Category Archives: Opini Pendidikan

Karena Guru Honorer Juga Manusia

“Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku tuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa, Pembangun Insan Cendekia” (Hymne Guru)

Tidak ada lagi lirik ‘Pahlawan bangsa tanpa tanda jasa’ dalam hymne guru. Perubahan lirik baris terakhir dari lagu gubahan Pak Sartono ini atas rekomendasi beberapa pihak hingga dikuatkan dengan beredarnya surat dari Pengurus Besar PGRI nomor 447/Um/PB/XIX/2007 pada tanggal 27 November 2007. Gelar ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ yang disematkan kepada guru dianggap bisa menjadi argumen untuk tidak mengapresiasi guru dan memperhatikan kesejahteraannya dengan dalih keikhlashan dan pengabdian seorang guru. Namanya juga pahlawan tanpa tanda jasa.

Terlepas dari paradoksal makna dari ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ yang sejatinya justru menunjukkan betapa besarnya jasa seorang guru, perubahan redaksional ini tidak banyak memberi pengaruh. Permasalahan guru yang tidak jauh-jauh dari kesejahteraan, kualitas, dan pemerataan tidak kunjung membaik. Malahan tidak sedikit pihak yang justru merespon negatif. Banyak guru yang dianggap sudah kehilangan idealisme pengabdiannya, dari ‘tidak mengharap tanda jasa’ menjadi ‘mengharap balas jasa’ bahkan ‘membuka layanan jasa’. Mulai dari jualan buku, jasa les tambahan hingga menjadi broker dalam penerimaan siswa baru.

Guru Honor, Gaji Horor
Bagi pemerintah, besarnya anggaran pendidikan perlu ditunjang dengan berbagai program yang mudah terukur dan efektif dalam menyerap anggaran, di antaranya adalah berbagai program beasiswa, bantuan pendidikan, hingga pelatihan dan sertifikasi guru. Besarnya tunjangan sertifikasi menjadi angin segar bagi sejumlah guru, khususnya guru PNS. Bagaimana tidak, di DKI Jakarta saja gaji guru tersertifikasi rata-rata 12 juta rupiah, bahkan gaji guru di daerah dengan APBD tinggi seperti di Kalimantan Timur bisa mencapai 15 juta rupiah. Tiba-tiba banyak yang berbondong-bondong ingin menjadi guru. Profesi guru diminati, tetapi bukan karena dihormati. Bahkan tidak jarang ada yang bersedia membayar jutaan atau puluhan juta untuk diterima menjadi guru PNS.

Potret ‘Guru Oemar Bakri’nya Iwan Fals seolah hilang sudah. Sayangnya, peningkatan kesejahteraan ini tidak berbanding lulus dengan kualitas guru. Berbagai penelitian, termasuk data dari World Bank menunjukkan bahwa tunjangan sertifikasi guru di Indonesia tidak signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Bagaimana mau meningkatkan kualitas jika tunjangan sertifikasi hanya mengubah gaya hidup guru semakin konsumtif. Silakan dicermati, berapa banyak guru yang berdiskusi tentang riset, buku, perpustakaan atau ilmu pengetahuan. Materi obrolan guru telah berganti dengan masalah pencairan dana, gaji, tunjangan, rekening, cicilan ataupun perihal keuangan lainnya.

Ironi tersebut kian diperparah ketika potret guru honorer dipaparkan. Misalnya saja Nunung Nurhayati, guru salah satu SDN di Ciamis yang harus nyambi jualan comro karena hanya digaji Rp. 150 ribu per bulan pun sudah lebih dari 11 tahun mengajar. Ada pula kisah lima orang guru madrasah honorer di daerah Babakan Madang – Bogor yang hanya digaji 90 ribu rupiah per bulan. Atau Asnat Bell, guru honorer SD GMIT Amanuban Timur – NTT yang telah mengajar sejak tahun 2002 namun hanya digaji 50 ribu rupiah per bulan. Padahal secara kinerja, tidak sedikit guru honorer yang lebih disiplin, gigih dan menjiwai perannya sebagai seorang guru, menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan guru PNS yang sudah ada di zona nyaman. Padahal guru honorer juga manusia.

Sejahtera dan Berkualitas, Bukan Materialistis
Kesenjangan yang semakin jelas antara guru PNS dengan guru honorer ini menjadi polemik. Proses guru honorer menjadi guru PNS tidaklah mudah, banyak faktor selain kualitas dan kompetensi mengajar yang lebih menentukan. Menghapus guru honorer juga tidak serta menghapus masalah, karena disinyalir terdapat sekitar 1,4 juta guru honorer, disamping 2.925.676 guru yang berada di bawah Kemdikbud dan 762.222 guru di bawah Kementerian Agama. Apalagi para guru honorer ini menjangkau sampai ke pelosok desa dengan kinerja yang bisa dibandingkan dengan guru PNS. Mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru PNS juga tidak realistis, bisa jebol anggaran pendidikan yang ternyata sebagian besarnya sudah habis untuk gaji dan belanja pegawai, bukan untuk program pendidikan. Sebagaimana tuntutan buruh dan karyawan outsourcing, tindakan darurat dan manusiawi yang masih mungkin dilakukan adalah menetapkan standar upah minimum guru honorer, pun belum akan tuntas menyelesaikan kompleksitas permasalahan guru.

Sekedar pembanding, seperti dikutip dari The Guardian, dari 30 negara yang menjadi anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Swiss adalah negara yang memberikan upah guru terbesar, yaitu US$ 68.820 pertahun atau hampir Rp. 900 juta (kurs: Rp 13.000/ US$), 24 kali lebih besar dibandingkan Indonesia yang hanya memberikan gaji guru sebesar US$ 2.830. Biaya hidup di Swiss memang tinggi, pendapatan per kapita Swiss juga 6 kali lebih tinggi dari Indonesia. Namun upah guru di Swiss ini (dan hampir di semua Negara dengan pendidikan terbaik di dunia) lebih besar dari pendapatan per kapita negaranya. Sementara gaji guru di Indonesia hanya 31.55% dibandingkan pendapatan per kapitanya. Dilihat dengan pendekatan apapun tetap saja kelewat rendah.

Solusi atas permasalahan kesejahteraan, kualitas dan pemerataan guru memang seharusnya dilakukan terpisah, namun saling terkait. Perhatian akan salah satu permasalahan tersebut tetap penting, tanpa permasalahan yang lain menjadi prasyarat. Perbaikan kesejahteraan, peningkatan kualitas dan pemerataan guru harus dilakukan secara simultan. Dalam kasus guru honorer, perbaikan kesejahteraan harus diarahkan untuk memperkuat penyelesaian permasalahan yang lain. Membabi buta menuntut kesejahteraan dengan abai terhadap perbaikan kualitas pembelajaran hanya menjauhkan guru dari idealisme pengabdian. Dengan rasio guru:siswa di Indonesia sebesar 1:16 yang bahkan lebih tinggi dari berbagai Negara termasuk Jepang dan Korea, bukan tidak mungkin ada efisiensi jumlah guru dengan kualitas mengajar sebagai tolok ukur. Sangat dimungkinkan juga prestasi dan kinerja menjadi faktor penentu perbaikan kesejahteraan guru. Pada akhirnya, kesejahteraan dan kualitas guru akan seiring sejalan. Demikian pula halnya dengan masalah pemerataan guru.

Pemerintah selaku pemegang kebijakan dan anggaran tentu memegang porsi besar dalam solusi permasalahan guru honorer, namun guru honorer harus juga menjadi bagian dari solusi. Polemik kesejahteraan guru honorer sejatinya merupakan tantangan bagi guru honorer terkait dirinya, orientasinya, hingga kompetensinya. Tidak sedikit yang menilai bahwa profesi guru honorer adalah profesi terpaksa, serta menunjukkan minimnya kualitas sehingga mau dibayar murah. Guru honorer harus mampu menunjukkan kelayakannya untuk diapresiasi, jangan sekedar menuntut apresiasi. Kesejahteraan diperbaiki, kompetensi ditingkatkan, serta pembangunan pendidikan didorong untuk lebih adil dan merata. Bagaimanapun, guru adalah wajah pendidikan Indonesia, menyelesaikan permasalahan guru akan banyak berkontribusi terhadap terurainya benang kusut pendidikan Indonesia. Majunya guru, majunya pendidikan Indonesia.

6 Alasan Mendukung Ujian Nasional

Ada satu perhelatan tahunan akbar pendidikan yang beberapa tahun belakangan ramai dibicarakan. Adalah ujian nasional (UN) yang disambut bagaikan perang. Dalam konteks perjuangan dan kesungguhan, tentu hal ini dapat berdampak positif, namun ternyata perang juga identik dengan kelicikan strategi, bahkan kalah perang bisa berarti mati, disinilah bahayanya. Ironis memang, namun sepertinya UN tidak terlepas dari berbagai kecurangan dan kejadian tragis. Sudah teramat banyak data lapangan yang mengungkapkan sisi kelam UN yang nampaknya kurang mendapat perhatian dari pemerintah, pun media massa juga sudah banyak menyorotinya. Berbagai catatan kelam inilah yang kemudian menggugah masyarakat untuk menggugat pemerintah. Berkali-kali pemerintah kalah di persidangan, berkali-kali pula pemerintah tidak mengindahkan hasil persidangan.

Rapuhnya UN, mulai dari aspek filosofis hingga implementasi di lapangan sangat nyata terlihat. Sikap keras kepala pemerintah semakin mengundang tanda tanya, ada apa sebenarnya dengan UN? Mengapa begitu gigih dipertahankan dengan mengesampingkan berbagai tinjauan, mulai dari hukum hingga berbagai kasus dan temuan di lapangan? Pemerintah yang biasanya mengekor Barat kali ini juga tidak bersandar pada studi kasus di Negara lain. Amerika Serikat misalnya, sistem UN yang terbukti gagal mengakomodir kebutuhan dan potensi peserta didik telah lama ditinggalkan. Anggaran UN tahun 2013 sebesar 600 miliar rupiah memang bukan jumlah sedikit, namun sepertinya banyak proyek yang lebih bombastis di Kemendikbud.

Melihat dari Sudut Pandang Berbeda
Berbagai macam masukan, kritik hingga gugatan mengenai UN nampaknya sudah teramat banyaknya, dan pemerintah nampaknya masih menutup mata dan telinganya. Sikap menolak yang membabi buta kerapkali tidak simpatik dan kontraproduktif, bahkan hanya meningkatkan resistensi dan keangkuhan pemerintah. Sikap kontra terhadap kebijakan pemerintah memang mudah, yang sulit adalah sikap konstruktif. Mengritik pemerintah memang mudah, yang sulit adalah menyampaikan kritik yang membangun. Karenanya, terkait UN ini ada baiknya kita melihatnya dari sudut pandang positif sehingga jika ada kekurangsempurnaan dapat direkomendasikan solusi terbaik tanpa menyudutkan dan merendahkan pembuat kebijakan. Jika kita coba lebih rasional, ada beberapa alasan yang mendukung tetap dilangsungkannya UN di akhir masa sekolah.

Pertama, evaluasi adalah dimensi penting dalam manajemen, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Siklus POACE (Planning, Organizing, Actuating, Controlling dan Evaluating) tidak boleh kehilangan salah satunya guna mewujudkan perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement). Artinya, evaluasi di akhir masa persekolahan memang sudah sepantasnya dan perlu untuk dilakukan. Permasalahannya, apakah UN merupakan alat evaluasi yang tepat? Pembelajaran selama bertahun-tahun dengan banyak pelajaran hanya ditentukan kualitasnya dengan ujian beberapa hari terhadap beberapa mata pelajaran? Kualitas pendidikan yang beragam di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan beberapa di antaranya sangat timpang, sudahkah tepat diuji dengan alat evaluasi yang entah menggunakan standar yang mana? Belum lagi keunikan setiap sekolah dan siswa, sudahkah terfasilitasi oleh UN? Evaluasi seharusnya dilakukan terhadap apa yang diajarkan, karenanya standardisasi apa yang diajarkan dan kualitas pembelajaran menjadi lebih utama dibandingkan standardisasi evaluasi.

Kedua, inti persoalan adalah UN sebagai syarat kelulusan, bukan keberadaan itu UN itu sendiri. Syarat kelulusan ini yang melanggar hak anak, mendorong siswa, orang tua, guru, sekolah, hingga dinas pendidikan menghalalkan segala cara untuk dapat mewujudkannya. UN di masa sekolah penulis adalah Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) yang sebenarnya juga terstandar nasional. Ada pula EBTA (Evaluasi Belajar Tahap Akhir) dan EBTA praktek yang sifatnya lebih lokal. Kala itu, Ebtanas tidak menjadi momok mengerikan bagi segenap stakeholder sekolah karena penentu kelulusan tetaplah sekolah dengan memperhatikan berbagai macam penilaian atau evaluasi siswa. Evaluasi tetap berjalan, ketidaklulusan tetap dimungkinkan, namun ujian akhir tidak menjadi beban. Nilai Ebtanas Murni (NEM) yang turut menentukan kenaikan jenjang pendidikan cukup memotivasi siswa untuk bersungguh-sungguh, namun tidak sampai menyebabkan kecurangan massal dan terstruktur seperti halnya UN yang selama ini terjadi.

Ketiga, bagaimanapun, keberadaan UN sebagai bentuk evaluasi banyak mendorong sikap positif. Sebagian besar siswa bukan saja terdorong untuk belajar lebih giat, ada berbagai kegiatan positif yang mengiringi perjalanan UN, mulai dari do’a bersama sampai mencuci kaki guru dan orang tua. Sayangnya, berbagai sikap positif tersebut lahir karena tren dan keterpaksaan, bukan karena pembiasaan dan kesadaran. Akibatnya, kontinyuitasnya tidak terjaga. Lebih ironis lagi, tidak sedikit sikap positif tersebut diiringi dengan sikap negatif. Giat dalam belajar diiringi dengan kreatif dalam mencontek. Ikut do’a bersama namun mengandalkan bocoran jawaban untuk bisa lulus. Menghormati orang tua dan guru, namun turut mengamini kecurangan massal. Sunnatullahnya, sikap positif akan menghasilkan sikap-sikap positif yang lain. Jika ada sikap positif yang justru menimbulkan sikap negatif, perlu ada evaluasi menyeluruh karena pasti ada yang salah.

Keempat, salah satu fungsi UN adalah untuk pemetaan kualitas pendidikan di Indonesia dan fungsi ini perlu dipertahankan. Indonesia Negara yang luas, tuntutan pemerataan harus diawali dengan pemetaan yang akurat. Dalam berbagai pengukuran kualitas siswa, misalnya TIMS dan PISA, Indonesia masih menempati 10 Negara paling rendah pencapaiannya, padahal siswa Indonesia banyak yang menorehkan prestasi hingga tingkat internasional. Hal ini menunjukkan bahwa potensi siswa dan kualitas pendidikan masih belum merata, dan UN dapat menjadi alat bantu untuk pemetaan potensi dan kualitas tersebut. Secara ilmiah, pemetaan memang tidak harus dilakukan setiap tahun dan dapat dilakukan dengan sampling. Namun jika dapat dilakukan rutin dengan metode survey ke seluruh sekolah tentu akan lebih banyak hal yang dapat digali. Sayangnya, fungsi UN sebagai tes diagnostik atau pemetaan belum berjalan optimal. Nusa Tenggara Timur (NTT) misalnya, selama beberapa tahun mendapat nilai rata-rata UN terendah, namun tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Anggaran pendidikan di NTT tetap minim, guru disana pun tetap kurang baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kelima, UN adalah satu dari sedikit proyek pemerintah yang berorientasi output, dan hal ini perlu diapresiasi. Sebagian besar program pemerintah orientasinya input, misalnya berapa banyak siswa dan mahasiswa yang mendapat beasiswa, atau berapa banyak sekolah yang menerima bantuan operasional, atau berapa banyak guru yang memperoleh tunjangan sertifikasi. Adapun output, outcome, apalagi impact dari program – program tersebut tidak menjadi perhatian. Angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat, tapi tidak dengan prestasi mahasiswanya. Guru semakin banyak dan sejahtera, namun tidak terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. UN sudah coba melihat kualitas hasil, tinggal bagaimana meningkatkan relevansi output yang dilihat dengan visi besar pendidikan nasional.

Keenam, bagaimanapun, kualitas identik dengan standar dan UN mencoba untuk menghadirkan standar tersebut. Klaim kualitas pendidikan tidak akan bermakna jika tidak ada standar yang digunakan. Permasalahannya, standar apa dan siapa yang digunakan? Apa dasar dan acuannya? Bagaimana standar tersebut bisa tetap adaptif dengan kekhasan setiap sekolah dan siswa. Finlandia sebagai Negara yang dianggap memiliki kualitas pendidikan terbaik memang tidak menyelenggarakan Ujian Nasional. Namun perlu diingat bahwa kualitas guru dan pembelajaran di Finlandia sudah terstandar sehingga kualitas output tidak lagi diragukan. Berkenaan dengan kualitas tersebut, menjadi penting untuk benar-benar memperhatikan ketepatan standar yang digunakan dalam UN, jangan sampai mengukur baju di tubuh orang lain.

Masalah Implementasi atau Substansi?
Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa argumen-argumen penguat UN belum optimal pelaksanaannya. Standar evaluasi UN masih perlu dikembangkan dan dikuatkan, fungsi pemetaan juga belum terlihat, kebermanfaatan UN juga belum dapat dirasakan. Yang mencuat ke permukaan justru berbagai masalah yang ditimbulkan UN. Jika melihat banyaknya problematika UN, tentu permasalahan bukan sekedar implementasi, namun ada masalah substansial yang menyertai. Konsep UN yang belum matang coba diterapkan dengan metode trial and error tentu akan menimbulkan banyak kekurangan. Kebiasaan pemerintah dalam menyelenggarakan program secara trial and error tanpa kajian mendalam tentu merupakan hal yang substantif. Berbagai kebijakan termasuk perubahan kurikulum juga kerap ditemui permasalahan di lapangan karena pendekatan coba-coba ini.

Jika melihat implementasi UN, disparitas kualitas pendidikan di Indonesia jelas menjadi permasalahan tersendiri. Jangankan kualitas pendidikan antara sekolah di tengah kota dengan di daerah pedalaman, ketimpangan kualitas ini juga terjadi dalam satu wilayah antara sekolah unggulan dengan sekolah (maaf) ‘buangan’, antara sekolah negeri dengan swasta, dan antara sekolah elit dengan sekolah marginal. Keragaman input siswa, ketersediaan sarana prasarana, kualitas guru, kekhasan wilayah dan berbagai perbedaan lainnya cukup mengundang ketidakadilan ketika outputnya diharuskan standar. Ironis, pemerataan menjadi masalah tersendiri dalam penyelenggaraan UN, padahal standardisasi dan pemetaan yang diharapkan dengan adanya UN diniatkan untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan.

Kondisi penyelenggaraan UN saat ini ibarat melakukan tes kompetensi hewan, dimana seluruh hewan dikumpulkan dan mereka harus lulus tiga tes: berenang, memanjat pohon, dan terbang. Keragaman dan keunggulan masing-masing tidak diapresiasi padahal ikan yang unggul dalam berenang tidak dapat terbang dan sebaliknya, burung yang pandai terbang umumnya tidak ahli berenang. Badak yang tidak pandai berenang, memanjat pohon ataupun terbang sekalipun, sebenarnya memiliki keunggulan yang tidak bijak jika diukur dengan standar yang kaku dan membatasi. Seorang Lionel Messi yang istimewa dalam dunia sepakbola, bisa jadi juga tidak jadi apa-apa jika ukuran kualitas manusia ditentukan dengan ujian Fisika.

Kondisi ini diperparah dengan sikap mental bangsa yang belum siap dengan penyelenggaraan UN. Akhirnya, cara instan ditempuh, KBM berorientasi kepada kelulusan, pelajaran seperti agama, sejarah, seni dan olah raga yang tidak di-UN-kan pun dipinggirkan. Siswa dicekoki berbagai agenda persiapan UN mulai dini hari hingga menjelang sore. Siswa pun terbebani, tidak lulus UN adalah aib besar, stress bahkan bunuh diri akhirnya menjadi pilihan. Orang tua ikut terbebani, punya anak yang tidak lulus UN adalah aib besar, mereka pun semakin menekan anak dan gurunya. Guru dan sekolah pun terbebani, nama baik dipertaruhkan. Semua pihak terbebani dan akhirnya menghalalkan segala cara agar lulus UN. Kecurangan massal pun terjadi, sistematis dan terstruktur. Toh tidak ada yang dirugikan ataupun dikorbankan, kecuali hati nurani.

Reformasi Ujian Nasional
Tentunya sangat ironis, jika di masyarakat beredar kesimpulan bahwa siswa yang tidak lulus UN bukanlah siswa yang bodoh, tetapi siswa yang jujur. Sebaliknya, lulus UN dengan nilai bagus tidak menjadi jaminan kecerdasan. Menghapus UN begitu saja nampaknya juga bukan jalan keluar cerdas, karena artinya harus memulai segalanya dari awal dengan mengabaikan begitu saja potensi kebaikan yang mungkin dikembangkan. Memang UN tidak bisa dibiarkan terus menelan korban setiap tahunnya dan kehilangan esensi penyelenggaraannya. Perlu adanya reformasi UN yang dapat mengembalikan UN ke jalan yang benar. Reformasi yang dimaksud memiliki tiga karakteristik, fundamental, total dan gradual.

Reformasi UN perlu dilakukan secara fundamental, karena selain polemik dalam implementasi di lapangan, ada hal substansial yang perlu untuk diluruskan. Beberapa pakar dan praktisi pendidikan, di antaranya Munif Chatib, gencar menyuarakan mengenai reposisi atau refungsi UN sebagai tes diagnosis atau pemetaan. Sementara itu, UU Sisdiknas pasal 58 mengungkapkan bahwa evaluasi hasil belajar adalah tugas pendidik yang lebih mengetahui seluk beluk peserta didik. Beberapa tahun terakhir, pemerintah memang sudah memasukkan syarat kelulusan dari non-UN sebesar 40%, namun angka ini dinilai masih terlalu kecil. Porsi besar UN seharusnya untuk melihat gambaran utuh kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat ditindaklanjuti untuk pemerataan pendidikan. Jangan membebani segenap stakeholder sekolah dengan syarat kelulusan yang tinggi sehingga mendorong mereka menghalalkan segala cara untuk lulus. Sebagai alat pemetaan, hasil UN harus otentik, dan hal ini hanya dapat terjadi ketika porsi besar UN bukan sebagai syarat kelulusan.

Reformasi UN perlu dilakukan secara total, menyeluruh di semua aspek, dimulai dari itikad baik pembuat kebijakan karena UN bukan proyek untuk mereguk keuntungan pribadi. Seluruh pemangku kepentingan mesti berbenah jika ingin menghasilkan UN yang bermanfaat. Banyak pihak yang harus bertanggung jawab atas kelemahan dan kekurangan dalam implementasi UN. Reformasi total disini juga bukan hanya mencakup sinergitas segenap pihak terkait, namun juga mensyaratkan adanya totalitas dalam penyelenggaraan UN, termasuk ketepatan dalam penentuan materi atau pelajaran yang diuji. Totalitas juga meliputi kelengkapan aspek evaluasi, memastikan bahwa evaluasi dilakukan terhadap apa yang diajarkan dan pembelajaran sejalan dengan apa yang dievaluasikan. Tidak hanya kognitif, namun juga afektif dan psikomotorik. Reformasi UN secara total ini akan menyesuaikan standar UN dengan kondisi aktual dan visi pendidikan nasional. Fungsi UN pun akan relevan sebagai alat pemetaan sekaligus alat evaluasi.

Reformasi UN perlu dilakukan secara gradual, ada pentahapan yang harus dilakukan, tidak serta merta berubah seperti membalik telapak tangan. Kondisi fisik dan non fisik termasuk mentalitas bangsa perlu dipersiapkan, perubahan yang mendadak hanya akan menimbulkan resistensi yang besar. Ambang nilai kelulusan UN sudah dilakukan bertahap, namun tidak dengan syarat kelulusannya. Jika syarat kelulusan dari UN terbukti masih diperlukan, seharusnya penerapannya bertahap, mungkin dari 5 – 10% dahulu baru nantinya mencapai 40 – 50%, misalnya. Pentahapan ini akan menghasilkan pembiasaan sehingga beban tidak dirasakan tiba-tiba berat. Sosialisasi dan pemahaman secara bertahap juga terbangun, penolakan dapat diminimalisir dan tujuan strategis penyelenggaraan UN pun dapat tercapai.

Melakukan reformasi memang tidak mudah, karena kondisi status quo memang tampaknya lebih nyaman. Namun energi yang harus tercurahkan untuk konflik tahunan UN tidaklah sedikit, sehingga setiap pihak seharusnya berlomba menjadi solusi bagi kompleksitas permasalahan UN. Butuh kebesaran hati dari pembuat kebijakan memang, untuk menerima saran dan masukan, untuk serius mengevaluasi dan melakukan perbaikan, dan untuk sejenak membuang ego dan kepentingan pribadi. Perlu juga diingat bahwa posisi UN sangat terkait dengan ukuran kualitas pendidikan Indonesia, sementara pendidikan erat kaitannya dengan kualitas SDM dan masa depan bangsa. Artinya, kebijakan yang diambil terkait UN bisa jadi turut menentukan posisi Indonesia di masa mendatang, apakah bangkit, bangkrut, atau malah bubar.

“Pendidikan akan lebih efektif jika tujuannya adalah meyakinkan bahwa menjelang mereka lulus sekolah, setiap siswa harus tahu seberapa banyak mereka tidak tahu, dan mereka harus diilhami dengan keinginan abadi untuk mengetahuinya.” (William Haley)

Memperkosa Lembar Kerja Siswa

{a-a di/cos a 1x-ta 2x}
3×10^8 m/s
E=MC2

Beberapa waktu lalu, seorang teman menunjukkan sebuah gambar yang memuat karakter di atas seraya bertanya adakah rumus matematika seperti tercantum di atas. “E=MC2 adalah rumus relativitas Einstein, lebih dekat dengan pelajaran Fisika sih”, jawab penulis. “Itu sih jelas”, jawab teman penulis. “Bukan yang itu, tapi yang atas”, lanjutnya. “Hmm, kalo 3×10^8 m/s kan konstanta kecepatan cahaya, ya nilai C di teori relativitas Einstein”, jawab penulis. “Ye, bukan yang itu. Yang paling atas!”, sanggahnya. “Mana ada rumus matematika kayak gitu”, jawab penulis singkat. “Bisa gak dibacanya: ‘amina diperkosa satu kali minta dua kali?’”, jelasnya. “Innalillahi, emangnya ini gambar apaan?”, sahut penulis spontan yang memang tidak terpikir ke arah sana. “Ada teman yang mengirimkan foto cover LKS adiknya yang kelas XI SMA. Mungkin nggak ya karena gak sengaja atau cuma buat lucu-lucuan?”, tanyanya meminta pendapat penulis. “Gak sengaja jelas ga mungkin, dilihat sekilas juga ketahuan kalo yang paling atas tuh bukan rumus. Kalo pun buat lucu-lucuan, leluconnya keterlaluan dan gak mendidik, di LKS anak SMA pula”, jawab penulis.

Sekelumit perbincangan di atas cukup membuat penulis menghela nafas panjang. Miris dengan bahan ajar untuk siswa yang dibuat dan didistribusikan serampangan. Sepertinya belum lama penulis menyoroti kisah istri simpanannya Bang Maman yang dimuat di LKS kelas 2 SD, sekarang ada lagi cover LKS SMA terbitan CV Swadaya Murni yang berisi kata-kata yang tidak pantas dan nampaknya masih sepi dari publisitas di media. Penulis yakin 100% ada faktor kesengajaan disini, entah apa motifnya. Namun apapun motifnya tentu bukan hal yang baik mengingat apa yang ditampilkan juga bukan sesuatu yang baik. Penulis jadi teringat kasus fit and proper test calon hakim agung Daming Sanusi yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu. Kala itu Daming yang dimintai pendapatnya mengenai korban perkosaan, dengan nada bercanda mengatakan bahwa baik pemerkosa maupun yang diperkosa sama-sama menikmati, para anggota DPR di ruangan itu pun tertawa. Dalam waktu singkat, sikap Daming dan anggota dewan menuai banyak kritik dan hujatan. Sekarang muncul lagi ungkapan dengan konten serupa ke ranah publik, namun kali ini implisit di bahan ajar siswa SMA, dan hampir tidak ada media yang menyoroti.

Pembuat LKS tersebut mungkin bisa mengelak bahwa yang diungkapkan Daming adalah eksplisit dan vulgar, berbeda dengan cover LKS yang implisit. Namun disinilah anehnya. Daming seraya menangis sudah mengungkapkan penyesalannya dan meminta maaf akan candaannya yang keterlaluan, kita pun dapat mafhum bahwa canda seperti itulah mungkin yang mengisi hari-hari sang hakim. Namun guyonan senada yang dimuat secara implisit justru mengundang tanda tanya besar, maksudnya apa? Jangan-jangan banyak pula tulisan atau gambar implisit serupa di LKS-LKS lain. Penulis yakin bahwa tidak sedikit siswa SMA yang memahami maksud ‘rumus’ di atas. Tidak mungkin tidak disengaja. Sang hakim mungkin khilaf ketika mengeluarkan canda vulgar yang menyinggung kaum hawa tersebut, namun jika canda serupa ditulis secara ‘tersembunyi’ di LKS SMA, menurut penulis itu sih lebih sakit jiwa!

Entah Kali Keberapa
LKS bermasalah sudah langganan menjadi pemberitaan, terus berulang dan semua pihak terkait serentak lepas tangan. Sementara yang gagal lepas tangan segera cuci tangan. Dalam setahun terakhir saja, banyak sekali catatan mengenai LKS bermasalah. Pada bulan April 2012 lalu, mencuat kisah “Bang Maman dari Kali Pasir” yang dimuat di buku pelajaran muatan lokal “Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta” (PLBJ) kelas 2 SD. Adalah istilah ‘istri simpanan’ yang kemudian membuat Mendikbud bahkan turun tangan untuk membuat tim khusus. LKS tersebut diterbitkan CV Media Kreasi yang beralamat di Sukoharjo dan sudah ditarik dari peredaran sesuai intruksi Mendikbud. Pada saat yang hampir bersamaan juga ditemukan kisah “Si Angkri” yang dimuat di buku PLBJ kelas I SD yang bisa jadi lebih kurang mendidik. “Mengenal Cerita Si Angkri” bukan hanya bercerita tentang golok dan dendam, namun juga memuat pembunuh bayaran, darah dan siasat rayuan gadis yang mencuci di sungai. Dan baik “Bang Maman” maupun “Si Angkri” dibuat berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Muatan Lokal DKI Jakarta.

Entah apa yang dikerjakan tim khusus bentukan Mendikbud, masih di bulan yang sama muncul lagi LKS yang ramai dibicarakan. Kali ini dalam kunci jawaban LKS menyoal ideologi bangsa Indonesia tertulis jawaban komunis, bukannya Pancasila. Pihak penerbit LKS, CV Media Karya Putra yang ternyata juga beralamat di Sukoharjo, berkilah adanya pergeseran dalam kunci jawaban sehingga jawabannya tertukar dengan jawaban di soal sebelum dan sesudahnya. Lagipula kunci jawaban hanya dipegang guru, bukan siswa. Setelah coba ditelusuri, LKS berideologi komunis yang tersebar di Sukabumi, Tangerang dan Sukoharjo ini ditenggarai ilegal. Sebulan berselang, di Solo beredar buku berjudul ‘Kisah Menarik Masa Kecil Para Nabi’ yang disusun oleh N Khasanah RA dan diterbitkan oleh Penerbit Nobel Edumedia. Buku tersebut dianggap meresahkan dan segera ditarik dari peredaran karena dengan jelas menunjukkan gambar visualisasi Nabi Muhammad SAW (dalam halaman 43-48), mulai dari kelahiran hingga masa kecilnya.

Beberapa bulan kemudian, pada September 2012 muncul lagi LKS bermasalah. Kali ini sebuah LKS Bahasa Inggris bernama ‘The Bell’ terbitan CV Sinar Mulia untuk siswa kelas 3 SMP, di halaman 36 Bab 2 bagian task 6 tentang “Could You Report It?” yang memuat foto bintang porno asal Jepang, Maria Ozawa alias Miyabi. Berdasarkan laporan yang diterima Kemendikbud, Dinas Pendidikan Jawa Timur mengaku pemasangan foto Miyabi pada LKS yang dibagikan kepada siswa SMP Islam Brawijaya Mojokerto itu tidak disengaja. Siswa diminta mendeskripsikan tentang sosok Miyabi yang fotonya dipasang berdekatan dengan foto singa dan aktor Indonesia (mungkin maksudnya mengisyaratkan aktris liar). Untuk buku berbau pornografi yang tersebar di sekolah tidak terhitung jumlahnya. Sepanjang tahun 2012 saja ditemukan berbagai judul buku pengayaan siswa yang kontroversial karena dianggap mengandung konten dewasa, diantaranya Ratapan Gadis di Atas Kubur, Ada Duka di Wibeng, Tambelo Kembalinya di Burung Camar, Tambelo Meniti Hari di Ottakwa, dan Tidak Hilang Sebuah Nama.

Tak lama berselang, pada bulan November 2012 kasus LKS bermasalah kembali mencuat. LKS Fokus Bahasa Jawa untuk kelas III SD terbitan CV Sindunata Sukoharjo (lagi) memuat dialog yang tidak layak ditiru oleh para siswa. Pada halaman 5 LKS yang beredar di puluhan SD/ MI di sekitar Kudus, Jawa Tengah ini memuat cerita berbahasa Jawa yang berjudul “Resep’e Simbah”. Dalam cerita tersebut, ada seorang pemuda bernama Glendhoh yang bertanya kepada kakek bernama Klithuk mengenai resep awet muda. Si Kakek menjawab bahwa dirinya awet muda karena sering ‘nyimeng’ (menghisap ganja) sebelum tidur, ngombe rong gendul (minum minuman keras dua botol) sebelum sarapan, dan merokok dua bungkus dalam sehari. Akhir tahun 2012 juga ditutup dengan ditemukannya LKS Bahasa Using (bahasa daerah) di Banyuwangi yang memuat berbagai kata dan kalimat yang kurang pantas untuk siswa kelas IV SD.

Di bulan Maret 2013 ini, LKS di Kota Mojokerto kembali menjadi sorotan. Kali ini dalam LKS Agama Islam tingkat SMP terdapat materi keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan fiqih. Dalam bab 5 mengenai shalat sunah di halaman 47, terdapat beberapa konten yang dianggap menyesatkan. Di antaranya, dalam LKS tersebut disebutkan bahwa shalat Jum’at adalah shalat sunnah, padahal seharusnya hukumnya fardhu ‘ain. Shalat jenazah yang seharusnya fardhu kifayah juga disebutkan sebagai shalat sunnah. Sementara itu, dari penelusuran penulis, LKS bermasalah yang penulis angkat di awal tulisan sudah mulai diperbincangkan di jejaring sosial sejak Februari 2013, namun nampaknya sejauh ini belum terblowup di media massa.

Perlu Efek Jera
Sebagian besar LKS bermasalah memang ditarik dari peredaran, tapi itu yang ketahuan, bagaimana dengan yang tidak atau belum ketahuan? Sudah ditarik dari peredaran pun masalah serupa berulang kali muncul. Menyikapi hal ini, dengan dalih Permendiknas nomor 2 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pengawasan LKS menjadi urusan dinas di daerah, pemerintah pusat seolah lepas tangan. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendiknas beranggapan bahwa LKS seharusnya dibuat oleh guru, bukan oleh percetakan atau penerbit, dan tidak diperjualbelikan. Bahkan jika seorang guru melaporkan mengenai LKS bermasalah dari penerbit tertentu, guru tersebut juga salah karena menarik bayaran dari siswa untuk membeli LKS. Pemerintah pusat seolah menutup mata akan masih rendah dan belum meratanya kualitas guru. Jangankan untuk membuat LKS, sekedar membuat administrasi pembelajaran semisal Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) saja tidak banyak guru yang benar-benar mampu menyusunnya.

Nampaknya sudah jadi rahasia umum bahwa LKS dijadikan lahan bisnis bagi sekolah. Ada kompensasi yang diterima dari pihak penerbit baik oleh kepala sekolah ataupun guru jika berhasil memasarkan LKS kepada orang tua siswa. Tidak hanya itu, guru juga merasa terbantu karena tidak harus terbebani dengan berbagai administrasi pembelajaran, misalnya standar kompetensi, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang biasanya sudah ada di LKS. Akhirnya, LKS menjadi kurikulum dan silabus dalam pembelajaran, acuan dalam kegiatan belajar mengajar. Toh pemerintah juga tidak berbuat apa-apa. Toh orang tua siswa juga tidak banyak yang terang-terangan menjerit karena terbebani harus membeli LKS. Guru juga cenderung memilih untuk tidak repot daripada sibuk mengembangkan kreativitas untuk menulis dan menyusun LKS sendiri.

Dan selama pemerintah masih diam, banyak pihak terkait yang menerjemahkannya sebagai sikap membolehkan. Selama tidak dilarang, bisnis jual beli LKS dapat terus berjalan. Jika ada kesalahan pun nantinya paling hanya dapat teguran. Pemerintah nampaknya masih memandang masalah LKS ini sebagai hal sepele, hal yang remeh. Entah karena memang sedang sibuk dengan proyeknya sendiri, entah karena kecipratan keuntungan, atau entah karena tidak menyadari sisi strategis LKS sebagai rujukan informasi generasi penerus bangsa. Pemerintah tentu menganggap lebay jika LKS dianggap berperan penting dalam membentuk pemahaman dan karakter peserta didik. Padahal berbagai pengalaman sudah menunjukkan bahwa salah satu cara untuk mengetahui karakter atau kualitas seseorang adalah dengan melihat apa yang dibacanya.

Adalah keliru jika LKS masih dianggap sebelah mata, tak punya kepentingan dan pengaruh apa-apa. LKS berideologi komunis jangan dianggap sekedar khilaf penempatan jawaban, pasti ada kesengajaan dan skenario di baliknya. Dimuat di buku pegangan guru juga pastinya bukan tanpa sebab. Naif sekali jika pemerintah tidak melihat geliat ideologi komunis di balik kasus LKS berideologi komunis. Di Gresik, Jawa Timur, akhir tahun 2012 lalu juga beredar LKS Sejarah tingkat SLTA terbitan CV Hayati Tumbuh Subur Surakarta, Jawa Tengah yang melecehkan mantan presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkan seputar lengsernya beliau dari kursi kepresidenan. Sekali lagi, terlalu naïf anggapan bahwa LKS tersebut hanya hendak memberikan informasi kepada peserta didik tanpa kepentingan. Bahkan dalam teori konspirasi, bukan tidak mungkin berbagai LKS bermasalah yang timbul ibarat jamur di musim hujan saling terkait dan punya kepentingan jangka panjang terhadap produk pendidikan di Indonesia.

Lalu, LKS untuk Si(apa)?
LKS adalah akronim dari lembar kerja siswa. Jelas bahwa seharusnya siswa-lah yang paling merasakan manfaat dari adanya LKS ini. Menariknya, frasa ‘lembar kerja’ jarang disinggung, padahal jika kita membandingkannya dengan lembar kerja (worksheet) di Microsoft Excel jelas terlihat keanehannya. Ya, lembar kerja seharusnya berupa lembaran dimana siswa dapat mengerjakan tugas yang diberikan, tidak harus berbentuk buku, diperjualbelikan pula. LKS semestinya merupakan salah satu media pembelajaran yang dibuat oleh guru untuk membantu siswa agar lebih aktif, mampu mengembangkan konsep dan keterampilan, serta untuk memudahkan siswa dalam memahami pelajaran. Guru yang membuat LKSnya sendiri tentunya akan terus mengembangkan profesionalitas dirinya. Dampaknya, kualitas guru, siswa dan pembelajaran di kelas dapat terus ditingkatkan.

Permasalahan mulai timbul ketika pihak yang paling merasakan manfaat dari LKS bergeser ke guru dan pihak sekolah, baik manfaat berupa materi ataupun bukan. Komersialisasi pendidikan (kecil-kecilan) di lembaga not for profit pun dimulai. Manfaat mulai berkurang dirasakan siswa karena LKS yang disusun penerbit belum tentu sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan kemampuan di kelas atau sekolah yang bersangkutan. Selain itu, orang tua siswa dari masyarakat kurang mampu berpotensi terbebani ketika diharuskan membeli LKS yang biasanya sekali pakai (langsung diisi sehingga tidak bisa diwariskan secara utuh). Tidak terlalu repotnya guru bukan berarti baik untuk siswa, bahkan guru yang berdedikasi memang seharusnya senantiasa sibuk untuk kemajuan peserta didiknya. Bahayanya lagi, kebiasaan menggunakan LKS jasa penerbit dalam waktu lama dapat mengakibatkan ketergantungan. Kreativitas dan produktivitas guru (dan siswa) akan semakin terkekang.

Lebih repot lagi jika yang paling merasakan manfaat dari LKS adalah pihak percetakan ataupun penerbit. Bukan hanya bisnis jual beli LKS yang terjadi, namun sangat dimungkinkan adanya penyemaian ‘warna’ dari pihak percetakan ataupun penerbit. Jika LKS sudah menjadi ketergantungan, apa yang ditulis penerbit akan diterima mentah-mentah oleh guru dan pihak sekolah yang kemudian meneruskannya ke peserta didik. Konten bermasalah –disadari atau tidak—diserap sebagai informasi tanpa dikritisi, sesuai keinginan penerbit. Halaman per halaman diikuti tanpa lagi melihat kekhasan dan karakteristik pembelajaran dalam kelas. Dalam hal ini, manfaat yang masih dirasakan oleh siswa sifatnya hanya formalitas. 

Perubahan kurikulum pendidikan nasional dari KTSP menjadi kurikulum 2013 mengisyaratkan adanya perubahan dalam pengelolaan berbagai perangkat ajar. Buku, LKS hingga silabus pembelajaran rencananya akan dibuat terpusat. Dari segi pengendalian kualitas, hal ini tentunya sangat mempermudah. Pihak pemerintah pun tak bisa lempar tanggung jawab sedemikian mudahnya ketika menjumpai permasalahan di lapangan. Namun dalam konteks kesesuaian dengan kebutuhan dan kekhasan tiap satuan pendidikan, hal ini tentunya menjadi tantangan besar. Apalagi jika melihat fakta bahwa pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat timpang. Berbagai kesulitan di lapangan nampaknya takkan terhindarkan. Yang lebih celaka adalah jika kebijakan sentralisasi bahan ajar tersebut hanya memindahkan proyek dari level daerah menjadi level nasional. Bisnis akan berjalan, kualitas pendidikan terabaikan.

LKS di Persimpangan Jalan
Sebenarnya, seberapa penting sih keberadaan LKS? Bagaimana jika LKS dihapuskan saja daripada kerap jadi masalah? Tingkat kepentingan LKS bagi pihak terkait amat ditentukan oleh tingkat ketergantungannya dengan LKS. Dihapuskannya LKS juga berpotensi menimbulkan masalah baru, bahkan bisa jadi menimbulkan kerugian bagi siswa. LKS tidak serta merta ada tanpa tujuan dan tanpa kajian mendalam. Penulis masih meyakini LKS masih menjadi sesuatu yang penting dalam pembelajaran, banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya LKS, sehingga penghapusan LKS yang belum tentu berdampak positif bagi pendidikan Indonesia justru berpotensi memutus berbagai manfaat yang dapat diraih tersebut. Jika urusan LKS dikembalikan ke pemerintah cuma memindahkan masalah, sementara dihapuspun belum tentu menyelesaikan masalah, lalu sebaiknya bagaimana?

Jika kita hendak mengembalikan esensi LKS sebagai ‘alat bantu’ bagi siswa, sudah sepantasnya yang membuatnya adalah pihak yang paling memahami kondisi siswa, yaitu gurunya. Apalagi setiap sekolah, bahkan setiap kelas adalah unik. Namun jika menilik masih beragamnya kualitas guru, adanya tim yang beranggotakan guru di suatu wilayah untuk membuat dan menyusun LKS jelas lebih realistis. Pendekatan ini sebenarnya sudah coba dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan tim (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) MGMP daerah, sayangnya implementasinya kurang sesuai. MGMP belum difungsikan sebagaimana mestinya. Keberadaannya mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat satuan pendidikan (sekolah) belum banyak dirasakan kebermanfaatannya. Alhasil, LKS yang tidak dibuat oleh guru pun masih banyak beredar dan dijadikan acuan dalam pembelajaran.

Revitalisasi tim MGMP daerah dalam membuat LKS ini dapat menjembatani antara disparitas kualitas guru daerah dengan kekhasan kearifan lokal. Revitalisasi tim MGMP ini juga diharapkan dapat menegaskan ranah tanggung jawab sekaligus tetap memfasilitasi para guru untuk terus mengembangkan dirinya. Tim MGMP juga bukan pekerja sosial, kekayaan intelektualnya tetap layak dihargai, bukan sekedar untuk peningkatan kesejahteraan guru yang bersangkutan, namun lebih kepada untuk memastikan peningkatan pendidikan yang terus menerus di wilayah tersebut. Tentu saja pintu sharing dan diskusi serta kompetisi produktif dengan wilayah lain perlu untuk lebih dibuka sehingga perbaikan yang berkesinambungan dapat terus terjadi. Siswa terbantu untuk memahami pelajaran, orang tua siswa pun tidak perlu khawatir terhadap kualitas bahan bacaan anaknya.

Pihak penerbit juga tidak perlu merasa dirugikan karena yang sedang dibicarakan adalah investasi masa depan bangsa melalui pendidikan, bukan investasi bisnis jangka pendek. Kerja sama dengan percetakan dan penerbitan tetap dimungkinkan dengan konten yang lebih terjamin. Revitalisasi MGMP bahkan seharusnya mampu mendorong penerbit untuk menghasilkan bahan ajar yang lebih berkualitas. Revitalisasi MGMP tidak menutup peluang memasukkan bahan ajar yang benar-benar layak ke sekolah setelah diseleksi oleh tim MGMP. Perlu juga diingat, semakin tinggi kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, semakin tinggi pula kebutuhan akan referensi pendukung yang berkualitas. Jika ada pihak yang merasa dirugikan tentulah mereka yang selama ini menjadikan LKS sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau mereka yang berupaya memasukkan ‘racun’ ke dalam LKS agar generasi penerus masa depan bangsa layu sebelum berkembang.

Terlepas dari kualitas akan apa yang dibaca siswa, kualitas pendidik –baik guru maupun orang tua– juga perlu mendapat perhatian khusus. Jangan salahkan siswa yang bergerak mengikuti apa yang dibacanya, jika guru tidak tergerak untuk membaca apa yang dibaca siswa. Jangan salahkan anak yang sibuk dengan dunia yang dibacanya jika orang tuanya tidak punya waktu untuk membaca dan mendampinginya membaca. Pendampingan dan keteladanan dari pendidik akan melipatgandakan manfaat yang diperoleh peserta didik dari aktivitas membacanya, sekaligus meminimalisir dampak buruk yang mungkin timbul dari aktivitas membaca. Memastikan peserta didik memperoleh bacaan yang berkualitas bukan perkara remeh, tinggal sekarang dimana kita mengambil sikap dan peran serta bagaimana kita menjalankan peran yang optimal sebagai pendidik. Gerakan perusakan generasi penerus bangsa terus bekerja, menanti kerja-kerja nyata kita untuk bersungguh-sungguh dalam memeranginya.

Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya; maka pastilah bangsa itu akan musnah.” (Milan Kundera)

Karena RSBI Hanyalah Label

Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.” (Deklarasi Universal HAM, Pasal 26 ayat 1)

Tanggal 8 Januari 2013 menjadi tanggal bersejarah bagi pendidikan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan MK No.5/PUU-X/2012 mengabulkan uji materi dan akhirnya membatalkan pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menjadi dasar pembentukan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Penghapusan pasal dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, “Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah yang bertaraf internasional” juga berarti keberadaan RSBI dan SBI dihapuskan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Kontroversi pun menyeruak. Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa RSBI/ SBI itu bertentangan dengan UUD 1945 yang mengamanahkan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan dan Negaralah yang menjaminnya. Keberadaan RSBI/ SBI dianggap mengembangkan komersialisasi pendidikan yang membatasi masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Ada pula catatan tambahan mengenai penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar kegiatan belajar mengajar yang disinyalir menggerus budaya bangsa, namun catatan mengenai potensi diskriminasi pendidikan lah yang paling mendasar. Sebagian yang lain menilai dihapusnya RSBI/ SBI sebagai langkah mundur peningkatan kualitas pendidikan Indonesia karena pasal yang dipermasalahkan sama sekali tidak memuat tendensi untuk komersialisasi pendidikan. Penggunaan Bahasa Inggris pun dilakukan untuk meningkatkan daya saing siswa Indonesia di kancah global.

Berbagai pihak yang menyesalkan keputusan MK umumnya adalah yang pro status quo dan berapologi bahwa yang bermasalah adalah sebagian pelaksanaannya bukan konsepnya. Pihak siswa dan sekolah yang sudah nyaman dengan label RSBI tentunya akan merasa ‘kehilangan’ jika label tersebut dicabut. Apalagi operasional penyelenggaraan RSBI juga membutuhkan biaya yang cukup besar, terkait fasilitas maupun SDM, dan selama ini ada bantuan dana dari pemerintah. Namun kenyataannya, sebagian besar masyarakat pendidikan menilai bahwa keputusan untuk menghapus RSBI/ SBI adalah keputusan tepat sekaligus menandakan kemenangan bagi pendidikan non diskriminatif di Indonesia. Dalam Pasal 5 ayat 1 UU Sisdiknas sebenarnya jelas disebutkan, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” dan implementasi RSBI ternyata membatasi hak tersebut.

Sebenarnya RSBI lahir dari itikad baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mampu bersaing di level internasional, namun penerapan dari gagasan itu jauh melenceng. Dalam implementasi banyak ditemukan bahwa RSBI justru menjadi ajang eksploitasi sekolah untuk menaikkan biaya dengan iming-iming mutu pendidikan dan pengajaran RSBI. Akhirnya yang terjadi adalah seleksi finansial, bukan seleksi akademik. Kuota beasiswa untuk siswa kurang mampu memang disediakan, namun kenyataannya siswa kurang mampu kurang diprioritaskan, hingga cenderung untuk tidak berani mendaftar. Alhasil, kastanisasi pendidikan terjadi, RSBI didominasi anak-anak orang kaya, biayanya mahal dan anak-anak dari masyarakat miskin terhalang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Di sisi lain, guru-guru juga belum memenuhi kualifikasi yang disyaratkan RSBI. Tidak heran, evaluasi awal tahun 2011 menyebutkan bahwa tidak ada satu pun RSBI yang layak menjadi SBI. Berbagai kajian juga menunjukkan bahwa RSBI tidak memberi pengaruh terhadap peningkatan kualitas sekolah. Adalah suatu kewajaran jika siswa RSBI banyak menorehkan prestasi karena RSBI memang mengambil sekolah yang sudah bagus, dengan input bagus dan fasilitas lengkap. Tidak istimewa.

Negeri Penuh Simbol dan Label
Simbol dan label sepertinya belum dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Berbagai kegiatan seakan ada yang hilang jika tidak disertai dengan berbagai acara seremonial dan simbolisasi, mulai dari pukul gong, gunting pita, hingga memecahkan kendi. Bahkan aktivitas sosial kemasyarakatan pun seakan ada yang hilang jika tidak ada sesi foto-foto ataupun pemasangan plang dan sejenisnya. Kebanggaan terhadap label tidak hanya itu, berbondong-bondong orang tua memberi nama anaknya kebarat-baratan atau ketimur-timuran kadangkala tanpa tahu maknanya, bahkan meskipun anaknya jelas tampang pribumi. Segala sesuatu yang berbau luar negeri seolah lebih bergengsi, padahal tidak sedikit masyarakat luar negeri yang mengagumi produk buatan Indonesia.

Ironisnya, pemujaan terhadap simbol dan label juga mewarnai pendidikan Indonesia. Akreditasi menjamur, apa saja di akreditasi, mulai dari Perguruan Tinggi hingga PAUD. Sertifikasi pun merebak, mulai dari guru dan dosen hingga pekerja seni dituntut label tersertifikasi. Akreditasi dan sertifikasi yang cuma latah jelas tidak akan menunjukkan kualitas. Label bisa dibeli, bahkan logo halal bisa diperoleh dengan cara yang haram. Dan masyarakat umumnya tetap berbangga dengan label, karenanya permintaan akan label tetap tinggi. Pengelola pendidikan tertinggi di Negara ini juga menyukai label, tak heran ganti pejabat ganti kebijakan, ganti Menteri Pendidikan ganti kurikulum. Karena kebijakan dan kurikulum itu akan menjadi simbol “I was here”. Perubahan UU BHMN menjadi BHP, kemudian menjadi UU PT juga hanya perubahan label, ruhnya tidak berubah : bisnis pendidikan tinggi.

Bagaimana dengan RSBI? Sudah jelas. Dua tahun lalu, Dedi S. Gumelar yang lebih dikenal dengan Mi’ing, salah seorang anggota komisi X DPR RI sudah menyampaikan, “SBI harus dikoreksi. SBI hanya menjadi market label. Subtansinya tidak memiliki mutu berkelas internasional”. Tapi suaranya tidak laku karena pemerintah dan masyarakat suka dengan label. Pengantar RSBI berbahasa Inggris punya nilai gengsi tersendiri, tidak peduli apakah pengajaran berjalan efektif atau tidak. Padahal berkualitas internasional tidak instan, tidaklah sesederhana mengubah bahasa pengantar menjadi Bahasa Inggris. Mengubah tarif lokal menjadi tarif internasional tidak serta merta mengubah kualitas menjadi setara internasional. Kualitas internasional bukan sekedar label, tapi RSBI hanyalah sekedar label, karenanya ada perbedaan besar antara RSBI dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan bertaraf Internasional. Karenanya pula perubahan label RSBI menjadi Sekolah Kategori Mandiri juga tidak relevan dengan peningkatan kualitas pendidikan. RSBI dan SKM hanya label, masyarakat pun menilai demikian. Semangatnya adalah komersialisasi pendidikan, bukan perbaikan kualitas.

Karena kualitas bukan sekedar label
Kualitas memang tidak murah, ada harga yang harus dibayar, ada perjuangan yang harus dilakukan untuk meraihnya. Namun bukan berarti kualitas dapat dibeli. Selembar sertifikat bisa dibeli, tapi tidak dengan kompetensi. Akreditasi juga bisa dibeli, tapi tidak dengan kualitas. Jika RSBI/ SBI memang bukan sekedar label dan hendak meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, seharusnya penyelenggara RSBI belajar dari bagaimana negara-negara dengan kualitas pendidikan terbaik mengelola pendidikannya. Coba kita tengok Finlandia yang kerap dinilai sebagai Negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Kunci kemajuan pendidikan di Finlandia adalah konsistensi kebijakan pendidikan selama lebih dari 40 tahun, tidak seperti Indonesia yang latah ganti kebijakan. Di Finlandia tidak terjadi kastanisasi pendidikan, pendidikan berkualitas dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, bahkan sekolah swasta mendapat bantuan yang sama dengan sekolah negeri. Tidak ada pengkotak-kotakan. Kunci kemajuan pendidikan di Finlandia lainnya adalah kualitas guru. Guru-guru di Finlandia minimal lulusan S2 yang bukan sekedar dibuktikan dengan selembar ijazah, tetapi mereka adalah lulusan terbaik sekaligus pakar kurikulum. Kekhasan sekolah difasilitasi dengan panduan dari pemerintah dan tidak ada label sekolah bertaraf internasional disana.

Jika Finlandia dianggap terlalu ‘beda kelas’, bolehlah kita coba melihat negara-negara OECD di Asia karena pemerintah mengklaim salah satu konsep RSBI mengacu kepada standar negara-negara OECD. Sebutlah Jepang yang kualitas pendidikannya tidak kalah dari negara-negara Barat. RSBI mensyaratkan adanya semacam akreditasi dari Badan Akreditasi Sekolah luar negeri agar dinilai berstandar internasional, karenanya pola-pola sister school dikembangkan. Di Jepang tidak ada badan akreditasi semacam itu di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pun tidak ada kurikulum universitas semacam Cambridge yang bisa diadopsi dan dibeli hak patennya lalu lulusan RSBI diakui setara dengan lulusan-lulusan sekolah yang menerapkan sistem Cambridge. Jepang tidak mengenal istilah sekolah internasional, karenanya konsep RSBI dianggap tidak jelas oleh sebagian pakar pendidikan di Jepang. Pendidikan berkualitas di Jepang merupakan hak semua anak, tidak elitis hanya untuk yang pintar atau kaya saja. Memang anak yang pintar perlu difasilitasi dengan lebih baik, namun bukan dengan mendirikan sekolah berstandar internasional mengikuti standar negara lain.

Belajar dari Finlandia dan Jepang, terlihat bahwa kualitas internasional bukan ditentukan dari label sekolah berstandar internasional, bukan pula ditentukan oleh bahasa pengantar yang digunakan. Pendidikan berkualitas internasional diperoleh dari pengakuan dunia akan baiknya kualitas komponen-komponen penyusun pendidikannya. Bukan sekedar mengadopsi kurikulum atau menjadikan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pembelajaran. Di Korea Selatan misalnya, institusi-institusi pendidikan membuka international educational program yang konsisten mempertahankan Bahasa Korea sebagai bahasa pengantar. Karena kualitas substansi keilmuannya baik, peserta didik dari berbagai negara datang untuk belajar, dan karenanya institusi pendidikan tersebut dinilai bertaraf internasional. Jadi bukan karena menyandang label internasional kemudian dianggap berkualitas, namun karena berkualitas kemudian diakui bertaraf internasional. Pertanyaan kritisnya, jika ketiga negara dengan kualitas pendidikan baik di atas tidak mengenal sekolah bertaraf internasional, kemanakah pendidikan Indonesia berkiblat? Sementara ditenggarai bahwa yang diuntungkan dari adanya RSBI/ SBI adalah sekolah-sekolah di Australia dan Singapura yang sangat antusias menjadi sister school bagi sekolah-sekolah di Indonesia.

Berbicara tentang kualitas, ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kata ini, kesesuaian dengan standar yang ditetapkan dan kepuasan yang dirasakan oleh pengguna atau pelanggan, demikian pula dengan kualitas pendidikan. Pendidikan dikatakan berkualitas jika sesuai dengan standar. Disinilah pemerintah perlu menyusun standar yang melalui kajian mendalam, disesuaikan dengan visi pendidikan nasional sekaligus kondisi aktual dan daya dukung yang dimiliki. Tidak perlu meniru atau mengadopsi mentah-mentah standar negara lain yang belum tentu relevan untuk diterapkan di Indonesia. Hal yang juga perlu dipertimbangkan dalam penyusunan standar ini adalah cakupan wilayah Indonesia, kekhasan lokal dan juga kesenjangan pendidikan yang saat ini masih terjadi. Karenanya kebijakan untuk membesarkan sekolah-sekolah yang sudah baik dengan meminggirkan sekolah-sekolah marginal yang sejatinya lebih butuh dibantu jelas bukan kebijakan yang tepat jika hendak memajukan pendidikan nasional. Rasio gini Indonesia semakin besar, kesenjangan semakin terjadi, kebijakan pendidikan tidak seharusnya semakin memperbesar ketimpangan ini.

Selanjutnya, pendidikan dikatakan berkualitas jika dapat memuaskan pelanggan, dalam hal sekolah lebih mengarah ke peserta didik dan masyarakat. Kepuasan dapat dirasakan ketika kebutuhan bisa terpenuhi, harapan dapat terjawab, dan keinginan mampu difasilitasi. Dan konstitusi sudah menegaskan bahwa pelanggan disini bukan cuma dari kalangan berada, yang jumlahnya juga tidak seberapa. Jadi, kualitas pendidikan dapat dicapai ketika pendidikan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat, bukan memaksa mereka menjalani keinginan pemegang kebijakan. Harapan masyarakat akan pendidikan berkualitas memang tinggi, namun kualitas pendidikan takkan diraih jika yang difasilitasi hanya harapan segelintir masyarakat menengah ke atas. Pemerintah tidak perlu sibuk dengan label kualitas, cukup fokus dengan penyelenggaraan pendidikan sebaik mungkin, biarlah label sekolah berkualitas disematkan oleh peserta didik dan masyarakat selaku pelanggan. Biarkan pelanggan bebas memberikan penilaian, jangan dibodohi dengan label dan simbol yang belum tentu mencerminkan realitanya.

Semakin jelas sudah bahwa kualitas bukan kastanisasi pendidikan. Pendidikan berkualitas seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Negara sebagaimana amanat Undang-Undang. Ketika yang terjadi justru diskriminasi, konsep atau kebijakan tersebut berarti tidak sejalan dengan upaya perbaikan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas juga akan mengangkat moral dan etika stakeholder pendidikan. Ketika yang terjadi justru pengatrolan nilai agar outputnya terlihat baik misalnya, jelas tidak sejalan dengan ruh pendidikan yang tulus dan jujur. Kualitas pendidikan tidaklah diperoleh dengan cara yang tidak bermoral dan tidak beretika. Dan pendidikan yang berkualitas bukan sebatas label ataupun simbol, guru-guru yang dipaksa lulus S2 dan mengajar dengan Bahasa Inggris, fasilitas sekolah yang lengkap dan canggih tidak serta merta menunjukkan kualitas pendidikan bertaraf internasional. Masyarakat pendidikan tentu bersepakat untuk mendukung upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun tidak untuk mengusung diskriminasi dan amoralisasi pendidikan, serta kualitas pendidikan semu.

…untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia…” (Pembukaan UUD 1945)

Outlook Pendidikan Nasional 2013

“Tujuan pendidikan harusnya untuk mengajarkan kita cara bagaimana berpikir, daripada mengajarkan apa yang harus dipikirkan – mengajarkan memperbaiki otak kita sehingga membuat kita bisa berpikir untuk diri sendiri, daripada membebani memori otak kita dengan pemikiran orang lain.” (Bill Beattie)

Tahun berganti tahun, berbagai permasalahan pendidikan nasional belum terpecahkan, masih banyak pekerjaan belum terselesaikan. Bagaimana proyeksi kemajuan pendidikan nasional tahun 2013 ini? Sebelum masuk ke analisa kritis, ada baiknya kita simak Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013, khususnya di bidang pendidikan. Ada 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas bidang di tahun 2013. Ke-11 prioritas nasional tersebut adalah reformasi birokrasi & tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi & iklim usaha; energi; lingkungan hidup & pengelolaan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar & paska konflik; serta kebudayaan, kreativitas & inovasi teknologi. Sementara ke-3 prioritas bidang adalah politik, hukum & keamanan; perekonomian; dan kesejahteraan rakyat.

Pendidikan termasuk salah satu prioritas nasional, dengan alokasi anggaran yang terbilang besar, 20% dari APBN. Untuk tahun 2013, anggaran pendidikan yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 331.824.403.744.000,00 (Agustus 2012), meningkat 21 T dari tahun sebelumnya, dan meningkat lagi menjadi 336.8 triliun rupiah (Desember 2012). Sekitar 65% dari anggaran tersebut akan ditransfer ke daerah dan 35% lainnya akan dikelola pusat. Sesuai dengan amanat pembangunan pemerintah yang dituangkan dalam Buku I RKP 2013 yang menjelaskan bahwa tujuan dan visi pembangunan pendidikan yaitu menuntaskan program wajib belajar (wajar) pendidikan dasar sembilan tahun bagi sekitar 45 juta siswa SD dan SMP, meningkatkan kualitas pendidikan, serta jaminan atas keberlangsungan program pendidikan bagi generasi selanjutnya, maka dalam rincian RAPBN 2013 pemerintah akan mengalokasikan biaya tersebut di antaranya ke dalam masing-masing sasaran pembangunan berikut ini :

  • mengalokasikan dana sebesar Rp. 162 miliar untuk membangun teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan elektronik learning (E-Learning) di 23 ribu sekolah di seluruh provinsi di Indonesia.
  • melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah bagi 54,6 juta siswa, masing-masing 45 juta siswa setingkat SD/ MI/ Salafiyah Ula dan SMP/ MTs/ Salafiyah Wustha, serta untuk 9,6 juta siswa SMA/ SMK/ MA. Dana yang dialokasikan sekitar 23.4 triliun rupiah.
  • melanjutkan penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi sekitar 14,3 juta siswa/mahasiswa, dan memberikan beasiswa prestasi bagi sekitar 220 ribu siswa/ mahasiswa.
  • memulai pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Untuk mendukung pelaksanaan PMU ini, Pemerintah sedang mempersiapkan penyediaan guru serta pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan. Pelaksanaan PMU diharapkan dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang menengah, memperkecil disparitas antar daerah, dan memperkuat pelayanan pendidikan vokasi.
  • pembangunan 216 Unit Sekolah Baru (USB), dan lebih dari 4.500 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/ SMK/ SMLB, serta memulai rehabilitasi sekitar 23.000 ruang kelas SMA/ SMK yang rusak berat, dan sebanyak 30.350 ruang kelas SD/ SMP yang rusak sedang
  • melanjutkan pelaksanaan sertifikasi guru bagi lebih dari 325 guru di sekolah/ madrasah. Pelaksanaan sertifikasi akan didahului dengan Uji Kompetensi Guru yang belum bersertifikasi, untuk memastikan bahwa mereka adalah guru dengan kompetensi profesional dan pedagodik yang memadai. Juga disediakan Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar 43.1 triliun rupiah dengan tujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan.

 

Implementasi Tidak Semudah Wacana
Indonesia tidak kekurangan orang pintar karenanya gagasan dan wacana tidak pernah ada habisnya. Tidak heran ganti pejabat, ganti kebijakan; ganti menteri, ganti kurikulum. Berbagai wacana dan rencana yang mengemuka bisa jadi punya semangat perbaikan dan ada landasan teori yang kuat, hanya saja perubahan tidak cukup hanya berbekal semangat dan teori semata. Itulah yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia, tahun-tahun yang telah lalu dan nampaknya masih akan terjadi di tahun 2013. Isu-isu pendidikan yang mengemuka mendorong berbagai diskusi dan kontroversi. Sayangnya wacana tidak berujung pada implementasi. Lihat saja isu RSBI atau UN yang berlarut-larut, tahun 2013 diprediksi akan kembali menghangat, apalagi ada kebijakan penghapusan SNMPTN tulis dan pengintegrasian antara UN dan SNMPTN, dan lagi-lagi nampaknya masyarakat tidak perlu terlalu berharap isu tersebut akan berakhir dalam implementasi solusi yang berpihak kepada masyarakat luas. Pemerintah akan terus menjalankan programnya apapun diskusi yang berkembang. Bahkan isu UN mungkin akan diarahkan pada kontroversi 20 jenis soal, bukan hal yang lebih substansial.

Berbagai program pemerintah yang dirintis dan diwacanakan tahun ini juga akan mendapat sorotan dari masyarakat pendidikan. Implementasi kurikulum 2013 akan menuai berbagai catatan lapangan yang kurang sesuai harapan, mulai dari buku atau bahan ajar, berbagai perubahan yang terjadi hingga kesiapan guru. Akademi komunitas juga akan disoroti mulai dari hal yang sifatnya redaksional (penamaan) hingga yang sifatnya lebih substansial, misalnya terkait revitalisasi politeknik. Begitu juga dengan implementasi Pendidikan Menengah Universal nampaknya juga akan menuai berbagai permasalahan dalam pelaksanaan sebagaimana terjadi dengan penyaluran beasiswa ataupun dana BOS. Namun sebagaimana sertifikasi dan uji kompetensi guru yang menuai banyak kritik bahkan terbukti banyak kelemahan dalam pelaksanaannya, pemerintah tetap akan menjalankan program yang telah direncanakan. Dalih bahwa pendidikan adalah program jangka panjang yang harus dijaga kesinambungannya akan kembali menjadi kartu As pemerintah.

Terlepas dari prioritas anggaran dan berbagai kekurangan dalam implementasi, berbagai program pemerintah yang berpihak pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan seharusnya memperoleh dukungan masyarakat. Pemerintah yang sudah menguras energi untuk menebar rencana dan wacana tentu akan semakin tidak optimal dalam kerja nyata jika harus mengurusi polemik tanpa ujung. Perbaikan akan terjadi ketika setiap komponen bertindak untuk berkontribusi, bergerak menjadi solusi, bukan sekedar mempermasalahkan dan menyalahkan. Untuk perbaikan pendidikan yang lebih dapat dirasakan, biarlah setiap komponen bekerja, tidak sibuk dengan wacana dan dialektika. Fungsi kontrol dari masyarakat tentu harus tetap berjalan, namun dalam kerangka yang menguatkan, bukan melemahkan.

Masyarakat Pendidikan yang Terlupakan
Darmaningtyas pernah mengungkapkan adanya 4 kuadran pendidikan. Masyarakat yang kaya dan pintar akan survive dimanapun berada. Masyarakat yang kaya namun tidak pintar tetap akan memperoleh banyak kemudahan memperoleh fasilitas untuk menggapai kesuksesan. Masyarakat yang miskin tetapi pintar akan dimanjakan dengan berbagai program yang dapat membantunya menggapai cita. Masyarakat yang miskin dan tidak pintar lah yang akan terpinggirkan, tidak terperhatikan, padahal jumlahnya tidak sedikit. Berbeda dengan masyarakat miskin yang pintar yang berkesempatan memutus rantai kemiskinan, atau masyarakat yang kaya namun tidak pintar yang mungkin dapat ‘membeli’ kepandaian, kelompok masyarakat miskin dan tidak pintar akan terkungkung dalam lingkaran kemiskinan dan kebodohan. Ironisnya, berbagai program yang digulirkan jarang menyentuh kelompok masyarakat ini.

Pembangunan teknologi informasi misalnya, belum tentu mampu menjangkau golongan ini. Berbagai macam bantuan dan beasiswa juga tidak bermanfaat bagi mereka yang tidak bersekolah. Siswa berprestasi banyak memperoleh saluran aktualisasi, bagaimana dengan saluran aktualisasi siswa yang suka nongkrong dan tawuran. Parahnya, kelompok masyarakat yang terlupakan ini terus berkembang, bahkan banyak menimpa kelompok menengah. Kelompok atas mudah dapat fasilitas, kelompok bawah mudah dapat bantuan, bagaimana dengan kelompok menengah yang tidak dapat mengakses fasilitas sebagaimana kelompok atas namun tak dapat pula mengakses bantuan sebagaimana kelompok bawah.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun 2013 juga akan dihiasi berita mengenai pendidikan marginal, mulai dari siswa yang sulit mengakses layanan pendidikan, sekolah dan fasilitasnya yang rusak, hingga guru yang digaji di bawah standar. Berita mengenai bantuan pendidikan pun akan menyertainya. Masalahnya tidak berakhir sampai di situ. Bagaimana dengan anak usia sekolah yang tidak mau atau tidak bisa bersekolah. Bagaimana mengubah paradigma masyarakat awam mengenai pentingnya pendidikan. Atau bagaimana mengelola generasi muda yang jauh dari harapan bangsa. Pendidikan Indonesia di tahun 2013 dan tahun-tahun berikutnya tetap akan menorehkan luka selama masih ada masyarakat pendidikan yang terlupakan dan terpinggirkan.

Politisasi Pendidikan
Pendidikan merupakan aspek kehidupan yang punya nilai jual tinggi dalam kacamata politik, karenanya menjelang pesta demokrasi tahun 2014 akan semakin banyak figur publik yang mendadak peduli dengan pendidikan. Jika bentuk kepeduliannya berupa kontribusi nyata terhadap dunia pendidikan sebenarnya tidak jadi masalah, toh pendidikan cukup cerdas dan bijak menilai motif dibalik pemberian bantuan. Hanya saja akan menjadi kontraproduktif jika bentuk kepeduliannya sebatas menambah wacana dengan segala kesoktahuan demi penokohan dan pencitraan. Berbagai kasus politisasi pendidikan yang lebih ironis akan mengemuka di daerah dengan segala dalih otonominya. Politisasi pendidikan ini akan melibatkan banyak pihak, mulai dari guru, kepala sekolah, dinas pendidikan hingga menteri pendidikan.

Politik dan pendidikan sebenarnya ibarat dua sisi mata uang yang saling berdampingan. Politik ada untuk melindungi pendidikan, pendidikan pun ada untuk mengarahkan politik. Permasalahan timbul ketika motif dan kepentingan politik lebih mendominasi, menghalalkan segala cara, mengorbankan segala hal termasuk netralitas pendidikan. Pendidikan akhirnya menjadi alat untuk mengangkat citra, ini masih mending. Di beberapa kasus, pilihan politik bahkan menjadi syarat pengangkatan atau pemberhentian tenaga kependidikan. Bukan lagi pengalaman dan kompetensi yang dilihat, tetapi warna politik.

Politisasi pendidikan akan semakin menguat di tahun 2013, menjadikan pendidikan sebagai isu hangat disamping isu sosial ekonomi dan keamanan. Pemilihan kepala daerah tidak akan terlepas dari janji-janji di bidang pendidikan, mulai dari sekolah gratis, beasiswa, hingga perbaikan sekolah. Janji-janji yang sebenarnya sudah diamanatkan undang-undang, alokasi 20% anggaran untuk pendidikan. Politisasi pendidikan ini juga yang akan mengakhiri kisruh kepemimpinan di UI pada tahun 2013 karena pihak yang berkepentingan sudah mulai fokus bersiap untuk 2014. Politisasi pendidikan ini sayangnya tidak dapat dihindari, jadi hanya mungkin dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan nasional dan stakeholder pendidikan Indonesia.

Tetapi, orang besar tidak dilahirkan. Orang-orang besar itu ditempa, diukir dan dipersiapkan oleh pendidikan yang baik. Salah satunya adalah tersedianya kesediaan untuk senantiasa menyemangati dengan cinta. Menggerakkan jiwa mereka untuk melakukan kerja besar yang bermakna. Bukan menyibukkan diri dengan kekurangan.” (M. Fauzil Adhim)

Pendidikan Ala Bang Maman

Bang Maman dari Kali Pasir tiba-tiba saja terkenal setelah meminta bantuan Patme berpura-pura sebagai istri simpanan Salim, menantunya, agar bercerai dengan Ijah, anaknya. Padahal Bang Maman hanyalah seorang tokoh fiksi dalam buku pelajaran muatan lokal “Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta” (PLBJ) kelas 2 SD. Adalah istilah ‘istri simpanan’ yang menjadi sumber kehebohan karena dinilai kurang pantas untuk dikenalkan ke siswa kelas 2 SD dan mengaburkan nilai budaya Jakarta. Mendiknas ikut heboh dan (seperti biasa) segera membentuk tim khusus, padahal Pak Akim, wali kelas 2C SD Angkasa IX –sekolah dimana kasus kisah Bang Maman mencuat– malah berani memastikan kalau cerita Bang Maman hanyalah cerita rakyat biasa yang mengandung nilai moral yang perlu diajarkan ke murid.

Ironis, apa yang dikatakan Pak Akim tidak salah, kisah “Bang Maman dari Kali Pasir” bukanlah hal yang luar biasa. Jika “istri simpanan” dianggap kurang pantas, apa lantas cerita rakyat Sangkuriang yang hendak menikahi ibu kandungnya dinilai pantas? Belum lagi kisah Jaka Tarub yang mencuri pakaian bidadari yang sedang mandi. Kisah Bang Maman mungkin memang kurang mendidik, tetapi jangan salah, kisah “Si Angkri” yang dimuat di buku PLBJ kelas I SD bisa jadi lebih kurang mendidik. “Mengenal Cerita Si Angkri” bukan hanya bercerita tentang golok dan dendam, namun juga memuat pembunuh bayaran, darah dan siasat rayuan gadis yang mencuci di sungai. Dan baik “Bang Maman” maupun “Si Angkri” dibuat berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Muatan Lokal DKI Jakarta. Dan ketika kejahatan, kekerasan dan seksualitas sudah mengisi bacaan anak kelas 1 SD di sekolah, mau jadi apa generasi muda bangsa ini?

Istilah (istri) “simpanan” sebenarnya juga tidak benar-benar baru dalam dunia anak-anak. Lihat saja iklan P*n* Ice Cup yang sudah cukup lama tayang di televisi. Sang anak yang baru merayakan ulang tahun menyampaikan kepada papanya bahwa mamanya punya “simpanan” dan serta merta membuat Sang Mama bingung dan salah tingkah. Terlepas dari yang dimaksud “simpanan” oleh anak tersebut adalah produk yang diiklankan, jika dilihat aspek kepatutan, rasanya iklan tersebut kurang pantas. Dan jika berbicara tentang iklan dan tontonan di televisi, kita akan banyak sekali menyaksikan ketidakpantasan yang sepertinya sudah banyak dimaklumi. Ya, berbagai ketidakpantasan sudah menjadi hal yang biasa, bahkan di mata orang tua dan pendidik. Pendidikan di negeri ini belum cukup tegas dalam menyaring ketidakpatutan.

Mungkin terlalu berlebihan jika penulis sampaikan bahwa sistem pendidikan anak di negeri ini justru menghasilkan generasi anak-anak kecil yang miris, “Bang Maman dari Kali Pasir” hanya kasus kecil. Pun terkesan menggeneralisir, namun seyogyanya kita introspeksi mengenai pendidikan anak-anak kita. Dua bulan lalu, seorang anak SD di Depok nyaris membunuh temannya dengan 8 tikaman pisau hanya karena diadukan mencuri HP. Tidak hanya ditikam, teman sekelasnya yang dikiranya sudah tewas dengan usus terburai tersebut dibuangnya di selokan. Beberapa bulan sebelumnya, 2 siswa SMP membunuh temannya hanya gara-gara saling ejek ketika bermain game online. Ada lagi kasus anak SD yang memperkosa teman sepermainannya. Atau puluhan siswa SD di Bekasi yang kedapatan mengonsumsi rokok, ganja dan permen yang mengandung zat aditif serta mabok menghirup lem. Belum lagi berbagai kasus bunuh diri siswa dan bullying yang dilakukan siswa sekolah, bahkan mulai dari tingkat Sekolah Dasar.

Berbagai kasus tersebut mungkin hanya segelintir namun seperti fenomena gunung es. Masih ada siswa yang ‘membanggakan’ kok. Lihat saja Al, siswa SD cerdas yang dipaksa gurunya memberikan contekan kepada seluruh temannya. Ibunya, Ny. Siami, yang mencoba mengajarkan kejujuran kepada anaknya dengan melaporkan contek massal tersebut justru didemo dan diusir warga karena dianggap mencemarkan nama baik masyarakat dan sekolah. Sekolah yang sakit dan masyarakat yang sakit akan menghasilkan generasi muda yang sakit. Hukum yang sakit membuatnya semakin sempurna. Hukuman bagi anak di bawah umur yang melakukan kejahatan hanyalah dikembalikan kepada orang tua mereka, yang terbukti gagal mendidik anak.

Kembali ke Bang Maman, seharusnya berbagai pihak menyadari bahwa permasalahan pendidikan anak di Indonesia bukan hanya sebatas cerita di buku ajar. Dongeng anak seharusnya penuh dengan nilai moral positif, bukan dendam dan kelicikan. Cerita anak seharusnya memuat lebih banyak kisah kepahlawanan, bukan kebencian dan permusuhan. Jangan biarkan impian dan moral anak rusak dari awal, biarlah waktu dan perkembangan fase kehidupan yang akan mengajarkan anak tentang realita. Bijak menghadapi kenyataan dalam kerangka positif. Nilai-nilai positif dalam pendidikan anak di keluarga ini kemudian harus didukung dengan persemaian nilai-nilai positif di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Hal yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan anak adalah pemanfaatan media dengan tepat. Saat ini terlalu banyak bacaan dan tontonan tidak mendidik yang disajikan demi keuntungan materi. Kekerasan fisik, verbal dan psikologis mengisi ruang-ruang visual anak yang kemudian menganggapnya biasa. Kata-kata kotor dan melecehkan mulai menghiasi lisan anak-anak kita. Sikap tidak beretika dan tidak sesuai norma hasil meneladani tokoh fiksi di komik, TV, game online ataupun internet semakin dianggap wajar. Mengutiip perkataan Prof. Robert Billingham, “Anak terlalu banyak bergaul dengan lingkungan semu di luar keluarga, dan itu adalah tragedi yang seharusnya diperhatikan oleh orang tua”.

Pendidikan ala Bang Maman mengajarkan bahwa anak adalah aset untuk memperoleh kekayaan dunia. Karenanya, Ijah dinikahkan dengan Salim yang kaya raya dan diminta untuk cerai ketika Salim jatuh miskin. Pendidikan anak yang benar akan memandang anak lebih dari sekedar aset yang tidak dapat diukur dengan materi. Karenanya mengherankan jika ada orang tua yang senantiasa menyediakan waktu untuk rapat dengan klien, sementara untuk anak hanya diberikan waktu sisa, jika pun ada. Atau orang tua yang selalu siap mendengarkan keluhan pelanggan, sementara ungkapan anak-anak mereka diabaikan begitu saja. Pendidikan ala Bang Maman mengajarkan untuk menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan, selicik apapun. Pendidikan yang benar akan mengajarkan cara yang benar untuk mencapai tujuan yang benar.

Tantangan pendidikan anak di era informasi ini jelas tidak dapat disamakan dengan kondisi tiga dasawarsa lalu, orang tua dan pendidik mesti menyadarinya. Anak-anak di zaman ini cenderung lebih banyak melihat, mendengar, merasakan, mengetahui dan melakukan hal-hal yang bahkan mungkin tidak terbayangkan oleh anak-anak di masa sebelumnya. Grand design pendidikan anak bangsa sudah tentu harus cepat beradaptasi dan terus berkembang. Pun demikian, ada dua hal yang tidak berubah dalam pendidikan anak : keteladanan orang tua dan perhatian yang diberikan. Jangan salahkan anak yang tidak ramah, jika orang tua jarang bertemu muka dengan anaknya. Jangan salahkan anak yang tidak dapat mengendalikan emosi, jika orang tua kerap bertengkar di hadapan anak. Jangan harap anak bisa punya integritas, jika orang tua tidak konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Jangan harap anak akan terbuka dengan masalah yang dialaminya, jika orang tua tidak menyempatkan waktu untuk bercengkrama dengan anaknya. Dan ketika anak-anak hanya belajar dari buku tanpa ditemani atau belajar dari televisi tanpa didampingi, bersiaplah kehilangan anak yang punya jati diri.

Bila seorang anak hidup dengan kritik, ia akan belajar menghukum. Bila seorang anak hidup dengan permusuhan, ia akan belajar kekerasan. Bila seorang anak hidup dengan olokan, ia belajar menjadi malu. Bila seorang anak hidup dengan rasa malu, ia belajar merasa bersalah. Bila seorang anak hidup dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Bila seorang anak hidup dengan keadilan, ia belajar menjalankan keadilan. Bila seorang anak hidup dengan ketentraman, ia belajar tentang iman. Bila seorang anak hidup dengan dukungan, ia belajar menyukai dirinya sendiri. Bila seorang anak hidup dengan penerimaan dan persahabatan, ia belajar untuk mencintai dunia.” (Dorothy Law Nolte)

Diskriminasi Jalur Masuk PTN

Para pemegang kebijakan pendidikan di Indonesia memang sangat kreatif, apalagi untuk lingkup pendidikan tinggi. Wacana-wacana baru terus bemunculan, trial and error, seolah lahirnya kebijakan tanpa pengkajian yang mendalam. Setelah wacana SPP tunggal, credit earning dan jurnal ilmiah sebagai prasyarat kelulusan, di tengah dinamika pembahasan RUU Perguruan Tinggi, muncul rencana menghapuskan jalur tes (SNMPTN) tulis sebagai jalur masuk PTN mulai 2013. Penghapusan ini dipandang sebagai implementasi Peraturan Mendiknas Nomor 34 tahun 2010 yang menyebutkan jalur seleksi mahasiswa baru menggunakan SNMPTN (60%) dan jalur mandiri (40%). Data yang digunakan sebagai pertimbangan kelulusan seleksi adalah nilai Ujian Nasional (UN) dan nilai raport semester III – V. Sanksi pun sudah disiapkan bagi sekolah yang ketahuan mengatrol nilai raport.

Di tengah isu kenaikan harga BBM, wacana tersebut jelas semakin memperlihatkan arah bangsa ini. Bukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang di pembukaan UUD 1945, bukan pula memastikan setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan yang layak, namun pemerintah semakin terlihat hendak ‘lepas tangan’ dan menyerahkan urusan kepada ‘mekanisme pasar’. Disinilah pendidikan menjadi komoditas yang secara sistemik mengeliminir peserta didik sehingga hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang. Sayangnya, ‘saringan’ itu bukan semata-mata kecerdasan, namun lebih didominasi faktor finansial. Alhasil, pendidikan tinggi berkualitas semakin sulit dinikmati masyarakat marginal, kalau pun ada pastilah mereka yang amat sangat pintar sekali.

Seperti halnya kenaikan BBM, kebijakan penghapusan SNMPTN tulis jelas tidak berpihak kepada masyarakat banyak. Selama 32 tahun ini, tes tulis untuk masuk PTN masih dianggap sebagai jalur masuk yang paling adil dan kredibel. Seluruh lapisan masyarakat dapat mengaksesnya dan berkompetisi di dalamnya, tidak seperti ujian mandiri yang banyak digunakan pihak kampus sebagai jalur non reguler untuk menghasilkan dana. Ujian mandiri kampus dikenal sebagai jalur masuk berbiaya tinggi yang hanya dapat diakses calon mahasiswa dari kalangan menengah ke atas. Cakupan SNMPTN undangan juga sangat terbatas, siswa tertentu di sekolah tertentu. Dan ketika calon mahasiswa tidak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan, dimana peluang lebih ditentukan oleh faktor finansial dan bukan kecerdasan, disinilah dapat dikatakan diskriminasi telah terjadi.

Tes tulis SNMPTN memang tidak bersih dari praktek joki dan nepotisme, namun kecurangan tersebut tidak ada apa-apanya bila dibandingkan kecurangan UN yang sangat sistemik. Sudah jadi rahasia umum bahwa hanya sepersekian hasil UN yang benar-benar murni karena kemampuan siswa. Terlalu banyak data yang mengungkapkan hal ini, penulispun pernah mengalaminya. Selain itu, SNMPTN tulis juga lebih jujur dan transparan jika dibandingkan SNMPTN undangan. Tidak hanya manipulasi nilai raport oleh pihak sekolah, standar penetapan siswa yang dinyatakan lulus SNMPTN undangan pun tidak jelas. SNMPTN undangan justru membuka celah besar untuk bersemainya praktek suap dan nepotisme. Kecurangan ini bahkan lebih sulit terkontrol. Nilai raport bisa saja ditentukan dari membeli buku lewat guru/ sekolah, ikut jam pelajaran tambahan atau mengikuti study tour dengan biaya tinggi. Kredibilitas hasil UN dan nilai raport yang diragukan ini sangat riskan untuk dijadikan dasar penetapan utama seleksi masuk PTN, bahkan dalam beberapa kasus kemampuan akademis mahasiswa yang diterima lewat jalur undangan (PMDK, dsb) tidak lebih baik dari mahasiswa yang diterima lewat jalur tes tulis. Di kasus lain, siswa yang jujur malah memperoleh nilai UN dan raport yang lebih kecil dibandingkan teman-temannya dan jika SNMPTN tulis ditiadakan sudah pasti mereka tidak dapat kesempatan mengikuti SNMPTN Undangan yang justru diikuti teman-teman mereka yang curang.

Jalur SNMPTN Undangan dan Ujian Mandiri pun disoroti karena cenderung diskriminatif, dimana hanya orang kaya yang boleh kuliah. Di beberapa sekolah, jalur undangan hanya diperuntukkan bagi siswa kelas internasional yang didominasi golongan berada. Mekanisme yang tidak transparan, baik di tingkat sekolah maupun di PTN, sangat memungkinkan adanya seleksi finansial. Belum lagi, jalur undangan hanya diperuntukkan bagi sekolah yang terakreditasi. Siswa dari keluarga yang kurang mampu atau tinggal jauh dari pusat kota jelas berpeluang kecil memperoleh undangan. Perlu diingat pula bahwa pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal. Hal ini juga menimbulkan bias penilaian raport dan UN antara satu wilayah dengan wilayah lain, antara satu sekolah dengan sekolah lain. Sementara itu, Ujian Mandiri yang memang menjadi ‘proyek’ kampus sudah jelas-jelas diskriminatif dengan biaya tinggi menjaring mahasiswa dari kalangan mampu secara finansial.

Secara konstitusi, wacana menghapus tes tulis SNMPTN selain bertentangan dengan UUD 1945 juga bertentangan dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 53B. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib menjaring peserta didik baru program sarjana melalui pola penerimaan secara nasional paling sedikit 60% dari jumlah peserta didik baru yang diterima untuk setiap program studi pada program pendidikan sarjana dan pola penerimaan secara nasional tersebut tidak termasuk penerimaan mahasiswa melalui penelusuran minat dan kemampuan atau bentuk lain yang sejenis. Artinya sedikitnya 60% mahasiswa direkrut dari jalur tes tulis, bukan undangan.

Alasan lain yang dikemukakan pemerintah adalah efisiensi, dimana siswa tidak perlu melakukan dua kali ujian (UN dan SNMPTN tulis), integrasi ini dapat menghemat anggaran penyelenggaraan SNMPTN tulis sebesar 30 – 40 milyar dan dapat digunakan untuk menggratiskan SNMPTN undangan. Alasan efisiensi ini jelas aneh, mengingat integritas UN jauh lebih dipertanyakan, anggarannya pun mencapai ratusan milyar. Ekstrimnya, jika dalihnya adalah efisiensi, akan jauh lebih efisien jika UN yang ditiadakan. Lain halnya dengan Komisi X DPR RI yang menginginkan terbukanya akses Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk seluruh kalangan masyarakat. Jika memang demikian, penghapusan tes tulis SNMPTN hanya semakin mempersempit akses masyarakat miskin untuk dapat menikmati pendidikan tinggi berkualitas.

Perubahan kebijakan bukanlah hal baru di dunia pendidikan, terlalu sering malah. Namun jika mengkaji berbagai argumen di atas, nampak jelas bahwa kebijakan penghapusan SNMPTN tulis sementara penyelenggaraan UN dan SNMPTN undangan masih banyak kecurangan adalah langkah sembrono. Integrasi UN dengan seleksi masuk PTN juga masih butuh kajian mendalam. Jangan sampai dengan dalih efisiensi justru mengorbankan kualitas calon pemimpin masa depan bangsa ini. Daripada sibuk membuat kebijakan baru yang tidak populer, seharusnya pemerintah dapat fokus mengevaluasi kebijakan lamanya yang masih amburadul dan kurang efektif. Penyelenggaraan UN, penyaluran dana BOS, kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia, kualitas dan kesejahteraan guru, praktek KKN dalam dunia pendidikan dan masih banyak lagi PR pendidikan di Indonesia yang lebih prioritas untuk diselesaikan ketimbang mengacak-acak sistem yang sudah tertata rapi dan diakui integritasnya. Stop diskriminasi jalur masuk PTN, orang miskin pun berhak mengenyam bangku pendidikan tinggi di negara ini.

*penulis adalah alumni Teknik Industri UI yang masuk lewat jalur undangan (PPKB UI)

Publikasi Karya Ilmiah? Siapa Takut??!!

“Sebagimana kita ketahui pada saat sekarang ini, jumlah karya ilmiah dari Perguruan Tinggi Indonesia secara total masih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia, hanya sekitar sepertujuh. Hal ini menjadi tantangan kita bersama untuk meningkatkannya. Sehubungan dengan itu terhitung mulai kelulusan setelah Agustus 2012 diberlakukan ketentuan sebagai berikut. Untuk program S1 harus ada makalah yang terbit di jurnal ilmiah. Untuk program S2 harus ada makalah yang terbit di jurnal ilmiah terakreditasi Dikti. Untuk program S3 harus ada makalah yang terbit di jurnal internasional”

Demikianlah isi dari Surat Edaran No. 152/ E/ T/ 2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada seluruh pimpinan Perguruan Tinggi di Indonesia. Surat tertanggal 27 Januari 2012 tersebut segera saja mengundang pro kontra. Pihak yang mendukung berargumen bahwa sudah sewajarnya mahasiswa didorong untuk lebih produktif dalam menulis dan menghasilkan karya ilmiah. Kebijakan ini juga akan mendorong dosen pembimbing dan pihak perguruan tinggi dalam upayanya untuk menerbitkan karya mahasiswanya dengan kualitas terbaik. Penerbitan jurnal secara massif juga akan memperkaya tradisi ilmiah di kalangan akademisi dan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan akan semakin berkembang.

Cukup beralasan juga jika Menikbud M. Nuh menegaskan untuk mendorong kuantitas dulu baru kualitas, karena realitanya kemampuan literasi, budaya menulis dan tradisi ilmiah mahasiswa Indonesia masih memprihatinkan. Itikad baik dari lahirnya kebijakan tersebut sebenarnya tak terbantahkan, karena realitanya publikasi karya ilmiah Indonesia memang jauh tertinggal. Scientific Journal Rankings (SJR) mencatat sepanjang tahun 2011 hanya ada 5 jurnal Indonesia yang masuk peringkat dunia dan menempatkan Indonesia di peringkat 64. Sementara Malaysia dengan 43 jurnalnya ada di peringkat 43. Webometrics juga menunjukkan bahwa tidak ada perguruan tinggi di Indonesia yang masuk 500 besar untuk parameter scholar yang mengukur jumlah publikasi karya ilmiah elektronik, sementara Malaysia menempatkan 5 perguruan tingginya di peringkat 500 besar dunia. Data jurnal Nature beberapa waktu lalu juga menyebutkan, karya ilmiah saintis Indonesia dalam jurnal internasional adalah 0,88 artikel per satu juta penduduk sedangkan Malaysia sebanyak 20,78 sehingga menempatkan Indonesia di posisi 134 dunia sedangkan Malaysia pada posisi 67.

Di sisi lain, pihak yang kontra menilai bahwa kebijakan publikasi karya ilmiah untuk program S3 masih wajar. Namun untuk program S2 ada catatan mengingat masih minimnya jurnal ilmiah terakreditasi di DIKTI, ditambah lagi tidak sedikit mahasiswa S2 yang orientasinya adalah jenjang karir, bukan kompetensi keilmuan. Dan kontroversi yang paling banyak adalah untuk program S1, mengingat banyaknya mahasiswa jenjang S1 dengan ketersediaan jurnal ilmiah yang sangat terbatas, belum lagi saat ini tidak sedikit program yang membuka jalur kelulusan non-skripsi. Apalagi jika memperhitungkan deadline implementasi kebijakan yang tinggal hitungan bulan. Tak heran, beberapa pihak menilai kebijakan ini akan mempersulit mahasiswa untuk lulus. Karenanya Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia menolak kebijakan tersebut dan mengusulkan untuk mempersiapkan daya dukung publikasi karya tulis mahasiswa, menunda pemberlakuannya, atau diterapkan secara bertahap.

Salah satu fungsi kampus, sesuai dengan doktrin yang pernah diterima penulis semasa kuliah, adalah sebagai tempat bersemainya ide dan pemikiran. Ide dan pemikiran itu kemudian diarahkan untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan kontribusi ke masyarakat. Selama ini ide dan pemikiran tersebut lebih banyak menjadi wacana dalam dinamika kehidupan kampus. Karya tugas akhir mahasiswa hanya menumpuk di arsip perpustakaan kampus yang jarang diakses publik, sehingga tidak mengherankan produknya hanya seadanya dan yang penting lulus. Publikasi karya, mau tidak mau, akan mengembangkan kompetisi produktif di kalangan civitas akademika perguruan tinggi, disamping budaya ilmiah, tentunya. Potensi mahasiswa yang sedang berada di masa puncak produktivitasnya dapat dialihkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat semisal tawuran dan seks bebas.

Penulis menilai bentuk penolakan terhadap kebijakan publikasi karya ilmiah mahasiswa yang muatannya adalah kekhawatiran, ketakutan tak beralasan dan motif untuk sekedar tidak mau repot tidak selayaknya diutarakan. Perubahan memang selalu melahirkan resistensi dan perbaikan kadang memang harus dipaksakan. Beberapa SMA di Indonesia sudah mewajibkan siswanya membuat karya ilmiah sebagai syarat kelulusan. Bahkan ada juga SMP yang mewajibkan siswanya menghasilkan produk (roket, robot, dan sebagainya) sebagai syarat kelulusan. Maka sebenarnya bukan hal yang aneh jika mahasiswa diwajibkan mempublikasikan karya dalam jurnal ilmiah sebagai syarat kelulusan. Apalagi tugas akhir kuliah sebagian besarnya berupa karya ilmiah. Apalagi pedoman penulisan jurnal juga telah tersedia. Apalagi kemudahan untuk penerbitan jurnal online juga sudah dibuka.

Saat menjadi calon sarjana sekitar 5 tahun yang lalu, penulis pun diminta membuat hasil skripsi dalam format jurnal berbahasa Indonesia dan Inggris. Pun tidak terpilih untuk dipublikasikan, hal itu menunjukkan bahwa ternyata membuat karya ilmiah dalam bentuk jurnal bukan hal yang sulit dilakukan, tinggal bagaimana keseriusan penyelenggara pendidikan untuk mempublikasikannya. Dan pengalaman penulis mendaftarkan jurnal ke LIPI untuk memperoleh nomor ISSN plus barcodenya juga ternyata tidak sulit. Karenanya kebijakan ini seharusnya disikapi dengan sikap tidak mempersulit.

Namun argumen pihak yang menolak kebijakan tersebut juga sebaiknya tidak dikesampingkan begitu saja. Jika mengacu ke Malaysia, publikasi karya ilmiah di jurnal internasional memang lebih banyak diperuntukkan bagi jenjang S2 ke atas, namun di Indonesia sepertinya tidak ada salahnya melakukan penataan pubikasi hasil tugas akhir mahasiswa S1. Lebih dini menanamkan nilai produktivitas dan keilmiahan untuk mengejar ketertinggalan. Untuk itu, pemerintah juga harus sigap mempersiapkan infrastruktur penerbitan jurnal dan melakukan sosialisasi yang optimal. Tidak lekas memberi sanksi yang telalu kaku di masa uji coba. Karena merubah kultur tidak semudah membalikkan telapak tangan. Evaluasi paska implementasi mutlak harus dilakukan. Kebijakan ini seharusnya tidak berat karena sejalan dengan visi penyelenggaraan pendidikan tinggi, namun memang butuh keseriusan untuk hasil yang optimal. Semoga saja kebijakan yang terkesan instan ini mampu mengangkat prestasi akademis Indonesia di kancah internasional.

“Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet!
Vivat membra quaelibet!
Semper sint in flore…”
(Gaudeamus Igitur)

SPP Tunggal dan Credit Earning PTN, Antara Paradoks dengan Ironi

Paradoks dan ironi, makanan apa tuh? Temannya karedok dan makaroni kah? Entahlah, penulis tiba-tiba teringat dua kata tersebut setelah munculnya wacana baru dalam Rapat Rektor PTN se-Indonesia. Pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia kali ini menggulirkan ide penerapan SPP tunggal dan credit earning di PTN se-Indonesia. Di tengah isu produktivitas mahasiswa dalam riset dan karya, penerimaan mahasiswa baru dan korupsi yang tengah disoroti, gagasan segar ini menjadi menarik untuk dikaji. Lalu apa hubungannya dengan paradoks dan ironi. Baiklah, sebelum menyelami SPP tunggal dan credit earning, perlu kita lihat dulu makna dari paradoks dan ironi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ironi didefinisikan sebagai kejadian atau situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi, tetapi sudah menjadi suratan takdir, sementara paradoks didefinisikan sebagai pernyataan yg seolah-olah bertentangan (berlawanan) dng pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Masih bingung? Penulis pertama kali mendengar kedua kata ini ketika mempelajari gaya bahasa (majas), dimana majas ironi adalah majas yang menyatakan makna yang bertentangan dengan makna sesungguhnya, misalnya dengan mengemukakan makna yang berlawanan dengan makna yang sebenarnya dan ketidaksesuaian antara suasana yang diketengahkan dan kenyataan yang mendasarinya. Sementara majas paradoks ialah majas yang mengandung pertentangan yang nyata antara pernyataan dengan fakta-fakta yang ada, namun jika diteliti ternyata tidak bertentangan sebab yang dibicarakan berbeda. Jika masih bingung juga tak apalah, toh yang akan kita diskusikan bukan dua kata tersebut, melainkan tentang gagasan penerapan SPP tunggal dan credit earning di PTN.

Fakta yang melatarbelakangi gagasan SPP tunggal adalah kondisi aktual bahwa mahasiswa banyak sekali mengeluarkan uang. Selain uang rutin SPP, ada berbagai pungutan lain seperti uang buku, uang laboratorium, uang perpusatakaan, uang ujian, uang tabungan bimbingan skripsi, biaya wisuda dan KKN dan lain-lain. Dengan SPP tunggal, unit cost mahasiswa sudah dihitung, jadi tidak ada lagi pembayaran lain di luar SPP tunggal. Sekilas, SPP tunggal yang rencananya akan diterapkan tahun 2013 ini solutif, namun realitanya mengandung paradoks bahkan ironi di dalamnya. Bayangkan saja, kebutuhan di setiap unit kampus berbeda, fasilitas yang tersedia pun berbeda. Artinya, sistem SPP tunggal akan mengantarkan setiap PTN, bahkan fakultas, jurusan dan program studi untuk memiliki hitungan unit cost mahasiswa yang tentunya berbeda. Skema pembiayaan pun semakin banyak. Akan ada PTN, fakultas, bahkan jurusan dan program studi dengan SPP tunggal yang tinggi dan menjadi elitis, dan akan ada yang terkesan ‘murahan’. Sebutlah Fakultas Kedokteran dengan berbagai biaya prakteknya, SPP tunggalnya akan sangat tinggi dan sulit diakses mahasiswa miskin. Sementara bisa jadi ada jurusan di ilmu sosial humaniora misalnya yang SPP tunggalnya terjangkau menjadi incaran calon mahasiswa kelas menengah ke bawah. SPP tunggal PTN di pusat kota akan ‘menggila’ sementara PTN di wilayah marginal semakin termarginalkan.

Permasalahan utama pembiayaan di PTN yang dirasakan mahasiswa adalah tingginya biaya kuliah sehingga angka partisipasi pendidikan di Indonesia masih terbilang rendah, sementara SPP tunggal sama sekali tidak menjamin akan membuat biaya kuliah menjadi terjangkau. Ketika SPP tunggal dianggap menjadi solusi pembiayaan pendidikan di PTN padahal tidak menjamin keterjangkauan biaya kuliah, disinilah paradoks terjadi. Lihat saja implementasi BOP-B di UI, alih-alih bertindak adil dengan memberikan SPP secara proporsional, yang terjadi adalah menzhalimi calon mahasiswa baru dari kalangan tidak mampu dengan sistem pembiayaan yang memberatkan mereka. Skema pembiayaan yang terkesan berpihak pada mahasiswa, ironisnya, justru membebani mahasiswa.

Fakta yang melatarbelakangi gagasan credit earning adalah kualitas unit pendidikan yang tidak merata, sehingga perlu diberi kesempatan mahasiswa dapat mengambil kuliah lintas PTN untuk mempertajam kompetensinya. Atau lebih jauh lagi, untuk menjadikan mahasiswa di PTN memiliki pengetahuan yang sempurna dan berhubungan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sistem ini memungkinkan mahasiswa dari sebuah PTN mengambil kredit mata kuliah tertentu di PTN lainnya tanpa harus membayar di kampus penerima. Selain itu, kredit yang diambil tersebut juga akan diakui kampus asal sebagai mata kuliah pilihan.

Ironisnya, ada beberapa realita yang menjadi tantangan dalam penerapannya. Sinergitas antar PTN misalnya. Lihat saja konflik kepentingan yang mewarnai penyelenggaraan SPMB dan UMPTN beberapa tahun lalu sehingga melahirkan yang disebut SNMPTN sekarang. Bukan tidak mungkin pihak PTN akan menghitung untung rugi, baik secara materi maupun non materi, jika credit earning jadi diterapkan. Dan jangan pula dilupakan bahwa arogansi almamater, terutama di PTN ternama di Indonesia, masih sedemikian kental. Belum lagi bicara tentang kepentingan kampus yang beragam. Perlu diingat bahwa antar PTN tidak selamanya mitra, tetapi juga kompetitor. Paradoks kepentingan. Kurikulum juga belum mendukung dan mungkin mahasiswa juga tidak seantusias yang dibayangkan. Saat ini bukan zamannya mahasiswa memperbanyak SKS yang diambilnya untuk memperdalam keilmuannya. Mungkin sangat sulit dicari mahasiswa sekarang yang mengambil SKS di atas 200 hanya untuk menyempurnakan wawasannya, seperti salah seorang asisten dosen yang pernah mengajar penulis ketika masih di kampus. Ironis memang, realitanya mahasiswa cenderung mengejar kelulusan daripada kompetensinya. Apalagi beban akademis dan biaya kuliah semakin berat. Toh jika credit earning jadi diterapkan, hanya segelintir mahasiswa yang dapat merasakan manfaatnya, terutama mahasiswa yang memiliki kelebihan finansial. Ketika sistem Credit Earning dipercaya dapat mempertajam kompetensi mahasiswa PTN yang saat ini lebih banyak berorientasi untuk lulus cepat, disinilah paradoks terjadi

Kebenaran mungkin memang relatif, karenanya berbagai paradoks dan ironi di dunia pendidikan bermunculan seiring dengan lahirnya gagasan-gagasan baru yang memperkaya wacana. Sayangnya, ide-ide tersebut tidak serta merta sejalan dengan optimalisasi upaya pemecahan masalah utama. Tulisan ini tentunya tidak hendak membatasi inovasi dan niat baik untuk berbenah yang merupakan suatu keharusan. Namun pihak pemangku kebijakan sudah seharusnya bijak dalam pemilihan prioritas kebijakan. Jangan sampai terlalu kaya wacana kemudian hilang fokus dan tidak ada perbaikan yang berhasil dilakukan.

Entah kemana ujung pembahasan tentang RUU Perguruan Tinggi, bagaimana pula nasib pengembangan riset dan kewirausahaan mahasiswa yang wacananya sempat mengemuka, atau bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk memastikan 20% mahasiswa PTN berasal dari keluarga kurang mampu. Jangan-jangan sepanjang tahun ini masih ramai media menyoroti tentang aksi kekerasan, tawuran, sex bebas, narkoba dan berbagai aksi konyol dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Atau jangan-jangan tahun ajaran baru nanti kita akan kembali disuguhi berita tentang calon mahasiswa miskin dan cerdas yang tidak bisa kuliah di PTN karena tidak mampu membayar SPP. Ironis sekali jika sampai ada mahasiswa miskin yang terancam tak bisa membayar biaya kuliah di tengah kemewahan gaya hidup mahasiswa masa kini. Pekerjaan Rumah dunia kampus masih sangat banyak. Kampus memang merupakan tempat bersemainya ide dan wacana, namun jangan sampai hanya sebatas gagasan tanpa realisasi perbaikan. Jangan sampai perbaikan hanya sebatas angan.

eSeMKa, Potensi Pendidikan yang Termarginalkan

Di tengah carut marut hukum dan perpolitikan di Indonesia, ada good news yang menyapa masyarakat Indonesia. Keberhasilan SMK 2 Surakarta dalam merakit mobil yang kemudian diberi nama Esemka seolah menjadi penghibur atas minimnya prestasi bangsa. Karya anak bangsa yang dipopulerkan oleh Jokowi ini segera saja menjadi headline di berbagai media massa. Terlepas dari berbagai kepentingan politis, publik menyambut gembira kehadiran produk baru buatan dalam negeri ini, euphoria pesawat N250 atau mobil Timor seakan bangkit kembali. Terlepas dari kepentingan bisnis dan kesiapan membuat produk secara massal, siswa-siswa SMK ini telah membuktikan bahwa Indonesia mampu menciptakan produk, tidak sebatas mengonsumsinya, dan masyarakat Indonesia turut berbangga karenanya.

Berbicara tentang SMK dan SMA, ibarat membandingkan jurusan IPS dengan IPA, ada yang seolah dianakemaskan. Dahulu, SMK yang salah satunya terdiri dari elemen STM, identik dengan siswa-siswa yang gagal masuk SMA, senang bolos dan tawuran. SMK dianggap jenjang pendidikan dengan kualitas di bawah SMA, sebagaimana jurusan IPS kerap dinomorduakan setelah jurusan IPA. Namun belakangan ini paradigma tersebut coba diubah, berbagai kebijakan pun digulirkan. Pemerintah mulai gencar mempromosikan SMK di berbagai media, peminat SMK pun semakin tinggi. Jumlah SMK meningkat signifikan sebanyak 4800 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun ini menjadi 9800 sekolah, hampir menyamai jumlah SMA di Indonesia. Pun rasio SMK : SMA masih jauh dari harapan pemerintah (70:30 pada tahun 2015), namun kecenderungan ke arah sana mulai terlihat.

Heboh mobil esemka menjadi promosi SMK yang begitu efektif. Tidak hanya SMKN 2 Surakarta, beberapa SMK juga menunjukkan produk mobilnya, di antaranya SMK Muhammadiyah 2 Borobudur (Magelang), SMKN 1 Trucuk (Klaten), SMKN 1 Semarang dan SMKN 7 Semarang. Tidak hanya mobil, siswa-siswa SMK juga membuktikan diri mampu menghasilkan berbagai produk lain, misalnya pesawat Jabiru SMK 29 Jakarta dan SMK 12 Bandung; komputer SMK Zyrex SMKN 1 Percut Sei Tuan Deli Serdang; 9 item produk SMEKTRI SMKN 3 Medan; laptop dan LCD proyektor SMKN 2 Cikarang; dan mesin Computer Neumerical Control (CNC), alat cuci tangan otomatis dan alat pendeteksi gempa SMKN 2 Medan. Terlepas dari kepentingan dan motifnya, berbagai pihak pun merespon positif, mulai dari artis, tokoh politik, perguruan tinggi hingga pemerintah. Beberapa PTN ternama di Indonesia bahkan menyambutnya dengan berbagai karya mahasiswa Indonesia, misalnya mobil formula Bimasakti mahasiswa UGM, mobil moko FT Unhas, mobil Cikal Nusantara ITB hingga satelit nano kolaborasi beberapa PTN ternama di Indonesia. Di luar kisruh uji kompetensi guru, beberapa saat lamanya berita pendidikan pun penuh dengan nuansa produktivitas anak bangsa.

SMK memang saat ini sudah lebih dikenal di masyarakat, namun benarkah kebijakan pemerintah sudah benar-benar mendukung tercapainya lulusan sekolah yang terampil dan siap kerja? Tak perlu berpikir lama untuk menjawab belum. Lihat saja kebijakan standar Ujian Nasional (UN) yang lebih mendorong kompetensi kognitif. Siswa SMK yang lebih berkembang kompetensi psikomotoriknya cenderung kesulitan untuk mengimbangi siswa SMA yang memang dituntut lebih baik dalam tes akademik tertulis. Kurikulum yang berbeda di SMA dan SMK akan menentukan kompetensi kemampuan numerik dan linguistik lulusannya. Proporsi teori dengan praktek akan berpengaruh terhadap penguasaan materi tes. Akhirnya, target SMK seolah hanya yang penting lulus, bahkan dalam beberapa kasus kebijakan yang tidak adil ini memicu kecurangan dalam penyelenggaraan UN. Selain itu, peningkatan jumlah sekolah dan pemina SMK tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga pengajar dan fasilitas yang mumpuni. Alhasil, tidak sedikit lulusan SMK yang ternyata kurang skillful.

Lulusan SMK yang lebih terampil mungkin memang lebih banyak terserap langsung ke dunia kerja dibandingkan lulusan SMA yang lebih disiapkan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Namun keterserapan ini tidak serta merta menggambarkan kesejahteraan lulusan SMK. Di dunia industri, seorang lulusan SMK yang memiliki pengalaman bertahun-tahun, cenderung begitu saja akan dibawahi lulusan perguruan tinggi yang belum teruji keterampilannya. Perbedaan kompensasi yang diberikan pun cukup signifikan hanya karena perbedaan ijazah. Jangankan lulusan SMK yang setara lulusan SMA, bahkan lulusan pendidikan vokasi perguruan tinggi (D3) yang lebih banyak mengetahui hal-hal praktis tidak sebatas teoritis, masih dinomorduakan dibandingkan sarjana lulusan S1.

Sementara itu, lulusan SMK relatif lebih sulit untuk lolos seleksi masuk perguruan tinggi favorit untuk meningkatkan ‘nilai jual’ mereka, karena memang tidak disiapkan kesana. Pilihan jurusan di kampus juga lebih terbatas sesuai dengan kompetensi mereka. Karenanya mungkin tidak akan dapat ditemukan lulusan SMK yang masuk Kedokteran PTN favorit. Dan tidak mengherankan, berbagai Institut Teknologi dan perguruan tinggi yang sesuai dengan kompetensi teknis lulusan SMK, justru dipenuhi oleh lulusan SMA. Ironi pendidikan kejuruan ini semakin menjadi di kampus. Pendidikan vokasi (D3) lebih banyak dimanfaatkan pihak kampus sebagai program yang dapat mendatangkan keuntungan bagi kampus. Biayanya lebih tinggi dari program S1 Reguler dengan visi yang tidak jelas. Identik dengan komersialisasi pendidikan, program vokasi di beberapa perguruan tinggi favorit pun digugat. Belum lagi image tentang pendidikan kejuruan yang masih di bawah bayang-bayang pendidikan umum. Tidak lolos SMA favorit, ya masuk SMA swasta atau SMK. Tidak lolos perguruan tinggi favorit yang masuk perguruan tinggi swasta atau vokasi (D3). Pendidikan kejuruan seolah ada di level yang lebih rendah.

Momentum esemka dan berbagai produk nyata SMK lainnya seharusnya dapat menjadi tonggak perbaikan citra SMK dan pendidikan kejuruan. Tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia semestinya menjadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan pendidikan. Promosi sekolah kejuruan tidak perlu habis-habisan dengan janji-janji muluk di media, cukup dengan rangkaian karya. Tidak perlu juga bersaing dengan SMA dengan mendirikan SMK bertarif internasional yang sarat mereplikasi komersialisasi pendidikan. Biaya iklan akan lebih efektif jika dialihkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, fasilitas sekolah dan jaringan kerja yang berkualitas bagi siswa-siswa SMK. Selain itu, budaya produktif dan mentalitas entrepreneur semestinya juga sudah ditanamkan sejak awal, sehingga siswa akan disibukkan dengan karya, kontribusi dan aktivitas penuh manfaat yang mereka jalani dengan kegembiraan karena sesuai dengan cita-cita hidup mereka.

Level pendidikan setara SMA/ SMK seharusnya sudah dapat lebih spesifik mempertajam kompetensi, sehingga pemetaan bakat dan minat sudah harus dilakukan lebih dini, di level pendidikan sebelumnya. Siswa-siswa SMA/ SMK seharusnya sudah tidak dituntut lagi menguasai seluruh mata pelajaran. Harus sudah lebih fokus sehingga tidak ada lagi dualisme dikotomis antara menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja dengan melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi. Level pendidikan setara SMA/ SMK mestinya benar-benar setara karena sama-sama menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi spesifik dan kecenderungan arah masa depan yang jelas. Rekayasa SDM masa depan bangsa Indonesia seharusnya sudah dikuatkan di level pendidikan ini. Ya, level pendidikan di atas pendidikan dasar sudah sewajarnya menghasilkan calon dokter, calon ahli nuklir, atau calon praktisi dan ahli di bidang yang sudah jelas. Jadi tidak ada lagi kebingungan siswa SMA/ SMK akan proyeksi masa depannya. Dan tidak akan ada lagi kejadian siswa peraih medali Olimpiade Biologi Internasional tidak lolos PMDK Fakultas Kedokteran PTN Favorit hanya karena prestasinya tidak sesuai dengan fakultas pilihan, sementara kita semua tahu tidak ada mata pelajaran dan olimpiade kedokteran di level SMA/ SMK.

Akhirnya, SMA dan SMK ada tidak untuk dibandingkan, melainkan untuk disandingkan. Masing-masing elemen pendidikan memiliki peran penting dalam visi besar menghasilkan SDM berkualitas dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika keduanya sudah equal, maka tidak perlu ada yang dimarginalkan. Level pendidikan di atas pendidikan dasar, apapun namanya, sama-sama menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi spesifik di luar kompetensi dasarnya. Percepatan peminatan dan pendalaman kompetensi spesifik, akan mengikis kejumudan siswa sekaligus mengakselerasi lahirnya karya nyata. Dan level pendidikan di atas SMA/ SMK yang akan memperdalam kompetensi spesifik itersebut. Sementara sekolah kejuruan memenuhi kebutuhan akan SDM terampil dan SMA menyiapkan para pakar keilmuan, perguruan tinggi bisa fokus memenuhi tri dharma perguruan tinggi : pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.