Tag Archives: Indeks Pembangunan Manusia

Menggugat Ketimpangan Pendidikan Tinggi Indonesia (1/3)

“Education is not a way to escape poverty, it is a way to fight it” (Julius Nyerere)

Akhir April 2020 lalu, BPS mempublikasikan Statistik Indonesia 2020 yang memuat berbagai data tentang Indonesia. Salah satu data yang ditampilkan adalah jumlah perguruan tinggi, tenaga pendidik, dan mahasiswa di Indonesia. Pada tahun 2019, jumlah perguruan tinggi di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan di bawah Kementerian Agama (Kemenag) ada sebanyak 4.079 perguruan tinggi, dengan 302.589 tenaga pendidik dan 8.490.427 mahasiswa. Jumlah yang sebagian besarnya masih terkonsentrasi di 13 dari 34 provinsi. Ada 3.158 (77.4%) perguruan tinggi yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatra Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Selatan. Hanya 921 (22.6%) perguruan tinggi yang tersebar di 21 provinsi lainnya.

Itu baru secara kuantitas, bagaimana secara kualitas? Bulan lalu, Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), IPB University, Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro (Undip), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), meraih prestasi baik dalam pemeringkatan Times Higher Education (THE) 2020 dalam kategori Impact Ranking. Maret 2020 lalu, Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) kembali merilis peringkat universitas terbaik di dunia. UI, UGM, Unair, Unpad, ITB, ITS, IPB University, dan UB masuk dalam daftar tersebut berdasarkan bidang ilmu. Bahkan Universitas Bina Nusantara (Binus) yang merupakan perguruan tinggi swasta, masuk peringkat 451 – 500 dunia untuk bidang ilmu Computer Science – Information System. Dan semua perguruan tinggi tersebut di atas ada di Pulau Jawa.

Dalam pemeringkatan perguruan tinggi di Indonesia versi Unirank tahun 2020, polanya juga tidak jauh berbeda. Peringkat tertinggi di luar 13 provinsi di atas adalah Universitas Udayana (Unud) di peringkat 20 dan Universitas Jambi (Unja) di peringkat 37. Di bawah perguruan tinggi swasta seperti Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di peringkat 11, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di peringkat 15, Universitas Binus di peringkat 16, dan Universitas Telkom di peringkat 17. Perguruan tinggi dari Indonesia wilayah timur baru muncul di peringkat 126 yaitu Universitas Pattimura (Unpatti) di Ambon. Pun demikian dalam pemeringkatan versi Webometrics 2020, Universitas Mataram (Unram) muncul di peringkat 17 di bawah Universitas Telkom di peringkat 15. Sementara Unpatti baru muncul di peringkat 100. Artinya, secara kuantitas dan kualitas terjadi ketimpangan yang nyata di dunia pendidikan tinggi Indonesia.

Lantas apa masalahnya, bukankah persebaran penduduknya juga terkonsentrasi hanya di beberapa provinsi? Ada benarnya jika kita hanya melihat data bahwa sebanyak 78.02% penduduk Indonesia ada di 13 provinsi tersebut. Namun jika kita kaji lebih dalam akan terasa ada yang tidak benar. Misalnya Yogyakarta yang berpenduduk 3,8 juta memiliki 127 perguruan tinggi, sementara Kalimantan Timur (Kaltim) yang berpenduduk 3,7 juta hanya memiliki 68 perguruan tinggi. Padahal dengan luas wilayah Kaltim yang 41 kali lebih besar dari Yogyakarta ditambah sedemikian besar potensi alam yang ada di Kaltim, pengembangan perguruan tinggi di Kaltim lebih strategis. Apalagi jika yang dibandingkan adalah Jakarta dengan 327 kampus yang penduduknya bahkan lebih banyak dari gabungan penduduk di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Hanya ada 141 perguruan tinggi di Nusa Tenggara sementara luas wilayahnya 101 kali lebih besar dibandingkan Jakarta.

Masalah kesenjangan itu kian tampak ketika dimasukkan beberapa indikator yang menunjukkan kualitas hidup manusia, misalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau persentase kemiskinan. IPM 2019 Indonesia rata-rata 71.92 dengan IPM tertinggi adalah Jakarta (80.76) diikuti Yogyakarta (79.99). Sementara IPM 2019 terendah secara berturut adalah Papua (60.84), Papua Barat (64.70), NTT (65.23), Sulbar (65.73), dan Kalbar (67.65). Untuk persentase kemiskinan terendah adalah Jakarta (3.42%), sementara persentase kemiskinan tertinggi ada di Papua (26.55%), Papua Barat (21.51%), NTT (20.62%), Maluku (17.65%), dan Gorontalo (15.31%). Ketimpangan itu begitu terasa.

Persoalan takkan selesai hanya sebatas menyadari bahwa ketimpangan itu terjadi. Apalagi pendidikan tinggi punya karakteristik yang tidak bisa disamakan dengan pendidikan dasar dan menengah. Setidaknya ada lima langkah yang perlu diambil untuk memperkecil kesenjangan pendidikan tinggi di Indonesia. Pertama, membangun atau merevitalisasi perguruan tinggi di daerah sesuai dengan potensi pengembangan ekonomi lokal. Membangun perguruan tinggi butuh sumber daya yang tidak sedikit, karenanya bisa jadi pilihan terbaik adalah merevitalisasinya. Pengubahan status PTS menjadi PTN seperti yang cukup banyak dilakukan pemerintah pada kurun 2010 – 2014 merupakan suatu bentuk revitalitasi. Namun pengubahan status saja tidak cukup, perlu dilanjutkan dengan upaya memunculkan keunggulan. Apalagi sebagian besar perguruan tinggi yang diubah statusnya berada di wilayah perbatasan, di antaranya Universitas Borneo Tarakan (perbatasan dengan Malaysia), Universitas Musamus Merauke (Perbatasan dengan Papua Nugini), dan Universitas Maritim Raja Ali Haji (perbatasan dengan Singapura).

Ambil contoh Universitas Timor (Unimor) di NTT yang lokasinya dekat perbatasan dengan Timor Leste. Status PTN diperoleh tahun 2014, tidak ada jurusan Hubungan Internasional namun justru ada program eksakta murni semisal Biologi, Matematika, dan Kimia. Praktis tidak terlihat keunggulan kompetitifnya, padahal jurusan seperti Pariwisata misalnya bisa jadi lebih prospektif di NTT yang kaya akan potensi wisata. Revitalisasi berarti menghidupkan kembali, dan yang dihidupkan kembali adalah perguruan tinggi, bukan hanya universitas. Dalam kasus pengubahan status PTS dan PTN pada 2010 – 2014, selain universitas juga banyak Politeknik yang diubah statusnya. Namun bisa jadi kebutuhan revitalisasinya lebih spesifik dari itu: akademi atau sekolah tinggi. Bidang keilmuannya bisa jadi pertanian, perikanan, kesehatan, pariwisata, teknologi, dan sebagainya, disesuaikan dengan potensi pengembangan di daerahnya. Sama-sama fokus pada satu bidang keilmuan, akademi lebih kuat domain pendidikan vokasionalnya, sementara Sekolah Tinggi di akademik. Atau bisa juga berbentuk institut. Misalnya, di suatu wilayah ada kebutuhan akan tenaga pendidik yang berkualitas karena universitas tidak spesialis, bisa jadi bentuk revitalisasinya adalah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP).

(bersambung)

Indonesia Setara Palestina, Kok Bisa?

…Di meja makan dan mangkuk supmu, kuhidangkan kisah negeri terluka. Kisah generasi yang hilang, korban perang peradaban. Tak kalah luka dari Bosnia, tak kalah pedih dari Palestina. Tak kalah luka dari Bosnia, tak kalah pedih dari Palestina. Karena yang kau temui, hanya zombie-zombie. Makhluk-makhluk hidup tanpa pribadi, tanpa izzah, tanpa harga diri…” (‘Generasi yang Hilang’, Teater Kanvas)

Nasyid lawas tersebut tiba-tiba terlintas kala membaca Human Development Report 2016 bertajuk “Human Development for Everyone” yang dirilis UNDP pekan lalu. Human Development Index (HDI) Indonesia naik 0,003 poin namun turun 3 peringkat ke posisi 113 dari 188 negara yang masuk dalam daftar. Dan tepat di bawah Indonesia adalah Palestina (peringkat 114), disusul Vietnam (115) dan Filipina (116) yang sama-sama masuk kategori Medium Human Development. Berbeda dengan negara tetangga Thailand (87) dan Malaysia (59) yang masuk kategori High Human Development. Apalagi jika dibandingkan Brunei (30), Singapura (5), dan Australia (2) di kategori Very High Human Development. Sementara di posisi teratas ada Norwegia.

Belasan tahun lalu rasanya berlebihan Indonesia disamakan dengan Bosnia atau Palestina yang penuh konflik bersenjata. Bahkan penyesuaian lirik nasyid ‘Negeri yang Terlupa’ Izzatul Islam menjadi ‘Negeri yang Terluka’ sepertinya sangat tidak sebanding. Kisruh krisis ekonomi dan reformasi Indonesia di penghujung abad ke-20 tampaknya belum seberapa dibandingkan mencekamnya suasana di Palestina yang puluhan tahun lamanya penduduknya harus siap mati setiap saat. Tapi nyatanya, enam tahun terakhir HDI Indonesia memang setara dengan Palestina. Ya, enam tahun terakhir, karena sebelumnya HDI Palestina tidak pernah diukur. HDI Bosnia juga baru ada enam tahun terakhir, dan ternyata HDI Bosnia kini ada di peringkat 81 dunia.

Mungkin terlalu sederhana mengklasifikasi dan memeringkatkan kualitas suatu negara hanya dengan melihat indikator kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga dibatasi. Tapi bagaimanapun, laporan tahunan yang dikeluarkan UNDP ini menjadi data referensi internasional yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Tidak perlu mencari dalih untuk mempermasalahkannya, yang perlu ada justru upaya perbaikan nyata. Apalagi realitanya HDI Indonesia memang cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Toh membaca data Human Development Report saja sudah banyak hal menarik yang dapat dilihat, misalnya ketika kita coba bandingkan antara capaian Indonesia dengan Palestina.

Baru membaca indikator life expectancy at birth (angka harapan hidup pada saat lahir) hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata pun di tengah suasana perang, life expectancy at birth Palestina mencapai angka 73,1 tahun, lebih tinggi dari Indonesia yang ‘hanya’ 69,1 tahun. Apalagi membaca berbagai indikator pendidikan, ternyata Palestina juga lebih unggul. Rata-rata usia bersekolah (mean years of schooling) di Palestina 8,9 tahun sementara di Indonesia baru 7,9 tahun. Tingkat literasi (literacy rate) Palestina juga relatif lebih baik. Salah satu indikatornya adalah angka melek huruf penduduk berusia minimal 15 tahun di Palestina mencapai 96,7% sementara Indonesia baru 93,9%. Banyaknya penduduk berusia minimal 25 tahun yang setidaknya pernah merasakan sekolah menengah di Palestina (58,8%) juga lebih tinggi dibandingkan Indonesia (47,3%).

Angka partisipasi kasar (gross enrolment ratio) Indonesia sedikit lebih tinggi untuk tingkat pra sekolah (pre-primary) dan sekolah dasar (primary school), namun untuk tingkat pendidikan tinggi (tertiary school) Indonesia (31%) masih jauh tertinggal dibandingkan Palestina (44%). Hal ini menunjukkan tingginya angka putus sekolah di Indonesia. Data menunjukkan bahwa angka putus sekolah dasar (primary school dropout rate) Indonesia mencapai 18,1%, sementara di Palestina hanya 2,5%. Padahal rasio guru : siswa Indonesia lebih ‘mewah’ (1:17) dibandingkan Palestina (1:24). Peringkat Indonesia sedikit ada di atas Palestina karena indikator ekonomi, di antaranya Pendapatan Nasional Bruto per kapita (Gross National Income per capita) Indonesia yang mencapai $ 10.053 sementara Palestina hanya setengahnya ($ 5.256). Dilihat dari indikator kerja dan ketengakerjaan (work and employment), Indonesia juga unggul jauh, sebab angka pengangguran di Palestina terbilang tinggi. Hal ini dapat dimengerti sebab ketersediaan lapangan kerja di daerah konflik tentu sangat terbatas, apalagi berbagai macam pasokan sumber daya (resources) di Palestina dibatasi oleh Israel.

Indonesia punya sejarah panjang dengan Palestina. Palestina (bersama dengan Mesir) termasuk di antara negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina. Indonesia pun termasuk di antara negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya pada November 1988. Tahun lalu, dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina juga kembali diinisiasi oleh Indonesia melalui Resolusi dan Deklarasi Jakarta dalam Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI). Pun demikian, kesejajaran kualitas pembangunan manusia antara Indonesia dengan Palestina bukanlah suatu hal yang membanggakan. Indonesia dengan banyaknya sumber daya yang dimilikinya semestinya mampu menjadi Negara yang lebih maju dibandingkan Palestina yang masih terus diliputi konflik. Ya, dengan menyandang status merdeka, Indonesia seharusnya mampu berprestasi lebih.

Salah satu upaya perbaikan yang perlu menjadi perhatian adalah pembangunan pendidikan dan kesehatan. Fokus pada pembangunan ekonomi nyatanya tidak signifikan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Semakin tingginya kesenjangan sosial di Indonesia yang ditandai dengan tingginya rasio gini membuat pertumbuhan ekonomi seakan tak ada arti. Pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati mereka yang berekonomi kuat, sementara masyarakat marjinal kian termarinalkan. Pembangunan pendidikan dan kesehatan memberikan secercah harapan bagi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidupnya, termasuk potensi perbaikan kualitas ekonomi dengan pendidikan dan kesehatan yang baik. Pertumbuhan ekonomi juga sangat dipengaruhi ekonomi global yang artinya siap runtuh kapan saja, sementara pembangunan pendidikan adalah investasi masa depan Indonesia yang berkualitas.

Hari ini boleh jadi Palestina masih jauh tertinggal. Namun di masa depan, bukan tidak mungkin Palestina akan naik status menjadi Negara yang sepenuhnya merdeka dan masuk dalam kategori High Human Development. Saat ini boleh jadi Indonesia masih di atas Palestina, Filipina ataupun India. Namun tidak ada jaminan Indonesia Emas nan Berdaya kan jadi realita jika bangsa ini alpa dalam membangun pendidikan dan kesehatan. Tentu kita sama-sama menginginkan negeri dan umat ini bisa kembali berjaya, dan kesemuanya tidak akan terjadi jika kita gagal dalam mempersiapkan SDM berkualitas untuk masa depan. Ya, perlu upaya serius untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Boleh lah Indonesia disejajarkan dengan Palestina, tapi hanya jika kedua negara ini sudah sama-sama menjadi negara merdeka yang berhasil membangun SDM bangsanya. Semoga masa itu akan segera tiba…

…Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah Bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel” (Soekarno, 1962)