Category Archives: Opini Politik

Bukan (Cuma) Surah Al Ma’idah 51 (2/2)

Padahal momentum ini adalah momentum persatuan kaum muslimin. Tanpa sekat harakah, fikrah, atau golongan Islam tertentu. Polarisasinya semakin kuat: hizbullah atau hizbusysyaithan. “Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu
(QS. Al Ma’idah: 48).

Golongan kafir, munafik dan fasik ini memenuhi pikirannya bahwa aksi jutaan massa bukanlah aksi damai. Ada yang menyikapinya dengan menyebar isu terror, ada yang menggembosi dari dalam, ada pula yang melenggang tenang, toh tidak ada dampak langsung yang akan diterimanya. Padahal Islam jelas melarang umatnya melampaui batas dan berbuat kerusakan. “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS. Al Ma’idah: 32).

Golongan ini akan cepat merespon berita yang sesuai dengan nafsu dan pemikiran mereka, pun dari sumber yang tidak bisa dipercaya sekalipun (misalnya situs islamnkridotcom). Lebih aman tak usah menanggapi mereka yang cuma mau eksis. “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS. Al Ma’idah: 42).

Ada lagi kaum muslim yang taat ulil amri harga mati sehingga mengharamkan demonstrasi. Sikap yang (sok) bijak tanpa melihat situasi dan kondisi. Menasehati dalam diam memang baik, namun memberikan pencerahan kepada masyarakat luas dapat lebih menyebarluaskan kebaikan. Karena itulah mereka yang mengharamkan demonstrasi menyampaikan pandangannya lewat media massa, bukannya konsisten menasehati dalam diam. Sensitif terhadap persoalan metode atau cara, tapi kehilangan sensitifitas terhadap konten isu yang diperjuangkan. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al Ma’idah: 87).

Sebenarnya yang diperjuangkan dalam aksi damai sangatlah beralasan dan sederhana. Bahwa hukum harus ditegakkan dengan jujur, adil dan tidak tebang pilih. Jangan sampai hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak ada isu SARA ataupun kebencian terhadap golongan tertentu, karena kemuliaan manusia sejatinya ditentukan oleh kadar ketakwaannya. “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Ma’idah: 8).

Anehnya, mereka yang mengharamkan demonstrasi dengan dalih tidak sesuai dengan Al Qur’an dan Al Hadits, justru melempem, tidak lantang menghadapi orang-orang yang menghina Allah SWT dan Rasul-Nya. “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (QS. Al Ma’idah:33).

Akhirnya, Aksi Damai yang dilatarbelakangi kasus Al Ma’idah 51 justru memberikan banyak hikmah, di antaranya adalah persatuan umat, kejelasan keberpihakan setiap muslim, hingga semakin banyaknya kajian tentang Al Qur’an. Al Ma’idah 51 hanyalah 1 dari 120 ayat di surah Al Ma’idah, hanyalah 1 dari 6326 ayat Al Qur’an. Surah Al Ma’idah disebut juga Al Uqud (perjanjian), semoga saja bisa menjadi pengingat bagi para pemimpin yang pernah berjanji ini dan itu kepada Allah SWT ataupun masyarakatnya, untuk segera menepati janji-janjinya. “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…” (QS. Al Ma’idah: 1).

Di antara dampak dari aksi damai adalah munculnya berbagai isu dan informasi yang simpang siur. Umat Islam harus pandai memilih dan memilah, serta bersikap, tidak sekadar meneruskan informasi tanpa tanggung jawab. Berita yang ramai dan marak belum tentu benar, namun hati nurani tentu mampu membedakannya. “Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Ma’idah: 100).

Terakhir, kebenaran mutlak hanya ada di sisi Allah SWT. Tugas kita hanyalah terus mendekat kepada-Nya sehingga Allah senantiasa menganugerahkan hidayah dan keistiqomahan dalam setiap langkah kita. “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Al Ma’idah:105). Apapun pilihan jalan perjuangan kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan akhirnya hanya kepada Allah-lah segala sesuatu dikembalikan.

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al Ma’idah 54)

Bukan (Cuma) Surah Al Ma’idah 51 (1/2)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. Al Ma’idah: 51)

Surah Al Ma’idah ayat 51 mendadak ‘terkenal’ akibat ulah petahana gubernur DKI yang mengutipnya sembarangan dalam lawatannya ke Kepulauan Seribu. Surah Al Ma’idah adalah surah ke-5 dalam Al Qur’an yang terdiri dari 120 ayat. Surah yang termasuk golongan surah Madaniyah ini dinamakan Al Ma’idah (hidangan) karena dalam ayat 112-115 memuat kisah pengikut Nabi Isa a.s. yang meminta beliau agar Allah SWT menurunkan hidangan dari langit. Dalam berbagai tempat di surah Al Ma’idah juga dijelaskan mengenai makanan halal, terutama hewan yang halal dimakan.

Bagi penulis, surah Al Ma’idah setidaknya mengingatkan akan dua hal. Pertama, di dalamnya memuat ayat Al Qur’an yang terakhir turun. “…Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu…” (QS. Al Ma’idah: 3). Pun ada riwayat lain yang menyampaikan bahwa ayat yang terakhir turun adalah Surah Al Baqarah ayat 278 – 282. Kedua, di dalamnya memuat rangkaian ayat yang kerap dibawakan para pendukung Negara Islam bahwa barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah mereka adalah orang kafir (ayat 44), zalim (ayat 45), dan fasik (ayat 47). “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al Ma’idah: 50).

Sebenarnya ada hal lain yang identik dengan surah Al Ma’idah, yaitu akan adanya generasi pengganti yang dicintai dan mencintai Allah SWT (QS. Al Ma’idah: 54), namun kehebohan surah Al Ma’idah ayat 51 yang disertai berbagai kajian akan ayat-ayat selanjutnya tentu juga akan mendapati ayat mengenai generasi pengganti tersebut. Jika dalam Al Ma’idah 51 memuat larangan tentang mengambil pemimpin dari kalangan non muslim, maka berkenaan dengan penistaan agama juga sudah diingatkan dalam QS. Al Ma’idah ayat 57: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan”.

Lalu bagaimana untuk wilayah dengan penduduk mayoritas non muslim? Tentu ada pertimbangan manfaat dan mudharat tanpa harus mengorbankan izzah sebagai seorang muslim. Pertimbangan yang sama juga berlaku jika ternyata tidak ada seorang pun muslim yang kompeten sebagai pemimpin. Namun default-nya tetap jelas untuk memilih pemimpin seakidah kecuali untuk kondisi darurat. Yang kemudian menjadi ironi adalah loyalitas segelintir umat Islam terhadap pemimpin nonmuslim, membelanya mati-matian bahkan bila harus menyerang saudara seiman sekalipun. Mereka tsiqoh terhadap pemimpin nonmuslim namun berprasangka buruk kepada muslim lainnya. Mereka bukan hanya membenarkan segala kemungkaran yang dilakukan pemimpin nonmuslim tersebut, namun juga menghujat segala bentuk upaya perbaikan yang dilakukan kaum muslimin. Gelap mata dan gelap hati.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: “Kami takut akan mendapat bencana”. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.” (QS. Al Ma’idah 52).

Dalam hal ini, konteksnya bukan lagi benarkah petahana telah menista agama, apalagi sekadar ribut urusan kata ‘pakai’, namun ada cacat yang lebih fundamental. Al Wala wal Bara yang merupakan kaidah prinsip dalam akidah Islam telah tertukar posisinya. “Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan” (QS. Al Ma’idah: 79-80).

Munculnya loyalitas yang salah tempat ini tentu ada penyebabnya, mulai dari kesombongan, kedengkian, hingga kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Lebih jauh lagi, ketakutan pada nonmuslim ataupun takut kehilangan dunia dapat mendorong orang berilmu sekalipun untuk memutar balik ayat-ayat Allah SWT sekehendak nafsunya. “Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit…” (QS. Al Ma’idah: 44). Itu yang berilmu, bisa dibayangkan betapa ‘buas’nya mereka yang tak berilmu.

Namun muslim golongan tersebut hanya sedikit kok, sayangnya mereka punya sumber daya sehingga terlihat banyak. Yang banyak adalah muslim yang ‘cari aman’, saya muslim tapi saya tidak perlu begini dan begitu. Muslim sok netral yang sebenarnya apatis. Ada yang diam-diam tak peduli, ada yang malah nyinyir. Mereka merasa pintar, bukan pintar merasa. Emangnya bukti cinta Islam harus lewat aksi? Emangnya demo ngaruh ke kebijakan? Bukannya kalau aksi njelek-jelekin Ah*k artinya sama aja gak bisa jaga mulut kayak Ah*k? Bukannya semakin banyak yang membicarakannya malah jadi kampanye gratis buat Ah*k? Bukannya Islam mengajarkan perdamaian dan mudah memaafkan? Emangnya yang di jalan pada teriak takbir tuh pasti shalat shubuhnya berjama’ah di masjid? Emangnya yang ikut aksi KTP-nya Jakarta? Dan berbagai pertanyaan nyinyir lainnya yang semakin gagal fokus. Mereka meman tidak menghalangi ataupun memusuhi, tapi tak jua turut berpartisipasi. Keterlibatan artinya keberpihakan, sementara mereka merasa ada di zona netral.

Mereka berkata: “Hai Musa, kami sekali sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti disini saja”. Berkata Musa: “Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu” (QS. Al Ma’idah: 25 – 26).

(bersambung)

Ketika Negara Mengais Recehan Uang Umat

“Bappenas Incar Zakat untuk Danai Pengentasan Kemiskinan”, begitu salah satu judul berita yang dimuat di CNN Indonesia (14/9). Eramuslim.com (15/9) bahkan memberi judul lebih provokatif: “Bangkrut, Jokowi Lirik Uang di Baznas Buat Dipakai”. Inti beritanya sih Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, menyatakan bahwa dana yang terhimpun di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dapat digunakan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan yang telah dibuat pemerintah. Masih sebatas rencana. Namun di tengah momentum ‘penghematan’ yang sedang dilakukan pemerintah di semua lini ditambah kebijakan tax amnesty yang dinilai belum optimal, wacana ini seakan bermakna pemerintah meminta dana zakat digunakan untuk membiayai program pengentasan kemiskinan pemerintah. Keliru kah?

Zakat memang bukan sekadar untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa, ada fungsi ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang menyertainya, termasuk peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan salah satu tujuan Negara: memajukan kesejahteraan umum. Tantangannya adalah pengelolaan zakat yang belum terpusat membuat sinergi dengan program pemerintah bertujuan serupa tidak mudah terwujud. Wacana pengelolaan zakat satu pintu bukan hal baru, apalagi setelah lahirnya UU Pengelolaan Zakat nomor 23 tahun 2011. Benturan pendapat pun terjadi antara pihak yang menjadikan zakat sebagai model kebijakan fiskal –yang menghendaki pemerintah sebagai operator dengan alasan utama optimalisasi potensi zakat—dengan model partisipatif yang menghendaki pemerintah cukup sebagai regulator, motivator dan pengayom lembaga zakat yang dibentuk masyarakat dengan pertimbangan utama pada aspek kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Faktor Trust dan Logika Terbalik
Apakah upaya pengentasan kemiskinan akan lebih efektif jika zakat yang terhimpun digunakan untuk membiayai program eksisting pemerintah? Jawabannya mungkin akan ada kesamaan dengan pertanyaan: apakah penghimpunan zakat akan lebih optimal jika dikelola oleh pemerintah? Pemerintah mungkin bisa membuat kebijakan yang mengikat dan memaksa, namun ada faktor trust yang turut menentukan keberhasilan implementasinya. Faktor trust ini yang menjelaskan mengapa sampai ada petisi tolak tax amnesty dan tagar #TolakBayarPajak pun sosialisasi tax amnesty banyak dilakukan. Ada yang tidak melakukan sesuatu karena tidak tahu, sebagian lagi karena tidak mampu, namun tidak sedikit karena tidak mau. Negara sejatinya adalah sebuah organisasi nonprofit super besar, dimana faktor trust menjadi hal penting dalam penyelenggaraannya.

Sekarang bagaimana jika pertanyaannya dibalik, apakah upaya pengentasan kemiskinan akan lebih efektif jika anggaran yang ada di pemerintah digunakan untuk membiayai program eksisting lembaga zakat? Menariknya, berbagai penelitian justru menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang diinisiasi lembaga zakat lebih efektif dibandingkan program yang diinisiasi perusahaan ataupun pemerintah. Persentase masyarakat miskin yang terentaskan dari total penerima manfaat program lebih besar. Memang sampelnya lembaga zakat yang sudah establish seperti Dompet Dhuafa, PKPU atau Rumah Zakat. Dan memang secara total penerima manfaat tidak sebesar pemerintah yang support anggarannya juga jauh lebih besar. Namun hal ini memberi sinyal kuat bahwa lembaga zakat sudah nyata berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan, dan sudah selayaknya memperoleh dukungan pemerintah. Bukan malah sebaliknya. Dengan logika serupa, bukan tidak mungkin penghimpunan zakat justru akan lebih optimal jika dilakukan oleh masyarakat dengan memperoleh dukungan regulasi dan pengawasan dari pemerintah.

Sebenarnya, pengelolaan ZISWAF terpusat sebagaimana pengelolaan baitul maal pada masa kekhalifahan adalah lebih ideal. Namun Indonesia tidaklah dalam kondisi ideal. Ada banyak Pe-eR dan pembuktian yang terlebih dahulu perlu diselesaikan. Masih ingat kasus korupsi pengadaan Al Qur’an? Atau kasus korupsi dana haji? Sebelum zakat menjadi instrumen kebijakan keuangan negara, penyelenggara negara perlu memantapkan performanya sebagai clean government dengan menuntaskan berbagai kasus keuangan negara. Jangan sampai pengelolaan zakat justru terjerat birokrasi, budaya ABS, atau bahkan kepentingan politis. Membangun trust merupakan syarat harmonisasi saling menguntungkan.

Negara juga perlu memahami hakikatnya sebagai organisasi nonprofit. Bukan malah mendorong lembaga zakat berubah dari lembaga sosial keagamaan menjadi lembaga keuangan keagamaan. Tidak semua potensi perlu dikapitalisasi. Lihat saja bagaimana penolakan publik atas wacana pengelolaan umroh oleh pemerintah. Adalah paradoks mendapati organisasi nonprofit yang berorientasi bisnis. Sebagaimana amil zakat mengelola amanah muzakki, kepercayaan masyarakat akan terbangun dengan kerja yang amanah dan profesional. Bukan aji mumpung atau sekadar rebutan proyek. Jika pemerintah hanya berpikir profit, bisa-bisa ke depan kotak amal masjid juga wajib setor ke pemerintah. Sinergi itu bukan mengakuisisi. Berbagai program sektor ketiga yang menunjang ketercapaian cita-cita Negara adalah sinergi. Kebijakan pemerintah yang mendukung partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan bangsa juga merupakan sinergi. Sinergi adalah saling memperkuat, bukan memanfaatkan salah satu pihak. Dan problematika kemiskinan sebagai simpul terlemah bangsa ini takkan terurai tanpa peran serta aktif dan produktif dari setiap elemen bangsa. Zakat mungkin recehan, namun jika dikelola dengan baik, akan mencapai satu titik dimana amil akan kesulitan mencari mustahik. Karena masyarakat sudah sejahtera. Semoga saja akan terjadi di negeri ini, di masa mendatang…

Mewawas Diri Tuk Bangkit Berdikari

Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetap dipuja-puja bangsa.
Di sana tempat lahir beta. Dibuai, dibesarkan Bunda.
Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata…

Lagu ‘Indonesia Pusaka’ tetiba menggema di bulan ini sebagai salah satu lagu wajib nasional yang kerap mewarnai peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Lagu nasionalis yang sangat optimis. Ada euforia puja puji terhadap Indonesia di masa lalu. Ada keyakinan Indonesia tetap menjadi tempat yang nyaman dalam menghabiskan hari tua. 71 tahun mungkin bukan usia yang tua jika dibandingkan usia negara-negara lawas semisal USA, Portugal, ataupun Swiss. Tapi jika melihat Negara seperti Yugoslavia atau Cekoslowakia yang ‘wafat’ di usia 74 tahun tentu sudah sepantasnya Indonesia bersikap bijak tidak larut dalam kegembiraan yang tidak produktif. Ya, momentum dirgahayu semestinya bisa menjadi momen instrospeksi agar negeri ini bisa lebih wawas diri.

Indonesia lahir seumuran dengan Korea Selatan, hanya lebih lambat 2 hari. Namun akselerasi keduanya sangat jauh berbeda. Berdasarkan laporan UNDP, pada tahun 2015, Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/ HDI) Korea Selatan sebesar 0.898 dan ada di peringkat 17 dunia. Indonesia masih berkutat di posisi 110 dunia dengan nilai 0.684, setara dengan Gabon yang juga merdeka pada 17 Agustus namun lebih muda 15 tahun dari Indonesia. Usia memang tidak lantas menunjukkan kualitas. Lihat saja Singapura yang ‘baru’ berusia 51 tahun namun sudah menjadi salah satu negara maju di dunia (HDI 0.912 – peringkat 11 dunia). Sementara Liberia yang sudah berusia 169 tahun masih termasuk negara tertinggal (HDI 0.430 – peringkat 177 dunia). Lalu, apa yang membedakan?

Sebagian orang berapologi dengan alasan titik awal perjalanan Negara. Padahal di awal masa kemerdekaan, Singapura tidak kalah sulitnya dengan Indonesia, bahkan mungkin lebih tragis. Dua pertiga penduduknya miskin dan tinggal di pemukiman kumuh. Air bersih sulit didapat, wabah malaria menyerang, sehingga mayat pun bergelimpangan. Pun demikian dengan Korea Selatan. Paska Perang Dunia II, Korea kembali mengalami kehancuran kedua akibat perang saudara (1950 – 1953). Kehidupan sosial, ekonomi dan politik hancur, puluhan juta warganya miskin dan kelaparan. Praktis pada tahun 1960-an, Indonesia jauh lebih maju dibandingkan Singapura ataupun Korea Selatan.

Ada pula yang menjadikan negara penjajah sebagai alasan. Konon Inggris lebih baik dari Belanda. Singapura berpisah dari Malaysia pada 9 Agustus 1965, Malaysia sendiri sebelumnya adalah jajahan Inggris. Hanya saja sering luput dari perhatian bahwa sekitar 90% negara di dunia pernah dijajah Inggris, termasuk Indonesia. Dan hingga saat ini tidak sedikit negara persemakmuran Inggris yang masih masuk kategori low human development, misalnya Sierra Leone, Afghanistan, Sudan, Malawi, Uganda, Lesotho, Papua Nugini, dan Pulau Solomon. Selain pernah dijajah Jepang, Korea Selatan pernah dijajah Perancis. Kanada adalah contoh bekas negara jajahan Perancis yang maju, namun jangan lupakan bekas negara jajahan Perancis di Afrika tengah dan barat misalnya Niger, Chad, Burkina Faso, Guinea, Pantai Gading dan Senegal yang termasuk negara-negara dengan HDI terendah. Artinya, mengkambinghitamkan penjajahan Belanda hanyalah sebuah bentuk sikap tidak berani bertanggung jawab.

Tidak sedikit pula pendapat lain yang lebih fair, bahwa secara umum ada tiga faktor yang menyebabkan Indonesia jadi jauh tertinggal oleh negara-negara yang pernah ada di level lebih rendah dari Indonesia. Ketiga faktor utama itu adalah fokus pembangunan, karakter warga, dan kepemimpinan. Fokus pembangunan ekonomi Singapura dan Korea Selatan diintegrasikan dengan investasi SDM melalui pembangunan pendidikan. Alhasil, kedua negara ini berhasil membentuk karakter warganya yang sejalan dengan visi pembangunan negara mereka. Ya, bukan hanya masuk jajaran negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia, Singapura dan Korea Selatan berhasil menanamkan nilai kerja keras, disiplin, patuh aturan, peduli lingkungan dan tidak mau mengambil hak orang lain kepada seluruh warganya. Lingkungan yang kondusif tentu akan menopang percepatan pembangunan. Selain itu, kemajuan Singapura tak bisa dipisahkan dari sosok Lee Kwan Yew yang bertangan besi namun visioner. Mirip dengan sosok Park Chung Hee di Korea Selatan. Di Indonesia, pemimpin otoriter berkonotasi negatif, pemimpin demokratis adalah harga mati. Pun realitanya demokratis yang dimaksud cenderung plin plan dan tak punya sikap, sementara pemimpin yang kuat dan tegas langsung dicap diktator.

Jika disadari demikian, lantas mengapa Indonesia yang begitu potensial tak jua mampu mengungguli atau paling tidak menyamai negara-negara tersebut? Persoalannya memang kompleks namun akar masalahnya tidak jauh dari problem karakter dan mentalitas. Kurang sabar untuk konsisten, kurang konsisten untuk terus belajar, dan kurang belajar untuk bersabar. Hakikat dan tujuan pembangunan nasional sebenarnya sudah terintegrasi, hanya saja praktik pembangunannya masih parsial. Mengutamakan pembangunan fisik yang terlihat termasuk proyek mercusuar yang high cost dibandingkan pembangunan non fisik. Mendahulukan ketercapaian indikator (semu) ekonomi nasional di atas perhatian lebih pada sektor pendidikan dan kesehatan. Bahkan memprioritaskan pembangunan kota daripada desa, Jawa daripada luar Jawa, barat daripada timur Indonesia. Alih-alih keseimbangan, yang terjadi justru ketimpangan.

Tidak ada yang perlu dibanggakan dari usia 71 tahun jika mentalitasnya masih anak-anak. Bukan tidak mungkin 71 tahun yang terlewat sejatinya hanya 1 tahun yang berulang sebanyak 71 kali. Indonesia masih banyak PR, belum selesai dengan dirinya. Tidak hanya soal minimnya kualitas, kesenjangan sosial ataupun lemahnya supremasi hukum. Leadership dan followership juga masih menjadi tantangan besar. Belum lagi bicara tentang master plan bangsa. Namun dalam konteks wawas diri, setiap komponen bangsa harus introspeksi untuk kemudian memberikan kontribusi produktifnya, tanpa kecuali. Sadar peran, kewajiban dan tanggung jawabnya untuk selanjutnya bersinergi dalam meraih cita bersama.

Akhirnya, sesi kontemplasi ini harus diakhiri dengan keseimbangan antara kekhawatiran dan optimisme yang diikuti oleh aksi nyata perbaikan. Kekhawatiran akan masa depan bangsa menjadi suplemen agar bangsa ini tidak terlena dan tertidur. Bukan tidak mungkin Indonesia tinggal sejarah, toh Negara Adidaya Uni Sovyet pun runtuh. Bukan tidak mungkin Indonesia bangkrut, toh ekonomi Yunani yang peradabannya sudah puluhan abad pun bisa koleps. Namun optimisme akan kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan regional dan global juga perlu terus dipupuk sebagai pembakar motivasi. Negeri ini kaya potensi dan sumber daya, tak ada alasan tak bisa mengejar ketertinggalan. Jika usia bukan faktor penentu kemajuan suatu negara, maka kontribusi nyata yang akan membedakannya. Dan jika sisa usia merupakan Rahasia-Nya, mengisinya dengan kerja, prestasi dan karya tuk mencapai cita bersama tentu menjadi hal yang utama. Indonesia Bangkit Berdikari, Insya Allah…

Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri” (Soekarno)

Dwi Tunggal Ke-Islam-an dan Ke-Indonesia-an untuk Kepemimpinan Bangsa

Negeri itu bernama Indonesia. Negeri yang kaya akan sumber daya dan kaya akan budaya. Negeri kepulauan nan indah bertajuk zamrud khatulistiwa. Negara besar dengan jumlah penduduk peringkat empat terbanyak di dunia yang tersebar di penjuru nusantara. Mayoritas penduduknya beragama Islam, menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Pun mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia bukanlah Negara Islam. Sebagaimana beranekanya suku dan budaya, ragam agama juga ada di Indonesia. Ironisnya, statement bahwa Indonesia bukan Negara Islam kerap disalahartikan sebagai dikotomi antara Indonesia dan Islam, seakan identitas keislaman akan kontraproduktif dengan identitas keindonesiaan. Islam dan nasionalisme, akhirnya menjadi dua kata yang dikesankan ibarat minyak dan air, takkan mampu bersatu.

Dalam KBBI, nasionalisme didefinisikan sebagai paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan Negara sendiri . Nasionalisme juga didefinisikan sebagai semangat kebangsaan, yaitu kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Rasa cinta terhadap tanah air sejatinya adalah fitrah manusia sebagaimana kecintaan terhadap keluarga. Dan Islam datang sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, karenanya mustahil bertentangan dengan nilai cinta tanah air.

Nasionalisme hadir untuk mengikis semangat kesukuan dan memperkuat ikatan masyarakat. Dan Islam telah melakukannya sebelum istilah nasionalisme ada. Di Madinah, beragam suku mulai dari Quraisy, Aus, Khazraj, hingga suku-suku beragama Yahudi dan Nasrani menandatangani Piagam Madinah yang salah satu klausulnya adalah bersatu mempertahankan Madinah dari serangan luar. Itu adalah nasionalisme. Mempererat tali persaudaraan dan mempersatukan dengan tetap menjaga eksistensi dari keragaman suku dan bangsa, itulah Islam.

Nasionalisme menurut Soekarno akan membentuk rasa percaya diri dan merupakan esensi mutlak jika kita mempertahankan diri dalam perjuangan melawan kondisi-kondisi yang menyakitkan. Ya, sebagaimana Islam, nasionalisme sejatinya hadir untuk membebaskan. Revolusi perlawanan rakyat atas hegemoni kaum aristrokat dan anti dominasi gereja di Eropa abad ke-18 adalah nasionalisme yang tidak jauh berbeda dengan bagaimana para pahlawan pejuang kemerdekaan sejak zaman kerajaan dahulu berperang untuk mengusir penjajah. Perlawanan lokal dan sporadis yang gagal mengusir penjajah kemudian bertransformasi menjadi gerakan nasional yang terorganisir. Itulah nasionalisme.

Namun Islam memang berbeda dengan nasionalisme, terutama dalam aspek ruang lingkup dan orientasi. Nasionalisme masih tersekat oleh batas geografis sementara Islam borderless. Kesetiaan tertinggi seorang nasionalis adalah pada bangsa dan Negara, sementara kesetiaan tertinggi seorang muslim adalah kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam Islam, kesetiaan terhadap pemimpin ataupun wilayah geografis tertentu haruslah dalam kerangka ketaatan terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya. Itulah semangat nasionalisme untuk mengusir penjajah versi Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin dan banyak pejuang Islam lainnya di nusantara. H.O.S. Tjokroaminoto, pemimpin Serikat Islam menyatakan bahwa Islam adalah “faktor pengikat dan simbol nasional”.

Perbedaan antara Islam dan nasionalisme bukan untuk dipertentangkan, melainkan diposisikan dengan tepat untuk membangun kepemimpinan nasional yang kuat. Semangat spiritualitas dan religiusitas Islam yang bersifat universal seharusnya diposisikan sebagai fondasi dengan semangat kebangsaan (nasionalisme) sebagai (salah satu) tiangnya. Tiang nasionalisme tanpa fondasi religiusitas akan mendorong pada primordialisme, chauvinisme, bahkan fasisme. Kecintaan terhadap tanah air yang berlebihan dan tidak didasari spiritualitas yang kuat akan berujung kepongahan, merendahkan bangsa lain, bahkan dalam titik ekstrim justru akan memicu terjadinya imperialisme dan penjajahan yang sebenarnya sangat bertentangan dengan nasionalisme itu sendiri.

Dalam skala yang lebih kecil, ‘nasionalisme buta’ akan mematikan logika dan berpikir kritis. Padahal kemerdekaan sebagai buah dari semangat kebangsaan menghendaki kekuatan untuk berdiri sendiri. Berdikari dalam berpikir dan bertindak. Karenanya, tiang nasionalisme yang berdiri di atas landasan religiusitas ini harus berdekatan dengan tiang kemandirian menuju Indonesia berdaya. Tidak cukup hanya merdeka dan bersatu, tetapi juga harus berdaulat, adil dan makmur. Kepemimpinan bangsa yang kuat tidak dapat dipisahkan dari kemampuan untuk berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain.

Semangat kebangsaan dan kemandirian tanpa fondasi keislaman akan mendorong pada kebebasan tanpa batas, pun harus mengorbankan orang banyak. Lihatlah bagaimana ekspansi negara-negara Eropa di masa penjajahan, yang alih-alih berdaya malah memperdaya. Berdikari adalah berdiri di atas kaki sendiri bukan berdiri di atas kesulitan orang lain. Karenanya, tiang nasionalisme dan kemandirian harus pula disertai dengan tiang kepedulian. Berlandaskan perikemanusiaan. Karena memang tidak cukup hanya dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Selain makhluk pribadi, manusia adalah makhluk sosial yang pastinya akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam skala yang lebih besar, suatu bangsa juga selalu butuh untuk membangun hubungan dengan orang lain. Sadar dan peduli bahwa keberadaannya merupakan satu entitas dari komunitas yang lebih luas. Pun demikian dalam konteks kepemimpinan, selalu erat kaitannya dengan aspek pelayanan dan motivasi kepedulian. Shalat yang berdimensi pribadi harus disertai dengan zakat yang berdimensi sosial. Kemandirian sejati adalah mampu memandirikan orang lain, berdaya adalah mampu memberdayakan orang lain.

Bagaimanapun, iman yang abstrak harus disertai amal shalih yang konkret. Semangat kebangsaan juga bukan semata jargon, apalagi kemandirian dan kepedulian yang jelas-jelas harus dibuktikan dalam tindakan nyata. Karenanya, fondasi keislaman beserta tiang-tiang kebangsaan, kemandirian dan kepedulian ini harus mewujud menjadi sesuatu yang lebih tampak dan terukur. Hal tersebut adalah kompetensi, baik pengetahuan, keterampilan ataupun sikap. Suatu urusan yang dikerjakan oleh orang yang tidak berkompeten hanya akan berujung kepada kehancuran. Karenanya pemimpin haruslah memiliki kompetensi yang mumpuni. Tidak harus sempurna, tetapi kompetensinya sesuai dengan kebutuhan, level dan lingkup amanah serta kekhasan dari kepemimpinan yang diemban.

Kepemimpinan ideal yang didambakan oleh seorang muslim harus berlandaskan fondasi keislaman, Islam yang pertengahan, tidak terlalu kaku tetapi tidak pula terlalu cair. Islam yang menginspirasi dan mencerahkan, tidak taqlid buta namun tidak pula mendewakan akal. Islam yang seimbang, bijak dalam merespon kondisi kekinian dan menghargai berbagai perbedaan. Islam yang bukan hanya baik dalam aspek keimanan dan ibadah, namun kehadirannya mampu menebar kebermanfaatan yang luas. Islam yang dapat menjadi Rahmat bagi semesta alam.

Untuk menghadapi tantangan kepemimpinan Islam, fondasi ini perlu diperkokoh dengan semangat kebangsaan yang mempersatukan elemen bangsa guna mencapai cita bersama. Kedaulatan dan independensi bangsa juga perlu diperkuat dengan semangat kemandirian untuk menghapus segala ketergantungan. Kontribusi kemanusiaan yang dilandasi semangat kepedulian juga akan memperkokoh bangunan kepemimpinan. Fondasi dan tiang-tiang kepemimpinan ini kemudian harus dilengkapi dengan rangka atap berupa kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan menunjang terlaksananya fungsi kepemimpinan secara utuh demi kejayaan negeri tercinta.

Negeri itu bernama Indonesia. Negeri yang kuat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai perbedaan yang ada akan kian memperindah khazanah bangsa. Negeri yang satu, terikat dalam cita wawasan nusantara. Bangsa yang utuh dan tak terpisah-pisahkan. Bangsa besar yang mampu berdiri sendiri. Negeri yang ramah, gemar menolong dan penuh tenggang rasa. Negeri dimana Islam yang juga bermakna damai penuh keselamatan, akan menjadi penguat negeri itu. Bukan hanya secara kuantitas, tetapi melakukan banyak perbaikan kualitas. Selamanya menjadi penguat, pun ketika berbagai ujian menerpa dan duka melanda. Senantiasa menjadi solusi untuk menjawab kompleksitas permasalahan bangsa. Terus menjadi cahaya yang mengantarkan bangsa Indonesia mencapai cita mulia…

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…” (Pembukaan UUD RI 1945)

*tulisan ini dimuat sebagai prolog buku “Islam, Kepemimpinan & Keislaman” karya para pengurus Forum Negarawan Muda

Nyawa Korupsi di Tangan Presiden

Mengerikan sekali tinggal di Negara ini, 99.9 persen polisi dan jaksanya terlibat mafia dan tindak kriminal. Saling tembak dan saling bunuh di jalanan sudah jadi hal yang lumrah. Para bandit bersekongkol dengan polisi dalam menguasai dan berbagi wilayah operasi mereka untuk pelacuran, penjudian dan narkotika. Perampokan bank dengan senjata dan personil kepolisian sudah biasa terjadi. Seorang polisi bahkan tidak bisa menolak jika atasannya hendak ‘memakai’ istrinya. Adapun polisi, hakim dan jaksa yang baik hamper dapat dipastikan pendek umurnya. Saking mendarah dagingnya budaya korupsi, seorang supir ambulans pun takkan mau mengantar pasien sekarat sebelum mendapat ‘uang teh’.

Setiap masa ada pahlawannya. Sejumlah polisi baik di bawah komando seorang pemimpin Negara yang bersih, tegas, dan berani kemudian berperang melawan para mafia ini. Tidak tanggung-tanggung, semua aparat polisi, jaksa dan hakim dipecat dan diganti sementara dengan polisi, jaksa dan hakim dari negara lain sambil dilakukan perekrutan baru dengan seleksi yang sangat ketat. Potong generasi yang ekstrem. Para aparat penegak hukum yang dipecat ini diberi dua opsi: pergi ke luar negeri dengan aman atau tetap di dalam negeri namun siap diusut. Akhirnya yang tersisa di dalam negeri hanya mereka yang bersih. Bukan hanya aparat penegak hukumnya, seluruh petugas administrasi yang bekerja di semua kantor polisi, jaksa dan hakim juga diberhentikan. Lebih dari separuh APBN terpakai untuk memberikan pesangon bagi mereka.

Kisah di atas bukan fiksi, benar-benar terjadi di Hongkong sekitar empat dasawarsa lalu. Untuk melengkapi alat tempur melawan korupsi, Gubernur koloni Inggris di Hongkong saat itu, Sir Murray Mac Lehose membentuk ICAC (Independent Commission Against Corruption) –semacam KPK di Indonesia– dan menguatkannya. Tak butuh waktu lama bagi Hongkong untuk maju pesat. Puluhan tahun hidup dalam cengkraman mafia memang tidak serta merta mengubah kebiasaan buruk masyarakatnya, namun perbaikan wajah penegakan hukum membuat begitu banyak perbaikan. Alhasil, pada tahun 2014, indeks persepsi korupsi Hongkong ada di peringkat 17 dari 175 negara, dan sejajar dengan Amerika Serikat dengan nilai 74. Sementara Indonesia masih terdampar di urutan 107 dengan nilai hanya 34.

Pemimpin vs Pejabat dan Penegak Hukum
Budaya korupsi mungkin memang dimulai dari hal yang kecil seperti mencontek atau mengambil barang milik teman. Namun penyakit korupsi akut tidak bisa diselesaikan secara kultural, harus ada bukti nyata ketegasan pemimpin dalam menegakkan hukum. Kecurangan banyak dilakukan oleh mereka yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Korupsi banyak dilakukan oleh pejabat, bukan rakyat kecil. Kerugian yang ditimbulkan pun jauh lebih besar. Karenanya, dalam sejarah pemberantasan korupsi, selalu ada sosok pemimpin yang berani menindak tegas para koruptor dan dimulai dari para pejabat dan penegak hukum.

No one, not even top government officials are immune from investigation and punishment for corruption”, demikian tegas Lee Kwan Yew ketika memploklamirkan perang terhadap korupsi di Singapura. Pemberantasan korupsi di Singapura yang beberapa tahun terakhir menempati posisi Top 10 negara terbersih ternyata memiliki sejarah panjang, dengan penangkapan seorang pejabat senior kepolisian sebagai titik tolaknya. Untuk kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Pencegahan Korupsi (The Prevention of Corruption Act) hingga pembentukan lembaga antikorupsi yang independen: The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

“Berikan saya 100 peti mati, 99 akan saya kirim untuk para koruptor. Satu buat saya sendiri jika saya pun melakukan hal itu”, demikian tegas Zhu Rongji, Perdana Menteri China. Dan bukan sekedar janji politik, ribuan bahkan puluhan ribu orang di China telah dihukum mati sejak tahun 2001 karena terbukti melakukan berbagai kejahatan, termasuk korupsi. Tidak tangung-tanggung, Zhu Rongji berani menghukum mati Cheng Kejie (pejabat tinggi Partai Komunis Cina sekaligus Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional), Hu Changging (Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi), Xiao Hongbo (Deputi Manajer Cabang Bank Konstruksi China), Xu Maiyong (mantan Wakil Walikota Hangzho), Jiang Renjie (mantan Wakil Walikota Suzhou) dan banyak tokoh publik lainnya. Tidak hanya itu, puluhan ribu polisi dipecat karena menerima suap, berjudi, mabuk-mabukan, membawa senjata di luar tugas dan kualitas di bawah standar.

Sejarah juga mencatat Presiden Felipe Calderon yang memecat lebih dari 4.500 anggota polisi Meksiko karena skandal suap, penyalahgunaan jabatan, dan kejahatan terorganisasi. Ada juga Ollanta Humala, Presiden Peru yang memecat 30 dari 45 jenderal polisi, termasuk Kepala Kepolisian Raul Bacerra. Bacerra digantikan Jenderal Raul Salazar yang kemudian membantu Humala memberantas korupsi di Peru. Di Asia Tenggara ada Presiden Filipina Benigno Aquino III yang melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memerintahkan penahanan Mantan Presiden Gloria Macapagal Arroyo atas tuduhan penyalahgunaan dana lotere nasional sebesar Rp. 84 miliar.  Aquino juga memecat sembilan orang pejabat di kantor lotere nasional.

Kesungguhan menjalankan agenda pemberantasan korupsi tercermin dalam penegakan supremasi hukum yang tidak tebang pilih. Berbeda dengan 3M ala Aa Gym, pemberantasan korupsi justru harus dimulai dari yang besar, mulai dari lingkup terdekat, dan mulai dari yang paling jelas. Hanya ‘mulai sekarang juga’ yang sama, sebelum lupa, sebelum bukti dihilangkan. Kalau agenda pemberantasan korupsi memulai dari kasus recehan kelas teri, uang negara keburu habis, kerusakan pun akan semakin besar. Jauh lebih efektif jika dimulai dari kasus triliunan kelas paus, dimulai dari mafia berbulu pejabat. Itu baru serius. Bahkan lebih mencerminkan keteladanan dan integritas jika dimulai dari keluarga, kerabat atau pun rekan terdekat. Jelas tidak tebang pilih.

Adalah Ellen Johnson Sirleaf, seorang Presiden perempuan yang memecat anaknya sendiri bersama 45 pejabat negara lain hanya karena tidak menyerahkan daftar kekayaan pada komisi anti korupsi di Liberia. Mereka tidak boleh kembali menjabat bila belum menyerahkan daftar kekayaan yang dimiliki dan darimana sumbernya. Ada juga Lee Myung Bak, Presiden Korea Selatan yang memerintahkan kepolisian untuk menangkap kakaknya sendiri yang merupakan anggota parlemen, Lee Sang Deuk. Deuk dituduh menerima suap senilai Rp 4,9 miliar dari direktur dua bank bermasalah untuk membantu mereka lolos dari audit bank sentral di Korea Selatan.

Menunggu Nyali Presiden
Tidak berlebihan sebenarnya sikap publik yang mempertanyakan kesungguhan pemerintah saat ini dalam agenda pemberantasan korupsi mengingat korupsi masih menjadi momok bagi negara ini. Apalagi di masa kampanye, Jokowi – JK kerap berjanji tentang pemberantasan korupsi, termasuk penguatan KPK. Di awal masa menjabat, Jokowi menemui pimpinan KPK dan menyepakati beberapa hal di antaranya adanya jadwal pertemuan rutin antara presiden dengan KPK hingga masa jabatannya berakhir untuk membicarakan upaya pemberantasan korupsi di seluruh sektor. Selain itu juga ada kesepakatan untuk menjalani rekomendasi hasil kajian dan studi KPK yang tertuang dalam Buku Putih berisi “8 Agenda Antikorupsi KPK bagi Presiden 2014-2019″.

Lalu seketika realita berbicara berbeda. Ketegasan dan independensi Presiden Jokowi tidak tampak dalam kasus KPK – Polri. Rakyat yang terlanjur berharap pada sosok pemimpin revolusioner dengan ‘revolusi mental’nya tentu kecewa. Jangankan mengeluarkan Keppres tentang pemberantasan korupsi seperti janji semasa kampanye, pembentukkan tim 9 pun tanpa keputusan presiden sehingga posisi tawarnya lemah. Jika pada akhirnya Calon Kapolri yang mendapat raport merah dari KPK tidak jadi dilantik, dan rakyat pun mendukung kebijakan ini, sesungguhnya masalah belum ada yang terselesaikan. Apanya yang selesai jika pemerintah cenderung tegas dengan satu pihak namun melempem dengan pihak yang lain?

Memang benar upaya pemberantasan korupsi butuh sinergi dari berbagai pihak termasuk masyarakat, tetapi hal itu tidak lantas mengurangi porsi tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan, apalagi sebagai pembenaran bagi seorang presiden untuk bersikap mencla-mencle. Pemberantasan korupsi memang harus kontinyu, tidak cukup dalam waktu beberapa bulan, namun hal tersebut bukan alasan untuk tidak bersikap dan tidak berbuat. Kesungguhan akan tercermin dari keberanian dan ketegasan pemimpin dalam bertindak. Rakyat menunggu kerja nyata yang terlihat hasilnya, bukan sebatas retorika. Masyarakat menanti aksi yang dirasakan manfaatnya, bukan sekedar basa-basi. Jika nasib koruptor secara hukum ditentukan oleh para penegak hukum, sesungguhnya hidup matinya korupsi di suatu Negara banyak ditentukan oleh pemimpin negaranya. Sejarah telah membuktikannya. Tanggung jawab yang berat memang, tetapi itulah konsekuensi kepemimpinan. Karenanya, berhentilah berkata, “Itu bukan urusan saya!

Pilkada Serentak, Kenapa Tidak?

Elections belong to the people. It’s their decision. If they decide to turn their back on the fire and burn their behinds, then they will just have to sit on their blisters.” (Abraham Lincoln)

Wacana Pilkada serentak merebak seiring dengan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Bagaimana tidak? Bisa dibayangkan besarnya energi yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di Negara dengan 33 provinsi, 92 kota dan 400 kabupaten ini. Pilkada serentak diharapkan mampu menghindarkan Indonesia dari menjadi negeri pilkada. Masyarakat jenuh jika setiap saat harus menggunakan hak pilihnya dan lebih jenuh lagi jika setiap saat harus mendengar janji-janji surga yang tak kunjung terealisasi. Pada tahun 2008, penulis mengikuti Pilgub Jawa Barat. Pada tahun berikutnya berlangsung Pemilu 2009 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II. Pada tahun yang sama juga dilangsungkan Pemilihan Presiden. Setahun setelahnya, giliran Pilkada Kota Depok. Selanjutnya pemilihan camat dan seterusnya, bahkan penulis sempat terkejut melihat poster kampanye pemilihan Ketua RW yang sebelumnya tidak pernah ada. Tahun 2012, istri penulis mengikuti Pilgub DKI Jakarta, dua putaran pula. Tahun 2013 karena pindah domisili ke Depok akan ikut Pilgub Jawa Barat. Tahun 2014 akan ada Pemilu dan Pilpres, tahun 2015 Pilkada Kota Depok. Pola seperti ini tentu melelahkan. Itu belum termasuk pemilihan ketua RT dan RW.

Bukan cuma waktu yang tidak efisien, anggaranpun dapat dipangkas dengan dilakukannya pilkada serentak. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada di Provinsi Aceh yang menggabungkan pilgub dan 17 pilkada tingkat kabupaten dan pilkada serentak di Sumatera Barat (Sumbar) yang menggabungkan pilgub, 11 pilbup, dan pilwali dapat menghemat lebih dari 60 persen anggaran. Anggaran pesta demokrasi di Indonesia memang luar biasa dan dana tersebut diambil dari APBN dan APBD. Pemilu 2009 menghabiskan dana hampir 50 triliun rupiah sementara Pilpres 2009 menghabiskan dana sekitar 4 triliun rupiah, itupun karena satu putaran. Pilgub Jawa Barat tahun depan diperkirakan membutuhkan anggaran 700 miliar rupiah, sementara Pilkada Kota Depok 2010 lalu menghabiskan dana 33 miliar rupiah. Angka yang tidak sedikit. Penyelenggaraan pilkada serentak akan memangkas berbagai pengeluaran mulai dari pengadaan logistik, operasional hingga biaya sosialisasi.

Saat ini pembahasan mengenai wacana pilkada serentak masih berlangsung di DPR. Pemerintah berencana menunda 43 pilkada di tahun 2014 karena berdekatan dengan Pemilu legislatif dan Pilpres. Masyarakat dikhawatirkan akan jenuh, pihak penyelenggarapun akan kerepotan. Penundaan 43 pilkada ini akan mengakibatkan lebih dari separuh pilkada akan berlangsung pada tahun 2015. Kendala terbesarnya adalah landasan konstitusional dan pengelolaan masa transisi. Dalam PP nomor 49 tahun 2008 hanya disebutkan penggabungan pilkada jika hanya berbeda 90 hari, sementara penjadwalan pilkada tahun 2015 sangat beragam. Masa transisi sangat rentan resistensi. Penunjukan Pejabat Sementara (PJs) untuk mengelola masa transisi juga rawan konflik. Penyelenggaraan pilkada serentak secara nasional juga sepertinya masih sulit, mungkin tahapannya dilakukan tingkat provinsi atau pulau terlebih dahulu.

Bukan Hanya Masalah Uang
Efisiensi anggaran memang merupakan salah satu pertimbangan logis untuk menyelenggarakan pilkada serentak, namun bukan satu-satunya pertimbangan. Pilkada serentak diperkirakan akan memangkas anggaran hingga 7 triliun rupiah, namun jika efisiensi anggaran menjadi satu-satunya alasan, tentu akan lebih efisien jika kita kembali ke sistem demokrasi tidak langsung. Jika DPR dan DPRD kembali diberi kewenangan untuk menentukan kepala eksekutif tentu akan jauh lebih hemat. Opsi yang tidak mungkin terpikirkan oleh para elit politik negeri ini karena hanya akan dianggap kemunduran dalam penyelenggaraan demokrasi. Padahal selain boros anggaran, sistem demokrasi langsung membuka banyak celah untuk korupsi, politik uang, konflik horizontal, dan berbagai permasalahan di tengah masyarakat.

Kembali ke wacana pilkada serentak, pertimbangan kaderisasi semestinya perlu diperhatikan. Politikus kutu loncat tentu akan berkurang signifikan jika pilkada dilakukan serentak, karena politikus harus memilih posisi apa yang akan dicobanya. Rangkap jabatan juga dapat dihindari. Track record politik semakin jelas seperti jenjang karir. Seorang walikota atau bupati yang habis masa jabatannya dapat maju sebagai calon gubernur. Seorang gubernur yang habis masa jabatannya dapat maju sebagai calon presiden atau duduk dalam posisi menteri. Demikian pula halnya dengan legislatif, mulai dari DPRD tingkat II, DPRD tingkat I hingga MPR – DPR RI. Dan tentunya karir eksekutif dan legislatif ini dapat saling bergantian. Kondisi ini juga akan memudahkan para pemilih untuk menentukan pilihannya karena dapat menilai kinerja kandidat sebelumnya. Kondisi ini juga akan mengurangi figur publik yang minim pengalaman dan kompetensi, artis misalnya, untuk tiba-tiba mencalonkan diri di posisi yang cukup tinggi dengan mengandalkan ketenarannya.

Di beberapa kampus, pemilihan serentak ini terbukti mampu membangun jenjang karir mahasiswa di lembaga kemahasiswaan. SDM dari jurusan naik ke fakultas, yang dari fakultas naik ke universitas. SDM yang sebelumnya level staf naik jadi kepala bidang, yang kepala bidang bisa jadi ketua umum. Selain itu, kerja panitia pemilihan pun akan lebih ringan karena tidak perlu berkali-kali melakukan sosialisasi, mengurusi kotak suara, dan sebagainya. Bahkan pemilihan serentak ini berpotensi untuk meningkatkan partisipasi publik. Jadi bukan hanya anggaran saja yang dapat ditekan.

Jika pilkada serentak jadi dilakukan, tugas KPU dan KPUD memang akan lebih berat namun hanya pada saat tertentu, atau istilahnya sekalian capek. Banyak pekerjaan dan logistik yang dapat disatukan, mulai dari melakukan sosialisasi, pembuatan kertas suara, bilik suara hingga pengumuman hasil pilkada. Menariknya lagi, massa akan terkonsentrasi di wilayahnya sehingga tidak ada lagi ‘calo massa kampanye’ antar daerah yang rawan benturan. Kejenuhan masyarakat dapat dikurangi, sementara partisipasi publik berpotensi untuk meningkat. Karena mungkin ada masyarakat yang hanya kenal dan tertarik untuk memilih kandidat di daerah, atau sebaliknya, ada warga yang cuma tahu dan hendak memilih kandidat level nasional. Kalau pilkada digabungkan, warga tersebut tentu akan berpotensi untuk sekalian memberikan suaranya walaupun awalnya mereka kurang kenal atau kurang tertarik. Berbagai konflik yang terjadi karena bentrok massa antar pendukung kandidat juga dapat diminimalisir karena konsentrasi massa dapat dipecah.

Hanya saja untuk merealisasikan pilkada serentak ini pasti tidak mudah. Berbagai pihak yang diuntungkan dengan pola pilkada yang saat ini tengah berjalan tentu tak akan tinggal diam. Kelapangan hati para pejabat untuk dipercepat atau diperpanjang masa jabatannya tentu juga sarat kepentingan. Pemilihan pejabat sementara juga tampaknya takkan berjalan mulus. Belum lagi jika ada pihak-pihak yang hendak mengacaukan stabilitas keamanan. Jika terjadi berbagai permasalahan serentak dalam pilkada serentak, penanganannya tentu tidak akan mudah. Butuh keberanian untuk dapat memulai pilkada serentak, entah di tahun 2015, tahun 2021 atau kapan pun. Butuh kedewasaan dalam berpolitik untuk mengimplementasikan gagasan tersebut. Butuh kelapangan hati dan kerja sama dari segenap pihak terkait. Jika masih sulit juga untuk diwujudkan, mungkin opsi kembali ke demokrasi tidak langsung perlu kembali dibuka. Karena masyarakat kian apatis, semakin jengah, dan tentu akan memilih dana penyelenggaraan pesta demokrasi diperuntukkan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan mereka daripada dipergunakan untuk ritual yang kerapkali tidak berpengaruh terhadap perbaikan nasib mereka.

“In the end, that’s what this election is about. Do we participate in a politics of cynicism or a politics of hope?” (Barack Obama)