Tag Archives: karya anak bangsa

(Jangan) Berinovasi di Negeri Kami

Jangan berinovasi di negeri kami jika tidak ingin bernasib seperti Dasep Ahmadi. Alih-alih diapresiasi karena berhasil memproduksi mobil listrik yang ramah lingkungan, Dasep dikenai hukuman penjara 7 tahun, membayar uang pengganti Rp 17,1 miliar, serta denda subsider Rp 200 juta. Pada tahun 2013, Dasep diminta untuk menyiapkan 16 unit mobil listrik yang akan digunakan pada konferensi APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) XXI. Sayangnya, seluruh unit bermasalah, mulai dari aspek perizinan hingga spesifikasi yang tidak sesuai. Dasep didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 28,9 miliar rupiah.

Terlepas dari dakwaan korupsi, waktu beberapa bulan untuk menghasilkan sebuah karya prototype memang tidak masuk akal. Risetnya saja bisa memakan waktu tahunan dengan biaya yang tidak sedikit. Mobil listrik adalah pengembangan teknologi, bukan sekadar level mobil rakitan siswa SMK. Riset dan pengembangan produk inovasi tentu tidak akan langsung memberikan hasil sempurna. Penilaian bahwa Dasep tidak memiliki sertifikat keahlian dalam pembuatan mobil listrik, belum mempunyai hak cipta, paten atau merek dalam pembuatan mobil listrik, serta belum pernah membuat mobil listrik model mobil eksekutif, termasuk izin dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) karena mengubah kendaraan dari yang berbahan bakar bensin menjadi listrik adalah alasan konyol. Kendala perizinan adalah alasan klasik yang pernah membuat seorang Ricky ‘putra petir’ Elson memilih untuk kembali mengembangkan mobil listriknya di Jepang. Keputusan yang tepat karena Indonesia adalah penjara –jika tidak bisa dikatakan neraka– bagi para inovator.

Jangan berinovasi di negeri kami jika hanya berbekal idealisme, niat baik dan intelektualitas tinggi. Dr. Warsito Purwo Taruno, penemu Electrical Capacitance Volume Tomography (ECTV) dan Electro-Capacitive Cancer Therapy (ECCT) harus menutup tempat risetnya karena tidak memenuhi prosedur penelitian menurut Kemenkes RI. Padahal riset terapi kanker yang dilakukan penerima penghargaan BJ Habibie Technology Award ini bukan riset abal-abal. Dari 3.183 pengguna ECCT, 1.530 pengguna (48%) kondisinya membaik dan 1.314 lainnya (41%) merasakan pertumbuhan kanker terhambat. Memang ada hampir 12% pasien yang mengalami kegagalan, tetapi perlu diingat bahwa 51,74% pengguna rompi tersebut adalah pasien yang menurut dokter sudah tidak ada lagi harapan sembuh. Mereka memillih secara sadar dan sukarela menggunakan ECCT serta memahami bahwa alat tersebut tidak otomatis menjamin kesembuhan mereka. Sekitar 70 tenaga kerja di klinik harus dirumahkan dan Dr. Warsito mungkin perlu mempertimbangkan kembali tawaran dari Rumah Sakit di Jepang dan Polandia yang siap mengembangkan risetnya bekerja sama dengan kampus dan tenaga medis disana. Atau mungkin tawaran dari perusahaan di Singapura yang sudah siap membeli lisensi produknya. Yang jelas, jangan mengembangkan risetnya di Indonesia.

Jangan berinovasi di negeri kami jika hendak membuat karya yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Jika sekadar iseng-iseng berhadiah untuk ikut berbagai perlombaan bolehlah. Apalagi kalau sebatas guna memenuhi koleksi perpustakaan. Semoga saja tidak dibuang dan diloak seperti yang terbukti terjadi di salah satu kampus di Makassar. Disini inovasi dibeli, bukan dikembangkan. Prof. Dr. Khoirul Anwar, penemu dan pemilik paten teknologi 4G berbasis OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) yang tinggal di Jepang mungkin tidak bisa mengembangkan karyanya di Indonesia. Jangankan mengembangkan teknologi 4G, film Dragon Ball yang jadi sumber inspirasinya saja dilarang tayang di Indonesia digantikan acara musik, pencarian bakat instan ataupun sinetron dalam dan luar negeri. Bahkan B.J. Habibie, pemegang 46 paten dunia di bidang teknologi penerbangan yang pernah menjabat sebagi Presiden RI pun lebih dihormati dan dihargai di Jerman dibandingkan di Indonesia. Memang lebih praktis membeli pesawat daripada memproduksi pesawat sejenis N250 yang terbilang canggih di masanya.

Jangan berinovasi di negeri kami jika hanya bermodal nasionalisme dan kreativitas karena Indonesia tidak pernah menjanjikan apresiasi yang pantas. Lebih mudah menemukan inovator Indonesia yang dihargai di kancah internasional dibandingkan yang memperoleh penghargaan layak di negerinya sendiri. Ironis. Inovator seakan ditempatkan sejajar dengan relawan, tanpa dukungan fasilitas, pendanaan, termasuk dukungan kebijakan. Dengan rasio anggaran riset di Indonesia yang hanya 0.08% dari Produk Domestik Bruto (PDB), inovasi apa yang bisa dikembangkan? Jika belum selevel Jepang atau Korea Selatan yang anggaran risetnya sudah lebih dari 3% PDBnya, setidaknya Indonesia semestinya mampu bersaing dengan India dan Malaysia yang anggaran risetnya di atas 1% dari PDB.

Jangan berinovasi di negeri kami sebab disini nasib baik tidak berpihak pada para inovator. Negeri ini masih takut dengan inovasi, lebih siap menjadi konsumen abadi dibandingkan menjadi produsen. Semantara para inovator yang sebenarnya banyak dilahirkan di negeri ini direkayasa untuk dikaryakan ke negeri orang. Di negeri ini gaji anggota dewan dan selebritinya puluhan kali lipat dari gaji seorang profesor. Politisi dan artis jauh lebih berharga dibandingkan para akademisi dan inovator.

Jangan berinovasi di negeri kami. Jangan berinovasi! Jangan berinovasi! Kata ‘jangan’ sengaja diulang-ulang dalam tulisan ini sebab konon kata ‘jangan’ tidak diproses di otak, tetapi kata atau kalimat selanjutnya lah yang menjadi perhatian. Ya, menjadi inovator di Indonesia memang tidak mudah, tetapi harus ada yang mengambil tantangan ini demi eksistensi bangsa. Lihat saja bagaimana aplikasi ojek dan taksi online yang banyak mendapatkan kecaman, juga sekaligus menuai banyak dukungan. Mungkin sebentar lagi akan banyak bisnis Startup termasuk crowdfunding yang akan dipermasalahkan, namun akan tetap ada yang mendukung. Era sudah berganti, pilihannya hanya berinovasi atau mati.

Jangan (takut) berinovasi karena saat ini masih zaman kegelapan di negeri kami. Perlu ada banyak pembaharu dengan banyak pendukung di belakangnya. Masih ingat kisah Kusrin, perakit TV lulusan SD di Karanganyar yang TV rakitannya sempat disita dan dimusnahkan bahkan dirinya sempat dipenjara? Pun memakan waktu sekitar 7 bulan, akhirnya Kusrin memperoleh sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Upaya menerangi zaman kegelapan memang membutuhkan para ‘martir’ sebagaimana Copernicus dan Galileo di masa European Dark Ages. Ketika inovatif sudah menjadi budaya dan inovasi sudah melimpah, pemikiran dan sifat konservatif akan luluh. Perubahan menjadi keniscayaan. Saat itu, inovasi bukan hanya dicari dan diapresiasi. Panggung utama bangsa pun akan diberikan kepada mereka yang berkarya dan berkontribusi memberi kebermanfaatan untuk masyarakat, bangsa dan Negara. Ayo kita berinovasi untuk negeri!

(Bangsa) Jang tidak mempunjai “imagination”, tidak mempunjai konsepsi-konsepsi besar! Tidak mempunjai keberanian – Padahal jang kita lihat di negara-negara lain itu, Saudara-saudara, bangsa bangsa jang mempunjai “imagination”, mempunjai fantasi fantasi besar: mempunjai keberanian; mempunjai kesediaan menghadapi risiko, mempunjai dinamika…” (Soekarno, 29 Juli 1956)

eSeMKa, Potensi Pendidikan yang Termarginalkan

Di tengah carut marut hukum dan perpolitikan di Indonesia, ada good news yang menyapa masyarakat Indonesia. Keberhasilan SMK 2 Surakarta dalam merakit mobil yang kemudian diberi nama Esemka seolah menjadi penghibur atas minimnya prestasi bangsa. Karya anak bangsa yang dipopulerkan oleh Jokowi ini segera saja menjadi headline di berbagai media massa. Terlepas dari berbagai kepentingan politis, publik menyambut gembira kehadiran produk baru buatan dalam negeri ini, euphoria pesawat N250 atau mobil Timor seakan bangkit kembali. Terlepas dari kepentingan bisnis dan kesiapan membuat produk secara massal, siswa-siswa SMK ini telah membuktikan bahwa Indonesia mampu menciptakan produk, tidak sebatas mengonsumsinya, dan masyarakat Indonesia turut berbangga karenanya.

Berbicara tentang SMK dan SMA, ibarat membandingkan jurusan IPS dengan IPA, ada yang seolah dianakemaskan. Dahulu, SMK yang salah satunya terdiri dari elemen STM, identik dengan siswa-siswa yang gagal masuk SMA, senang bolos dan tawuran. SMK dianggap jenjang pendidikan dengan kualitas di bawah SMA, sebagaimana jurusan IPS kerap dinomorduakan setelah jurusan IPA. Namun belakangan ini paradigma tersebut coba diubah, berbagai kebijakan pun digulirkan. Pemerintah mulai gencar mempromosikan SMK di berbagai media, peminat SMK pun semakin tinggi. Jumlah SMK meningkat signifikan sebanyak 4800 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun ini menjadi 9800 sekolah, hampir menyamai jumlah SMA di Indonesia. Pun rasio SMK : SMA masih jauh dari harapan pemerintah (70:30 pada tahun 2015), namun kecenderungan ke arah sana mulai terlihat.

Heboh mobil esemka menjadi promosi SMK yang begitu efektif. Tidak hanya SMKN 2 Surakarta, beberapa SMK juga menunjukkan produk mobilnya, di antaranya SMK Muhammadiyah 2 Borobudur (Magelang), SMKN 1 Trucuk (Klaten), SMKN 1 Semarang dan SMKN 7 Semarang. Tidak hanya mobil, siswa-siswa SMK juga membuktikan diri mampu menghasilkan berbagai produk lain, misalnya pesawat Jabiru SMK 29 Jakarta dan SMK 12 Bandung; komputer SMK Zyrex SMKN 1 Percut Sei Tuan Deli Serdang; 9 item produk SMEKTRI SMKN 3 Medan; laptop dan LCD proyektor SMKN 2 Cikarang; dan mesin Computer Neumerical Control (CNC), alat cuci tangan otomatis dan alat pendeteksi gempa SMKN 2 Medan. Terlepas dari kepentingan dan motifnya, berbagai pihak pun merespon positif, mulai dari artis, tokoh politik, perguruan tinggi hingga pemerintah. Beberapa PTN ternama di Indonesia bahkan menyambutnya dengan berbagai karya mahasiswa Indonesia, misalnya mobil formula Bimasakti mahasiswa UGM, mobil moko FT Unhas, mobil Cikal Nusantara ITB hingga satelit nano kolaborasi beberapa PTN ternama di Indonesia. Di luar kisruh uji kompetensi guru, beberapa saat lamanya berita pendidikan pun penuh dengan nuansa produktivitas anak bangsa.

SMK memang saat ini sudah lebih dikenal di masyarakat, namun benarkah kebijakan pemerintah sudah benar-benar mendukung tercapainya lulusan sekolah yang terampil dan siap kerja? Tak perlu berpikir lama untuk menjawab belum. Lihat saja kebijakan standar Ujian Nasional (UN) yang lebih mendorong kompetensi kognitif. Siswa SMK yang lebih berkembang kompetensi psikomotoriknya cenderung kesulitan untuk mengimbangi siswa SMA yang memang dituntut lebih baik dalam tes akademik tertulis. Kurikulum yang berbeda di SMA dan SMK akan menentukan kompetensi kemampuan numerik dan linguistik lulusannya. Proporsi teori dengan praktek akan berpengaruh terhadap penguasaan materi tes. Akhirnya, target SMK seolah hanya yang penting lulus, bahkan dalam beberapa kasus kebijakan yang tidak adil ini memicu kecurangan dalam penyelenggaraan UN. Selain itu, peningkatan jumlah sekolah dan pemina SMK tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga pengajar dan fasilitas yang mumpuni. Alhasil, tidak sedikit lulusan SMK yang ternyata kurang skillful.

Lulusan SMK yang lebih terampil mungkin memang lebih banyak terserap langsung ke dunia kerja dibandingkan lulusan SMA yang lebih disiapkan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Namun keterserapan ini tidak serta merta menggambarkan kesejahteraan lulusan SMK. Di dunia industri, seorang lulusan SMK yang memiliki pengalaman bertahun-tahun, cenderung begitu saja akan dibawahi lulusan perguruan tinggi yang belum teruji keterampilannya. Perbedaan kompensasi yang diberikan pun cukup signifikan hanya karena perbedaan ijazah. Jangankan lulusan SMK yang setara lulusan SMA, bahkan lulusan pendidikan vokasi perguruan tinggi (D3) yang lebih banyak mengetahui hal-hal praktis tidak sebatas teoritis, masih dinomorduakan dibandingkan sarjana lulusan S1.

Sementara itu, lulusan SMK relatif lebih sulit untuk lolos seleksi masuk perguruan tinggi favorit untuk meningkatkan ‘nilai jual’ mereka, karena memang tidak disiapkan kesana. Pilihan jurusan di kampus juga lebih terbatas sesuai dengan kompetensi mereka. Karenanya mungkin tidak akan dapat ditemukan lulusan SMK yang masuk Kedokteran PTN favorit. Dan tidak mengherankan, berbagai Institut Teknologi dan perguruan tinggi yang sesuai dengan kompetensi teknis lulusan SMK, justru dipenuhi oleh lulusan SMA. Ironi pendidikan kejuruan ini semakin menjadi di kampus. Pendidikan vokasi (D3) lebih banyak dimanfaatkan pihak kampus sebagai program yang dapat mendatangkan keuntungan bagi kampus. Biayanya lebih tinggi dari program S1 Reguler dengan visi yang tidak jelas. Identik dengan komersialisasi pendidikan, program vokasi di beberapa perguruan tinggi favorit pun digugat. Belum lagi image tentang pendidikan kejuruan yang masih di bawah bayang-bayang pendidikan umum. Tidak lolos SMA favorit, ya masuk SMA swasta atau SMK. Tidak lolos perguruan tinggi favorit yang masuk perguruan tinggi swasta atau vokasi (D3). Pendidikan kejuruan seolah ada di level yang lebih rendah.

Momentum esemka dan berbagai produk nyata SMK lainnya seharusnya dapat menjadi tonggak perbaikan citra SMK dan pendidikan kejuruan. Tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia semestinya menjadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan pendidikan. Promosi sekolah kejuruan tidak perlu habis-habisan dengan janji-janji muluk di media, cukup dengan rangkaian karya. Tidak perlu juga bersaing dengan SMA dengan mendirikan SMK bertarif internasional yang sarat mereplikasi komersialisasi pendidikan. Biaya iklan akan lebih efektif jika dialihkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, fasilitas sekolah dan jaringan kerja yang berkualitas bagi siswa-siswa SMK. Selain itu, budaya produktif dan mentalitas entrepreneur semestinya juga sudah ditanamkan sejak awal, sehingga siswa akan disibukkan dengan karya, kontribusi dan aktivitas penuh manfaat yang mereka jalani dengan kegembiraan karena sesuai dengan cita-cita hidup mereka.

Level pendidikan setara SMA/ SMK seharusnya sudah dapat lebih spesifik mempertajam kompetensi, sehingga pemetaan bakat dan minat sudah harus dilakukan lebih dini, di level pendidikan sebelumnya. Siswa-siswa SMA/ SMK seharusnya sudah tidak dituntut lagi menguasai seluruh mata pelajaran. Harus sudah lebih fokus sehingga tidak ada lagi dualisme dikotomis antara menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja dengan melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi. Level pendidikan setara SMA/ SMK mestinya benar-benar setara karena sama-sama menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi spesifik dan kecenderungan arah masa depan yang jelas. Rekayasa SDM masa depan bangsa Indonesia seharusnya sudah dikuatkan di level pendidikan ini. Ya, level pendidikan di atas pendidikan dasar sudah sewajarnya menghasilkan calon dokter, calon ahli nuklir, atau calon praktisi dan ahli di bidang yang sudah jelas. Jadi tidak ada lagi kebingungan siswa SMA/ SMK akan proyeksi masa depannya. Dan tidak akan ada lagi kejadian siswa peraih medali Olimpiade Biologi Internasional tidak lolos PMDK Fakultas Kedokteran PTN Favorit hanya karena prestasinya tidak sesuai dengan fakultas pilihan, sementara kita semua tahu tidak ada mata pelajaran dan olimpiade kedokteran di level SMA/ SMK.

Akhirnya, SMA dan SMK ada tidak untuk dibandingkan, melainkan untuk disandingkan. Masing-masing elemen pendidikan memiliki peran penting dalam visi besar menghasilkan SDM berkualitas dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika keduanya sudah equal, maka tidak perlu ada yang dimarginalkan. Level pendidikan di atas pendidikan dasar, apapun namanya, sama-sama menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi spesifik di luar kompetensi dasarnya. Percepatan peminatan dan pendalaman kompetensi spesifik, akan mengikis kejumudan siswa sekaligus mengakselerasi lahirnya karya nyata. Dan level pendidikan di atas SMA/ SMK yang akan memperdalam kompetensi spesifik itersebut. Sementara sekolah kejuruan memenuhi kebutuhan akan SDM terampil dan SMA menyiapkan para pakar keilmuan, perguruan tinggi bisa fokus memenuhi tri dharma perguruan tinggi : pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.