Tag Archives: jawa

Menggugat Ketimpangan Pendidikan Tinggi Indonesia (1/3)

“Education is not a way to escape poverty, it is a way to fight it” (Julius Nyerere)

Akhir April 2020 lalu, BPS mempublikasikan Statistik Indonesia 2020 yang memuat berbagai data tentang Indonesia. Salah satu data yang ditampilkan adalah jumlah perguruan tinggi, tenaga pendidik, dan mahasiswa di Indonesia. Pada tahun 2019, jumlah perguruan tinggi di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan di bawah Kementerian Agama (Kemenag) ada sebanyak 4.079 perguruan tinggi, dengan 302.589 tenaga pendidik dan 8.490.427 mahasiswa. Jumlah yang sebagian besarnya masih terkonsentrasi di 13 dari 34 provinsi. Ada 3.158 (77.4%) perguruan tinggi yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatra Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Selatan. Hanya 921 (22.6%) perguruan tinggi yang tersebar di 21 provinsi lainnya.

Itu baru secara kuantitas, bagaimana secara kualitas? Bulan lalu, Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), IPB University, Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro (Undip), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), meraih prestasi baik dalam pemeringkatan Times Higher Education (THE) 2020 dalam kategori Impact Ranking. Maret 2020 lalu, Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) kembali merilis peringkat universitas terbaik di dunia. UI, UGM, Unair, Unpad, ITB, ITS, IPB University, dan UB masuk dalam daftar tersebut berdasarkan bidang ilmu. Bahkan Universitas Bina Nusantara (Binus) yang merupakan perguruan tinggi swasta, masuk peringkat 451 – 500 dunia untuk bidang ilmu Computer Science – Information System. Dan semua perguruan tinggi tersebut di atas ada di Pulau Jawa.

Dalam pemeringkatan perguruan tinggi di Indonesia versi Unirank tahun 2020, polanya juga tidak jauh berbeda. Peringkat tertinggi di luar 13 provinsi di atas adalah Universitas Udayana (Unud) di peringkat 20 dan Universitas Jambi (Unja) di peringkat 37. Di bawah perguruan tinggi swasta seperti Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di peringkat 11, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di peringkat 15, Universitas Binus di peringkat 16, dan Universitas Telkom di peringkat 17. Perguruan tinggi dari Indonesia wilayah timur baru muncul di peringkat 126 yaitu Universitas Pattimura (Unpatti) di Ambon. Pun demikian dalam pemeringkatan versi Webometrics 2020, Universitas Mataram (Unram) muncul di peringkat 17 di bawah Universitas Telkom di peringkat 15. Sementara Unpatti baru muncul di peringkat 100. Artinya, secara kuantitas dan kualitas terjadi ketimpangan yang nyata di dunia pendidikan tinggi Indonesia.

Lantas apa masalahnya, bukankah persebaran penduduknya juga terkonsentrasi hanya di beberapa provinsi? Ada benarnya jika kita hanya melihat data bahwa sebanyak 78.02% penduduk Indonesia ada di 13 provinsi tersebut. Namun jika kita kaji lebih dalam akan terasa ada yang tidak benar. Misalnya Yogyakarta yang berpenduduk 3,8 juta memiliki 127 perguruan tinggi, sementara Kalimantan Timur (Kaltim) yang berpenduduk 3,7 juta hanya memiliki 68 perguruan tinggi. Padahal dengan luas wilayah Kaltim yang 41 kali lebih besar dari Yogyakarta ditambah sedemikian besar potensi alam yang ada di Kaltim, pengembangan perguruan tinggi di Kaltim lebih strategis. Apalagi jika yang dibandingkan adalah Jakarta dengan 327 kampus yang penduduknya bahkan lebih banyak dari gabungan penduduk di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Hanya ada 141 perguruan tinggi di Nusa Tenggara sementara luas wilayahnya 101 kali lebih besar dibandingkan Jakarta.

Masalah kesenjangan itu kian tampak ketika dimasukkan beberapa indikator yang menunjukkan kualitas hidup manusia, misalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau persentase kemiskinan. IPM 2019 Indonesia rata-rata 71.92 dengan IPM tertinggi adalah Jakarta (80.76) diikuti Yogyakarta (79.99). Sementara IPM 2019 terendah secara berturut adalah Papua (60.84), Papua Barat (64.70), NTT (65.23), Sulbar (65.73), dan Kalbar (67.65). Untuk persentase kemiskinan terendah adalah Jakarta (3.42%), sementara persentase kemiskinan tertinggi ada di Papua (26.55%), Papua Barat (21.51%), NTT (20.62%), Maluku (17.65%), dan Gorontalo (15.31%). Ketimpangan itu begitu terasa.

Persoalan takkan selesai hanya sebatas menyadari bahwa ketimpangan itu terjadi. Apalagi pendidikan tinggi punya karakteristik yang tidak bisa disamakan dengan pendidikan dasar dan menengah. Setidaknya ada lima langkah yang perlu diambil untuk memperkecil kesenjangan pendidikan tinggi di Indonesia. Pertama, membangun atau merevitalisasi perguruan tinggi di daerah sesuai dengan potensi pengembangan ekonomi lokal. Membangun perguruan tinggi butuh sumber daya yang tidak sedikit, karenanya bisa jadi pilihan terbaik adalah merevitalisasinya. Pengubahan status PTS menjadi PTN seperti yang cukup banyak dilakukan pemerintah pada kurun 2010 – 2014 merupakan suatu bentuk revitalitasi. Namun pengubahan status saja tidak cukup, perlu dilanjutkan dengan upaya memunculkan keunggulan. Apalagi sebagian besar perguruan tinggi yang diubah statusnya berada di wilayah perbatasan, di antaranya Universitas Borneo Tarakan (perbatasan dengan Malaysia), Universitas Musamus Merauke (Perbatasan dengan Papua Nugini), dan Universitas Maritim Raja Ali Haji (perbatasan dengan Singapura).

Ambil contoh Universitas Timor (Unimor) di NTT yang lokasinya dekat perbatasan dengan Timor Leste. Status PTN diperoleh tahun 2014, tidak ada jurusan Hubungan Internasional namun justru ada program eksakta murni semisal Biologi, Matematika, dan Kimia. Praktis tidak terlihat keunggulan kompetitifnya, padahal jurusan seperti Pariwisata misalnya bisa jadi lebih prospektif di NTT yang kaya akan potensi wisata. Revitalisasi berarti menghidupkan kembali, dan yang dihidupkan kembali adalah perguruan tinggi, bukan hanya universitas. Dalam kasus pengubahan status PTS dan PTN pada 2010 – 2014, selain universitas juga banyak Politeknik yang diubah statusnya. Namun bisa jadi kebutuhan revitalisasinya lebih spesifik dari itu: akademi atau sekolah tinggi. Bidang keilmuannya bisa jadi pertanian, perikanan, kesehatan, pariwisata, teknologi, dan sebagainya, disesuaikan dengan potensi pengembangan di daerahnya. Sama-sama fokus pada satu bidang keilmuan, akademi lebih kuat domain pendidikan vokasionalnya, sementara Sekolah Tinggi di akademik. Atau bisa juga berbentuk institut. Misalnya, di suatu wilayah ada kebutuhan akan tenaga pendidik yang berkualitas karena universitas tidak spesialis, bisa jadi bentuk revitalisasinya adalah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP).

(bersambung)