Category Archives: Opini Pendidikan

Karena RSBI Hanyalah Label

Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.” (Deklarasi Universal HAM, Pasal 26 ayat 1)

Tanggal 8 Januari 2013 menjadi tanggal bersejarah bagi pendidikan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan MK No.5/PUU-X/2012 mengabulkan uji materi dan akhirnya membatalkan pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menjadi dasar pembentukan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Penghapusan pasal dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, “Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah yang bertaraf internasional” juga berarti keberadaan RSBI dan SBI dihapuskan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Kontroversi pun menyeruak. Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa RSBI/ SBI itu bertentangan dengan UUD 1945 yang mengamanahkan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan dan Negaralah yang menjaminnya. Keberadaan RSBI/ SBI dianggap mengembangkan komersialisasi pendidikan yang membatasi masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Ada pula catatan tambahan mengenai penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar kegiatan belajar mengajar yang disinyalir menggerus budaya bangsa, namun catatan mengenai potensi diskriminasi pendidikan lah yang paling mendasar. Sebagian yang lain menilai dihapusnya RSBI/ SBI sebagai langkah mundur peningkatan kualitas pendidikan Indonesia karena pasal yang dipermasalahkan sama sekali tidak memuat tendensi untuk komersialisasi pendidikan. Penggunaan Bahasa Inggris pun dilakukan untuk meningkatkan daya saing siswa Indonesia di kancah global.

Berbagai pihak yang menyesalkan keputusan MK umumnya adalah yang pro status quo dan berapologi bahwa yang bermasalah adalah sebagian pelaksanaannya bukan konsepnya. Pihak siswa dan sekolah yang sudah nyaman dengan label RSBI tentunya akan merasa ‘kehilangan’ jika label tersebut dicabut. Apalagi operasional penyelenggaraan RSBI juga membutuhkan biaya yang cukup besar, terkait fasilitas maupun SDM, dan selama ini ada bantuan dana dari pemerintah. Namun kenyataannya, sebagian besar masyarakat pendidikan menilai bahwa keputusan untuk menghapus RSBI/ SBI adalah keputusan tepat sekaligus menandakan kemenangan bagi pendidikan non diskriminatif di Indonesia. Dalam Pasal 5 ayat 1 UU Sisdiknas sebenarnya jelas disebutkan, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” dan implementasi RSBI ternyata membatasi hak tersebut.

Sebenarnya RSBI lahir dari itikad baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mampu bersaing di level internasional, namun penerapan dari gagasan itu jauh melenceng. Dalam implementasi banyak ditemukan bahwa RSBI justru menjadi ajang eksploitasi sekolah untuk menaikkan biaya dengan iming-iming mutu pendidikan dan pengajaran RSBI. Akhirnya yang terjadi adalah seleksi finansial, bukan seleksi akademik. Kuota beasiswa untuk siswa kurang mampu memang disediakan, namun kenyataannya siswa kurang mampu kurang diprioritaskan, hingga cenderung untuk tidak berani mendaftar. Alhasil, kastanisasi pendidikan terjadi, RSBI didominasi anak-anak orang kaya, biayanya mahal dan anak-anak dari masyarakat miskin terhalang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Di sisi lain, guru-guru juga belum memenuhi kualifikasi yang disyaratkan RSBI. Tidak heran, evaluasi awal tahun 2011 menyebutkan bahwa tidak ada satu pun RSBI yang layak menjadi SBI. Berbagai kajian juga menunjukkan bahwa RSBI tidak memberi pengaruh terhadap peningkatan kualitas sekolah. Adalah suatu kewajaran jika siswa RSBI banyak menorehkan prestasi karena RSBI memang mengambil sekolah yang sudah bagus, dengan input bagus dan fasilitas lengkap. Tidak istimewa.

Negeri Penuh Simbol dan Label
Simbol dan label sepertinya belum dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Berbagai kegiatan seakan ada yang hilang jika tidak disertai dengan berbagai acara seremonial dan simbolisasi, mulai dari pukul gong, gunting pita, hingga memecahkan kendi. Bahkan aktivitas sosial kemasyarakatan pun seakan ada yang hilang jika tidak ada sesi foto-foto ataupun pemasangan plang dan sejenisnya. Kebanggaan terhadap label tidak hanya itu, berbondong-bondong orang tua memberi nama anaknya kebarat-baratan atau ketimur-timuran kadangkala tanpa tahu maknanya, bahkan meskipun anaknya jelas tampang pribumi. Segala sesuatu yang berbau luar negeri seolah lebih bergengsi, padahal tidak sedikit masyarakat luar negeri yang mengagumi produk buatan Indonesia.

Ironisnya, pemujaan terhadap simbol dan label juga mewarnai pendidikan Indonesia. Akreditasi menjamur, apa saja di akreditasi, mulai dari Perguruan Tinggi hingga PAUD. Sertifikasi pun merebak, mulai dari guru dan dosen hingga pekerja seni dituntut label tersertifikasi. Akreditasi dan sertifikasi yang cuma latah jelas tidak akan menunjukkan kualitas. Label bisa dibeli, bahkan logo halal bisa diperoleh dengan cara yang haram. Dan masyarakat umumnya tetap berbangga dengan label, karenanya permintaan akan label tetap tinggi. Pengelola pendidikan tertinggi di Negara ini juga menyukai label, tak heran ganti pejabat ganti kebijakan, ganti Menteri Pendidikan ganti kurikulum. Karena kebijakan dan kurikulum itu akan menjadi simbol “I was here”. Perubahan UU BHMN menjadi BHP, kemudian menjadi UU PT juga hanya perubahan label, ruhnya tidak berubah : bisnis pendidikan tinggi.

Bagaimana dengan RSBI? Sudah jelas. Dua tahun lalu, Dedi S. Gumelar yang lebih dikenal dengan Mi’ing, salah seorang anggota komisi X DPR RI sudah menyampaikan, “SBI harus dikoreksi. SBI hanya menjadi market label. Subtansinya tidak memiliki mutu berkelas internasional”. Tapi suaranya tidak laku karena pemerintah dan masyarakat suka dengan label. Pengantar RSBI berbahasa Inggris punya nilai gengsi tersendiri, tidak peduli apakah pengajaran berjalan efektif atau tidak. Padahal berkualitas internasional tidak instan, tidaklah sesederhana mengubah bahasa pengantar menjadi Bahasa Inggris. Mengubah tarif lokal menjadi tarif internasional tidak serta merta mengubah kualitas menjadi setara internasional. Kualitas internasional bukan sekedar label, tapi RSBI hanyalah sekedar label, karenanya ada perbedaan besar antara RSBI dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan bertaraf Internasional. Karenanya pula perubahan label RSBI menjadi Sekolah Kategori Mandiri juga tidak relevan dengan peningkatan kualitas pendidikan. RSBI dan SKM hanya label, masyarakat pun menilai demikian. Semangatnya adalah komersialisasi pendidikan, bukan perbaikan kualitas.

Karena kualitas bukan sekedar label
Kualitas memang tidak murah, ada harga yang harus dibayar, ada perjuangan yang harus dilakukan untuk meraihnya. Namun bukan berarti kualitas dapat dibeli. Selembar sertifikat bisa dibeli, tapi tidak dengan kompetensi. Akreditasi juga bisa dibeli, tapi tidak dengan kualitas. Jika RSBI/ SBI memang bukan sekedar label dan hendak meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, seharusnya penyelenggara RSBI belajar dari bagaimana negara-negara dengan kualitas pendidikan terbaik mengelola pendidikannya. Coba kita tengok Finlandia yang kerap dinilai sebagai Negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Kunci kemajuan pendidikan di Finlandia adalah konsistensi kebijakan pendidikan selama lebih dari 40 tahun, tidak seperti Indonesia yang latah ganti kebijakan. Di Finlandia tidak terjadi kastanisasi pendidikan, pendidikan berkualitas dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, bahkan sekolah swasta mendapat bantuan yang sama dengan sekolah negeri. Tidak ada pengkotak-kotakan. Kunci kemajuan pendidikan di Finlandia lainnya adalah kualitas guru. Guru-guru di Finlandia minimal lulusan S2 yang bukan sekedar dibuktikan dengan selembar ijazah, tetapi mereka adalah lulusan terbaik sekaligus pakar kurikulum. Kekhasan sekolah difasilitasi dengan panduan dari pemerintah dan tidak ada label sekolah bertaraf internasional disana.

Jika Finlandia dianggap terlalu ‘beda kelas’, bolehlah kita coba melihat negara-negara OECD di Asia karena pemerintah mengklaim salah satu konsep RSBI mengacu kepada standar negara-negara OECD. Sebutlah Jepang yang kualitas pendidikannya tidak kalah dari negara-negara Barat. RSBI mensyaratkan adanya semacam akreditasi dari Badan Akreditasi Sekolah luar negeri agar dinilai berstandar internasional, karenanya pola-pola sister school dikembangkan. Di Jepang tidak ada badan akreditasi semacam itu di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pun tidak ada kurikulum universitas semacam Cambridge yang bisa diadopsi dan dibeli hak patennya lalu lulusan RSBI diakui setara dengan lulusan-lulusan sekolah yang menerapkan sistem Cambridge. Jepang tidak mengenal istilah sekolah internasional, karenanya konsep RSBI dianggap tidak jelas oleh sebagian pakar pendidikan di Jepang. Pendidikan berkualitas di Jepang merupakan hak semua anak, tidak elitis hanya untuk yang pintar atau kaya saja. Memang anak yang pintar perlu difasilitasi dengan lebih baik, namun bukan dengan mendirikan sekolah berstandar internasional mengikuti standar negara lain.

Belajar dari Finlandia dan Jepang, terlihat bahwa kualitas internasional bukan ditentukan dari label sekolah berstandar internasional, bukan pula ditentukan oleh bahasa pengantar yang digunakan. Pendidikan berkualitas internasional diperoleh dari pengakuan dunia akan baiknya kualitas komponen-komponen penyusun pendidikannya. Bukan sekedar mengadopsi kurikulum atau menjadikan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pembelajaran. Di Korea Selatan misalnya, institusi-institusi pendidikan membuka international educational program yang konsisten mempertahankan Bahasa Korea sebagai bahasa pengantar. Karena kualitas substansi keilmuannya baik, peserta didik dari berbagai negara datang untuk belajar, dan karenanya institusi pendidikan tersebut dinilai bertaraf internasional. Jadi bukan karena menyandang label internasional kemudian dianggap berkualitas, namun karena berkualitas kemudian diakui bertaraf internasional. Pertanyaan kritisnya, jika ketiga negara dengan kualitas pendidikan baik di atas tidak mengenal sekolah bertaraf internasional, kemanakah pendidikan Indonesia berkiblat? Sementara ditenggarai bahwa yang diuntungkan dari adanya RSBI/ SBI adalah sekolah-sekolah di Australia dan Singapura yang sangat antusias menjadi sister school bagi sekolah-sekolah di Indonesia.

Berbicara tentang kualitas, ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kata ini, kesesuaian dengan standar yang ditetapkan dan kepuasan yang dirasakan oleh pengguna atau pelanggan, demikian pula dengan kualitas pendidikan. Pendidikan dikatakan berkualitas jika sesuai dengan standar. Disinilah pemerintah perlu menyusun standar yang melalui kajian mendalam, disesuaikan dengan visi pendidikan nasional sekaligus kondisi aktual dan daya dukung yang dimiliki. Tidak perlu meniru atau mengadopsi mentah-mentah standar negara lain yang belum tentu relevan untuk diterapkan di Indonesia. Hal yang juga perlu dipertimbangkan dalam penyusunan standar ini adalah cakupan wilayah Indonesia, kekhasan lokal dan juga kesenjangan pendidikan yang saat ini masih terjadi. Karenanya kebijakan untuk membesarkan sekolah-sekolah yang sudah baik dengan meminggirkan sekolah-sekolah marginal yang sejatinya lebih butuh dibantu jelas bukan kebijakan yang tepat jika hendak memajukan pendidikan nasional. Rasio gini Indonesia semakin besar, kesenjangan semakin terjadi, kebijakan pendidikan tidak seharusnya semakin memperbesar ketimpangan ini.

Selanjutnya, pendidikan dikatakan berkualitas jika dapat memuaskan pelanggan, dalam hal sekolah lebih mengarah ke peserta didik dan masyarakat. Kepuasan dapat dirasakan ketika kebutuhan bisa terpenuhi, harapan dapat terjawab, dan keinginan mampu difasilitasi. Dan konstitusi sudah menegaskan bahwa pelanggan disini bukan cuma dari kalangan berada, yang jumlahnya juga tidak seberapa. Jadi, kualitas pendidikan dapat dicapai ketika pendidikan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat, bukan memaksa mereka menjalani keinginan pemegang kebijakan. Harapan masyarakat akan pendidikan berkualitas memang tinggi, namun kualitas pendidikan takkan diraih jika yang difasilitasi hanya harapan segelintir masyarakat menengah ke atas. Pemerintah tidak perlu sibuk dengan label kualitas, cukup fokus dengan penyelenggaraan pendidikan sebaik mungkin, biarlah label sekolah berkualitas disematkan oleh peserta didik dan masyarakat selaku pelanggan. Biarkan pelanggan bebas memberikan penilaian, jangan dibodohi dengan label dan simbol yang belum tentu mencerminkan realitanya.

Semakin jelas sudah bahwa kualitas bukan kastanisasi pendidikan. Pendidikan berkualitas seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Negara sebagaimana amanat Undang-Undang. Ketika yang terjadi justru diskriminasi, konsep atau kebijakan tersebut berarti tidak sejalan dengan upaya perbaikan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas juga akan mengangkat moral dan etika stakeholder pendidikan. Ketika yang terjadi justru pengatrolan nilai agar outputnya terlihat baik misalnya, jelas tidak sejalan dengan ruh pendidikan yang tulus dan jujur. Kualitas pendidikan tidaklah diperoleh dengan cara yang tidak bermoral dan tidak beretika. Dan pendidikan yang berkualitas bukan sebatas label ataupun simbol, guru-guru yang dipaksa lulus S2 dan mengajar dengan Bahasa Inggris, fasilitas sekolah yang lengkap dan canggih tidak serta merta menunjukkan kualitas pendidikan bertaraf internasional. Masyarakat pendidikan tentu bersepakat untuk mendukung upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun tidak untuk mengusung diskriminasi dan amoralisasi pendidikan, serta kualitas pendidikan semu.

…untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia…” (Pembukaan UUD 1945)

Outlook Pendidikan Nasional 2013

“Tujuan pendidikan harusnya untuk mengajarkan kita cara bagaimana berpikir, daripada mengajarkan apa yang harus dipikirkan – mengajarkan memperbaiki otak kita sehingga membuat kita bisa berpikir untuk diri sendiri, daripada membebani memori otak kita dengan pemikiran orang lain.” (Bill Beattie)

Tahun berganti tahun, berbagai permasalahan pendidikan nasional belum terpecahkan, masih banyak pekerjaan belum terselesaikan. Bagaimana proyeksi kemajuan pendidikan nasional tahun 2013 ini? Sebelum masuk ke analisa kritis, ada baiknya kita simak Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013, khususnya di bidang pendidikan. Ada 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas bidang di tahun 2013. Ke-11 prioritas nasional tersebut adalah reformasi birokrasi & tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi & iklim usaha; energi; lingkungan hidup & pengelolaan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar & paska konflik; serta kebudayaan, kreativitas & inovasi teknologi. Sementara ke-3 prioritas bidang adalah politik, hukum & keamanan; perekonomian; dan kesejahteraan rakyat.

Pendidikan termasuk salah satu prioritas nasional, dengan alokasi anggaran yang terbilang besar, 20% dari APBN. Untuk tahun 2013, anggaran pendidikan yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 331.824.403.744.000,00 (Agustus 2012), meningkat 21 T dari tahun sebelumnya, dan meningkat lagi menjadi 336.8 triliun rupiah (Desember 2012). Sekitar 65% dari anggaran tersebut akan ditransfer ke daerah dan 35% lainnya akan dikelola pusat. Sesuai dengan amanat pembangunan pemerintah yang dituangkan dalam Buku I RKP 2013 yang menjelaskan bahwa tujuan dan visi pembangunan pendidikan yaitu menuntaskan program wajib belajar (wajar) pendidikan dasar sembilan tahun bagi sekitar 45 juta siswa SD dan SMP, meningkatkan kualitas pendidikan, serta jaminan atas keberlangsungan program pendidikan bagi generasi selanjutnya, maka dalam rincian RAPBN 2013 pemerintah akan mengalokasikan biaya tersebut di antaranya ke dalam masing-masing sasaran pembangunan berikut ini :

  • mengalokasikan dana sebesar Rp. 162 miliar untuk membangun teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan elektronik learning (E-Learning) di 23 ribu sekolah di seluruh provinsi di Indonesia.
  • melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah bagi 54,6 juta siswa, masing-masing 45 juta siswa setingkat SD/ MI/ Salafiyah Ula dan SMP/ MTs/ Salafiyah Wustha, serta untuk 9,6 juta siswa SMA/ SMK/ MA. Dana yang dialokasikan sekitar 23.4 triliun rupiah.
  • melanjutkan penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi sekitar 14,3 juta siswa/mahasiswa, dan memberikan beasiswa prestasi bagi sekitar 220 ribu siswa/ mahasiswa.
  • memulai pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Untuk mendukung pelaksanaan PMU ini, Pemerintah sedang mempersiapkan penyediaan guru serta pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan. Pelaksanaan PMU diharapkan dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang menengah, memperkecil disparitas antar daerah, dan memperkuat pelayanan pendidikan vokasi.
  • pembangunan 216 Unit Sekolah Baru (USB), dan lebih dari 4.500 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/ SMK/ SMLB, serta memulai rehabilitasi sekitar 23.000 ruang kelas SMA/ SMK yang rusak berat, dan sebanyak 30.350 ruang kelas SD/ SMP yang rusak sedang
  • melanjutkan pelaksanaan sertifikasi guru bagi lebih dari 325 guru di sekolah/ madrasah. Pelaksanaan sertifikasi akan didahului dengan Uji Kompetensi Guru yang belum bersertifikasi, untuk memastikan bahwa mereka adalah guru dengan kompetensi profesional dan pedagodik yang memadai. Juga disediakan Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar 43.1 triliun rupiah dengan tujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan.

 

Implementasi Tidak Semudah Wacana
Indonesia tidak kekurangan orang pintar karenanya gagasan dan wacana tidak pernah ada habisnya. Tidak heran ganti pejabat, ganti kebijakan; ganti menteri, ganti kurikulum. Berbagai wacana dan rencana yang mengemuka bisa jadi punya semangat perbaikan dan ada landasan teori yang kuat, hanya saja perubahan tidak cukup hanya berbekal semangat dan teori semata. Itulah yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia, tahun-tahun yang telah lalu dan nampaknya masih akan terjadi di tahun 2013. Isu-isu pendidikan yang mengemuka mendorong berbagai diskusi dan kontroversi. Sayangnya wacana tidak berujung pada implementasi. Lihat saja isu RSBI atau UN yang berlarut-larut, tahun 2013 diprediksi akan kembali menghangat, apalagi ada kebijakan penghapusan SNMPTN tulis dan pengintegrasian antara UN dan SNMPTN, dan lagi-lagi nampaknya masyarakat tidak perlu terlalu berharap isu tersebut akan berakhir dalam implementasi solusi yang berpihak kepada masyarakat luas. Pemerintah akan terus menjalankan programnya apapun diskusi yang berkembang. Bahkan isu UN mungkin akan diarahkan pada kontroversi 20 jenis soal, bukan hal yang lebih substansial.

Berbagai program pemerintah yang dirintis dan diwacanakan tahun ini juga akan mendapat sorotan dari masyarakat pendidikan. Implementasi kurikulum 2013 akan menuai berbagai catatan lapangan yang kurang sesuai harapan, mulai dari buku atau bahan ajar, berbagai perubahan yang terjadi hingga kesiapan guru. Akademi komunitas juga akan disoroti mulai dari hal yang sifatnya redaksional (penamaan) hingga yang sifatnya lebih substansial, misalnya terkait revitalisasi politeknik. Begitu juga dengan implementasi Pendidikan Menengah Universal nampaknya juga akan menuai berbagai permasalahan dalam pelaksanaan sebagaimana terjadi dengan penyaluran beasiswa ataupun dana BOS. Namun sebagaimana sertifikasi dan uji kompetensi guru yang menuai banyak kritik bahkan terbukti banyak kelemahan dalam pelaksanaannya, pemerintah tetap akan menjalankan program yang telah direncanakan. Dalih bahwa pendidikan adalah program jangka panjang yang harus dijaga kesinambungannya akan kembali menjadi kartu As pemerintah.

Terlepas dari prioritas anggaran dan berbagai kekurangan dalam implementasi, berbagai program pemerintah yang berpihak pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan seharusnya memperoleh dukungan masyarakat. Pemerintah yang sudah menguras energi untuk menebar rencana dan wacana tentu akan semakin tidak optimal dalam kerja nyata jika harus mengurusi polemik tanpa ujung. Perbaikan akan terjadi ketika setiap komponen bertindak untuk berkontribusi, bergerak menjadi solusi, bukan sekedar mempermasalahkan dan menyalahkan. Untuk perbaikan pendidikan yang lebih dapat dirasakan, biarlah setiap komponen bekerja, tidak sibuk dengan wacana dan dialektika. Fungsi kontrol dari masyarakat tentu harus tetap berjalan, namun dalam kerangka yang menguatkan, bukan melemahkan.

Masyarakat Pendidikan yang Terlupakan
Darmaningtyas pernah mengungkapkan adanya 4 kuadran pendidikan. Masyarakat yang kaya dan pintar akan survive dimanapun berada. Masyarakat yang kaya namun tidak pintar tetap akan memperoleh banyak kemudahan memperoleh fasilitas untuk menggapai kesuksesan. Masyarakat yang miskin tetapi pintar akan dimanjakan dengan berbagai program yang dapat membantunya menggapai cita. Masyarakat yang miskin dan tidak pintar lah yang akan terpinggirkan, tidak terperhatikan, padahal jumlahnya tidak sedikit. Berbeda dengan masyarakat miskin yang pintar yang berkesempatan memutus rantai kemiskinan, atau masyarakat yang kaya namun tidak pintar yang mungkin dapat ‘membeli’ kepandaian, kelompok masyarakat miskin dan tidak pintar akan terkungkung dalam lingkaran kemiskinan dan kebodohan. Ironisnya, berbagai program yang digulirkan jarang menyentuh kelompok masyarakat ini.

Pembangunan teknologi informasi misalnya, belum tentu mampu menjangkau golongan ini. Berbagai macam bantuan dan beasiswa juga tidak bermanfaat bagi mereka yang tidak bersekolah. Siswa berprestasi banyak memperoleh saluran aktualisasi, bagaimana dengan saluran aktualisasi siswa yang suka nongkrong dan tawuran. Parahnya, kelompok masyarakat yang terlupakan ini terus berkembang, bahkan banyak menimpa kelompok menengah. Kelompok atas mudah dapat fasilitas, kelompok bawah mudah dapat bantuan, bagaimana dengan kelompok menengah yang tidak dapat mengakses fasilitas sebagaimana kelompok atas namun tak dapat pula mengakses bantuan sebagaimana kelompok bawah.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun 2013 juga akan dihiasi berita mengenai pendidikan marginal, mulai dari siswa yang sulit mengakses layanan pendidikan, sekolah dan fasilitasnya yang rusak, hingga guru yang digaji di bawah standar. Berita mengenai bantuan pendidikan pun akan menyertainya. Masalahnya tidak berakhir sampai di situ. Bagaimana dengan anak usia sekolah yang tidak mau atau tidak bisa bersekolah. Bagaimana mengubah paradigma masyarakat awam mengenai pentingnya pendidikan. Atau bagaimana mengelola generasi muda yang jauh dari harapan bangsa. Pendidikan Indonesia di tahun 2013 dan tahun-tahun berikutnya tetap akan menorehkan luka selama masih ada masyarakat pendidikan yang terlupakan dan terpinggirkan.

Politisasi Pendidikan
Pendidikan merupakan aspek kehidupan yang punya nilai jual tinggi dalam kacamata politik, karenanya menjelang pesta demokrasi tahun 2014 akan semakin banyak figur publik yang mendadak peduli dengan pendidikan. Jika bentuk kepeduliannya berupa kontribusi nyata terhadap dunia pendidikan sebenarnya tidak jadi masalah, toh pendidikan cukup cerdas dan bijak menilai motif dibalik pemberian bantuan. Hanya saja akan menjadi kontraproduktif jika bentuk kepeduliannya sebatas menambah wacana dengan segala kesoktahuan demi penokohan dan pencitraan. Berbagai kasus politisasi pendidikan yang lebih ironis akan mengemuka di daerah dengan segala dalih otonominya. Politisasi pendidikan ini akan melibatkan banyak pihak, mulai dari guru, kepala sekolah, dinas pendidikan hingga menteri pendidikan.

Politik dan pendidikan sebenarnya ibarat dua sisi mata uang yang saling berdampingan. Politik ada untuk melindungi pendidikan, pendidikan pun ada untuk mengarahkan politik. Permasalahan timbul ketika motif dan kepentingan politik lebih mendominasi, menghalalkan segala cara, mengorbankan segala hal termasuk netralitas pendidikan. Pendidikan akhirnya menjadi alat untuk mengangkat citra, ini masih mending. Di beberapa kasus, pilihan politik bahkan menjadi syarat pengangkatan atau pemberhentian tenaga kependidikan. Bukan lagi pengalaman dan kompetensi yang dilihat, tetapi warna politik.

Politisasi pendidikan akan semakin menguat di tahun 2013, menjadikan pendidikan sebagai isu hangat disamping isu sosial ekonomi dan keamanan. Pemilihan kepala daerah tidak akan terlepas dari janji-janji di bidang pendidikan, mulai dari sekolah gratis, beasiswa, hingga perbaikan sekolah. Janji-janji yang sebenarnya sudah diamanatkan undang-undang, alokasi 20% anggaran untuk pendidikan. Politisasi pendidikan ini juga yang akan mengakhiri kisruh kepemimpinan di UI pada tahun 2013 karena pihak yang berkepentingan sudah mulai fokus bersiap untuk 2014. Politisasi pendidikan ini sayangnya tidak dapat dihindari, jadi hanya mungkin dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan nasional dan stakeholder pendidikan Indonesia.

Tetapi, orang besar tidak dilahirkan. Orang-orang besar itu ditempa, diukir dan dipersiapkan oleh pendidikan yang baik. Salah satunya adalah tersedianya kesediaan untuk senantiasa menyemangati dengan cinta. Menggerakkan jiwa mereka untuk melakukan kerja besar yang bermakna. Bukan menyibukkan diri dengan kekurangan.” (M. Fauzil Adhim)

Pendidikan Ala Bang Maman

Bang Maman dari Kali Pasir tiba-tiba saja terkenal setelah meminta bantuan Patme berpura-pura sebagai istri simpanan Salim, menantunya, agar bercerai dengan Ijah, anaknya. Padahal Bang Maman hanyalah seorang tokoh fiksi dalam buku pelajaran muatan lokal “Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta” (PLBJ) kelas 2 SD. Adalah istilah ‘istri simpanan’ yang menjadi sumber kehebohan karena dinilai kurang pantas untuk dikenalkan ke siswa kelas 2 SD dan mengaburkan nilai budaya Jakarta. Mendiknas ikut heboh dan (seperti biasa) segera membentuk tim khusus, padahal Pak Akim, wali kelas 2C SD Angkasa IX –sekolah dimana kasus kisah Bang Maman mencuat– malah berani memastikan kalau cerita Bang Maman hanyalah cerita rakyat biasa yang mengandung nilai moral yang perlu diajarkan ke murid.

Ironis, apa yang dikatakan Pak Akim tidak salah, kisah “Bang Maman dari Kali Pasir” bukanlah hal yang luar biasa. Jika “istri simpanan” dianggap kurang pantas, apa lantas cerita rakyat Sangkuriang yang hendak menikahi ibu kandungnya dinilai pantas? Belum lagi kisah Jaka Tarub yang mencuri pakaian bidadari yang sedang mandi. Kisah Bang Maman mungkin memang kurang mendidik, tetapi jangan salah, kisah “Si Angkri” yang dimuat di buku PLBJ kelas I SD bisa jadi lebih kurang mendidik. “Mengenal Cerita Si Angkri” bukan hanya bercerita tentang golok dan dendam, namun juga memuat pembunuh bayaran, darah dan siasat rayuan gadis yang mencuci di sungai. Dan baik “Bang Maman” maupun “Si Angkri” dibuat berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Muatan Lokal DKI Jakarta. Dan ketika kejahatan, kekerasan dan seksualitas sudah mengisi bacaan anak kelas 1 SD di sekolah, mau jadi apa generasi muda bangsa ini?

Istilah (istri) “simpanan” sebenarnya juga tidak benar-benar baru dalam dunia anak-anak. Lihat saja iklan P*n* Ice Cup yang sudah cukup lama tayang di televisi. Sang anak yang baru merayakan ulang tahun menyampaikan kepada papanya bahwa mamanya punya “simpanan” dan serta merta membuat Sang Mama bingung dan salah tingkah. Terlepas dari yang dimaksud “simpanan” oleh anak tersebut adalah produk yang diiklankan, jika dilihat aspek kepatutan, rasanya iklan tersebut kurang pantas. Dan jika berbicara tentang iklan dan tontonan di televisi, kita akan banyak sekali menyaksikan ketidakpantasan yang sepertinya sudah banyak dimaklumi. Ya, berbagai ketidakpantasan sudah menjadi hal yang biasa, bahkan di mata orang tua dan pendidik. Pendidikan di negeri ini belum cukup tegas dalam menyaring ketidakpatutan.

Mungkin terlalu berlebihan jika penulis sampaikan bahwa sistem pendidikan anak di negeri ini justru menghasilkan generasi anak-anak kecil yang miris, “Bang Maman dari Kali Pasir” hanya kasus kecil. Pun terkesan menggeneralisir, namun seyogyanya kita introspeksi mengenai pendidikan anak-anak kita. Dua bulan lalu, seorang anak SD di Depok nyaris membunuh temannya dengan 8 tikaman pisau hanya karena diadukan mencuri HP. Tidak hanya ditikam, teman sekelasnya yang dikiranya sudah tewas dengan usus terburai tersebut dibuangnya di selokan. Beberapa bulan sebelumnya, 2 siswa SMP membunuh temannya hanya gara-gara saling ejek ketika bermain game online. Ada lagi kasus anak SD yang memperkosa teman sepermainannya. Atau puluhan siswa SD di Bekasi yang kedapatan mengonsumsi rokok, ganja dan permen yang mengandung zat aditif serta mabok menghirup lem. Belum lagi berbagai kasus bunuh diri siswa dan bullying yang dilakukan siswa sekolah, bahkan mulai dari tingkat Sekolah Dasar.

Berbagai kasus tersebut mungkin hanya segelintir namun seperti fenomena gunung es. Masih ada siswa yang ‘membanggakan’ kok. Lihat saja Al, siswa SD cerdas yang dipaksa gurunya memberikan contekan kepada seluruh temannya. Ibunya, Ny. Siami, yang mencoba mengajarkan kejujuran kepada anaknya dengan melaporkan contek massal tersebut justru didemo dan diusir warga karena dianggap mencemarkan nama baik masyarakat dan sekolah. Sekolah yang sakit dan masyarakat yang sakit akan menghasilkan generasi muda yang sakit. Hukum yang sakit membuatnya semakin sempurna. Hukuman bagi anak di bawah umur yang melakukan kejahatan hanyalah dikembalikan kepada orang tua mereka, yang terbukti gagal mendidik anak.

Kembali ke Bang Maman, seharusnya berbagai pihak menyadari bahwa permasalahan pendidikan anak di Indonesia bukan hanya sebatas cerita di buku ajar. Dongeng anak seharusnya penuh dengan nilai moral positif, bukan dendam dan kelicikan. Cerita anak seharusnya memuat lebih banyak kisah kepahlawanan, bukan kebencian dan permusuhan. Jangan biarkan impian dan moral anak rusak dari awal, biarlah waktu dan perkembangan fase kehidupan yang akan mengajarkan anak tentang realita. Bijak menghadapi kenyataan dalam kerangka positif. Nilai-nilai positif dalam pendidikan anak di keluarga ini kemudian harus didukung dengan persemaian nilai-nilai positif di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Hal yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan anak adalah pemanfaatan media dengan tepat. Saat ini terlalu banyak bacaan dan tontonan tidak mendidik yang disajikan demi keuntungan materi. Kekerasan fisik, verbal dan psikologis mengisi ruang-ruang visual anak yang kemudian menganggapnya biasa. Kata-kata kotor dan melecehkan mulai menghiasi lisan anak-anak kita. Sikap tidak beretika dan tidak sesuai norma hasil meneladani tokoh fiksi di komik, TV, game online ataupun internet semakin dianggap wajar. Mengutiip perkataan Prof. Robert Billingham, “Anak terlalu banyak bergaul dengan lingkungan semu di luar keluarga, dan itu adalah tragedi yang seharusnya diperhatikan oleh orang tua”.

Pendidikan ala Bang Maman mengajarkan bahwa anak adalah aset untuk memperoleh kekayaan dunia. Karenanya, Ijah dinikahkan dengan Salim yang kaya raya dan diminta untuk cerai ketika Salim jatuh miskin. Pendidikan anak yang benar akan memandang anak lebih dari sekedar aset yang tidak dapat diukur dengan materi. Karenanya mengherankan jika ada orang tua yang senantiasa menyediakan waktu untuk rapat dengan klien, sementara untuk anak hanya diberikan waktu sisa, jika pun ada. Atau orang tua yang selalu siap mendengarkan keluhan pelanggan, sementara ungkapan anak-anak mereka diabaikan begitu saja. Pendidikan ala Bang Maman mengajarkan untuk menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan, selicik apapun. Pendidikan yang benar akan mengajarkan cara yang benar untuk mencapai tujuan yang benar.

Tantangan pendidikan anak di era informasi ini jelas tidak dapat disamakan dengan kondisi tiga dasawarsa lalu, orang tua dan pendidik mesti menyadarinya. Anak-anak di zaman ini cenderung lebih banyak melihat, mendengar, merasakan, mengetahui dan melakukan hal-hal yang bahkan mungkin tidak terbayangkan oleh anak-anak di masa sebelumnya. Grand design pendidikan anak bangsa sudah tentu harus cepat beradaptasi dan terus berkembang. Pun demikian, ada dua hal yang tidak berubah dalam pendidikan anak : keteladanan orang tua dan perhatian yang diberikan. Jangan salahkan anak yang tidak ramah, jika orang tua jarang bertemu muka dengan anaknya. Jangan salahkan anak yang tidak dapat mengendalikan emosi, jika orang tua kerap bertengkar di hadapan anak. Jangan harap anak bisa punya integritas, jika orang tua tidak konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Jangan harap anak akan terbuka dengan masalah yang dialaminya, jika orang tua tidak menyempatkan waktu untuk bercengkrama dengan anaknya. Dan ketika anak-anak hanya belajar dari buku tanpa ditemani atau belajar dari televisi tanpa didampingi, bersiaplah kehilangan anak yang punya jati diri.

Bila seorang anak hidup dengan kritik, ia akan belajar menghukum. Bila seorang anak hidup dengan permusuhan, ia akan belajar kekerasan. Bila seorang anak hidup dengan olokan, ia belajar menjadi malu. Bila seorang anak hidup dengan rasa malu, ia belajar merasa bersalah. Bila seorang anak hidup dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Bila seorang anak hidup dengan keadilan, ia belajar menjalankan keadilan. Bila seorang anak hidup dengan ketentraman, ia belajar tentang iman. Bila seorang anak hidup dengan dukungan, ia belajar menyukai dirinya sendiri. Bila seorang anak hidup dengan penerimaan dan persahabatan, ia belajar untuk mencintai dunia.” (Dorothy Law Nolte)

Diskriminasi Jalur Masuk PTN

Para pemegang kebijakan pendidikan di Indonesia memang sangat kreatif, apalagi untuk lingkup pendidikan tinggi. Wacana-wacana baru terus bemunculan, trial and error, seolah lahirnya kebijakan tanpa pengkajian yang mendalam. Setelah wacana SPP tunggal, credit earning dan jurnal ilmiah sebagai prasyarat kelulusan, di tengah dinamika pembahasan RUU Perguruan Tinggi, muncul rencana menghapuskan jalur tes (SNMPTN) tulis sebagai jalur masuk PTN mulai 2013. Penghapusan ini dipandang sebagai implementasi Peraturan Mendiknas Nomor 34 tahun 2010 yang menyebutkan jalur seleksi mahasiswa baru menggunakan SNMPTN (60%) dan jalur mandiri (40%). Data yang digunakan sebagai pertimbangan kelulusan seleksi adalah nilai Ujian Nasional (UN) dan nilai raport semester III – V. Sanksi pun sudah disiapkan bagi sekolah yang ketahuan mengatrol nilai raport.

Di tengah isu kenaikan harga BBM, wacana tersebut jelas semakin memperlihatkan arah bangsa ini. Bukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang di pembukaan UUD 1945, bukan pula memastikan setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan yang layak, namun pemerintah semakin terlihat hendak ‘lepas tangan’ dan menyerahkan urusan kepada ‘mekanisme pasar’. Disinilah pendidikan menjadi komoditas yang secara sistemik mengeliminir peserta didik sehingga hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang. Sayangnya, ‘saringan’ itu bukan semata-mata kecerdasan, namun lebih didominasi faktor finansial. Alhasil, pendidikan tinggi berkualitas semakin sulit dinikmati masyarakat marginal, kalau pun ada pastilah mereka yang amat sangat pintar sekali.

Seperti halnya kenaikan BBM, kebijakan penghapusan SNMPTN tulis jelas tidak berpihak kepada masyarakat banyak. Selama 32 tahun ini, tes tulis untuk masuk PTN masih dianggap sebagai jalur masuk yang paling adil dan kredibel. Seluruh lapisan masyarakat dapat mengaksesnya dan berkompetisi di dalamnya, tidak seperti ujian mandiri yang banyak digunakan pihak kampus sebagai jalur non reguler untuk menghasilkan dana. Ujian mandiri kampus dikenal sebagai jalur masuk berbiaya tinggi yang hanya dapat diakses calon mahasiswa dari kalangan menengah ke atas. Cakupan SNMPTN undangan juga sangat terbatas, siswa tertentu di sekolah tertentu. Dan ketika calon mahasiswa tidak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan, dimana peluang lebih ditentukan oleh faktor finansial dan bukan kecerdasan, disinilah dapat dikatakan diskriminasi telah terjadi.

Tes tulis SNMPTN memang tidak bersih dari praktek joki dan nepotisme, namun kecurangan tersebut tidak ada apa-apanya bila dibandingkan kecurangan UN yang sangat sistemik. Sudah jadi rahasia umum bahwa hanya sepersekian hasil UN yang benar-benar murni karena kemampuan siswa. Terlalu banyak data yang mengungkapkan hal ini, penulispun pernah mengalaminya. Selain itu, SNMPTN tulis juga lebih jujur dan transparan jika dibandingkan SNMPTN undangan. Tidak hanya manipulasi nilai raport oleh pihak sekolah, standar penetapan siswa yang dinyatakan lulus SNMPTN undangan pun tidak jelas. SNMPTN undangan justru membuka celah besar untuk bersemainya praktek suap dan nepotisme. Kecurangan ini bahkan lebih sulit terkontrol. Nilai raport bisa saja ditentukan dari membeli buku lewat guru/ sekolah, ikut jam pelajaran tambahan atau mengikuti study tour dengan biaya tinggi. Kredibilitas hasil UN dan nilai raport yang diragukan ini sangat riskan untuk dijadikan dasar penetapan utama seleksi masuk PTN, bahkan dalam beberapa kasus kemampuan akademis mahasiswa yang diterima lewat jalur undangan (PMDK, dsb) tidak lebih baik dari mahasiswa yang diterima lewat jalur tes tulis. Di kasus lain, siswa yang jujur malah memperoleh nilai UN dan raport yang lebih kecil dibandingkan teman-temannya dan jika SNMPTN tulis ditiadakan sudah pasti mereka tidak dapat kesempatan mengikuti SNMPTN Undangan yang justru diikuti teman-teman mereka yang curang.

Jalur SNMPTN Undangan dan Ujian Mandiri pun disoroti karena cenderung diskriminatif, dimana hanya orang kaya yang boleh kuliah. Di beberapa sekolah, jalur undangan hanya diperuntukkan bagi siswa kelas internasional yang didominasi golongan berada. Mekanisme yang tidak transparan, baik di tingkat sekolah maupun di PTN, sangat memungkinkan adanya seleksi finansial. Belum lagi, jalur undangan hanya diperuntukkan bagi sekolah yang terakreditasi. Siswa dari keluarga yang kurang mampu atau tinggal jauh dari pusat kota jelas berpeluang kecil memperoleh undangan. Perlu diingat pula bahwa pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal. Hal ini juga menimbulkan bias penilaian raport dan UN antara satu wilayah dengan wilayah lain, antara satu sekolah dengan sekolah lain. Sementara itu, Ujian Mandiri yang memang menjadi ‘proyek’ kampus sudah jelas-jelas diskriminatif dengan biaya tinggi menjaring mahasiswa dari kalangan mampu secara finansial.

Secara konstitusi, wacana menghapus tes tulis SNMPTN selain bertentangan dengan UUD 1945 juga bertentangan dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 53B. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib menjaring peserta didik baru program sarjana melalui pola penerimaan secara nasional paling sedikit 60% dari jumlah peserta didik baru yang diterima untuk setiap program studi pada program pendidikan sarjana dan pola penerimaan secara nasional tersebut tidak termasuk penerimaan mahasiswa melalui penelusuran minat dan kemampuan atau bentuk lain yang sejenis. Artinya sedikitnya 60% mahasiswa direkrut dari jalur tes tulis, bukan undangan.

Alasan lain yang dikemukakan pemerintah adalah efisiensi, dimana siswa tidak perlu melakukan dua kali ujian (UN dan SNMPTN tulis), integrasi ini dapat menghemat anggaran penyelenggaraan SNMPTN tulis sebesar 30 – 40 milyar dan dapat digunakan untuk menggratiskan SNMPTN undangan. Alasan efisiensi ini jelas aneh, mengingat integritas UN jauh lebih dipertanyakan, anggarannya pun mencapai ratusan milyar. Ekstrimnya, jika dalihnya adalah efisiensi, akan jauh lebih efisien jika UN yang ditiadakan. Lain halnya dengan Komisi X DPR RI yang menginginkan terbukanya akses Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk seluruh kalangan masyarakat. Jika memang demikian, penghapusan tes tulis SNMPTN hanya semakin mempersempit akses masyarakat miskin untuk dapat menikmati pendidikan tinggi berkualitas.

Perubahan kebijakan bukanlah hal baru di dunia pendidikan, terlalu sering malah. Namun jika mengkaji berbagai argumen di atas, nampak jelas bahwa kebijakan penghapusan SNMPTN tulis sementara penyelenggaraan UN dan SNMPTN undangan masih banyak kecurangan adalah langkah sembrono. Integrasi UN dengan seleksi masuk PTN juga masih butuh kajian mendalam. Jangan sampai dengan dalih efisiensi justru mengorbankan kualitas calon pemimpin masa depan bangsa ini. Daripada sibuk membuat kebijakan baru yang tidak populer, seharusnya pemerintah dapat fokus mengevaluasi kebijakan lamanya yang masih amburadul dan kurang efektif. Penyelenggaraan UN, penyaluran dana BOS, kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia, kualitas dan kesejahteraan guru, praktek KKN dalam dunia pendidikan dan masih banyak lagi PR pendidikan di Indonesia yang lebih prioritas untuk diselesaikan ketimbang mengacak-acak sistem yang sudah tertata rapi dan diakui integritasnya. Stop diskriminasi jalur masuk PTN, orang miskin pun berhak mengenyam bangku pendidikan tinggi di negara ini.

*penulis adalah alumni Teknik Industri UI yang masuk lewat jalur undangan (PPKB UI)

Publikasi Karya Ilmiah? Siapa Takut??!!

“Sebagimana kita ketahui pada saat sekarang ini, jumlah karya ilmiah dari Perguruan Tinggi Indonesia secara total masih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia, hanya sekitar sepertujuh. Hal ini menjadi tantangan kita bersama untuk meningkatkannya. Sehubungan dengan itu terhitung mulai kelulusan setelah Agustus 2012 diberlakukan ketentuan sebagai berikut. Untuk program S1 harus ada makalah yang terbit di jurnal ilmiah. Untuk program S2 harus ada makalah yang terbit di jurnal ilmiah terakreditasi Dikti. Untuk program S3 harus ada makalah yang terbit di jurnal internasional”

Demikianlah isi dari Surat Edaran No. 152/ E/ T/ 2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada seluruh pimpinan Perguruan Tinggi di Indonesia. Surat tertanggal 27 Januari 2012 tersebut segera saja mengundang pro kontra. Pihak yang mendukung berargumen bahwa sudah sewajarnya mahasiswa didorong untuk lebih produktif dalam menulis dan menghasilkan karya ilmiah. Kebijakan ini juga akan mendorong dosen pembimbing dan pihak perguruan tinggi dalam upayanya untuk menerbitkan karya mahasiswanya dengan kualitas terbaik. Penerbitan jurnal secara massif juga akan memperkaya tradisi ilmiah di kalangan akademisi dan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan akan semakin berkembang.

Cukup beralasan juga jika Menikbud M. Nuh menegaskan untuk mendorong kuantitas dulu baru kualitas, karena realitanya kemampuan literasi, budaya menulis dan tradisi ilmiah mahasiswa Indonesia masih memprihatinkan. Itikad baik dari lahirnya kebijakan tersebut sebenarnya tak terbantahkan, karena realitanya publikasi karya ilmiah Indonesia memang jauh tertinggal. Scientific Journal Rankings (SJR) mencatat sepanjang tahun 2011 hanya ada 5 jurnal Indonesia yang masuk peringkat dunia dan menempatkan Indonesia di peringkat 64. Sementara Malaysia dengan 43 jurnalnya ada di peringkat 43. Webometrics juga menunjukkan bahwa tidak ada perguruan tinggi di Indonesia yang masuk 500 besar untuk parameter scholar yang mengukur jumlah publikasi karya ilmiah elektronik, sementara Malaysia menempatkan 5 perguruan tingginya di peringkat 500 besar dunia. Data jurnal Nature beberapa waktu lalu juga menyebutkan, karya ilmiah saintis Indonesia dalam jurnal internasional adalah 0,88 artikel per satu juta penduduk sedangkan Malaysia sebanyak 20,78 sehingga menempatkan Indonesia di posisi 134 dunia sedangkan Malaysia pada posisi 67.

Di sisi lain, pihak yang kontra menilai bahwa kebijakan publikasi karya ilmiah untuk program S3 masih wajar. Namun untuk program S2 ada catatan mengingat masih minimnya jurnal ilmiah terakreditasi di DIKTI, ditambah lagi tidak sedikit mahasiswa S2 yang orientasinya adalah jenjang karir, bukan kompetensi keilmuan. Dan kontroversi yang paling banyak adalah untuk program S1, mengingat banyaknya mahasiswa jenjang S1 dengan ketersediaan jurnal ilmiah yang sangat terbatas, belum lagi saat ini tidak sedikit program yang membuka jalur kelulusan non-skripsi. Apalagi jika memperhitungkan deadline implementasi kebijakan yang tinggal hitungan bulan. Tak heran, beberapa pihak menilai kebijakan ini akan mempersulit mahasiswa untuk lulus. Karenanya Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia menolak kebijakan tersebut dan mengusulkan untuk mempersiapkan daya dukung publikasi karya tulis mahasiswa, menunda pemberlakuannya, atau diterapkan secara bertahap.

Salah satu fungsi kampus, sesuai dengan doktrin yang pernah diterima penulis semasa kuliah, adalah sebagai tempat bersemainya ide dan pemikiran. Ide dan pemikiran itu kemudian diarahkan untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan kontribusi ke masyarakat. Selama ini ide dan pemikiran tersebut lebih banyak menjadi wacana dalam dinamika kehidupan kampus. Karya tugas akhir mahasiswa hanya menumpuk di arsip perpustakaan kampus yang jarang diakses publik, sehingga tidak mengherankan produknya hanya seadanya dan yang penting lulus. Publikasi karya, mau tidak mau, akan mengembangkan kompetisi produktif di kalangan civitas akademika perguruan tinggi, disamping budaya ilmiah, tentunya. Potensi mahasiswa yang sedang berada di masa puncak produktivitasnya dapat dialihkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat semisal tawuran dan seks bebas.

Penulis menilai bentuk penolakan terhadap kebijakan publikasi karya ilmiah mahasiswa yang muatannya adalah kekhawatiran, ketakutan tak beralasan dan motif untuk sekedar tidak mau repot tidak selayaknya diutarakan. Perubahan memang selalu melahirkan resistensi dan perbaikan kadang memang harus dipaksakan. Beberapa SMA di Indonesia sudah mewajibkan siswanya membuat karya ilmiah sebagai syarat kelulusan. Bahkan ada juga SMP yang mewajibkan siswanya menghasilkan produk (roket, robot, dan sebagainya) sebagai syarat kelulusan. Maka sebenarnya bukan hal yang aneh jika mahasiswa diwajibkan mempublikasikan karya dalam jurnal ilmiah sebagai syarat kelulusan. Apalagi tugas akhir kuliah sebagian besarnya berupa karya ilmiah. Apalagi pedoman penulisan jurnal juga telah tersedia. Apalagi kemudahan untuk penerbitan jurnal online juga sudah dibuka.

Saat menjadi calon sarjana sekitar 5 tahun yang lalu, penulis pun diminta membuat hasil skripsi dalam format jurnal berbahasa Indonesia dan Inggris. Pun tidak terpilih untuk dipublikasikan, hal itu menunjukkan bahwa ternyata membuat karya ilmiah dalam bentuk jurnal bukan hal yang sulit dilakukan, tinggal bagaimana keseriusan penyelenggara pendidikan untuk mempublikasikannya. Dan pengalaman penulis mendaftarkan jurnal ke LIPI untuk memperoleh nomor ISSN plus barcodenya juga ternyata tidak sulit. Karenanya kebijakan ini seharusnya disikapi dengan sikap tidak mempersulit.

Namun argumen pihak yang menolak kebijakan tersebut juga sebaiknya tidak dikesampingkan begitu saja. Jika mengacu ke Malaysia, publikasi karya ilmiah di jurnal internasional memang lebih banyak diperuntukkan bagi jenjang S2 ke atas, namun di Indonesia sepertinya tidak ada salahnya melakukan penataan pubikasi hasil tugas akhir mahasiswa S1. Lebih dini menanamkan nilai produktivitas dan keilmiahan untuk mengejar ketertinggalan. Untuk itu, pemerintah juga harus sigap mempersiapkan infrastruktur penerbitan jurnal dan melakukan sosialisasi yang optimal. Tidak lekas memberi sanksi yang telalu kaku di masa uji coba. Karena merubah kultur tidak semudah membalikkan telapak tangan. Evaluasi paska implementasi mutlak harus dilakukan. Kebijakan ini seharusnya tidak berat karena sejalan dengan visi penyelenggaraan pendidikan tinggi, namun memang butuh keseriusan untuk hasil yang optimal. Semoga saja kebijakan yang terkesan instan ini mampu mengangkat prestasi akademis Indonesia di kancah internasional.

“Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet!
Vivat membra quaelibet!
Semper sint in flore…”
(Gaudeamus Igitur)

SPP Tunggal dan Credit Earning PTN, Antara Paradoks dengan Ironi

Paradoks dan ironi, makanan apa tuh? Temannya karedok dan makaroni kah? Entahlah, penulis tiba-tiba teringat dua kata tersebut setelah munculnya wacana baru dalam Rapat Rektor PTN se-Indonesia. Pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia kali ini menggulirkan ide penerapan SPP tunggal dan credit earning di PTN se-Indonesia. Di tengah isu produktivitas mahasiswa dalam riset dan karya, penerimaan mahasiswa baru dan korupsi yang tengah disoroti, gagasan segar ini menjadi menarik untuk dikaji. Lalu apa hubungannya dengan paradoks dan ironi. Baiklah, sebelum menyelami SPP tunggal dan credit earning, perlu kita lihat dulu makna dari paradoks dan ironi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ironi didefinisikan sebagai kejadian atau situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi, tetapi sudah menjadi suratan takdir, sementara paradoks didefinisikan sebagai pernyataan yg seolah-olah bertentangan (berlawanan) dng pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Masih bingung? Penulis pertama kali mendengar kedua kata ini ketika mempelajari gaya bahasa (majas), dimana majas ironi adalah majas yang menyatakan makna yang bertentangan dengan makna sesungguhnya, misalnya dengan mengemukakan makna yang berlawanan dengan makna yang sebenarnya dan ketidaksesuaian antara suasana yang diketengahkan dan kenyataan yang mendasarinya. Sementara majas paradoks ialah majas yang mengandung pertentangan yang nyata antara pernyataan dengan fakta-fakta yang ada, namun jika diteliti ternyata tidak bertentangan sebab yang dibicarakan berbeda. Jika masih bingung juga tak apalah, toh yang akan kita diskusikan bukan dua kata tersebut, melainkan tentang gagasan penerapan SPP tunggal dan credit earning di PTN.

Fakta yang melatarbelakangi gagasan SPP tunggal adalah kondisi aktual bahwa mahasiswa banyak sekali mengeluarkan uang. Selain uang rutin SPP, ada berbagai pungutan lain seperti uang buku, uang laboratorium, uang perpusatakaan, uang ujian, uang tabungan bimbingan skripsi, biaya wisuda dan KKN dan lain-lain. Dengan SPP tunggal, unit cost mahasiswa sudah dihitung, jadi tidak ada lagi pembayaran lain di luar SPP tunggal. Sekilas, SPP tunggal yang rencananya akan diterapkan tahun 2013 ini solutif, namun realitanya mengandung paradoks bahkan ironi di dalamnya. Bayangkan saja, kebutuhan di setiap unit kampus berbeda, fasilitas yang tersedia pun berbeda. Artinya, sistem SPP tunggal akan mengantarkan setiap PTN, bahkan fakultas, jurusan dan program studi untuk memiliki hitungan unit cost mahasiswa yang tentunya berbeda. Skema pembiayaan pun semakin banyak. Akan ada PTN, fakultas, bahkan jurusan dan program studi dengan SPP tunggal yang tinggi dan menjadi elitis, dan akan ada yang terkesan ‘murahan’. Sebutlah Fakultas Kedokteran dengan berbagai biaya prakteknya, SPP tunggalnya akan sangat tinggi dan sulit diakses mahasiswa miskin. Sementara bisa jadi ada jurusan di ilmu sosial humaniora misalnya yang SPP tunggalnya terjangkau menjadi incaran calon mahasiswa kelas menengah ke bawah. SPP tunggal PTN di pusat kota akan ‘menggila’ sementara PTN di wilayah marginal semakin termarginalkan.

Permasalahan utama pembiayaan di PTN yang dirasakan mahasiswa adalah tingginya biaya kuliah sehingga angka partisipasi pendidikan di Indonesia masih terbilang rendah, sementara SPP tunggal sama sekali tidak menjamin akan membuat biaya kuliah menjadi terjangkau. Ketika SPP tunggal dianggap menjadi solusi pembiayaan pendidikan di PTN padahal tidak menjamin keterjangkauan biaya kuliah, disinilah paradoks terjadi. Lihat saja implementasi BOP-B di UI, alih-alih bertindak adil dengan memberikan SPP secara proporsional, yang terjadi adalah menzhalimi calon mahasiswa baru dari kalangan tidak mampu dengan sistem pembiayaan yang memberatkan mereka. Skema pembiayaan yang terkesan berpihak pada mahasiswa, ironisnya, justru membebani mahasiswa.

Fakta yang melatarbelakangi gagasan credit earning adalah kualitas unit pendidikan yang tidak merata, sehingga perlu diberi kesempatan mahasiswa dapat mengambil kuliah lintas PTN untuk mempertajam kompetensinya. Atau lebih jauh lagi, untuk menjadikan mahasiswa di PTN memiliki pengetahuan yang sempurna dan berhubungan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sistem ini memungkinkan mahasiswa dari sebuah PTN mengambil kredit mata kuliah tertentu di PTN lainnya tanpa harus membayar di kampus penerima. Selain itu, kredit yang diambil tersebut juga akan diakui kampus asal sebagai mata kuliah pilihan.

Ironisnya, ada beberapa realita yang menjadi tantangan dalam penerapannya. Sinergitas antar PTN misalnya. Lihat saja konflik kepentingan yang mewarnai penyelenggaraan SPMB dan UMPTN beberapa tahun lalu sehingga melahirkan yang disebut SNMPTN sekarang. Bukan tidak mungkin pihak PTN akan menghitung untung rugi, baik secara materi maupun non materi, jika credit earning jadi diterapkan. Dan jangan pula dilupakan bahwa arogansi almamater, terutama di PTN ternama di Indonesia, masih sedemikian kental. Belum lagi bicara tentang kepentingan kampus yang beragam. Perlu diingat bahwa antar PTN tidak selamanya mitra, tetapi juga kompetitor. Paradoks kepentingan. Kurikulum juga belum mendukung dan mungkin mahasiswa juga tidak seantusias yang dibayangkan. Saat ini bukan zamannya mahasiswa memperbanyak SKS yang diambilnya untuk memperdalam keilmuannya. Mungkin sangat sulit dicari mahasiswa sekarang yang mengambil SKS di atas 200 hanya untuk menyempurnakan wawasannya, seperti salah seorang asisten dosen yang pernah mengajar penulis ketika masih di kampus. Ironis memang, realitanya mahasiswa cenderung mengejar kelulusan daripada kompetensinya. Apalagi beban akademis dan biaya kuliah semakin berat. Toh jika credit earning jadi diterapkan, hanya segelintir mahasiswa yang dapat merasakan manfaatnya, terutama mahasiswa yang memiliki kelebihan finansial. Ketika sistem Credit Earning dipercaya dapat mempertajam kompetensi mahasiswa PTN yang saat ini lebih banyak berorientasi untuk lulus cepat, disinilah paradoks terjadi

Kebenaran mungkin memang relatif, karenanya berbagai paradoks dan ironi di dunia pendidikan bermunculan seiring dengan lahirnya gagasan-gagasan baru yang memperkaya wacana. Sayangnya, ide-ide tersebut tidak serta merta sejalan dengan optimalisasi upaya pemecahan masalah utama. Tulisan ini tentunya tidak hendak membatasi inovasi dan niat baik untuk berbenah yang merupakan suatu keharusan. Namun pihak pemangku kebijakan sudah seharusnya bijak dalam pemilihan prioritas kebijakan. Jangan sampai terlalu kaya wacana kemudian hilang fokus dan tidak ada perbaikan yang berhasil dilakukan.

Entah kemana ujung pembahasan tentang RUU Perguruan Tinggi, bagaimana pula nasib pengembangan riset dan kewirausahaan mahasiswa yang wacananya sempat mengemuka, atau bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk memastikan 20% mahasiswa PTN berasal dari keluarga kurang mampu. Jangan-jangan sepanjang tahun ini masih ramai media menyoroti tentang aksi kekerasan, tawuran, sex bebas, narkoba dan berbagai aksi konyol dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Atau jangan-jangan tahun ajaran baru nanti kita akan kembali disuguhi berita tentang calon mahasiswa miskin dan cerdas yang tidak bisa kuliah di PTN karena tidak mampu membayar SPP. Ironis sekali jika sampai ada mahasiswa miskin yang terancam tak bisa membayar biaya kuliah di tengah kemewahan gaya hidup mahasiswa masa kini. Pekerjaan Rumah dunia kampus masih sangat banyak. Kampus memang merupakan tempat bersemainya ide dan wacana, namun jangan sampai hanya sebatas gagasan tanpa realisasi perbaikan. Jangan sampai perbaikan hanya sebatas angan.

eSeMKa, Potensi Pendidikan yang Termarginalkan

Di tengah carut marut hukum dan perpolitikan di Indonesia, ada good news yang menyapa masyarakat Indonesia. Keberhasilan SMK 2 Surakarta dalam merakit mobil yang kemudian diberi nama Esemka seolah menjadi penghibur atas minimnya prestasi bangsa. Karya anak bangsa yang dipopulerkan oleh Jokowi ini segera saja menjadi headline di berbagai media massa. Terlepas dari berbagai kepentingan politis, publik menyambut gembira kehadiran produk baru buatan dalam negeri ini, euphoria pesawat N250 atau mobil Timor seakan bangkit kembali. Terlepas dari kepentingan bisnis dan kesiapan membuat produk secara massal, siswa-siswa SMK ini telah membuktikan bahwa Indonesia mampu menciptakan produk, tidak sebatas mengonsumsinya, dan masyarakat Indonesia turut berbangga karenanya.

Berbicara tentang SMK dan SMA, ibarat membandingkan jurusan IPS dengan IPA, ada yang seolah dianakemaskan. Dahulu, SMK yang salah satunya terdiri dari elemen STM, identik dengan siswa-siswa yang gagal masuk SMA, senang bolos dan tawuran. SMK dianggap jenjang pendidikan dengan kualitas di bawah SMA, sebagaimana jurusan IPS kerap dinomorduakan setelah jurusan IPA. Namun belakangan ini paradigma tersebut coba diubah, berbagai kebijakan pun digulirkan. Pemerintah mulai gencar mempromosikan SMK di berbagai media, peminat SMK pun semakin tinggi. Jumlah SMK meningkat signifikan sebanyak 4800 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun ini menjadi 9800 sekolah, hampir menyamai jumlah SMA di Indonesia. Pun rasio SMK : SMA masih jauh dari harapan pemerintah (70:30 pada tahun 2015), namun kecenderungan ke arah sana mulai terlihat.

Heboh mobil esemka menjadi promosi SMK yang begitu efektif. Tidak hanya SMKN 2 Surakarta, beberapa SMK juga menunjukkan produk mobilnya, di antaranya SMK Muhammadiyah 2 Borobudur (Magelang), SMKN 1 Trucuk (Klaten), SMKN 1 Semarang dan SMKN 7 Semarang. Tidak hanya mobil, siswa-siswa SMK juga membuktikan diri mampu menghasilkan berbagai produk lain, misalnya pesawat Jabiru SMK 29 Jakarta dan SMK 12 Bandung; komputer SMK Zyrex SMKN 1 Percut Sei Tuan Deli Serdang; 9 item produk SMEKTRI SMKN 3 Medan; laptop dan LCD proyektor SMKN 2 Cikarang; dan mesin Computer Neumerical Control (CNC), alat cuci tangan otomatis dan alat pendeteksi gempa SMKN 2 Medan. Terlepas dari kepentingan dan motifnya, berbagai pihak pun merespon positif, mulai dari artis, tokoh politik, perguruan tinggi hingga pemerintah. Beberapa PTN ternama di Indonesia bahkan menyambutnya dengan berbagai karya mahasiswa Indonesia, misalnya mobil formula Bimasakti mahasiswa UGM, mobil moko FT Unhas, mobil Cikal Nusantara ITB hingga satelit nano kolaborasi beberapa PTN ternama di Indonesia. Di luar kisruh uji kompetensi guru, beberapa saat lamanya berita pendidikan pun penuh dengan nuansa produktivitas anak bangsa.

SMK memang saat ini sudah lebih dikenal di masyarakat, namun benarkah kebijakan pemerintah sudah benar-benar mendukung tercapainya lulusan sekolah yang terampil dan siap kerja? Tak perlu berpikir lama untuk menjawab belum. Lihat saja kebijakan standar Ujian Nasional (UN) yang lebih mendorong kompetensi kognitif. Siswa SMK yang lebih berkembang kompetensi psikomotoriknya cenderung kesulitan untuk mengimbangi siswa SMA yang memang dituntut lebih baik dalam tes akademik tertulis. Kurikulum yang berbeda di SMA dan SMK akan menentukan kompetensi kemampuan numerik dan linguistik lulusannya. Proporsi teori dengan praktek akan berpengaruh terhadap penguasaan materi tes. Akhirnya, target SMK seolah hanya yang penting lulus, bahkan dalam beberapa kasus kebijakan yang tidak adil ini memicu kecurangan dalam penyelenggaraan UN. Selain itu, peningkatan jumlah sekolah dan pemina SMK tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga pengajar dan fasilitas yang mumpuni. Alhasil, tidak sedikit lulusan SMK yang ternyata kurang skillful.

Lulusan SMK yang lebih terampil mungkin memang lebih banyak terserap langsung ke dunia kerja dibandingkan lulusan SMA yang lebih disiapkan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Namun keterserapan ini tidak serta merta menggambarkan kesejahteraan lulusan SMK. Di dunia industri, seorang lulusan SMK yang memiliki pengalaman bertahun-tahun, cenderung begitu saja akan dibawahi lulusan perguruan tinggi yang belum teruji keterampilannya. Perbedaan kompensasi yang diberikan pun cukup signifikan hanya karena perbedaan ijazah. Jangankan lulusan SMK yang setara lulusan SMA, bahkan lulusan pendidikan vokasi perguruan tinggi (D3) yang lebih banyak mengetahui hal-hal praktis tidak sebatas teoritis, masih dinomorduakan dibandingkan sarjana lulusan S1.

Sementara itu, lulusan SMK relatif lebih sulit untuk lolos seleksi masuk perguruan tinggi favorit untuk meningkatkan ‘nilai jual’ mereka, karena memang tidak disiapkan kesana. Pilihan jurusan di kampus juga lebih terbatas sesuai dengan kompetensi mereka. Karenanya mungkin tidak akan dapat ditemukan lulusan SMK yang masuk Kedokteran PTN favorit. Dan tidak mengherankan, berbagai Institut Teknologi dan perguruan tinggi yang sesuai dengan kompetensi teknis lulusan SMK, justru dipenuhi oleh lulusan SMA. Ironi pendidikan kejuruan ini semakin menjadi di kampus. Pendidikan vokasi (D3) lebih banyak dimanfaatkan pihak kampus sebagai program yang dapat mendatangkan keuntungan bagi kampus. Biayanya lebih tinggi dari program S1 Reguler dengan visi yang tidak jelas. Identik dengan komersialisasi pendidikan, program vokasi di beberapa perguruan tinggi favorit pun digugat. Belum lagi image tentang pendidikan kejuruan yang masih di bawah bayang-bayang pendidikan umum. Tidak lolos SMA favorit, ya masuk SMA swasta atau SMK. Tidak lolos perguruan tinggi favorit yang masuk perguruan tinggi swasta atau vokasi (D3). Pendidikan kejuruan seolah ada di level yang lebih rendah.

Momentum esemka dan berbagai produk nyata SMK lainnya seharusnya dapat menjadi tonggak perbaikan citra SMK dan pendidikan kejuruan. Tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia semestinya menjadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan pendidikan. Promosi sekolah kejuruan tidak perlu habis-habisan dengan janji-janji muluk di media, cukup dengan rangkaian karya. Tidak perlu juga bersaing dengan SMA dengan mendirikan SMK bertarif internasional yang sarat mereplikasi komersialisasi pendidikan. Biaya iklan akan lebih efektif jika dialihkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, fasilitas sekolah dan jaringan kerja yang berkualitas bagi siswa-siswa SMK. Selain itu, budaya produktif dan mentalitas entrepreneur semestinya juga sudah ditanamkan sejak awal, sehingga siswa akan disibukkan dengan karya, kontribusi dan aktivitas penuh manfaat yang mereka jalani dengan kegembiraan karena sesuai dengan cita-cita hidup mereka.

Level pendidikan setara SMA/ SMK seharusnya sudah dapat lebih spesifik mempertajam kompetensi, sehingga pemetaan bakat dan minat sudah harus dilakukan lebih dini, di level pendidikan sebelumnya. Siswa-siswa SMA/ SMK seharusnya sudah tidak dituntut lagi menguasai seluruh mata pelajaran. Harus sudah lebih fokus sehingga tidak ada lagi dualisme dikotomis antara menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja dengan melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi. Level pendidikan setara SMA/ SMK mestinya benar-benar setara karena sama-sama menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi spesifik dan kecenderungan arah masa depan yang jelas. Rekayasa SDM masa depan bangsa Indonesia seharusnya sudah dikuatkan di level pendidikan ini. Ya, level pendidikan di atas pendidikan dasar sudah sewajarnya menghasilkan calon dokter, calon ahli nuklir, atau calon praktisi dan ahli di bidang yang sudah jelas. Jadi tidak ada lagi kebingungan siswa SMA/ SMK akan proyeksi masa depannya. Dan tidak akan ada lagi kejadian siswa peraih medali Olimpiade Biologi Internasional tidak lolos PMDK Fakultas Kedokteran PTN Favorit hanya karena prestasinya tidak sesuai dengan fakultas pilihan, sementara kita semua tahu tidak ada mata pelajaran dan olimpiade kedokteran di level SMA/ SMK.

Akhirnya, SMA dan SMK ada tidak untuk dibandingkan, melainkan untuk disandingkan. Masing-masing elemen pendidikan memiliki peran penting dalam visi besar menghasilkan SDM berkualitas dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika keduanya sudah equal, maka tidak perlu ada yang dimarginalkan. Level pendidikan di atas pendidikan dasar, apapun namanya, sama-sama menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi spesifik di luar kompetensi dasarnya. Percepatan peminatan dan pendalaman kompetensi spesifik, akan mengikis kejumudan siswa sekaligus mengakselerasi lahirnya karya nyata. Dan level pendidikan di atas SMA/ SMK yang akan memperdalam kompetensi spesifik itersebut. Sementara sekolah kejuruan memenuhi kebutuhan akan SDM terampil dan SMA menyiapkan para pakar keilmuan, perguruan tinggi bisa fokus memenuhi tri dharma perguruan tinggi : pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Bersatu Almamaterku, UI!!! (2)

“Ketika kekuatan akan cinta melebihi kecintaan akan kekuasaan, maka dunia pun menemukan kedamaian” (Jimi Hendrix)

Kekuasaan memang menggiurkan, menjanjikan harta dan ketenaran serta menjadikan pemangkunya seolah sebagai pemilik kebenaran. Tak mengherankan, perebutan kekuasaan kerap mewarnai sepanjang sejarah kepemimpinan manusia atas manusia lainnya. Sebaik apapun niat perebutan kekuasaan, selalu ada harga yang harus dibayar, mulai dari biaya yang dapat dinilai dengan uang hingga jiwa. Kepentingan kekuasaan ini juga disinyalir mewarnai kisruh UI sehingga berkepanjangan. Bagaimanapun, tidak hanya strategis karena menentukan arah sebuah universitas ternama di Indonesia, posisi rektor UI merupakan jabatan politis yang dapat melanggengkan kepentingan sekaligus mengakses kekuatan politik. Lebih strategis dan lebih politis dari sekedar Ketua BEM UI.

Pada awal terpilihnya Prof. Dr. der Soz Gumilar Rusliwa Somantri sebagai Rektor UI 2007 – 2012 tak pernah terbayangkan akan muncul kisruh seperti sekarang ini. Kemenangan mutlak yang diperolehnya dengan memperoleh 85% suara MWA menunjukkan besarnya harapan civitas akademika UI pada salah seorang Guru Besar UI termuda ini. Pak Gumilar menjadi Rektor UI ke-3 yang berasal dari non-Kedokteran. Pada pelantikan Rektor UI non-Kedokteran sebelumnya tahun 1982, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, juga sempat terjadi kisruh di Aula FKUI Salemba. Kala itu, kegaduhan terjadi karena Dewan Mahasiswa UI (sekarang BEM UI) sangat anti dengan kepemimpinan Mendiknas, Dr. Daoed Joesoef dengan NKK/ BKKnya. Dalam perjalanannya, kepemimpinan Pak Nugroho juga menemui pro kontra di kalangan civitas akademika UI. Sebelum era BHMN yang melahirkan MWA UI, pemilihan Rektor UI dilakukan oleh Senat UI yang terdiri dari pimpinan fakultas dan Guru Besar. FKUI yang mendominasi Guru Besar di UI kemudian mendominasi posisi Rektor UI.

Sentimen “Asal Bukan FK” memang cukup terdengar pada pemilihan Rektor UI tahun 2007 lalu, apalagi pada pemilihan sebelumnya, Prof.Dr. Martani Huseini (mantan Dekan FISIP UI) yang didukung lebih banyak anggota MWA akhirnya kalah satu suara dari Prof. Dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., Ph.D yang berasal dari FKUI dengan dukungan dari Mendiknas yang memiliki sepertiga suara MWA. Dalam kepemimpinannya, Pak Usman yang melanjutkan dinasti Rektor UI dari Kedokteran UI lebih terlihat hanya sebagai simbol, dimana yang bergerak menjalankan pengelolaan UI adalah struktur di bawahnya. Sesaat setelah terpilih, ada beragam janji yang disampaikan Pak Gumilar, diantaranya melakukan tranparansi pengelola keuangan UI, meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan karyawan dan dosen UI, memperbaiki sistem kerja, menerapkan prinsip keadilan dalam pembayaran uang kuliah, dan memberikan kesempatan kepada putra daerah yang berbakat untuk kuliah di UI.

Tidak bisa dipungkiri, ada perubahan besar yang terjadi di UI di bawah kepemimpinan Pak Gumilar. Penyelesaian jalur sepeda, pendirian science park UI, renovasi total masjid ARH Salemba UI dan pembangunan perpustakaan terbesar di Asia Tenggara menjadi bukti fisik yang jelas terlihat. Wacana perubahan yang ada dalam grand design UI lebih revolusioner lagi, mulai dari pembangunan Rumah Sakit, SPBU, Hotel, Apartemen, Gerbang Tol UI, hingga membangun fasilitas trem mahasiswa dan mengelompokkan 13 Fakultas yang ada hanya menjadi 3 Fakultas saja. Peringkat UI di kancah Internasional pun semakin meningkat bahkan sempat masuk 200 Universitas terbaik di dunia, meninggalkan kampus lain di Indonesia. Tak ayal, selain menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Loughborough, Inggris, Pak Gumilar juga meraih penghargaan Asia’s Best Business School Awards, dengan kategori untuk “Award for Leadership Excellence” dari Chief Marketing Officer Asia.

Sayangnya, kekuasaan itu kadang membutakan. Rektor UI yang sebelumnya seolah hanya simbol, kini berbalik menjelma menjadi rezim. Untuk mengambil kendali penuh atas UI, ada beberapa perubahan mendasar, terutama di fakultas-fakultas strategis yang berpotensi menjadi ‘raja kecil’ di UI. Sebutlah FEUI yang memiliki ikatan alumni sekaligus senioritas yang kuat. Terpilihnya Pak Firmanzah sebagai Dekan FEUI termuda menyingkirkan beberapa tokoh ternama yang lebih senior jelas mengejutkan para Guru Besar FEUI dan Pak Gumilar ditenggarai ada di belakangnya. Demikian pula halnya dengan terpilihnya Bu Ratna Sitompul sebagai Dekan FKUI wanita pertama. Menariknya, FEUI dan FKUI adalah dua dari sedikit fakultas di UI yang memiliki ikatan alumni cukup kuat dan menangani banyak proyek ‘basah’. Tidak hanya ‘memegang’ para pimpinan fakultas, Pak Gumilar juga merangkul kelompok ‘penguasa’ kampus UI yang didominasi oleh ‘anak mushalla’. Alhasil, gerakan mahasiswa UI seolah membangun koalisi, tidak lagi menjadi mitra kritis rektorat. Aksi BOP-B yang tidak berkeadilan berujung di meja makan rumah Rektor UI, bis kuning kampus disediakan untuk aksi tertentu mahasiswa UI, berbagai beasiswa dan pekerjaan pun disediakan untuk para mantan aktivis kampus. Gerakan mahasiswa pun menjadi tumpul.

Bagaimanapun, kebobrokan politik pencitraan akan terkuak dan pola kepemimpinan superior akan memunculkan resistensi. Kembalinya UI menjadi Perguruan Tinggi Pemerintah paska dibatalkannya UU BHP oleh MK seolah menjadi titik balik. Status karyawan UI yang tidak jelas menguak fakta tidak sedikit karyawan UI yang gajinya di bawah standar. Batal BHP, gaji dosen pun urung naik. Kesejahteraan terbukti hanya janji. Penutupan pintu Barel UI semakin meningkatkan antipati mahasiswa dan masyarakat sekitar UI terhadap Rektor UI. Pengelolaan keuangan UI sebenarnya sudah ada perbaikan dari sebelumnya, paling tidak sudah bisa diaudit. Laporan keuangan UI sudah lebih transparan dibandingkan ketika penulis masih menjadi mahasiswa UI. Namun dari hasil audit ini terkuak beberapa kebobrokan, di antaranya adalah bahwa biaya makan anjing peliharaan Rektor UI dibiayai oleh UI. Biaya kuliah semakin tinggi, calon mahasiswa miskin tidak berani kuliah di UI, kecurangan penghitungan matriks BOP-B yang terjadi di beberapa fakultas semakin merugikan mahasiswa. Usaha Mandiri UI tidak jua produktif dan dibukalah kreativitas komersialisasi kampus lewat jalur mandiri mahasiswa non reguler. Kasus Gelar Honoris Causa untuk Raja Arab yang sempat mencuat sebenarnya hanya upaya pihak-pihak yang anti Gumilar untuk menyerang Rektor UI tersebut. Bola panas terus bergulir, Rektor UI dilaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi bebagai proyek besar di UI selama kepemimpinannya, bahkan beberapa pihak yang semula mendukungnya kini mulai mencabut kepercayaannya itu bahkan menyerang balik, tidak terkecuali MWA, beberapa pimpinan universitas dan mahasiswa.

Berbagai tekanan bukannya membuat Pak Gumilar introspeksi, namun justru terus memunculkan citra positif, utamanya lewat jalur media dan ke atas, dalam hal ini Kemendikbud. Berbagai isu memang dapat ditepisnya, namun banyak lagi isu tentang kesalahan tata kelola UI di bawah kepemimpinannya yang muncul ke permukaan. Sebutlah pembangunan boulevard yang penuh ketidakjelasan (tujuan maupun anggarannya, bahkan mengganggu rencana pendirian Rumah Sakit di UI), pengadaan pohon baobab senilai 1 M, uang penelitian dan beasiswa yang dihambat dan dipotong hingga pernikahan adik ipar Pak Gumilar yang sebagian biayanya didanai UI. Terus ditekan, arogansi Pak Gumilar pun muncul. Belum cukup membubarkan Senat Akademik Fakultas dan Universitas (SAF dan SAU) dan membentuk Senat Universitas (SU) untuk mendukungnya, Pak Gumilar melanjutkan determinasinya dengan ‘membubarkan’ MWA UI berdasarkan PP No.66/ 2010. MWA UI yang mengangkat Rektor UI jelas hilang kesabaran, dicabutlah SK Pengangkatan Rektor UI tahun 2007. Kisruh UI pun berlanjut. Mendikbud mencoba memediasi dan memutuskan bahwa Rektor UI dan MWA UI tetap ada serta meminta dibentuknya tim transisi UI yang independen. Selesaikah?

Jelas tidak. Rektor UI di sisa masa jabatannya harus bisa mempertanggungjawabkan apa-apa yang dituduhkan padanya. Sementara itu, pihak-pihak di sekitarnya akan semakin kritis. Selain gerakan Save UI dan Pelita UI, berbagai lembaga mulai dari BEM UI, MWA UI hingga BPK, KPK dan ICW tentu akan semakin menyoroti tata kelola UI. Dan kembali ke statement awal bahwa Rektor UI adalah jabatan yang strategis dan politis, tidak dapat dipungkiri adanya kepentingan yang bermain dalam dinamika yang terjadi di UI belakangan ini. Sebersih apapun gerakan, pasti ada misi yang diusungnya dan kepentingan yang dibelanya, sayangnya misi dan kepentingan ini tidak benar-benar murni. Ada yang mendukung untuk melanggengkan kepentingan, ada yang menjatuhkan untuk merebut (atau mengembalikan) kekuasaan. Di sisa jabatannya yang tinggal dalam hitungan bulan, Rektor UI harus menghadapi berbagai kepentingan. Kepemimpian di UI menjadi bola liar. Dalam pandangan penulis, Pak Gumilar sudah banyak membuat perubahan dan menorehkan prestasi di UI, namun pola kepemimpinannya berpotensi memicu konflik dan kerusakan. Penggulingan Rektor UI memang hanya akan menimbulkan kekacauan yang lebih besar, namun Pak Gumilar sepertinya hanya layak dipertahankan satu periode, tidak untuk dipilih kembali.

Bagaimanapun perkembangannya nanti, UI adalah kampus besar yang berisi kaum intelektual yang beradab. Berbagai permasalahan yang mengemuka seharusnya dapat diselesaikan dengan cerdas dan beretika. Konflik yang ada biarlah menjadi pembelajaran politik yang sehat. Selanjutnya, segenap civitas akademika UI, termasuk para alumni harus dapat berpikir jernih dan bijak dalam bersikap. Tidak memperkeruh suasana. Mencoba bersikap adil. Kembali menghimpunkan hati. Terlepas dari berbagai kepentingan, ada kepentingan besar untuk membesarkan dan menghidupkan UI. Menghidupkan nilai-nilai ilmiahnya, membangun nilai-nilai moralnya, menumbuhkan nilai-nilai kebangsaannya, mengembangkan nilai-nilai kebaikan dan kebermanfaatan civitas akademikanya. Sehingga genderang UI dapat mengalun merdu tanpa menjadi ironi. Sehingga yel-yel UI benar-benar dapat memperstukan, bukan sekedar jargon. “Kepal jari jadi tinju, UI UI kampusku, bersatu almamaterku, UI!!!

*penulis adalah alumni Teknik Industri UI angkatan 2001

Bersatu Almamaterku, UI!!! (1)

“Almamaterku setia berjasa, Universitas Indonesia. Kami wargamu bertekad bersatu. Kami amalkan Tri Dharmamu. Dan mengabdi Tuhan dan mengabdi Bangsa dan Negara Indonesia“ (Hymne UI)

“Kepal jari jadi tinju, UI UI kampusku, bersatu almamaterku, UI!!!” Yel UI tersebut sejujurnya bagi penulis tidak segagah ‘Salam Ganesha’ ITB, “Bakti kami untuk-Mu Tuhan, Bangsa dan Almamater! Merdeka!!!” yang lengkap dengan gerakannya. Namun sebagai alumni UI, yel UI tersebut jelas lebih berkesan, mulai diperkenalkan sejak Orientasi Kehidupan Kampus (OKK) UI, dibawa dalam berbagai kegiatan dan demonstrasi hingga ketika wisuda di Balairung UI. Namun belakangan ini yel – yel tersebut seakan absurd, terbentur oleh realita kisruh UI yang terus berlanjut. Polemik yang melibatkan para pejabat kampus dan sejumlah guru besar di UI tersebut sangat kental nuansa kepentingannya. Mendikbudpun harus turun tangan mendamaikan, dengan memutuskan akan membentuk tim transisi UI. Selain itu, Rektor UI dan MWA UI sama – sama dinyatakan sebagai organ UI yang masih aktif. Selesaikah permasalahan? Lalu siapa yang salah? Penulis yang sudah hampir lima tahun meninggalkan kampus UI mungkin juga tidak tahu banyak, namun tulisan ini harus hadir sebagai bentuk kepedulian dari seorang alumni kepada almamaternya.

Menurut hemat penulis, ada dua hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan kisruh berkepanjangan di UI, yaitu mengenai status UI dan Kepemimpinan di UI. Kedua hal ini saling terkait dan menjadi pelik, padahal untuk menyelesaikannya seharusnya diuraikan satu per satu. Berbicara tentang status UI, potensi konflik sebenarnya sudah ada sejak penetapan PP No.60 tentang Perguruan Tinggi dan PP No.61 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum pada tahun 1999. Peraturan Pemerintah ini sebenarnya berusaha memperjelas posisi PTN sebagai Badan Hukum yang otonom dan mandiri, tidak lagi di bawah ‘ketiak’ Depdiknas. PP No.152/ 2000 yang menetapkan PTN sebagai BHMN kemudian menguatkan PP sebelumnya. Sayangnya niat baik meningkatkan posisi PTN justru membuka ruang komersialisasi dan privatisasi kampus.

Swakelola penyelenggaraan pendidikan termasuk dalam hal anggaran harus dibayar mahal oleh mahasiswa. BHMN mendorong kenaikan biaya kuliah hampir dua kali lipat. Sejak angkatan 1999, UI menuntut mahasiswanya membayar DPKP (Dana Peningkatan Kualitas Pendidikan) yang jumlahnya tidak sedikit, disamping SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan DKFM (Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa). UI dengan biayanya yang tidak lagi terjangkau tidak mencerminkan sebagai kampus rakyat. Euphoria gerakan mahasiswa saat itu mendorong mahasiswa bergerak menuntut dihapuskannya DPKP, aksi tutup kampus UI pun beberapa kali sempat dilakukan. Namun pihak UI tetap pada keputusannya, bahkan memberikan sanksi bagi beberapa mahasiswa yang menentang. Perjuangan mahasiswa terus bergolak. Menemui jalan buntu, isu bergeser lebih realistis menuntut transparansi DPKP yang ternyata juga tidak (bisa) dipenuhi UI.

Perubahan status PTN menjadi BHMN tidak hanya berdampak pada biaya pendidikan yang semakin mahal, struktur kelembagaan pun mengalami perubahan. Salah satu yang paling nyata adalah pembentukan MWA (Majelis Wali Amanat) yang merepresentasikan stakeholders PTN, dengan porsi menteri sekitar sepertiga suara. MWA merupakan organ tertinggi yang berwenang untuk mengesahkan renstra dan RKAT kampus bahkan mengangkat dan memberhentikan rektor. Posisi strategis ini menjadi dilema bagi gerakan mahasiswa ketika perjuangannya mengembalikan UI sebagai kampus rakyat belum juga memiliki titik terang. Adanya MWA unsur mahasiswa sama artinya dengan melegitimasi status BHMN UI, namun tanpanya informasi penting dan strategis akan sulit diakses. Untuk mengubah kebijakan melalui MWA unsur mahasiswa yang suaranya tak berarti, jelas tidak mungkin. Namun akhirnya mahasiswa memilih opsi terlibat di MWA dengan Ahmad Junaedi (FKM’97) sebagai perwakilan mahasiswa yang pertama.

Selain itu, BHMN juga mensyaratkan kreativitas UI dalam mencari dana. Cara paling mudah adalah dengan membebankan pembiayaan pendidikan ke mahasiswa. Di antara kecerobohan cara UI mencari dana adalah dengan membuka Program Prestasi dan Minat Mandiri (PPMM), dimana mahasiswa yang tidak lolos seleksi reguler (PPKB dan SPMB), dapat diterima asalkan membayar uang pangkal 25 – 75 juta dengan uang semesteran 7.5 juta. Alhasil, terekrutlah mahasiswa kaya dengan akademis biasa – biasa saja. PPMM ini hanya berjalan selama dua tahun (2003 – 2004) untuk kemudian dihentikan. Seiring dengan meningkatnya biaya pendidikan karena berlakunya admission fee (uang pangkal) hingga 25 juta untuk mahasiswa reguler sejak tahun 2004, pola – pola pembebanan pembiayaan pendidikan ke mahasiswa terus berkembang, mulai dengan jalur kerja sama daerah hingga kecurangan dalam implementasi BOP – (K)B (Biaya Operasional Pendidikan – (yang katanya-pen) Berkeadilan). Di sisi lain, unit usaha bentukan UI seperti PT. Daya Makara dan Makara Mas, seolah jalan di tempat. Konon bukan karena tidak ada proyek, namun keuntungannya dinikmati sendiri oleh pengelola sehingga neraca keuangannya minus.

Pun masih perlu dikaji korelasinya, seleksi finansial yang terjadi, ditambah kurikulum yang semakin padat di UI semakin menyurutkan gerakan mahasiswa. Mahasiswa yang dulunya skeptis terhadap kebijakan sehingga terus bergerak kini malah apatis. Lembaga kemahasiswaan yang dulunya menjadi mitra kritis kini menjadi anak manis. Tidak ada lagi aktivis mahasiswa yang Drop Out (DO) atau lulus lama. Mahasiswa semakin hedon dan individualis, sementara yang berjuang mengembalikan UI sebagai kampus rakyat semakin sedikit. Setelah bertahun – tahun tak juga disahkan, UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang semakin mempertegas privatisasi PTN akhirnya disahkan pada akhir tahun 2008 dengan UU No.9 Tahun 2009. Gerakan pendidikan kembali menggeliat dan kali ini tidak sia – sia. Belasan bulan kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU BHP yang dikuatkan dengan PP No.66 Tahun 2010 yang intinya mengubah status PTN BHMN menjadi Perguruan Tinggi Pemerintah (PTP).

Bagaimanapun, perubahan menuntut biaya perubahan. Perubahan status yang memunculkan berbagai multiintepretasi terhadap masa transisi dari peraturan yang baru dibuat justru menjadi polemik baru. Kembali ke PP No.152/ 2000 atau langsung serta merta menerapkan PP No.66/ 2010, sementara masa jabatan MWA UI dan Rektor UI akan berakhir pada tahun 2012. Disinilah Kemendikbud selaku ‘atasan’ MWA dan Rektor UI memegang peran vital dalam menetapkan kebijakan masa transisi. Hasil mediasi yang dilakukan memutuskan bahwa akan segera di bentuk tim transisi UI independen yang keanggotaannya merupakan representasi dari pemangku kepentingan, yaitu MWA, eksekutif, Dewan Guru Besar (DGB), Senat Akademik Universitas (SAU), Dewan Audit, mahasiswa dan karyawan. Tim transisi ini akan menyiapkan SAU baru yang akan membentuk MWA baru. Sesuai dengan amanah PP No.66/ 2010, MWA baru yang akan memilih rektor baru ini  masa jabatannya akan berakhir September 2013. Selesaikah masalah di UI?

Dalam pandangan penulis, tidak. Keputusan di atas hanya menyangkut kepemimpinan di UI yang mungkin akan penulis bahas pada kesempatan lain, tetapi tidak menyentuh hal yang esensi berkenaan dengan perubahan status UI. Keputusan di atas hanya mempersulit pemilihan rektor UI, mulai dari menunjuk tim transisi yang independen (mungkinkah?), membentuk SAU baru (padahal saat ini SAU masih ada), membentuk MWA baru (padahal saat ini MWA masih ada), baru membahas tentang pemilihan Rektor UI. Besar sekali biaya transisi yang seharusnya dapat diefisiensikan jika bukan karena kepentingan.

Penulis hendak menyampaikan bahwa esensi perubahan status UI adalah pada paradigma penyelenggaraan pendidikan tinggi. UU BHP dibatalkan bukan karena MWA tidak penting, namun karena konstitusi negara ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, sementara privatisasi ala BHP yang dibungkus dengan dalih otonomi berpotensi menghambatnya. Perguruan Tinggi Pemerintah tidak seharusnya melakukan seleksi finansial sebagai persyaratan utama penerimaan mahasiswa baru, karena calon mahasiswa dari masyarakat marginal juga berhak mendapatkan pendidikan berkualitas. UU BHP dibatalkan karena beragamnya kemampuan PTN dalam menghimpun dana. Perlu didorong cara kreatif untuk membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan pengembangan keilmuan, tidak an sich bisnis, apalagi sekedar membebankan pembiayaan pendidikan ke mahasiswa. Silicon Valley-nya Stanford University mungkin bisa jadi salah satu referensi.

Jadi, tantangan terbesar setelah memastikan MWA UI dan Rektor UI tetap ‘hidup’ adalah bagaimana menghidupkan kampus, menghidupkan kembali Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun riset produktif dan memastikan bahwa PTN memberi manfaat luas bagi masyarakat. Selama ini UI secara kelembagaan dan personil civitas academica-nya kerap menjadi contoh. Dengan perubahan status UI menjadi PTP yang disertai perbaikan paradigma penyelenggaraan perguruan tinggi untuk menghasilkan SDM unggul dan mandiri dengan berbagai inovasi dan kontribusi, ada harapan besar perbaikan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi akan naik ketika pendidikan tinggi tidak elitis dan menjadi komoditas. Human Development Index (HDI) Indonesia akan naik ketika pendidikan berkualitas lebih terjangkau dan merata. Dengan pengelolaan yang tepat, pendidikan tinggi pun akan efektif menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Semoga saja.

“Kepal jari jadi tinju, UI UI kampusku, bersatu almamaterku, UI!!!”

*penulis adalah alumni Teknik Industri UI angkatan 2001

EISR : Transformasi Gerakan Kedermawanan Pendidikan

Educational Institutions Social Responsibility : Transformasi Gerakan Kedermawanan Pendidikan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Purwa Udiutomo
Peneliti Pendidikan Dompet Dhuafa

ABSTRAKSI

Gerakan kedermawanan pendidikan sebagai salah satu eksistensi kekuatan sosial di negeri ini terus menunjukkan perkembangan yang menarik. Berawal dari sumbangan siswa dalam hal kebencanaan, gerakan kedermawanan pendidikan terus melakukan perubahan di tengah masyarakat. Saat ini gerakan kedermawanan pendidikan terus berkembang, dimana institusi pendidikan berlomba – lomba memberikan sumbangsih terbaiknya untuk masyarakat. Tetes – tetes kecil kontribusi ini jika dapat dihimpun tentunya akan menjadi gelombang besar pemberdayaan pendidikan untuk masyarakat. Tidak hanya perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial, institusi pendidikan pun sebagai bagian dari masyarakat memegang peran penting dalam perbaikan bangsa ini.

Kata-kata kunci : tanggung jawab sosial, lembaga pendidikan, pemberdayaan masyarakat, gerakan kedermawanan pendidikan, kepedulian sosial

ABSTRACT

Education philanthropy movement as one of the social forces existence in this country has showing an interesting development. Starting from the students contributions in disaster, education philanthropy movement has making changes in our society. Today the education philanthropy movement has expand, in which educational institutions are competing to give best contribute to the society. This small contribution can be accumulated to be a big wave of education empowerment for the community. Not only companies that have a social responsibility, educational institution as part of the community also have an important role to develop this nation.

Key words: social responsibility, educational institutions, community empowerment, education philanthropy movement, social care

download esai