belum akan tuntas menyelesaikan kompleksitas permasalahan guru.

Sekedar pembanding, seperti dikutip dari The Guardian, dari 30 negara yang menjadi anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Swiss adalah negara yang memberikan upah guru terbesar, yaitu US$ 68.820 pertahun atau hampir Rp. 900 juta (kurs: Rp 13.000/ US$), 24 kali lebih besar dibandingkan Indonesia yang hanya memberikan gaji guru sebesar US$ 2.830. Biaya hidup di Swiss memang tinggi, pendapatan per kapita Swiss juga 6 kali lebih tinggi dari Indonesia. Namun upah guru di Swiss ini (dan hampir di semua Negara dengan pendidikan terbaik di dunia) lebih besar dari pendapatan per kapita negaranya. Sementara gaji guru di Indonesia hanya 31.55% dibandingkan pendapatan per kapitanya. Dilihat dengan pendekatan apapun tetap saja kelewat rendah.

Solusi atas permasalahan kesejahteraan, kualitas dan pemerataan guru memang seharusnya dilakukan terpisah, namun saling terkait. Perhatian akan salah satu permasalahan tersebut tetap penting, tanpa permasalahan yang lain menjadi prasyarat. Perbaikan kesejahteraan, peningkatan kualitas dan pemerataan guru harus dilakukan secara simultan. Dalam kasus guru honorer, perbaikan kesejahteraan harus diarahkan untuk memperkuat penyelesaian permasalahan yang lain. Membabi buta menuntut kesejahteraan dengan abai terhadap perbaikan kualitas pembelajaran hanya menjauhkan guru dari idealisme pengabdian. Dengan rasio guru:siswa di Indonesia sebesar 1:16 yang bahkan lebih tinggi dari berbagai Negara termasuk Jepang dan Korea, bukan tidak mungkin ada efisiensi jumlah guru dengan kualitas mengajar sebagai tolok ukur. Sangat dimungkinkan juga prestasi dan kinerja menjadi faktor penentu perbaikan kesejahteraan guru. Pada akhirnya, kesejahteraan dan kualitas guru akan seiring sejalan. Demikian pula halnya dengan masalah pemerataan guru.

Pemerintah selaku pemegang kebijakan dan anggaran tentu memegang porsi besar dalam solusi permasalahan guru honorer, namun guru honorer harus juga menjadi bagian dari solusi. Polemik kesejahteraan guru honorer sejatinya merupakan tantangan bagi guru honorer terkait dirinya, orientasinya, hingga kompetensinya. Tidak sedikit yang menilai bahwa profesi guru honorer adalah profesi terpaksa, serta menunjukkan minimnya kualitas sehingga mau dibayar murah. Guru honorer harus mampu menunjukkan kelayakannya untuk diapresiasi, jangan sekedar menuntut apresiasi. Kesejahteraan diperbaiki, kompetensi ditingkatkan, serta pembangunan pendidikan didorong untuk lebih adil dan merata. Bagaimanapun, guru adalah wajah pendidikan Indonesia, menyelesaikan permasalahan guru akan banyak berkontribusi terhadap terurainya benang kusut pendidikan Indonesia. Majunya guru, majunya pendidikan Indonesia.

6 Alasan Mendukung Ujian Nasional

Ada satu perhelatan tahunan akbar pendidikan yang beberapa tahun belakangan ramai dibicarakan. Adalah ujian nasional (UN) yang disambut bagaikan perang. Dalam konteks perjuangan dan kesungguhan, tentu hal ini dapat berdampak positif, namun ternyata perang juga identik dengan kelicikan strategi, bahkan kalah perang bisa berarti mati, disinilah bahayanya. Ironis memang, namun sepertinya UN tidak terlepas dari berbagai kecurangan dan kejadian tragis. Sudah teramat banyak data lapangan yang mengungkapkan sisi kelam UN yang nampaknya kurang mendapat perhatian dari pemerintah, pun media massa juga sudah banyak menyorotinya. Berbagai catatan kelam inilah yang kemudian menggugah masyarakat untuk menggugat pemerintah. Berkali-kali pemerintah kalah di persidangan, berkali-kali pula pemerintah tidak mengindahkan hasil persidangan.

Rapuhnya UN, mulai dari aspek filosofis hingga implementasi di lapangan sangat nyata terlihat. Sikap keras kepala pemerintah semakin mengundang tanda tanya, ada apa sebenarnya dengan UN? Mengapa begitu gigih dipertahankan dengan mengesampingkan berbagai tinjauan, mulai dari hukum hingga berbagai kasus dan temuan di lapangan? Pemerintah yang biasanya mengekor Barat kali ini juga tidak bersandar pada studi kasus di Negara lain. Amerika Serikat misalnya, sistem UN yang terbukti gagal mengakomodir kebutuhan dan potensi peserta didik telah lama ditinggalkan. Anggaran UN tahun 2013 sebesar 600 miliar rupiah memang bukan jumlah sedikit, namun sepertinya banyak proyek yang lebih bombastis di Kemendikbud.

Melihat dari Sudut Pandang Berbeda
Berbagai macam masukan, kritik hingga gugatan mengenai UN nampaknya sudah teramat banyaknya, dan pemerintah nampaknya masih menutup mata dan telinganya. Sikap menolak yang membabi buta kerapkali tidak simpatik dan kontraproduktif, bahkan hanya meningkatkan resistensi dan keangkuhan pemerintah. Sikap kontra terhadap kebijakan pemerintah memang mudah, yang sulit adalah sikap konstruktif. Mengritik pemerintah memang mudah, yang sulit adalah menyampaikan kritik yang membangun. Karenanya, terkait UN ini ada baiknya kita melihatnya dari sudut pandang positif sehingga jika ada kekurangsempurnaan dapat direkomendasikan solusi terbaik tanpa menyudutkan dan merendahkan pembuat kebijakan. Jika kita coba lebih rasional, ada beberapa alasan yang mendukung tetap dilangsungkannya UN di akhir masa sekolah.

Pertama, evaluasi adalah dimensi penting dalam manajemen, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Siklus POACE (Planning, Organizing, Actuating, Controlling dan Evaluating) tidak boleh kehilangan salah satunya guna mewujudkan perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement). Artinya, evaluasi di akhir masa persekolahan memang sudah sepantasnya dan perlu untuk dilakukan. Permasalahannya, apakah UN merupakan alat evaluasi yang tepat? Pembelajaran selama bertahun-tahun dengan banyak pelajaran hanya ditentukan kualitasnya dengan ujian beberapa hari terhadap beberapa mata pelajaran? Kualitas pendidikan yang beragam di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan beberapa di antaranya sangat timpang, sudahkah tepat diuji dengan alat evaluasi yang entah menggunakan standar yang mana? Belum lagi keunikan setiap sekolah dan siswa, sudahkah terfasilitasi oleh UN? Evaluasi seharusnya dilakukan terhadap apa yang diajarkan, karenanya standardisasi apa yang diajarkan dan kualitas pembelajaran menjadi lebih utama dibandingkan standardisasi evaluasi.

Kedua, inti persoalan adalah UN sebagai syarat kelulusan, bukan keberadaan itu UN itu sendiri. Syarat kelulusan ini yang melanggar hak anak, mendorong siswa, orang tua, guru, sekolah, hingga dinas pendidikan menghalalkan segala cara untuk dapat mewujudkannya. UN di masa sekolah penulis adalah Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) yang sebenarnya juga terstandar nasional. Ada pula EBTA (Evaluasi Belajar Tahap Akhir) dan EBTA praktek yang sifatnya lebih lokal. Kala itu, Ebtanas tidak menjadi momok mengerikan bagi segenap stakeholder sekolah karena penentu kelulusan tetaplah sekolah dengan memperhatikan berbagai macam penilaian atau evaluasi siswa. Evaluasi tetap berjalan, ketidaklulusan tetap dimungkinkan, namun ujian akhir tidak menjadi beban. Nilai Ebtanas Murni (NEM) yang turut menentukan kenaikan jenjang pendidikan cukup memotivasi siswa untuk bersungguh-sungguh, namun tidak sampai menyebabkan kecurangan massal dan terstruktur seperti halnya UN yang selama ini terjadi.

Ketiga, bagaimanapun, keberadaan UN sebagai bentuk evaluasi banyak mendorong sikap positif. Sebagian besar siswa bukan saja terdorong untuk belajar lebih giat, ada berbagai kegiatan positif yang mengiringi perjalanan UN, mulai dari do’a bersama sampai mencuci kaki guru dan orang tua. Sayangnya, berbagai sikap positif tersebut lahir karena tren dan keterpaksaan, bukan karena pembiasaan dan kesadaran. Akibatnya, kontinyuitasnya tidak terjaga. Lebih ironis lagi, tidak sedikit sikap positif tersebut diiringi dengan sikap negatif. Giat dalam belajar diiringi dengan kreatif dalam mencontek. Ikut do’a bersama namun mengandalkan bocoran jawaban untuk bisa lulus. Menghormati orang tua dan guru, namun turut mengamini kecurangan massal. Sunnatullahnya, sikap positif akan menghasilkan sikap-sikap positif yang lain. Jika ada sikap positif yang justru menimbulkan sikap negatif, perlu ada evaluasi menyeluruh karena pasti ada yang salah.

Keempat, salah satu fungsi UN adalah untuk pemetaan kualitas pendidikan di Indonesia dan fungsi ini perlu dipertahankan. Indonesia Negara yang luas, tuntutan pemerataan harus diawali dengan pemetaan yang akurat. Dalam berbagai pengukuran kualitas siswa, misalnya TIMS dan PISA, Indonesia masih menempati 10 Negara paling rendah pencapaiannya, padahal siswa Indonesia banyak yang menorehkan prestasi hingga tingkat internasional. Hal ini menunjukkan bahwa potensi siswa dan kualitas pendidikan masih belum merata, dan UN dapat menjadi alat bantu untuk pemetaan potensi dan kualitas tersebut. Secara ilmiah, pemetaan memang tidak harus dilakukan setiap tahun dan dapat dilakukan dengan sampling. Namun jika dapat dilakukan rutin dengan metode survey ke seluruh sekolah tentu akan lebih banyak hal yang dapat digali. Sayangnya, fungsi UN sebagai tes diagnostik atau pemetaan belum berjalan optimal. Nusa Tenggara Timur (NTT) misalnya, selama beberapa tahun mendapat nilai rata-rata UN terendah, namun tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Anggaran pendidikan di NTT tetap minim, guru disana pun tetap kurang baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kelima, UN adalah satu dari sedikit proyek pemerintah yang berorientasi output, dan hal ini perlu diapresiasi. Sebagian besar program pemerintah orientasinya input, misalnya berapa banyak siswa dan mahasiswa yang mendapat beasiswa, atau berapa banyak sekolah yang menerima bantuan operasional, atau berapa banyak guru yang memperoleh tunjangan sertifikasi. Adapun output, outcome, apalagi impact dari program – program tersebut tidak menjadi perhatian. Angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat, tapi tidak dengan prestasi mahasiswanya. Guru semakin banyak dan sejahtera, namun tidak terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. UN sudah coba melihat kualitas hasil, tinggal bagaimana meningkatkan relevansi output yang dilihat dengan visi besar pendidikan nasional.

Keenam, bagaimanapun, kualitas identik dengan standar dan UN mencoba untuk menghadirkan standar tersebut. Klaim kualitas pendidikan tidak akan bermakna jika tidak ada standar yang digunakan. Permasalahannya, standar apa dan siapa yang digunakan? Apa dasar dan acuannya? Bagaimana standar tersebut bisa tetap adaptif dengan kekhasan setiap sekolah dan siswa. Finlandia sebagai Negara yang dianggap memiliki kualitas pendidikan terbaik memang tidak menyelenggarakan Ujian Nasional. Namun perlu diingat bahwa kualitas guru dan pembelajaran di Finlandia sudah terstandar sehingga kualitas output tidak lagi diragukan. Berkenaan dengan kualitas tersebut, menjadi penting untuk benar-benar memperhatikan ketepatan standar yang digunakan dalam UN, jangan sampai mengukur baju di tubuh orang lain.

Masalah Implementasi atau Substansi?
Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa argumen-argumen penguat UN belum optimal pelaksanaannya. Standar evaluasi UN masih perlu dikembangkan dan dikuatkan, fungsi pemetaan juga belum terlihat, kebermanfaatan UN juga belum dapat dirasakan. Yang mencuat ke permukaan justru berbagai masalah yang ditimbulkan UN. Jika melihat banyaknya problematika UN, tentu permasalahan bukan sekedar implementasi, namun ada masalah substansial yang menyertai. Konsep UN yang belum matang coba diterapkan dengan metode trial and error tentu akan menimbulkan banyak kekurangan. Kebiasaan pemerintah dalam menyelenggarakan program secara trial and error tanpa kajian mendalam tentu merupakan hal yang substantif. Berbagai kebijakan termasuk perubahan kurikulum juga kerap ditemui permasalahan di lapangan karena pendekatan coba-coba ini.

Jika melihat implementasi UN, disparitas kualitas pendidikan di Indonesia jelas menjadi permasalahan tersendiri. Jangankan kualitas pendidikan antara sekolah di tengah kota dengan di daerah pedalaman, ketimpangan kualitas ini juga terjadi dalam satu wilayah antara sekolah unggulan dengan sekolah (maaf) ‘buangan’, antara sekolah negeri dengan swasta, dan antara sekolah elit dengan sekolah marginal. Keragaman input siswa, ketersediaan sarana prasarana, kualitas guru, kekhasan wilayah dan berbagai perbedaan lainnya cukup mengundang ketidakadilan ketika outputnya diharuskan standar. Ironis, pemerataan menjadi masalah tersendiri dalam penyelenggaraan UN, padahal standardisasi dan pemetaan yang diharapkan dengan adanya UN diniatkan untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan.

Kondisi penyelenggaraan UN saat ini ibarat melakukan tes kompetensi hewan, dimana seluruh hewan dikumpulkan dan mereka harus lulus tiga tes: berenang, memanjat pohon, dan terbang. Keragaman dan keunggulan masing-masing tidak diapresiasi padahal ikan yang unggul dalam berenang tidak dapat terbang dan sebaliknya, burung yang pandai terbang umumnya tidak ahli berenang. Badak yang tidak pandai berenang, memanjat pohon ataupun terbang sekalipun, sebenarnya memiliki keunggulan yang tidak bijak jika diukur dengan standar yang kaku dan membatasi. Seorang Lionel Messi yang istimewa dalam dunia sepakbola, bisa jadi juga tidak jadi apa-apa jika ukuran kualitas manusia ditentukan dengan ujian Fisika.

Kondisi ini diperparah dengan sikap mental bangsa yang belum siap dengan penyelenggaraan UN. Akhirnya, cara instan ditempuh, KBM berorientasi kepada kelulusan, pelajaran seperti agama, sejarah, seni dan olah raga yang tidak di-UN-kan pun dipinggirkan. Siswa dicekoki berbagai agenda persiapan UN mulai dini hari hingga menjelang sore. Siswa pun terbebani, tidak lulus UN adalah aib besar, stress bahkan bunuh diri akhirnya menjadi pilihan. Orang tua ikut terbebani, punya anak yang tidak lulus UN adalah aib besar, mereka pun semakin menekan anak dan gurunya. Guru dan sekolah pun terbebani, nama baik dipertaruhkan. Semua pihak terbebani dan akhirnya menghalalkan segala cara agar lulus UN. Kecurangan massal pun terjadi, sistematis dan terstruktur. Toh tidak ada yang dirugikan ataupun dikorbankan, kecuali hati nurani.

Reformasi Ujian Nasional
Tentunya sangat ironis, jika di masyarakat beredar kesimpulan bahwa siswa yang tidak lulus UN bukanlah siswa yang bodoh, tetapi siswa yang jujur. Sebaliknya, lulus UN dengan nilai bagus tidak menjadi jaminan kecerdasan. Menghapus UN begitu saja nampaknya juga bukan jalan keluar cerdas, karena artinya harus memulai segalanya dari awal dengan mengabaikan begitu saja potensi kebaikan yang mungkin dikembangkan. Memang UN tidak bisa dibiarkan terus menelan korban setiap tahunnya dan kehilangan esensi penyelenggaraannya. Perlu adanya reformasi UN yang dapat mengembalikan UN ke jalan yang benar. Reformasi yang dimaksud memiliki tiga karakteristik, fundamental, total dan gradual.

Reformasi UN perlu dilakukan secara fundamental, karena selain polemik dalam implementasi di lapangan, ada hal substansial yang perlu untuk diluruskan. Beberapa pakar dan praktisi pendidikan, di antaranya Munif Chatib, gencar menyuarakan mengenai reposisi atau refungsi UN sebagai tes diagnosis atau pemetaan. Sementara itu, UU Sisdiknas pasal 58 mengungkapkan bahwa evaluasi hasil belajar adalah tugas pendidik yang lebih mengetahui seluk beluk peserta didik. Beberapa tahun terakhir, pemerintah memang sudah memasukkan syarat kelulusan dari non-UN sebesar 40%, namun angka ini dinilai masih terlalu kecil. Porsi besar UN seharusnya untuk melihat gambaran utuh kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat ditindaklanjuti untuk pemerataan pendidikan. Jangan membebani segenap stakeholder sekolah dengan syarat kelulusan yang tinggi sehingga mendorong mereka menghalalkan segala cara untuk lulus. Sebagai alat pemetaan, hasil UN harus otentik, dan hal ini hanya dapat terjadi ketika porsi besar UN bukan sebagai syarat kelulusan.

Reformasi UN perlu dilakukan secara total, menyeluruh di semua aspek, dimulai dari itikad baik pembuat kebijakan karena UN bukan proyek untuk mereguk keuntungan pribadi. Seluruh pemangku kepentingan mesti berbenah jika ingin menghasilkan UN yang bermanfaat. Banyak pihak yang harus bertanggung jawab atas kelemahan dan kekurangan dalam implementasi UN. Reformasi total disini juga bukan hanya mencakup sinergitas segenap pihak terkait, namun juga mensyaratkan adanya totalitas dalam penyelenggaraan UN, termasuk ketepatan dalam penentuan materi atau pelajaran yang diuji. Totalitas juga meliputi kelengkapan aspek evaluasi, memastikan bahwa evaluasi dilakukan terhadap apa yang diajarkan dan pembelajaran sejalan dengan apa yang dievaluasikan. Tidak hanya kognitif, namun juga afektif dan psikomotorik. Reformasi UN secara total ini akan menyesuaikan standar UN dengan kondisi aktual dan visi pendidikan nasional. Fungsi UN pun akan relevan sebagai alat pemetaan sekaligus alat evaluasi.

Reformasi UN perlu dilakukan secara gradual, ada pentahapan yang harus dilakukan, tidak serta merta berubah seperti membalik telapak tangan. Kondisi fisik dan non fisik termasuk mentalitas bangsa perlu dipersiapkan, perubahan yang mendadak hanya akan menimbulkan resistensi yang besar. Ambang nilai kelulusan UN sudah dilakukan bertahap, namun tidak dengan syarat kelulusannya. Jika syarat kelulusan dari UN terbukti masih diperlukan, seharusnya penerapannya bertahap, mungkin dari 5 – 10% dahulu baru nantinya mencapai 40 – 50%, misalnya. Pentahapan ini akan menghasilkan pembiasaan sehingga beban tidak dirasakan tiba-tiba berat. Sosialisasi dan pemahaman secara bertahap juga terbangun, penolakan dapat diminimalisir dan tujuan strategis penyelenggaraan UN pun dapat tercapai.

Melakukan reformasi memang tidak mudah, karena kondisi status quo memang tampaknya lebih nyaman. Namun energi yang harus tercurahkan untuk konflik tahunan UN tidaklah sedikit, sehingga setiap pihak seharusnya berlomba menjadi solusi bagi kompleksitas permasalahan UN. Butuh kebesaran hati dari pembuat kebijakan memang, untuk menerima saran dan masukan, untuk serius mengevaluasi dan melakukan perbaikan, dan untuk sejenak membuang ego dan kepentingan pribadi. Perlu juga diingat bahwa posisi UN sangat terkait dengan ukuran kualitas pendidikan Indonesia, sementara pendidikan erat kaitannya dengan kualitas SDM dan masa depan bangsa. Artinya, kebijakan yang diambil terkait UN bisa jadi turut menentukan posisi Indonesia di masa mendatang, apakah bangkit, bangkrut, atau malah bubar.

“Pendidikan akan lebih efektif jika tujuannya adalah meyakinkan bahwa menjelang mereka lulus sekolah, setiap siswa harus tahu seberapa banyak mereka tidak tahu, dan mereka harus diilhami dengan keinginan abadi untuk mengetahuinya.” (William Haley)

Memperkosa Lembar Kerja Siswa

{a-a di/cos a 1x-ta 2x}
3×10^8 m/s
E=MC2

Beberapa waktu lalu, seorang teman menunjukkan sebuah gambar yang memuat karakter di atas seraya bertanya adakah rumus matematika seperti tercantum di atas. “E=MC2 adalah rumus relativitas Einstein, lebih dekat dengan pelajaran Fisika sih”, jawab penulis. “Itu sih jelas”, jawab teman penulis. “Bukan yang itu, tapi yang atas”, lanjutnya. “Hmm, kalo 3×10^8 m/s kan konstanta kecepatan cahaya, ya nilai C di teori relativitas Einstein”, jawab penulis. “Ye, bukan yang itu. Yang paling atas!”, sanggahnya. “Mana ada rumus matematika kayak gitu”, jawab penulis singkat. “Bisa gak dibacanya: ‘amina diperkosa satu kali minta dua kali?’”, jelasnya. “Innalillahi, emangnya ini gambar apaan?”, sahut penulis spontan yang memang tidak terpikir ke arah sana. “Ada teman yang mengirimkan foto cover LKS adiknya yang kelas XI SMA. Mungkin nggak ya karena gak sengaja atau cuma buat lucu-lucuan?”, tanyanya meminta pendapat penulis. “Gak sengaja jelas ga mungkin, dilihat sekilas juga ketahuan kalo yang paling atas tuh bukan rumus. Kalo pun buat lucu-lucuan, leluconnya keterlaluan dan gak mendidik, di LKS anak SMA pula”, jawab penulis.

Sekelumit perbincangan di atas cukup membuat penulis menghela nafas panjang. Miris dengan bahan ajar untuk siswa yang dibuat dan didistribusikan serampangan. Sepertinya belum lama penulis menyoroti kisah istri simpanannya Bang Maman yang dimuat di LKS kelas 2 SD, sekarang ada lagi cover LKS SMA terbitan CV Swadaya Murni yang berisi kata-kata yang tidak pantas dan nampaknya masih sepi dari publisitas di media. Penulis yakin 100% ada faktor kesengajaan disini, entah apa motifnya. Namun apapun motifnya tentu bukan hal yang baik mengingat apa yang ditampilkan juga bukan sesuatu yang baik. Penulis jadi teringat kasus fit and proper test calon hakim agung Daming Sanusi yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu. Kala itu Daming yang dimintai pendapatnya mengenai korban perkosaan, dengan nada bercanda mengatakan bahwa baik pemerkosa maupun yang diperkosa sama-sama menikmati, para anggota DPR di ruangan itu pun tertawa. Dalam waktu singkat, sikap Daming dan anggota dewan menuai banyak kritik dan hujatan. Sekarang muncul lagi ungkapan dengan konten serupa ke ranah publik, namun kali ini implisit di bahan ajar siswa SMA, dan hampir tidak ada media yang menyoroti.

Pembuat LKS tersebut mungkin bisa mengelak bahwa yang diungkapkan Daming adalah eksplisit dan vulgar, berbeda dengan cover LKS yang implisit. Namun disinilah anehnya. Daming seraya menangis sudah mengungkapkan penyesalannya dan meminta maaf akan candaannya yang keterlaluan, kita pun dapat mafhum bahwa canda seperti itulah mungkin yang mengisi hari-hari sang hakim. Namun guyonan senada yang dimuat secara implisit justru mengundang tanda tanya besar, maksudnya apa? Jangan-jangan banyak pula tulisan atau gambar implisit serupa di LKS-LKS lain. Penulis yakin bahwa tidak sedikit siswa SMA yang memahami maksud ‘rumus’ di atas. Tidak mungkin tidak disengaja. Sang hakim mungkin khilaf ketika mengeluarkan canda vulgar yang menyinggung kaum hawa tersebut, namun jika canda serupa ditulis secara ‘tersembunyi’ di LKS SMA, menurut penulis itu sih lebih sakit jiwa!

Entah Kali Keberapa
LKS bermasalah sudah langganan menjadi pemberitaan, terus berulang dan semua pihak terkait serentak lepas tangan. Sementara yang gagal lepas tangan segera cuci tangan. Dalam setahun terakhir saja, banyak sekali catatan mengenai LKS bermasalah. Pada bulan April 2012 lalu, mencuat kisah “Bang Maman dari Kali Pasir” yang dimuat di buku pelajaran muatan lokal “Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta” (PLBJ) kelas 2 SD. Adalah istilah ‘istri simpanan’ yang kemudian membuat Mendikbud bahkan turun tangan untuk membuat tim khusus. LKS tersebut diterbitkan CV Media Kreasi yang beralamat di Sukoharjo dan sudah ditarik dari peredaran sesuai intruksi Mendikbud. Pada saat yang hampir bersamaan juga ditemukan kisah “Si Angkri” yang dimuat di buku PLBJ kelas I SD yang bisa jadi lebih kurang mendidik. “Mengenal Cerita Si Angkri” bukan hanya bercerita tentang golok dan dendam, namun juga memuat pembunuh bayaran, darah dan siasat rayuan gadis yang mencuci di sungai. Dan baik “Bang Maman” maupun “Si Angkri” dibuat berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Muatan Lokal DKI Jakarta.

Entah apa yang dikerjakan tim khusus bentukan Mendikbud, masih di bulan yang sama muncul lagi LKS yang ramai dibicarakan. Kali ini dalam kunci jawaban LKS menyoal ideologi bangsa Indonesia tertulis jawaban komunis, bukannya Pancasila. Pihak penerbit LKS, CV Media Karya Putra yang ternyata juga beralamat di Sukoharjo, berkilah adanya pergeseran dalam kunci jawaban sehingga jawabannya tertukar dengan jawaban di soal sebelum dan sesudahnya. Lagipula kunci jawaban hanya dipegang guru, bukan siswa. Setelah coba ditelusuri, LKS berideologi komunis yang tersebar di Sukabumi, Tangerang dan Sukoharjo ini ditenggarai ilegal. Sebulan berselang, di Solo beredar buku berjudul ‘Kisah Menarik Masa Kecil Para Nabi’ yang disusun oleh N Khasanah RA dan diterbitkan oleh Penerbit Nobel Edumedia. Buku tersebut dianggap meresahkan dan segera ditarik dari peredaran karena dengan jelas menunjukkan gambar visualisasi Nabi Muhammad SAW (dalam halaman 43-48), mulai dari kelahiran hingga masa kecilnya.

Beberapa bulan kemudian, pada September 2012 muncul lagi LKS bermasalah. Kali ini sebuah LKS Bahasa Inggris bernama ‘The Bell’ terbitan CV Sinar Mulia untuk siswa kelas 3 SMP, di halaman 36 Bab 2 bagian task 6 tentang “Could You Report It?” yang memuat foto bintang porno asal Jepang, Maria Ozawa alias Miyabi. Berdasarkan laporan yang diterima Kemendikbud, Dinas Pendidikan Jawa Timur mengaku pemasangan foto Miyabi pada LKS yang dibagikan kepada siswa SMP Islam Brawijaya Mojokerto itu tidak disengaja. Siswa diminta mendeskripsikan tentang sosok Miyabi yang fotonya dipasang berdekatan dengan foto singa dan aktor Indonesia (mungkin maksudnya mengisyaratkan aktris liar). Untuk buku berbau pornografi yang tersebar di sekolah tidak terhitung jumlahnya. Sepanjang tahun 2012 saja ditemukan berbagai judul buku pengayaan siswa yang kontroversial karena dianggap mengandung konten dewasa, diantaranya Ratapan Gadis di Atas Kubur, Ada Duka di Wibeng, Tambelo Kembalinya di Burung Camar, Tambelo Meniti Hari di Ottakwa, dan Tidak Hilang Sebuah Nama.

Tak lama berselang, pada bulan November 2012 kasus LKS bermasalah kembali mencuat. LKS Fokus Bahasa Jawa untuk kelas III SD terbitan CV Sindunata Sukoharjo (lagi) memuat dialog yang tidak layak ditiru oleh para siswa. Pada halaman 5 LKS yang beredar di puluhan SD/ MI di sekitar Kudus, Jawa Tengah ini memuat cerita berbahasa Jawa yang berjudul “Resep’e Simbah”. Dalam cerita tersebut, ada seorang pemuda bernama Glendhoh yang bertanya kepada kakek bernama Klithuk mengenai resep awet muda. Si Kakek menjawab bahwa dirinya awet muda karena sering ‘nyimeng’ (menghisap ganja) sebelum tidur, ngombe rong gendul (minum minuman keras dua botol) sebelum sarapan, dan merokok dua bungkus dalam sehari. Akhir tahun 2012 juga ditutup dengan ditemukannya LKS Bahasa Using (bahasa daerah) di Banyuwangi yang memuat berbagai kata dan kalimat yang kurang pantas untuk siswa kelas IV SD.

Di bulan Maret 2013 ini, LKS di Kota Mojokerto kembali menjadi sorotan. Kali ini dalam LKS Agama Islam tingkat SMP terdapat materi keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan fiqih. Dalam bab 5 mengenai shalat sunah di halaman 47, terdapat beberapa konten yang dianggap menyesatkan. Di antaranya, dalam LKS tersebut disebutkan bahwa shalat Jum’at adalah shalat sunnah, padahal seharusnya hukumnya fardhu ‘ain. Shalat jenazah yang seharusnya fardhu kifayah juga disebutkan sebagai shalat sunnah. Sementara itu, dari penelusuran penulis, LKS bermasalah yang penulis angkat di awal tulisan sudah mulai diperbincangkan di jejaring sosial sejak Februari 2013, namun nampaknya sejauh ini belum terblowup di media massa.

Perlu Efek Jera
Sebagian besar LKS bermasalah memang ditarik dari peredaran, tapi itu yang ketahuan, bagaimana dengan yang tidak atau belum ketahuan? Sudah ditarik dari peredaran pun masalah serupa berulang kali muncul. Menyikapi hal ini, dengan dalih Permendiknas nomor 2 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pengawasan LKS menjadi urusan dinas di daerah, pemerintah pusat seolah lepas tangan. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendiknas beranggapan bahwa LKS seharusnya dibuat oleh guru, bukan oleh percetakan atau penerbit, dan tidak diperjualbelikan. Bahkan jika seorang guru melaporkan mengenai LKS bermasalah dari penerbit tertentu, guru tersebut juga salah karena menarik bayaran dari siswa untuk membeli LKS. Pemerintah pusat seolah menutup mata akan masih rendah dan belum meratanya kualitas guru. Jangankan untuk membuat LKS, sekedar membuat administrasi pembelajaran semisal Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) saja tidak banyak guru yang benar-benar mampu menyusunnya.

Nampaknya sudah jadi rahasia umum bahwa LKS dijadikan lahan bisnis bagi sekolah. Ada kompensasi yang diterima dari pihak penerbit baik oleh kepala sekolah ataupun guru jika berhasil memasarkan LKS kepada orang tua siswa. Tidak hanya itu, guru juga merasa terbantu karena tidak harus terbebani dengan berbagai administrasi pembelajaran, misalnya standar kompetensi, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang biasanya sudah ada di LKS. Akhirnya, LKS menjadi kurikulum dan silabus dalam pembelajaran, acuan dalam kegiatan belajar mengajar. Toh pemerintah juga tidak berbuat apa-apa. Toh orang tua siswa juga tidak banyak yang terang-terangan menjerit karena terbebani harus membeli LKS. Guru juga cenderung memilih untuk tidak repot daripada sibuk mengembangkan kreativitas untuk menulis dan menyusun LKS sendiri.

Dan selama pemerintah masih diam, banyak pihak terkait yang menerjemahkannya sebagai sikap membolehkan. Selama tidak dilarang, bisnis jual beli LKS dapat terus berjalan. Jika ada kesalahan pun nantinya paling hanya dapat teguran. Pemerintah nampaknya masih memandang masalah LKS ini sebagai hal sepele, hal yang remeh. Entah karena memang sedang sibuk dengan proyeknya sendiri, entah karena kecipratan keuntungan, atau entah karena tidak menyadari sisi strategis LKS sebagai rujukan informasi generasi penerus bangsa. Pemerintah tentu menganggap lebay jika LKS dianggap berperan penting dalam membentuk pemahaman dan karakter peserta didik. Padahal berbagai pengalaman sudah menunjukkan bahwa salah satu cara untuk mengetahui karakter atau kualitas seseorang adalah dengan melihat apa yang dibacanya.

Adalah keliru jika LKS masih dianggap sebelah mata, tak punya kepentingan dan pengaruh apa-apa. LKS berideologi komunis jangan dianggap sekedar khilaf penempatan jawaban, pasti ada kesengajaan dan skenario di baliknya. Dimuat di buku pegangan guru juga pastinya bukan tanpa sebab. Naif sekali jika pemerintah tidak melihat geliat ideologi komunis di balik kasus LKS berideologi komunis. Di Gresik, Jawa Timur, akhir tahun 2012 lalu juga beredar LKS Sejarah tingkat SLTA terbitan CV Hayati Tumbuh Subur Surakarta, Jawa Tengah yang melecehkan mantan presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkan seputar lengsernya beliau dari kursi kepresidenan. Sekali lagi, terlalu naïf anggapan bahwa LKS tersebut hanya hendak memberikan informasi kepada peserta didik tanpa kepentingan. Bahkan dalam teori konspirasi, bukan tidak mungkin berbagai LKS bermasalah yang timbul ibarat jamur di musim hujan saling terkait dan punya kepentingan jangka panjang terhadap produk pendidikan di Indonesia.

Lalu, LKS untuk Si(apa)?
LKS adalah akronim dari lembar kerja siswa. Jelas bahwa seharusnya siswa-lah yang paling merasakan manfaat dari adanya LKS ini. Menariknya, frasa ‘lembar kerja’ jarang disinggung, padahal jika kita membandingkannya dengan lembar kerja (worksheet) di Microsoft Excel jelas terlihat keanehannya. Ya, lembar kerja seharusnya berupa lembaran dimana siswa dapat mengerjakan tugas yang diberikan, tidak harus berbentuk buku, diperjualbelikan pula. LKS semestinya merupakan salah satu media pembelajaran yang dibuat oleh guru untuk membantu siswa agar lebih aktif, mampu mengembangkan konsep dan keterampilan, serta untuk memudahkan siswa dalam memahami pelajaran. Guru yang membuat LKSnya sendiri tentunya akan terus mengembangkan profesionalitas dirinya. Dampaknya, kualitas guru, siswa dan pembelajaran di kelas dapat terus ditingkatkan.

Permasalahan mulai timbul ketika pihak yang paling merasakan manfaat dari LKS bergeser ke guru dan pihak sekolah, baik manfaat berupa materi ataupun bukan. Komersialisasi pendidikan (kecil-kecilan) di lembaga not for profit pun dimulai. Manfaat mulai berkurang dirasakan siswa karena LKS yang disusun penerbit belum tentu sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan kemampuan di kelas atau sekolah yang bersangkutan. Selain itu, orang tua siswa dari masyarakat kurang mampu berpotensi terbebani ketika diharuskan membeli LKS yang biasanya sekali pakai (langsung diisi sehingga tidak bisa diwariskan secara utuh). Tidak terlalu repotnya guru bukan berarti baik untuk siswa, bahkan guru yang berdedikasi memang seharusnya senantiasa sibuk untuk kemajuan peserta didiknya. Bahayanya lagi, kebiasaan menggunakan LKS jasa penerbit dalam waktu lama dapat mengakibatkan ketergantungan. Kreativitas dan produktivitas guru (dan siswa) akan semakin terkekang.

Lebih repot lagi jika yang paling merasakan manfaat dari LKS adalah pihak percetakan ataupun penerbit. Bukan hanya bisnis jual beli LKS yang terjadi, namun sangat dimungkinkan adanya penyemaian ‘warna’ dari pihak percetakan ataupun penerbit. Jika LKS sudah menjadi ketergantungan, apa yang ditulis penerbit akan diterima mentah-mentah oleh guru dan pihak sekolah yang kemudian meneruskannya ke peserta didik. Konten bermasalah –disadari atau tidak—diserap sebagai informasi tanpa dikritisi, sesuai keinginan penerbit. Halaman per halaman diikuti tanpa lagi melihat kekhasan dan karakteristik pembelajaran dalam kelas. Dalam hal ini, manfaat yang masih dirasakan oleh siswa sifatnya hanya formalitas. 

Perubahan kurikulum pendidikan nasional dari KTSP menjadi kurikulum 2013 mengisyaratkan adanya perubahan dalam pengelolaan berbagai perangkat ajar. Buku, LKS hingga silabus pembelajaran rencananya akan dibuat terpusat. Dari segi pengendalian kualitas, hal ini tentunya sangat mempermudah. Pihak pemerintah pun tak bisa lempar tanggung jawab sedemikian mudahnya ketika menjumpai permasalahan di lapangan. Namun dalam konteks kesesuaian dengan kebutuhan dan kekhasan tiap satuan pendidikan, hal ini tentunya menjadi tantangan besar. Apalagi jika melihat fakta bahwa pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat timpang. Berbagai kesulitan di lapangan nampaknya takkan terhindarkan. Yang lebih celaka adalah jika kebijakan sentralisasi bahan ajar tersebut hanya memindahkan proyek dari level daerah menjadi level nasional. Bisnis akan berjalan, kualitas pendidikan terabaikan.

LKS di Persimpangan Jalan
Sebenarnya, seberapa penting sih keberadaan LKS? Bagaimana jika LKS dihapuskan saja daripada kerap jadi masalah? Tingkat kepentingan LKS bagi pihak terkait amat ditentukan oleh tingkat ketergantungannya dengan LKS. Dihapuskannya LKS juga berpotensi menimbulkan masalah baru, bahkan bisa jadi menimbulkan kerugian bagi siswa. LKS tidak serta merta ada tanpa tujuan dan tanpa kajian mendalam. Penulis masih meyakini LKS masih menjadi sesuatu yang penting dalam pembelajaran, banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya LKS, sehingga penghapusan LKS yang belum tentu berdampak positif bagi pendidikan Indonesia justru berpotensi memutus berbagai manfaat yang dapat diraih tersebut. Jika urusan LKS dikembalikan ke pemerintah cuma memindahkan masalah, sementara dihapuspun belum tentu menyelesaikan masalah, lalu sebaiknya bagaimana?

Jika kita hendak mengembalikan esensi LKS sebagai ‘alat bantu’ bagi siswa, sudah sepantasnya yang membuatnya adalah pihak yang paling memahami kondisi siswa, yaitu gurunya. Apalagi setiap sekolah, bahkan setiap kelas adalah unik. Namun jika menilik masih beragamnya kualitas guru, adanya tim yang beranggotakan guru di suatu wilayah untuk membuat dan menyusun LKS jelas lebih realistis. Pendekatan ini sebenarnya sudah coba dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan tim (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) MGMP daerah, sayangnya implementasinya kurang sesuai. MGMP belum difungsikan sebagaimana mestinya. Keberadaannya mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat satuan pendidikan (sekolah) belum banyak dirasakan kebermanfaatannya. Alhasil, LKS yang tidak dibuat oleh guru pun masih banyak beredar dan dijadikan acuan dalam pembelajaran.

Revitalisasi tim MGMP daerah dalam membuat LKS ini dapat menjembatani antara disparitas kualitas guru daerah dengan kekhasan kearifan lokal. Revitalisasi tim MGMP ini juga diharapkan dapat menegaskan ranah tanggung jawab sekaligus tetap memfasilitasi para guru untuk terus mengembangkan dirinya. Tim MGMP juga bukan pekerja sosial, kekayaan intelektualnya tetap layak dihargai, bukan sekedar untuk peningkatan kesejahteraan guru yang bersangkutan, namun lebih kepada untuk memastikan peningkatan pendidikan yang terus menerus di wilayah tersebut. Tentu saja pintu sharing dan diskusi serta kompetisi produktif dengan wilayah lain perlu untuk lebih dibuka sehingga perbaikan yang berkesinambungan dapat terus terjadi. Siswa terbantu untuk memahami pelajaran, orang tua siswa pun tidak perlu khawatir terhadap kualitas bahan bacaan anaknya.

Pihak penerbit juga tidak perlu merasa dirugikan karena yang sedang dibicarakan adalah investasi masa depan bangsa melalui pendidikan, bukan investasi bisnis jangka pendek. Kerja sama dengan percetakan dan penerbitan tetap dimungkinkan dengan konten yang lebih terjamin. Revitalisasi MGMP bahkan seharusnya mampu mendorong penerbit untuk menghasilkan bahan ajar yang lebih berkualitas. Revitalisasi MGMP tidak menutup peluang memasukkan bahan ajar yang benar-benar layak ke sekolah setelah diseleksi oleh tim MGMP. Perlu juga diingat, semakin tinggi kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, semakin tinggi pula kebutuhan akan referensi pendukung yang berkualitas. Jika ada pihak yang merasa dirugikan tentulah mereka yang selama ini menjadikan LKS sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau mereka yang berupaya memasukkan ‘racun’ ke dalam LKS agar generasi penerus masa depan bangsa layu sebelum berkembang.

Terlepas dari kualitas akan apa yang dibaca siswa, kualitas pendidik –baik guru maupun orang tua– juga perlu mendapat perhatian khusus. Jangan salahkan siswa yang bergerak mengikuti apa yang dibacanya, jika guru tidak tergerak untuk membaca apa yang dibaca siswa. Jangan salahkan anak yang sibuk dengan dunia yang dibacanya jika orang tuanya tidak punya waktu untuk membaca dan mendampinginya membaca. Pendampingan dan keteladanan dari pendidik akan melipatgandakan manfaat yang diperoleh peserta didik dari aktivitas membacanya, sekaligus meminimalisir dampak buruk yang mungkin timbul dari aktivitas membaca. Memastikan peserta didik memperoleh bacaan yang berkualitas bukan perkara remeh, tinggal sekarang dimana kita mengambil sikap dan peran serta bagaimana kita menjalankan peran yang optimal sebagai pendidik. Gerakan perusakan generasi penerus bangsa terus bekerja, menanti kerja-kerja nyata kita untuk bersungguh-sungguh dalam memeranginya.

Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya; maka pastilah bangsa itu akan musnah.” (Milan Kundera)