Tag Archives: akses pendidikan

Pendidikan Tinggi, Antara Kualitas dan Kuantitas (1/2)

Pendidikan Tinggi, Antara Kualitas dan Kuantitas
(Outlook Pendidikan Tinggi 2018)

“Hitungan kuantitatif kerapkali hanya jadi make up yang mengelabui dan tidak bisa dibanggakan. Perkembangan pendidikan bukan berarti tidak perlu diukur, tetapi fokus pada aspek tangible dan jumlah tidak jarang justru menjauhkan dari hal-hal yang lebih esensial. Bahkan, target kuantitatif bisa menjadi beban. Padahal, keberhasilan tidak melulu berbicara angka.” (Purwo Udiutomo dalam ‘Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis’)

‘Mencerdaskan kehidupan bangsa’ merupakan salah satu cita-cita mulia Bangsa Indonesia. Karenanya, fokus terhadap pembangunan pendidikan sudah semestinya menjadi agenda utama di masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari APBN/ APBD membawa angin segar perbaikan pendidikan di Indonesia. Dalam APBN 2018 yang telah ditetapkan akhir Oktober 2017 lalu, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 444,1 triliun (20% dari APBN), dimana 33,7% dialokasikan untuk pusat dan 62,9% ditransfer ke daerah. Sisanya sebesar 15 triliun dialokasikan untuk pembiayaan dana abadi pendidikan. Anggaran tersebut diantaranya akan digunakan untuk Program Indonesia Pintar (19,7 juta jiwa), Bantuan Operasional Sekolah (56 juta jiwa), Beasiswa Bidik Misi (401,5 ribu mahasiswa), pembangunan/rehab sekolah atau ruang sekolah (62,2 ribu), dan tunjangan profesi guru (1,9 juta guru). Berbagai program tersebut diharapkan berkontribusi untuk mencapai target 2018 di antaranya tingkat pengangguran 5 – 5,3%, tingkat kemiskinan 9,5-10%, indeks Gini 0,38, dan Indeks Pembangunan Manusia 71,5.

Tahun 2018 adalah tahun berlimpahnya beasiswa. Selain Bidik Misi, penerima beasiswa LPDP juga mengalami peningkatan menjadi 5000 mahasiswa. Belum lagi 2018 adalah tahun politik, selain Pilkada serentak di 17 provinsi dan 154 kabupaten/ kota, tahun depan adalah tahun pemanasan terakhir jelang Pemilu 2019. Program bantuan pendidikan semisal beasiswa akan lebih ramai di tengah masyarakat, untuk memenuhi janji sekaligus meningkatkan elektabilitas. Program bantuan pendidikan ini menjadi media kampanye yang lebih smooth dibandingkan money politics terang-terangan. Banyaknya beasiswa akan membantu peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan. Secara kuantitas, namun belum tentu secara kualitas. Ketika program beasiswa yang mencari calon penerimanya, bukan sebaliknya, kualitas input cenderung diabaikan. Dampaknya, perhatian terhadap kualitas keluaran para penerima beasiswa pun cenderung terlupakan. Bahkan, kualitas pengelolaan program beasiswa bisa jadi kurang diperhatikan. Mulai dari sosialisasi yang seadanya, proses seleksi yang kejar target tercapainya kuota, hingga pencairan beasiswa yang terus tertunda. Kalaupun ada program pembinaan untuk para penerima beasiswa, dilakukan ala kadarnya. Berpuas diri dengan data Indeks Prestasi akademik para penerima beasiswa yang tiga koma, padahal hampir semua mahasiswa jaman now IP-nya di atas tiga.

Tahun 2018 adalah tahun pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur pendidikan. Berbagai pembangunan gedung yang mangkrak di sejumlah perguruan tinggi akan dikejar selesai di tahun 2018, atau paling lambat awal tahun 2019. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur di banyak kampus dengan berbagai sumber pendanaan misalnya dari IDB atau dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga akan segera diselesaikan. Anggaran infrastruktur untuk tahun 2018 mencapai 410,7 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberikan alokasi anggaran APBN sebesar 107,4 triliun, jauh di atas Kemenristek Dikti (41,3 triliun) ataupun Kemendikbud (40,1 triliun). Jika dikelola dengan benar, pembangunan infrastruktur ini akan mengatasi kesenjangan sekaligus menjadi investasi jangka panjang. Pun di sisi lain membuka ruang penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran. Sayangnya, fokus pada infrastruktur (konteks) akan mengalihkan dari fokus pada isi (konten). Fisik yang megah takkan ada artinya jika jiwanya rapuh. Membangun kampus berbeda dengan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, memberikan tunjangan guru tidaklah sama dengan meningkatkan kualitas guru. Fisik memang jelas terlihat dan terukur, namun pembangunan pendidikan sejatinya adalah menyoal pembangunan manusia, bukan sekadar infrastruktur pendidikan. Karenanya standar sarana prasarana hanyalah salah satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan.

(bersambung)

Kebijakan Revitalisasi Pendidikan di Beranda Indonesia, Efektifkah?

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan merevitalisasi perguruan tinggi yang ada di perbatasan, pulau terluar, dan terpencil menjadi beranda depan Indonesia dengan meningkatkan mutu pendidikan tingginya. Saat ini, sudah enam perguruan tinggi di wilayah perbatasan yang diubah statusnya menjadi PTN, yaitu Politeknik Nusa Utara di Sangihe, Universitas Musamus di Merauke, Universitas Borneo di Tarakan, Universitas Bangka Belitung, Poltek Batam dan Poltek Riau (Seputar Indonesia, 12/9). Sebelumnya, Kemendiknas juga sudah menandatangani kerja sama dengan TNI untuk pendidikan di wilayah perbatasan. TNI akan membantu pelaksanaan program layanan pendidikan dari tiap-tiap unit utama, menyediakan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama (Republika, 7/9). Berbagai upaya itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM di wilayah perbatasan.

Potret buram pendidikan di wilayah perbatasan bukan hal baru. Beranda terdepan Indonesia itu seolah menjadi gudang (ter)belakang. Bagaimana tidak, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia misalnya, mencetak hatrick sebagai provinsi dengan angka kelulusan UN terendah. Angka melek huruf disana tidak beranjak dari 85.5%, padahal pemerintah mengungkapkan bahwa 92.7% masyarakat Indonesia sudah melek huruf. Itu belum seberapa, data dari Sanggau, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, lebih ironis. 30% masyarakatnya tidak bisa berbahasa Indonesia dan buta huruf, 5 – 10% anak usia pendidikan dasar putus sekolah. Masih banyak lagi fakta yang sudah ataupun belum terungkap dari beranda negara ini, dari 34 kota/ kabupaten di 12 provinsi yang berbatasan dengan 10 negara tetangga. Ya, beranda itu berantakan, mirip kapal pecah. Mulai dari keterbatasan sarana dan fasilitas, akses pendidikan dan kesehatan yang begitu sulit hingga minimnya kesejahteraan.

Lalu, apakah langkah mengubah status perguruan tinggi dan melibatkan TNI dalam mengajar adalah langkah yang tepat? Tergantung sejauh mana implementasinya menyentuh hal mendasar yang perlu menjadi perhatian dalam membangun pendidikan di wilayah perbatasan. Menurut hemat penulis, setidaknya ada tiga kata kunci untuk membenahi beranda Indonesia. Kata kunci pertama adalah pemerataan. Menurut laporan World Bank tahun 2008, di Indonesia terdapat 55% sekolah yang memiliki kelebihan tenaga guru, namun ironisnya 66% sekolah terpencil justru kekurangan guru. Hal itu jelas memperlihatkan ketimpangan dalam pemerataan SDM. Belum lagi bicara pembangunan dan ekonomi. Tak mengherankan anak – anak usia sekolah di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat lebih memilih sekolah di Malaysia dengan alasan sederhana : fasilitas lengkap & gratis. Ketimpangan ini jelas terlihat di wilayah perbatasan yang hidup dalam rumah kayu tanpa penerangan dan untuk mencapainya harus melewati jalan penuh batu dan semak belukar. Sementara hanya terpaut beberapa meter di seberang sana, rumah dan halaman tersusun rapi, jalan halus berlapis aspal dan listrik selalu tersedia. Upaya membangun pendidikan di wilayah perbatasan –apapun bentuknya– harus mengupayakan pemerataan pembangunan dan kualitas pendidikan.

Kata kunci kedua adalah prioritas. Hal mendasar yang perlu dibenahi untuk memajukan pendidikan di wilayah perbatasan adalah pada aspek paradigma dan mentalitas. Ketika pendidikan belum dipandang sebagai prioritas, maka upaya perbaikan akan mengalami kebuntuan. Lihat saja kasus disegelnya satu – satunya SMP Negeri di Sangihe yang berbatasan dengan Filipina karena masalah hak milik tanah. Puluhan anak sekolah terlantar hanya karena kepentingan pribadi, dan itu masalah mentalitas. Kesiapan mental itu juga yang menyebabkan menurunnya jumlah guru di Kalimantan Barat karena lebih memilih mengajar di kota atau menyeberang ke Malaysia. Padahal kebutuhan guru di wilayah perbatasan sedikitnya 2000 orang dan tidak mungkin hanya mengandalkan TNI atau ‘guru instan’ dari ibukota yang belum teruji dedikasinya. Selanjutnya, menyelesaikan pendidikan dasar jelas lebih prioritas dibanding membangun pendidikan tinggi. Paradigma masyarakat wilayah perbatasan bahwa tujuan sekolah sebatas bisa baca tulis perlu diluruskan. Belum perlu berkoar tentang membangun SDM berkualitas sementara masih banyak yang buta huruf. Belum perlu bangunan sekolah yang megah sementara ribuan anak sekolah masih harus berjalan ribuan meter melewati bukit dan hutan untuk dapat menikmati layanan pendidikan. Tak perlu janji – janji pendidikan gratis sementara mendapati anak – anak yang mau, mampu dan sempat bersekolah saja sudah alhamdulillah. Selanjutnya, melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pendidikan lebih prioritas daripada memanjakan masyarakat sehingga menimbulkan ketergantungan pada bantuan dari pusat.

Kata kunci ketiga adalah kesungguhan. Kesungguhan ini akan melahirkan komitmen yang akan memastikan perbaikan yang kontinyu. Contoh sederhana dapat dilihat dari kontrol anggaran pendidikan 20% dari APBN dan berbagai janji untuk memprioritaskan wilayah perbatasan. Realitanya, dana BOS saja tidak sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya sehingga tidak mengherankan hampir separuh ruang kelas SD – SMP di wilayah perbatasan dalam kategori rusak. Kesejahteraan guru juga masih jadi mimpi di siang hari. Provinsi Papua bahkan hanya menganggarkan 6% dari APBDnya untuk pendidikan. Pembangunan pendidikan setengah hati ini dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga keterlibatan mereka pun setengah hati. Padahal perbaikan hanya dapat optimal jika ada partisipasi aktif dari seluruh komponen terkait.

Perubahan status perguruan tinggi takkan memberi manfaat yang signifikan jika pemerataan pembangunan tidak dilakukan. Lulusannya hanya akan menambah jumlah pengangguran terdidik jika tidak ada saluran implementasi keilmuannya. SDM berkualitas yang didambakan pun bisa jadi memilih untuk keluar dari wilayah perbatasan untuk dapat membangun karir dan profesinya, jika tak ada yang dapat dikembangkan di tanah kelahirannya. Hadirnya PTN di wilayah perbatasan takkan berarti apa – apa jika pendidikan dasar dan menengah tidak dibangun. Angka partisipasi pendidikan tinggi di Kaltim saja yang merupakan provinsi dengan pendapatan daerah tertinggi hanya 2%. Akhirnya hanya akan timbul pertanyaan untuk siapa PTN di wilayah perbatasan. Gagasan revitalisasi perguruan tinggi juga hanya akan menjadi wacana tanpa kesungguhan. Membangun PTN berkualitas tidak mudah dan tidak murah. Butuh kesiapan jiwa untuk bisa menjadi peserta didik dan pendidik di wilayah perbatasan. Tidak terkecuali anak – anak yang harus berjuang untuk bisa memperoleh pelajaran. Tidak terkecuali TNI yang didaulat menjadi guru dadakan. Namun dengan kesungguhan, semua orang bisa menjadi peserta didik dan pendidik. Dan dengan kesungguhan, cita mulia mencetak generasi unggul dapat menjadi nyata.

Carut Marut Pendidikan, Kemana Saja Pemerintah?

Dalam pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Gedung DPR/ MPR sehari sebelum peringatan HUT RI ke-66 lalu, Presiden SBY memastikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi warga berpenghasilan rendah yang kesulitan mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan. “Di masa lalu, masyarakat berpendapatan rendah sering mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan dasar. Alhamdullilah, keadaan ini telah berubah. Saat ini, saya dapat memastikan bahwa semua warga negara berpenghasilan rendah, memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah,” kata SBY (detiknews.com, 16/8). Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh langsung menyampaikan rencana pembangunan pendidikan tahun 2012. Berdasarkan arahan Presiden SBY, prioritas pembangunan pendidikan akan diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Hal itu dilakukan baik melalui jalur formal maupun non-formal di semua jenjang pendidikan (Kompas, 17/8).

Pernyataan Presiden SBY tersebut segera saja menuai banyak cibiran, mengingat realitanya masih banyak masyarakat miskin yang belum dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Lihat saja dari data anak usia sekolah yang putus sekolah. Berdasarkan data BKKBN tahun 2010, jumlah anak Indonesia usia sekolah (7 – 13 tahun) yang terancam putus sekolah mencapai 13 juta anak, dan 80%nya karena alasan ekonomi. Artinya masih ada lebih dari 10 juta masyarakat berpenghasilan rendah yang sulit mengakses layanan pendidikan. Pernyataan Presiden SBY tersebut seakan hanya menegaskan ketidaktahuan pemerintah terhadap kondisi lapangan, mulai dari potret masyarakat miskin di Indonesia, keterbatasan tenaga pendidik hingga keterbatasan fasilitas pendidikan.

Dalam kunjungannya ke SD Babakan Madang 01, Sentul, Kabupaten Bogor, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nampak terkejut melihat potret nyata sekolah di Indonesia dan meminta supaya anggaran pendidikan diprioritaskan untuk memperbaiki bangunan sekolah yang rusak. “Kantor guru kecil sempit dan desak-desakan. Atapnya tidak karuan kalau hujan bocor bangunannya juga sudah tidak layak. Saya lihat perpustakaanya juga tidak layak,” ujarnya di hadapan pejabat dan para guru (Republika, 22/8). Miris sekali mendengarnya, karena SD Babakan Madang 01 yang relatif dekat dengan ibukota saja dianggap tidak layak, bagaimana dengan SD lain di pelosok Indonesia? Sementara saat ini masih ada ratusan ribu sekolah yang tidak layak di Indonesia.

Carut marut pendidikan ini sebenarnya dapat diurai jika saja ada keseriusan semua pihak, terutama pemerintah dalam mengelola pendidikan di negara ini. Kebijakan anggaran pendidikan 20% dari APBN jelas bukan angka kecil, bahkan India saja hanya menganggarkan anggaran pendidikan 10% dari APBN untuk meningkatkan kualitas SDM dan pendidikan di negaranya. Yang perlu dicemati adalah efektifitasnya. Selama ini pemerintah seolah merasa sudah berbuat banyak dengan mengucurkan banyak dana pendidikan, padahal tidak sedikit yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat jumlah. Akhirnya, 6 dari 10 dana BOS diselewengkan, dana beasiswa keluarga miskin pun dikorupsi. Fakta ini seharusnya segera disikapi dengan sistem pengawasan dan sanksi yang ketat, bukan malah ditutupi seolah semuanya baik – baik saja. Kepemimpinan adalah keteladanan dan seorang pemimpin tidak selayaknya jauh dari masyarakatnya. Karenanya, ketika potret pendidikan Indonesia dipandang melalui kacamata kuda pemerintah, perbaikan hanya akan sebatas angan. Yang ada hanya apologi dan pembenaran atas berbagai ketidakoptimalan dalam pelayanan.

Di samping penanganan taktis masalah – masalah pendidikan yang sudah mencuat, seperti banyaknya anak putus sekolah, sekolah tidak layak, guru kurang berkualitas, penyelewengan anggaran pendidikan, dan sebagainya, perlu juga ditinjau hal yang lebih filosofis untuk perbaikan pendidikan Indonesia. Harus ditegaskan kembali tujuan pendidikan di Indonesia. Berbagai kasus seperti kecurangan UN dan joki SNMPTN muncul karena tujuan pendidikan seolah sebatas mengejar nilai untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berbagai kasus komersialisasi pendidikan muncul karena pendidikan diarahkan sebagai komoditi bisnis. Masalah sentralisasi – desentralisasi guru dan berbagai kasus politisasi pendidikan muncul karena pendidikan dijadikan alat memuluskan jalan penguasa. Semakin tidak terdefinisikannya tujuan pendidikan di Indonesia, semakin liar penyimpangan arah yang akan terjadi dan semakin banyak perbaikan yang harus dilakukan. Sebelum melangkah lebih jauh, setiap pihak yang hendak menguraikan permasalahan pendidikan di Indonesia, seyogyanya menelaah kembali tujuan pendidikan nasional. Jika potret ironis pendidikan saja tidak diketahui pemerintah, jangan – jangan tujuan pendidikan nasional pun pemerintah tidak tahu??