Tag Archives: Anggaran pendidikan

Pendidikan Tinggi, Antara Kualitas dan Kuantitas (1/2)

Pendidikan Tinggi, Antara Kualitas dan Kuantitas
(Outlook Pendidikan Tinggi 2018)

“Hitungan kuantitatif kerapkali hanya jadi make up yang mengelabui dan tidak bisa dibanggakan. Perkembangan pendidikan bukan berarti tidak perlu diukur, tetapi fokus pada aspek tangible dan jumlah tidak jarang justru menjauhkan dari hal-hal yang lebih esensial. Bahkan, target kuantitatif bisa menjadi beban. Padahal, keberhasilan tidak melulu berbicara angka.” (Purwo Udiutomo dalam ‘Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis’)

‘Mencerdaskan kehidupan bangsa’ merupakan salah satu cita-cita mulia Bangsa Indonesia. Karenanya, fokus terhadap pembangunan pendidikan sudah semestinya menjadi agenda utama di masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari APBN/ APBD membawa angin segar perbaikan pendidikan di Indonesia. Dalam APBN 2018 yang telah ditetapkan akhir Oktober 2017 lalu, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 444,1 triliun (20% dari APBN), dimana 33,7% dialokasikan untuk pusat dan 62,9% ditransfer ke daerah. Sisanya sebesar 15 triliun dialokasikan untuk pembiayaan dana abadi pendidikan. Anggaran tersebut diantaranya akan digunakan untuk Program Indonesia Pintar (19,7 juta jiwa), Bantuan Operasional Sekolah (56 juta jiwa), Beasiswa Bidik Misi (401,5 ribu mahasiswa), pembangunan/rehab sekolah atau ruang sekolah (62,2 ribu), dan tunjangan profesi guru (1,9 juta guru). Berbagai program tersebut diharapkan berkontribusi untuk mencapai target 2018 di antaranya tingkat pengangguran 5 – 5,3%, tingkat kemiskinan 9,5-10%, indeks Gini 0,38, dan Indeks Pembangunan Manusia 71,5.

Tahun 2018 adalah tahun berlimpahnya beasiswa. Selain Bidik Misi, penerima beasiswa LPDP juga mengalami peningkatan menjadi 5000 mahasiswa. Belum lagi 2018 adalah tahun politik, selain Pilkada serentak di 17 provinsi dan 154 kabupaten/ kota, tahun depan adalah tahun pemanasan terakhir jelang Pemilu 2019. Program bantuan pendidikan semisal beasiswa akan lebih ramai di tengah masyarakat, untuk memenuhi janji sekaligus meningkatkan elektabilitas. Program bantuan pendidikan ini menjadi media kampanye yang lebih smooth dibandingkan money politics terang-terangan. Banyaknya beasiswa akan membantu peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan. Secara kuantitas, namun belum tentu secara kualitas. Ketika program beasiswa yang mencari calon penerimanya, bukan sebaliknya, kualitas input cenderung diabaikan. Dampaknya, perhatian terhadap kualitas keluaran para penerima beasiswa pun cenderung terlupakan. Bahkan, kualitas pengelolaan program beasiswa bisa jadi kurang diperhatikan. Mulai dari sosialisasi yang seadanya, proses seleksi yang kejar target tercapainya kuota, hingga pencairan beasiswa yang terus tertunda. Kalaupun ada program pembinaan untuk para penerima beasiswa, dilakukan ala kadarnya. Berpuas diri dengan data Indeks Prestasi akademik para penerima beasiswa yang tiga koma, padahal hampir semua mahasiswa jaman now IP-nya di atas tiga.

Tahun 2018 adalah tahun pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur pendidikan. Berbagai pembangunan gedung yang mangkrak di sejumlah perguruan tinggi akan dikejar selesai di tahun 2018, atau paling lambat awal tahun 2019. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur di banyak kampus dengan berbagai sumber pendanaan misalnya dari IDB atau dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga akan segera diselesaikan. Anggaran infrastruktur untuk tahun 2018 mencapai 410,7 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberikan alokasi anggaran APBN sebesar 107,4 triliun, jauh di atas Kemenristek Dikti (41,3 triliun) ataupun Kemendikbud (40,1 triliun). Jika dikelola dengan benar, pembangunan infrastruktur ini akan mengatasi kesenjangan sekaligus menjadi investasi jangka panjang. Pun di sisi lain membuka ruang penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran. Sayangnya, fokus pada infrastruktur (konteks) akan mengalihkan dari fokus pada isi (konten). Fisik yang megah takkan ada artinya jika jiwanya rapuh. Membangun kampus berbeda dengan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, memberikan tunjangan guru tidaklah sama dengan meningkatkan kualitas guru. Fisik memang jelas terlihat dan terukur, namun pembangunan pendidikan sejatinya adalah menyoal pembangunan manusia, bukan sekadar infrastruktur pendidikan. Karenanya standar sarana prasarana hanyalah salah satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan.

(bersambung)

Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis (1)

Perbaikan kualitas pendidikan dalam konteks negara yang sangat beragam seperti Indonesia seharusnya diawali dengan telaah atas hal-hal dasar, yang diikuti dengan alternatif penyelesaian, bukan tambal sulam. Sayangnya, sementara ini pemerintah lebih memilih menyebar ‘aroma’ harum demi factor yang tidak mengarah pada perbaikan pendidikan yang mumpuni. Sebut saja sekolah gratis, beasiswa untuk siswa miskin, bahkan kebijakan yang berupa PP atau Permen. Buku ini mengupas tuntas upaya-upaya pemerintah yang belum menyentuh dasar persoalan walau guyuran dana melimpah.
(Itje Chodidjah, Praktisi Pendidikan)

Alhamdulillah, akhirnya buku kedua yang kami tulis terbit juga di bulan ini. Jika buku pertama yang bertajuk “Besar Janji Daripada Bukti: Kebijakan dan Praktik Pendidikan Indonesia di Era Transisi Demokrasi” lebih banyak menyajikan potret dan data dunia pendidikan di Indonesia, disertai dengan berbagai hasil riset dan kajian. Buku kedua yang berjudul “Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis: Advokasi Dompet Dhuafa Mewujudkan Pendidikan Anak Bangsa” lebih banyak berkisah mengenai perjuangan mewujudkan pendidikan untuk semua. Selain peran pemerintah, ada partisipasi masyarakat yang perlu ditumbuhkembangkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hak seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan sudah diatur dalam konstitusi negara, bukan hanya dalam Undang-undang Sisdiknas, apalagi sekedar PP atau Permen. Hak ini jelas termaktub dalam amandemen Undang-undang Dasar 1945 pasal 31. Ayat pertama mengungkapkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hak ini kemudian dipertegas dengan ayat kedua yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Sangat jelas. Bahkan ada dua kata wajib di ayat tersebut yang mengisyaratkan seharusnya ada sanksi jika terjadi kelalaian dalam memenuhi amanah konstitusi tersebut.

Lalu bagaimana dengan sumber pembiayaannya? Hal ini sudah terjawab di ayat keempat yang menyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. 20% APBN/ APBD bukan jumlah yang sedikit. Sekurang-kurangnya pula. Jika memang secara konstitusi sudah kuat, perangkat pelaksana dan pembiayaannya sudah tersedia, mengapa masih banyak anak putus sekolah? Mengapa pendidikan belum menjangkau seluruh anak Indonesia? Buku ini mengungkapkan, setidaknya ada tiga komponen yang memegang peran penting untuk mewujudkan pendidikan bagi seluruh warga negara, yaitu pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

Sebagai komponen yang membuat, melaksanakan, hingga mengevaluasi kebijakan pendidikan, peran pemerintah sangatlah vital. Dengan berbagai sumber daya yang tersedia, kendala utamanya bermuara pada satu kata: KESUNGGUHAN. Sebagai contoh, coba saja kita tengok data jumlah sekolah di Indonesia. Hingga akhir 2011, di Indonesia tercatat ada 146.804 unit SD dan 22.527 unit MI. Timpang sekali dengan SMP dan MTs yang hanya berjumlah 30.290 unit dan 14.787 unit. Sementara jumlah bangunan SMA, SMK dan MA masing-masing hanya 11.306 unit, 9.164 unit dan 6.426 unit. Dimana keseriusan pemerintah jika secara daya tampung saja angka putus sekolah tidak bisa dihindarkan? Di Kabupaten Bogor misalnya, SD/ MI meluluskan sekitar 102 ribu siswa setiap tahun, sementara daya tampung SMP/ MTs hanya sekitar 72 ribu. Artinya, secara matematis sudah pasti ada sekitar 30 ribu siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan di Kabupaten Bogor setiap tahunnya.

Kesungguhan pemerintah tidak dapat hanya diukur dari anggaran pendidikan yang digelontorkan. Anggaran pendidikan yang signifikan, tapi bukan berarti masalah pendidikan teratasi. Pada APBN 2003 sebelum berlakunya UU Sisdiknas anggaran pendidikan ‘hanya’ 13,6 triliun rupiah, jumlah ini meningkat hampir 30 kali lipatnya pada APBN 2015 menjadi sebesar 406.7 triliun rupiah, tapi efektifkah? Persentase penduduk buta huruf Indonesia menurun namun tingkat literasinya tetap rendah. Data UNESCO menyebutkan indeks membaca Indonesia hanya 0,001. Artinya, dari 1000 penduduk, hanya 1 orang yang memiliki minat baca. Angka partisipasi sekolah meningkat, namun Human Development Index (HDI) yang memuat aspek pendidikan, ekonomi dan kesehatan cenderung stagnan. Peningkatan peringkat HDI dari 111 di tahun 2004 menjadi peringkat 108 di tahun 2014 bukanlah prestasi yang membanggakan.

Ketidakseriusan kian tampak jika menyoroti aspek pengelolaan anggaran. Sekitar 80% anggaran pendidikan baik di pusat maupun daerah ternyata dialokasikan untuk belanja pegawai. Sisanya baru digunakan untuk keperluan program pendidikan. Dari yang hanya sekitar 20% ini, di antaranya berupa beasiswa dan bantuan operasional pendidikan, pencairannya sering terlambat, bahkan tidak jarang ada berbagai pemotongan oleh oknum. Istilahnya jatah preman. Tidak hanya itu, ICW mengungkapkan bahwa korupsi terbesar di Indonesia ada di sektor pendidikan dengan indikasi kerugian Negara mencapai 619 miliar rupiah. Itu yang terungkap. Berbagai ketidakoptimalan dalam implementasi kebijakan pendidikan sejatinya menunjukkan tidak adanya kesungguhan pemerintah dalam mengawal program dan kebijakan. Buku ini mengungkapkan berbagai fakta lain yang diharapkan mampu menggugah kesungguhan pemerintah, lengkap dengan rekomendasi solusi tentunya. Karena tanpa kesungguhan, segala cita dan harapan takkan menjadi kenyataan. Bagai pungguk merindukan bulan…

Outlook Pendidikan Nasional 2013

“Tujuan pendidikan harusnya untuk mengajarkan kita cara bagaimana berpikir, daripada mengajarkan apa yang harus dipikirkan – mengajarkan memperbaiki otak kita sehingga membuat kita bisa berpikir untuk diri sendiri, daripada membebani memori otak kita dengan pemikiran orang lain.” (Bill Beattie)

Tahun berganti tahun, berbagai permasalahan pendidikan nasional belum terpecahkan, masih banyak pekerjaan belum terselesaikan. Bagaimana proyeksi kemajuan pendidikan nasional tahun 2013 ini? Sebelum masuk ke analisa kritis, ada baiknya kita simak Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013, khususnya di bidang pendidikan. Ada 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas bidang di tahun 2013. Ke-11 prioritas nasional tersebut adalah reformasi birokrasi & tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi & iklim usaha; energi; lingkungan hidup & pengelolaan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar & paska konflik; serta kebudayaan, kreativitas & inovasi teknologi. Sementara ke-3 prioritas bidang adalah politik, hukum & keamanan; perekonomian; dan kesejahteraan rakyat.

Pendidikan termasuk salah satu prioritas nasional, dengan alokasi anggaran yang terbilang besar, 20% dari APBN. Untuk tahun 2013, anggaran pendidikan yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 331.824.403.744.000,00 (Agustus 2012), meningkat 21 T dari tahun sebelumnya, dan meningkat lagi menjadi 336.8 triliun rupiah (Desember 2012). Sekitar 65% dari anggaran tersebut akan ditransfer ke daerah dan 35% lainnya akan dikelola pusat. Sesuai dengan amanat pembangunan pemerintah yang dituangkan dalam Buku I RKP 2013 yang menjelaskan bahwa tujuan dan visi pembangunan pendidikan yaitu menuntaskan program wajib belajar (wajar) pendidikan dasar sembilan tahun bagi sekitar 45 juta siswa SD dan SMP, meningkatkan kualitas pendidikan, serta jaminan atas keberlangsungan program pendidikan bagi generasi selanjutnya, maka dalam rincian RAPBN 2013 pemerintah akan mengalokasikan biaya tersebut di antaranya ke dalam masing-masing sasaran pembangunan berikut ini :

  • mengalokasikan dana sebesar Rp. 162 miliar untuk membangun teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan elektronik learning (E-Learning) di 23 ribu sekolah di seluruh provinsi di Indonesia.
  • melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah bagi 54,6 juta siswa, masing-masing 45 juta siswa setingkat SD/ MI/ Salafiyah Ula dan SMP/ MTs/ Salafiyah Wustha, serta untuk 9,6 juta siswa SMA/ SMK/ MA. Dana yang dialokasikan sekitar 23.4 triliun rupiah.
  • melanjutkan penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi sekitar 14,3 juta siswa/mahasiswa, dan memberikan beasiswa prestasi bagi sekitar 220 ribu siswa/ mahasiswa.
  • memulai pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Untuk mendukung pelaksanaan PMU ini, Pemerintah sedang mempersiapkan penyediaan guru serta pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan. Pelaksanaan PMU diharapkan dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang menengah, memperkecil disparitas antar daerah, dan memperkuat pelayanan pendidikan vokasi.
  • pembangunan 216 Unit Sekolah Baru (USB), dan lebih dari 4.500 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/ SMK/ SMLB, serta memulai rehabilitasi sekitar 23.000 ruang kelas SMA/ SMK yang rusak berat, dan sebanyak 30.350 ruang kelas SD/ SMP yang rusak sedang
  • melanjutkan pelaksanaan sertifikasi guru bagi lebih dari 325 guru di sekolah/ madrasah. Pelaksanaan sertifikasi akan didahului dengan Uji Kompetensi Guru yang belum bersertifikasi, untuk memastikan bahwa mereka adalah guru dengan kompetensi profesional dan pedagodik yang memadai. Juga disediakan Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar 43.1 triliun rupiah dengan tujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan.

 

Implementasi Tidak Semudah Wacana
Indonesia tidak kekurangan orang pintar karenanya gagasan dan wacana tidak pernah ada habisnya. Tidak heran ganti pejabat, ganti kebijakan; ganti menteri, ganti kurikulum. Berbagai wacana dan rencana yang mengemuka bisa jadi punya semangat perbaikan dan ada landasan teori yang kuat, hanya saja perubahan tidak cukup hanya berbekal semangat dan teori semata. Itulah yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia, tahun-tahun yang telah lalu dan nampaknya masih akan terjadi di tahun 2013. Isu-isu pendidikan yang mengemuka mendorong berbagai diskusi dan kontroversi. Sayangnya wacana tidak berujung pada implementasi. Lihat saja isu RSBI atau UN yang berlarut-larut, tahun 2013 diprediksi akan kembali menghangat, apalagi ada kebijakan penghapusan SNMPTN tulis dan pengintegrasian antara UN dan SNMPTN, dan lagi-lagi nampaknya masyarakat tidak perlu terlalu berharap isu tersebut akan berakhir dalam implementasi solusi yang berpihak kepada masyarakat luas. Pemerintah akan terus menjalankan programnya apapun diskusi yang berkembang. Bahkan isu UN mungkin akan diarahkan pada kontroversi 20 jenis soal, bukan hal yang lebih substansial.

Berbagai program pemerintah yang dirintis dan diwacanakan tahun ini juga akan mendapat sorotan dari masyarakat pendidikan. Implementasi kurikulum 2013 akan menuai berbagai catatan lapangan yang kurang sesuai harapan, mulai dari buku atau bahan ajar, berbagai perubahan yang terjadi hingga kesiapan guru. Akademi komunitas juga akan disoroti mulai dari hal yang sifatnya redaksional (penamaan) hingga yang sifatnya lebih substansial, misalnya terkait revitalisasi politeknik. Begitu juga dengan implementasi Pendidikan Menengah Universal nampaknya juga akan menuai berbagai permasalahan dalam pelaksanaan sebagaimana terjadi dengan penyaluran beasiswa ataupun dana BOS. Namun sebagaimana sertifikasi dan uji kompetensi guru yang menuai banyak kritik bahkan terbukti banyak kelemahan dalam pelaksanaannya, pemerintah tetap akan menjalankan program yang telah direncanakan. Dalih bahwa pendidikan adalah program jangka panjang yang harus dijaga kesinambungannya akan kembali menjadi kartu As pemerintah.

Terlepas dari prioritas anggaran dan berbagai kekurangan dalam implementasi, berbagai program pemerintah yang berpihak pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan seharusnya memperoleh dukungan masyarakat. Pemerintah yang sudah menguras energi untuk menebar rencana dan wacana tentu akan semakin tidak optimal dalam kerja nyata jika harus mengurusi polemik tanpa ujung. Perbaikan akan terjadi ketika setiap komponen bertindak untuk berkontribusi, bergerak menjadi solusi, bukan sekedar mempermasalahkan dan menyalahkan. Untuk perbaikan pendidikan yang lebih dapat dirasakan, biarlah setiap komponen bekerja, tidak sibuk dengan wacana dan dialektika. Fungsi kontrol dari masyarakat tentu harus tetap berjalan, namun dalam kerangka yang menguatkan, bukan melemahkan.

Masyarakat Pendidikan yang Terlupakan
Darmaningtyas pernah mengungkapkan adanya 4 kuadran pendidikan. Masyarakat yang kaya dan pintar akan survive dimanapun berada. Masyarakat yang kaya namun tidak pintar tetap akan memperoleh banyak kemudahan memperoleh fasilitas untuk menggapai kesuksesan. Masyarakat yang miskin tetapi pintar akan dimanjakan dengan berbagai program yang dapat membantunya menggapai cita. Masyarakat yang miskin dan tidak pintar lah yang akan terpinggirkan, tidak terperhatikan, padahal jumlahnya tidak sedikit. Berbeda dengan masyarakat miskin yang pintar yang berkesempatan memutus rantai kemiskinan, atau masyarakat yang kaya namun tidak pintar yang mungkin dapat ‘membeli’ kepandaian, kelompok masyarakat miskin dan tidak pintar akan terkungkung dalam lingkaran kemiskinan dan kebodohan. Ironisnya, berbagai program yang digulirkan jarang menyentuh kelompok masyarakat ini.

Pembangunan teknologi informasi misalnya, belum tentu mampu menjangkau golongan ini. Berbagai macam bantuan dan beasiswa juga tidak bermanfaat bagi mereka yang tidak bersekolah. Siswa berprestasi banyak memperoleh saluran aktualisasi, bagaimana dengan saluran aktualisasi siswa yang suka nongkrong dan tawuran. Parahnya, kelompok masyarakat yang terlupakan ini terus berkembang, bahkan banyak menimpa kelompok menengah. Kelompok atas mudah dapat fasilitas, kelompok bawah mudah dapat bantuan, bagaimana dengan kelompok menengah yang tidak dapat mengakses fasilitas sebagaimana kelompok atas namun tak dapat pula mengakses bantuan sebagaimana kelompok bawah.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun 2013 juga akan dihiasi berita mengenai pendidikan marginal, mulai dari siswa yang sulit mengakses layanan pendidikan, sekolah dan fasilitasnya yang rusak, hingga guru yang digaji di bawah standar. Berita mengenai bantuan pendidikan pun akan menyertainya. Masalahnya tidak berakhir sampai di situ. Bagaimana dengan anak usia sekolah yang tidak mau atau tidak bisa bersekolah. Bagaimana mengubah paradigma masyarakat awam mengenai pentingnya pendidikan. Atau bagaimana mengelola generasi muda yang jauh dari harapan bangsa. Pendidikan Indonesia di tahun 2013 dan tahun-tahun berikutnya tetap akan menorehkan luka selama masih ada masyarakat pendidikan yang terlupakan dan terpinggirkan.

Politisasi Pendidikan
Pendidikan merupakan aspek kehidupan yang punya nilai jual tinggi dalam kacamata politik, karenanya menjelang pesta demokrasi tahun 2014 akan semakin banyak figur publik yang mendadak peduli dengan pendidikan. Jika bentuk kepeduliannya berupa kontribusi nyata terhadap dunia pendidikan sebenarnya tidak jadi masalah, toh pendidikan cukup cerdas dan bijak menilai motif dibalik pemberian bantuan. Hanya saja akan menjadi kontraproduktif jika bentuk kepeduliannya sebatas menambah wacana dengan segala kesoktahuan demi penokohan dan pencitraan. Berbagai kasus politisasi pendidikan yang lebih ironis akan mengemuka di daerah dengan segala dalih otonominya. Politisasi pendidikan ini akan melibatkan banyak pihak, mulai dari guru, kepala sekolah, dinas pendidikan hingga menteri pendidikan.

Politik dan pendidikan sebenarnya ibarat dua sisi mata uang yang saling berdampingan. Politik ada untuk melindungi pendidikan, pendidikan pun ada untuk mengarahkan politik. Permasalahan timbul ketika motif dan kepentingan politik lebih mendominasi, menghalalkan segala cara, mengorbankan segala hal termasuk netralitas pendidikan. Pendidikan akhirnya menjadi alat untuk mengangkat citra, ini masih mending. Di beberapa kasus, pilihan politik bahkan menjadi syarat pengangkatan atau pemberhentian tenaga kependidikan. Bukan lagi pengalaman dan kompetensi yang dilihat, tetapi warna politik.

Politisasi pendidikan akan semakin menguat di tahun 2013, menjadikan pendidikan sebagai isu hangat disamping isu sosial ekonomi dan keamanan. Pemilihan kepala daerah tidak akan terlepas dari janji-janji di bidang pendidikan, mulai dari sekolah gratis, beasiswa, hingga perbaikan sekolah. Janji-janji yang sebenarnya sudah diamanatkan undang-undang, alokasi 20% anggaran untuk pendidikan. Politisasi pendidikan ini juga yang akan mengakhiri kisruh kepemimpinan di UI pada tahun 2013 karena pihak yang berkepentingan sudah mulai fokus bersiap untuk 2014. Politisasi pendidikan ini sayangnya tidak dapat dihindari, jadi hanya mungkin dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan nasional dan stakeholder pendidikan Indonesia.

Tetapi, orang besar tidak dilahirkan. Orang-orang besar itu ditempa, diukir dan dipersiapkan oleh pendidikan yang baik. Salah satunya adalah tersedianya kesediaan untuk senantiasa menyemangati dengan cinta. Menggerakkan jiwa mereka untuk melakukan kerja besar yang bermakna. Bukan menyibukkan diri dengan kekurangan.” (M. Fauzil Adhim)

Kaleidoskop Pendidikan Nasional 2012 (2)

Juli
Kisruh di UI terus memanas, memaksa Mendikbud untuk turun langsung menyelesaikannya. Padahal di bulan ini juga berlangsung pengumuman hasil SNMPTN tulis, pelaksanaan SIMAK UI, bahkan Mahasiswa Berprestasi Nasional terpilih dari mahasiswa UI. Namun isu paling hangat di tataran Perguruan Tinggi adalah pengesahan UU Perguruan Tinggi yang nyaris luput dari perhatian mahasiswa yang tengah libur semesteran. Sebagaimana setiap dimulainya tahun ajaran, berbagai permasalahan dalam penerimaan siswa baru menyeruak, mulai dari ujian calistung untuk masuk SD yang dipertanyakan, sistem pendaftaran online yang kerap bermasalah, hingga masih adanya berbagai pungutan liar di sekolah. Selain itu, pada bulan ini juga diwacanakan bahwa seluruh PAUD harus terakreditasi. Bulan ini ditutup dengan ironis, Uji Kompetensi Guru (UKG) kacau balau, sistem online belum siap sehingga pelaksanaan ujian online untuk guru SMP berantakan. Pelaksanaan UKGpun terus menuai kritikan.

Agustus
Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk tingkat guru SMA, SD, dan TK (sederajat) terus dilakukan dalam kondisi yang kurang ideal. Alhasil, di bulan ini juga dilakukan evaluasi UKG dan akan dilakukan UKG gelombang 2 di bulan Oktober. Nilai rata-rata UKG hanya 4.5 (skala 10) dan banyak sekali guru yang gagal mengikuti UKG karena gagal login. Berita pendidikan yang menarik perhatian di bulan ini adalah penyampaian mengenai anggaran pendidikan tahun 2013 oleh Presiden SBY. Anggaran pendidikan tahun 2013 direncanakan sebesar 331.8 triliun rupiah, dimana 23.4 triliun di antaranya untuk Bantuan Operasional Sekolah dan 43.1 triliun untuk tunjangan guru. Selain terkait anggaran, berbagai rencana pendidikan nasional tahun 2013 juga mulai dirintis bulan ini, diantaranya dengan mulai dibangunnya akademi komunitas di berbagai daerah dan dimulainya program wajib belajar 12 tahun dalam bentuk Pendidikan Menengah Universal (PMU). Kritikan tetap ada jika melihat bahwa pengelolaan politeknik dan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun juga belum optimal.

September
Pada bulan ini, kurikulum pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi mulai dievaluasi. Berbagai wacana tentang perubahan kurikulum mulai merebak dan menimbulkan pro kontra. Evaluasi dan perbaikan juga dilakukan untuk Uji Kompetensi Guru yang masih jauh dari harapan, baik secara pelaksanaan maupun hasil. Pada bulan ini, berbagai prestasi Internasional diraih, termasuk meningkatnya peringkat PTN di Indonesia dalam pemeringkatan perguruan tinggi terbaik dunia dan LIPI masuk 100 besar lembaga penelitian terbaik di dunia. Namun pada saat bersamaan dunia pendidikan tinggi harus tercoreng karena BPK menemukan banyak indikasi korupsi di PTN. Adapun isu pendidikan yang mendapat sorotan tajam bulan ini adalah terkait tawuran pelajar yang ternyata sudah menewaskan puluhan orang. Walaupun sebenarnya bukan hal baru, tawuran pelajar kali ini mendapat perhatian khusus, berbagai wacana dan penyikapanpun berkembang.

Oktober
Tawuran masih menjadi isu hangat, parahnya kali ini tawuran terjadi di tingkat perguruan tinggi, juga menimbulkan korban jiwa. Selain berbagai ancaman sanksi akademis dan institusional seiring diterbitkannya peraturan menteri terkait tawuran, adanya wacana pergantian kurikulum semakin hangat. Beberapa pihak menilainya sebagai sikap reaktif dan tidak direncanakan masak-masak. Salah satu wacana perubahan kurikulum yang banyak mengundang reaksi di masyarakat adalah rencana penambahan jam belajar bagi siswa dan penghapusan pelajaran Bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar. Jika para mahasiswanya terlibat tawuran, para petinggi perguruan tinggi juga tidak memberikan teladan seiring dengan terungkapnya berbagai proyek terindikasi korupsi yang melibatkan berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan merugikan negara ratusan miliar rupiah. Kisruh di UI terus berlanjut, bahkan prosesi pemilihan rektor terpaksa ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Pada bulan ini juga dilakukan Uji Kompetensi Guru gelombang ke-2 yang walaupun sudah ada perbaikan dibandingkan sebelumnya, masih juga menyisakan berbagai masalah teknis yang merugikan guru.

November
Bulan November adalah bulan guru, sehingga ketersediaan, kualitas dan kompetensi guru banyak dibicarakan di bulan ini. Sertifikasi guru yang dilakukan dianggap belum berhasil menyelesaikan permasalahan pemerataan dan kualitas guru, ketimpangan masih banyak terjadi. Berita pendidikan di bulan ini juga banyak mengungkap tentang kondisi berbagai sekolah marginal yang minim fasilitas bahkan tidak layak. Berbagai wacana perubahan kurikulum juga masih menuai diskusi hangat, mulai dari aktivasi kembali ekstra kurikuler Pramuka, pengintegrasian beberapa mata pelajaran hingga pengadaan buku ajar yang akan terpusat di pemerintah. Di akhir bulan ini pemerintah mengeluarkan bahan uji publik kurikulum 2013 yang dapat dikaji dan diberikan masukan oleh masyarakat. Bahan uji publik ini sekaligus menegaskan bahwa tahun 2013 kurikulum baru akan mulai diterapkan.

Desember
Fokus utama berita pendidikan di akhir tahun 2012 adalah adanya beragam penyikapan mengenai kurikulum 2013. Sebagian besar merupakan kekhawatiran terhadap dampak perubahan kurikulum yang cukup signifikan. Pemerintah memang menyiapkan buku babon sebagai panduan, namun berbagai pihak meragukan implementasi di lapangan. Perubahan beban guru dan siswa juga menjadi sorotan, belum lagi berbagai pihak menyayangkan evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya dianggap belum terlalu mendalam sementara waktu sosialisasi untuk penerapan kurikulum baru juga teramat singkat. Bahkan Komisi X DPR pun menyarankan untuk menunda penerapan kurikulum 2013 karena pondasi pemikirannya kurang kuat, namun pemerintah tetap bergeming dengan rencananya. Kabar baik bulan ini adalah bahwa anggaran pendidikan tahun 2013 naik menjadi 336.8 triliun rupiah. Sedangkan kabar buruk bagi para calon mahasiswa adalah bahwa SNMPTN tulis 2013 resmi dihapus, penerimaan calon mahasiswa baru hanya melalui jalur SNMPTN undangan dan ujian mandiri.

Tahun 2012 diisi dengan beberapa catatan membanggakan berkenaan dengan produktivitas dan prestasi anak bangsa, namun tahun ini juga diwarnai berbagi ironi pendidikan. Sebagiannya lagi diisi berbagai permasalahan dan kontroversi seputar dunia pendidikan yang nampaknya masih akan menjadi dinamika di tahun depan. Ada harapan akan perbaikan dengan berbagai rencana perubahan yang digagas di tahun 2012 ini, namun tentu saja ada kekhawatiran karena pelaksanaan tidak semudah perencanaan, apalagi harapan. Pun demikian, tahun 2013 harus disambut dengan optimisme bahwa problematika pendidikan sedikit demi sedikit dapat diurai dengan perjuangan dan kontribusi nyata, tidak sebatas retorika dan wacana.

*Penulis adalah pemerhati pendidikan