Tag Archives: kompetensi

Pendidikan Anak dan 5 Level Kepemimpinan

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut.” (HR. Bukhari – Muslim)

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci ibarat kertas kosong. Secara naluriah, seorang anak akan mengharapkan dan membutuhkan bimbingan dari orang dewasa. Disinilah pendidikan anak memegang peranan penting, untuk mulai mengisi dan mewarnai kertas kosong tersebut. Ketika beranjak dewasa, sang anak mungkin sudah –dan harus– mampu mengambil keputusan dan menentukan jalan hidupnya sendiri, namun sketsa awal yang dibuat pada kertas kosong itu akan sangat memengaruhi pilihan hidup yang kelak diambil. Dan karena kepemimpinan adalah seni memengaruhi orang-orang yang dipimpin, peran pemimpin secara otomatis hinggap di pundak para orang tua dalam mendidik anaknya.

Orang tua adalah pemimpin bagi anak-anaknya, namun pemimpin seperti apa? Sebagai refleksi, ada baiknya kita komparasikan dengan lima level kepemimpinan yang ditulis oleh John C. Maxwell. Maxwell menggunakan 5 level pemimpin (5P) yaitu Position (Posisi), Permission (Perkenanan) , Production (Produksi), People Development (Pengembangan SDM), dan Personhood (ke-Pribadi-an). Masing-masing level ini kemudian dipasangkan dengan dengan produknya, yang disebut Maxwell sebagai 5R, yaitu Rights (hak), Relationships (hubungan), Results (hasil), Reproduction (reproduksi) dan Respect (hormat).

Level kepemimpinan pertama adalah posisi atau jabatan. Seorang anak mengikuti orang tua karena keharusan. Pendidikan anak di level ini ditandai dengan penekanan hak orang tua untuk dituruti karena posisinya sebagai orang tua yang harus dihormati anaknya. Tanpa kemampuan ataupun upaya khusus, jabatan orang tua dan anak sudah ditentukan, tidak akan tertukar. Indoktrinasi bahwa orang tua selalu benar, lebih tahu dari anaknya dan tidak akan mencelakakan anaknya akan kental, sementara ruang dialogis sangat terbatas. Anak akan berpotensi kehilangan jati dirinya, terkekang minat dan bakatnya, serta sekadar menjadi ‘boneka’ orang tuanya. Moralitas relatif turun sementara potensi pemberontakan tinggal menunggu momentumnya saja. Maxwell mengatakan, “A great leader’s courage to fulfill his vision comes from passion, not position”.

Orang tua yang mendidik anaknya di level kepemimpinan pertama ini perlu berbenah, setidaknya naik ke level kepemimpinan selanjutnya yaitu perkenanan yang berorientasi hubungan. Pada level kedua ini, seorang anak menuruti orang tuanya karena rasa sayangnya pada orang tua, bukan karena keharusan semata. Disini orang tua sudah menjadi pribadi yang menyenangkan bagi anak-anaknya sehingga kerja sama antar anggota keluarga dapat lebih terjalin. Anak-anak sudah mulai merasa dihargai dan lingkungan keluarga pun lebih terasa positif. Sayangnya, pendidikan anak di level ini cenderung membuat orang tua populer di mata anak, tetapi pengembangan diri anak kurang terfasilitasi. Pendidikan yang berorientasi membuat nyaman semua anggota keluarga ini kurang mengakomodir kebutuhan anak yang memiliki motivasi tinggi untuk maju.

Pendidikan anak perlu naik ke level kepemimpinan ketiga yang fokus pada kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) serta memberikan hasil nyata dari pendidikan anak. Pada level ini, seorang anak akan patuh pada orang tuanya karena sudah merasakan hal-hal positif bahkan hasil yang dapat dilihat kasat mata, buah dari pendidikan yang dilakukan orang tuanya. Anak-anak sudah merasakan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu adanya perubahan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Anak-anak pun sudah mampu mengatasi masalah dan mengambil keputusan sendiri dalam mencapai cita hidup mereka. Di level ini, orang tua telah mampu menjadi role model yang baik bagi anaknya dan dengan jelas mampu menunjukkan kontribusi mereka bagi keluarga. Teladan orang tua yang produktif akan menghasilkan anak-anak yang produktif.

Pekerjaan terakhir seorang pemimpin adalah memastikan dirinya mewariskan hal-hal yang baik, termasuk ketersediaan kader pengganti. Pada level kepemimpinan keempat, kaderisasi adalah harga mati karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menghasilkan pemimpin lainnya. Di level ini, orang tua sudah mempersiapkan anak-anaknya sebagai pemimpin sekaligus orang tua di masa mendatang. Orang tua mengoptimalkan segala yang dimilikinya untuk pengembangan anak-anak mereka sebagai investasi SDM strategis. Pendidikan di level ini akan menumbuhkan dan memperkuat loyalitas anak kepada orang tua dan keluarganya. Bakat dan minat anak diperhatikan, potensi anak dikembangkan, inisiatif anak didukung, proyeksi masa depan anak dipersiapkan dengan baik. Reproduksi bukan berarti mencetak anak sebagai kloning orang tuanya, karakter kepemimpinan sang anak tetap harus terbentuk.

Level kepemimpinan kelima menyoal kepribadian dan respek, yang disebut Jim Collins sebagai pemimpin dengan professional will dan strategic humility. Bijak dan kharismatik. Di level ini, anak-anak menaruh rasa hormat yang sangat tinggi kepada orang tuanya. Respek ini bahkan sanggup menggerakkan untuk berjuang dan mengorbankan segala yang dimilikinya demi orang tuanya. Tanpa alasan. Bukan karena hubungan darah, rasa kasih sayang ataupun melihat apa yang sudah orang tua berikan. Lebih luhur dari itu. Orang tua menjadi teladan, inspirator, sekaligus pemimpin idola bagi anak-anaknya. Butuh waktu lama dan upaya keras untuk mencapai level ini, bahkan mungkin baru dapat dilihat setelah perannya sebagai orang tua di dunia sudah berakhir.

Ada ungkapan yang mengatakan, “Seratus kambing yang dipimpin oleh seekor singa akan jauh lebih berbahaya daripada seratus singa yang dipimpin oleh seekor kambing”. Ungkapan tersebut barangkali ada benarnya dan relevan dengan pendidikan anak kita. Jika anak-anak kita tidak mampu mengaum, bisa jadi bukan karena mereka lemah, namun karena kita tidak mampu memberikan pendidikan sekuat singa. Orang tua punya peran besar dalam membangun masa depan anak, apalagi di usia keemasannya. Mari sejenak kita renungi level kepemimpinan kita dalam mendidik anak, sebentar saja, untuk kemudian kita berbenah dan memperbaiki diri. Agar kelak anak-anak kita mengenang kita sebagai orang tua terbaik, penuh dedikasi dan keteladanan, bukan hanya orang yang ‘kebetulan’ jadi orang tua. Setiap orang tua adalah pemimpin, setiap anak adalah amanah, mendidik anak adalah kewajiban. Pemimpin, amanah dan kewajiban akan dimintai pertanggungjawabannya.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.” (QS. An Nisa: 9)

Dwi Tunggal Ke-Islam-an dan Ke-Indonesia-an untuk Kepemimpinan Bangsa

Negeri itu bernama Indonesia. Negeri yang kaya akan sumber daya dan kaya akan budaya. Negeri kepulauan nan indah bertajuk zamrud khatulistiwa. Negara besar dengan jumlah penduduk peringkat empat terbanyak di dunia yang tersebar di penjuru nusantara. Mayoritas penduduknya beragama Islam, menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Pun mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia bukanlah Negara Islam. Sebagaimana beranekanya suku dan budaya, ragam agama juga ada di Indonesia. Ironisnya, statement bahwa Indonesia bukan Negara Islam kerap disalahartikan sebagai dikotomi antara Indonesia dan Islam, seakan identitas keislaman akan kontraproduktif dengan identitas keindonesiaan. Islam dan nasionalisme, akhirnya menjadi dua kata yang dikesankan ibarat minyak dan air, takkan mampu bersatu.

Dalam KBBI, nasionalisme didefinisikan sebagai paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan Negara sendiri . Nasionalisme juga didefinisikan sebagai semangat kebangsaan, yaitu kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Rasa cinta terhadap tanah air sejatinya adalah fitrah manusia sebagaimana kecintaan terhadap keluarga. Dan Islam datang sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, karenanya mustahil bertentangan dengan nilai cinta tanah air.

Nasionalisme hadir untuk mengikis semangat kesukuan dan memperkuat ikatan masyarakat. Dan Islam telah melakukannya sebelum istilah nasionalisme ada. Di Madinah, beragam suku mulai dari Quraisy, Aus, Khazraj, hingga suku-suku beragama Yahudi dan Nasrani menandatangani Piagam Madinah yang salah satu klausulnya adalah bersatu mempertahankan Madinah dari serangan luar. Itu adalah nasionalisme. Mempererat tali persaudaraan dan mempersatukan dengan tetap menjaga eksistensi dari keragaman suku dan bangsa, itulah Islam.

Nasionalisme menurut Soekarno akan membentuk rasa percaya diri dan merupakan esensi mutlak jika kita mempertahankan diri dalam perjuangan melawan kondisi-kondisi yang menyakitkan. Ya, sebagaimana Islam, nasionalisme sejatinya hadir untuk membebaskan. Revolusi perlawanan rakyat atas hegemoni kaum aristrokat dan anti dominasi gereja di Eropa abad ke-18 adalah nasionalisme yang tidak jauh berbeda dengan bagaimana para pahlawan pejuang kemerdekaan sejak zaman kerajaan dahulu berperang untuk mengusir penjajah. Perlawanan lokal dan sporadis yang gagal mengusir penjajah kemudian bertransformasi menjadi gerakan nasional yang terorganisir. Itulah nasionalisme.

Namun Islam memang berbeda dengan nasionalisme, terutama dalam aspek ruang lingkup dan orientasi. Nasionalisme masih tersekat oleh batas geografis sementara Islam borderless. Kesetiaan tertinggi seorang nasionalis adalah pada bangsa dan Negara, sementara kesetiaan tertinggi seorang muslim adalah kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam Islam, kesetiaan terhadap pemimpin ataupun wilayah geografis tertentu haruslah dalam kerangka ketaatan terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya. Itulah semangat nasionalisme untuk mengusir penjajah versi Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin dan banyak pejuang Islam lainnya di nusantara. H.O.S. Tjokroaminoto, pemimpin Serikat Islam menyatakan bahwa Islam adalah “faktor pengikat dan simbol nasional”.

Perbedaan antara Islam dan nasionalisme bukan untuk dipertentangkan, melainkan diposisikan dengan tepat untuk membangun kepemimpinan nasional yang kuat. Semangat spiritualitas dan religiusitas Islam yang bersifat universal seharusnya diposisikan sebagai fondasi dengan semangat kebangsaan (nasionalisme) sebagai (salah satu) tiangnya. Tiang nasionalisme tanpa fondasi religiusitas akan mendorong pada primordialisme, chauvinisme, bahkan fasisme. Kecintaan terhadap tanah air yang berlebihan dan tidak didasari spiritualitas yang kuat akan berujung kepongahan, merendahkan bangsa lain, bahkan dalam titik ekstrim justru akan memicu terjadinya imperialisme dan penjajahan yang sebenarnya sangat bertentangan dengan nasionalisme itu sendiri.

Dalam skala yang lebih kecil, ‘nasionalisme buta’ akan mematikan logika dan berpikir kritis. Padahal kemerdekaan sebagai buah dari semangat kebangsaan menghendaki kekuatan untuk berdiri sendiri. Berdikari dalam berpikir dan bertindak. Karenanya, tiang nasionalisme yang berdiri di atas landasan religiusitas ini harus berdekatan dengan tiang kemandirian menuju Indonesia berdaya. Tidak cukup hanya merdeka dan bersatu, tetapi juga harus berdaulat, adil dan makmur. Kepemimpinan bangsa yang kuat tidak dapat dipisahkan dari kemampuan untuk berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain.

Semangat kebangsaan dan kemandirian tanpa fondasi keislaman akan mendorong pada kebebasan tanpa batas, pun harus mengorbankan orang banyak. Lihatlah bagaimana ekspansi negara-negara Eropa di masa penjajahan, yang alih-alih berdaya malah memperdaya. Berdikari adalah berdiri di atas kaki sendiri bukan berdiri di atas kesulitan orang lain. Karenanya, tiang nasionalisme dan kemandirian harus pula disertai dengan tiang kepedulian. Berlandaskan perikemanusiaan. Karena memang tidak cukup hanya dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Selain makhluk pribadi, manusia adalah makhluk sosial yang pastinya akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam skala yang lebih besar, suatu bangsa juga selalu butuh untuk membangun hubungan dengan orang lain. Sadar dan peduli bahwa keberadaannya merupakan satu entitas dari komunitas yang lebih luas. Pun demikian dalam konteks kepemimpinan, selalu erat kaitannya dengan aspek pelayanan dan motivasi kepedulian. Shalat yang berdimensi pribadi harus disertai dengan zakat yang berdimensi sosial. Kemandirian sejati adalah mampu memandirikan orang lain, berdaya adalah mampu memberdayakan orang lain.

Bagaimanapun, iman yang abstrak harus disertai amal shalih yang konkret. Semangat kebangsaan juga bukan semata jargon, apalagi kemandirian dan kepedulian yang jelas-jelas harus dibuktikan dalam tindakan nyata. Karenanya, fondasi keislaman beserta tiang-tiang kebangsaan, kemandirian dan kepedulian ini harus mewujud menjadi sesuatu yang lebih tampak dan terukur. Hal tersebut adalah kompetensi, baik pengetahuan, keterampilan ataupun sikap. Suatu urusan yang dikerjakan oleh orang yang tidak berkompeten hanya akan berujung kepada kehancuran. Karenanya pemimpin haruslah memiliki kompetensi yang mumpuni. Tidak harus sempurna, tetapi kompetensinya sesuai dengan kebutuhan, level dan lingkup amanah serta kekhasan dari kepemimpinan yang diemban.

Kepemimpinan ideal yang didambakan oleh seorang muslim harus berlandaskan fondasi keislaman, Islam yang pertengahan, tidak terlalu kaku tetapi tidak pula terlalu cair. Islam yang menginspirasi dan mencerahkan, tidak taqlid buta namun tidak pula mendewakan akal. Islam yang seimbang, bijak dalam merespon kondisi kekinian dan menghargai berbagai perbedaan. Islam yang bukan hanya baik dalam aspek keimanan dan ibadah, namun kehadirannya mampu menebar kebermanfaatan yang luas. Islam yang dapat menjadi Rahmat bagi semesta alam.

Untuk menghadapi tantangan kepemimpinan Islam, fondasi ini perlu diperkokoh dengan semangat kebangsaan yang mempersatukan elemen bangsa guna mencapai cita bersama. Kedaulatan dan independensi bangsa juga perlu diperkuat dengan semangat kemandirian untuk menghapus segala ketergantungan. Kontribusi kemanusiaan yang dilandasi semangat kepedulian juga akan memperkokoh bangunan kepemimpinan. Fondasi dan tiang-tiang kepemimpinan ini kemudian harus dilengkapi dengan rangka atap berupa kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan menunjang terlaksananya fungsi kepemimpinan secara utuh demi kejayaan negeri tercinta.

Negeri itu bernama Indonesia. Negeri yang kuat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai perbedaan yang ada akan kian memperindah khazanah bangsa. Negeri yang satu, terikat dalam cita wawasan nusantara. Bangsa yang utuh dan tak terpisah-pisahkan. Bangsa besar yang mampu berdiri sendiri. Negeri yang ramah, gemar menolong dan penuh tenggang rasa. Negeri dimana Islam yang juga bermakna damai penuh keselamatan, akan menjadi penguat negeri itu. Bukan hanya secara kuantitas, tetapi melakukan banyak perbaikan kualitas. Selamanya menjadi penguat, pun ketika berbagai ujian menerpa dan duka melanda. Senantiasa menjadi solusi untuk menjawab kompleksitas permasalahan bangsa. Terus menjadi cahaya yang mengantarkan bangsa Indonesia mencapai cita mulia…

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…” (Pembukaan UUD RI 1945)

*tulisan ini dimuat sebagai prolog buku “Islam, Kepemimpinan & Keislaman” karya para pengurus Forum Negarawan Muda

Karena Guru Honorer Juga Manusia

“Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku tuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa, Pembangun Insan Cendekia” (Hymne Guru)

Tidak ada lagi lirik ‘Pahlawan bangsa tanpa tanda jasa’ dalam hymne guru. Perubahan lirik baris terakhir dari lagu gubahan Pak Sartono ini atas rekomendasi beberapa pihak hingga dikuatkan dengan beredarnya surat dari Pengurus Besar PGRI nomor 447/Um/PB/XIX/2007 pada tanggal 27 November 2007. Gelar ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ yang disematkan kepada guru dianggap bisa menjadi argumen untuk tidak mengapresiasi guru dan memperhatikan kesejahteraannya dengan dalih keikhlashan dan pengabdian seorang guru. Namanya juga pahlawan tanpa tanda jasa.

Terlepas dari paradoksal makna dari ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ yang sejatinya justru menunjukkan betapa besarnya jasa seorang guru, perubahan redaksional ini tidak banyak memberi pengaruh. Permasalahan guru yang tidak jauh-jauh dari kesejahteraan, kualitas, dan pemerataan tidak kunjung membaik. Malahan tidak sedikit pihak yang justru merespon negatif. Banyak guru yang dianggap sudah kehilangan idealisme pengabdiannya, dari ‘tidak mengharap tanda jasa’ menjadi ‘mengharap balas jasa’ bahkan ‘membuka layanan jasa’. Mulai dari jualan buku, jasa les tambahan hingga menjadi broker dalam penerimaan siswa baru.

Guru Honor, Gaji Horor
Bagi pemerintah, besarnya anggaran pendidikan perlu ditunjang dengan berbagai program yang mudah terukur dan efektif dalam menyerap anggaran, di antaranya adalah berbagai program beasiswa, bantuan pendidikan, hingga pelatihan dan sertifikasi guru. Besarnya tunjangan sertifikasi menjadi angin segar bagi sejumlah guru, khususnya guru PNS. Bagaimana tidak, di DKI Jakarta saja gaji guru tersertifikasi rata-rata 12 juta rupiah, bahkan gaji guru di daerah dengan APBD tinggi seperti di Kalimantan Timur bisa mencapai 15 juta rupiah. Tiba-tiba banyak yang berbondong-bondong ingin menjadi guru. Profesi guru diminati, tetapi bukan karena dihormati. Bahkan tidak jarang ada yang bersedia membayar jutaan atau puluhan juta untuk diterima menjadi guru PNS.

Potret ‘Guru Oemar Bakri’nya Iwan Fals seolah hilang sudah. Sayangnya, peningkatan kesejahteraan ini tidak berbanding lulus dengan kualitas guru. Berbagai penelitian, termasuk data dari World Bank menunjukkan bahwa tunjangan sertifikasi guru di Indonesia tidak signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Bagaimana mau meningkatkan kualitas jika tunjangan sertifikasi hanya mengubah gaya hidup guru semakin konsumtif. Silakan dicermati, berapa banyak guru yang berdiskusi tentang riset, buku, perpustakaan atau ilmu pengetahuan. Materi obrolan guru telah berganti dengan masalah pencairan dana, gaji, tunjangan, rekening, cicilan ataupun perihal keuangan lainnya.

Ironi tersebut kian diperparah ketika potret guru honorer dipaparkan. Misalnya saja Nunung Nurhayati, guru salah satu SDN di Ciamis yang harus nyambi jualan comro karena hanya digaji Rp. 150 ribu per bulan pun sudah lebih dari 11 tahun mengajar. Ada pula kisah lima orang guru madrasah honorer di daerah Babakan Madang – Bogor yang hanya digaji 90 ribu rupiah per bulan. Atau Asnat Bell, guru honorer SD GMIT Amanuban Timur – NTT yang telah mengajar sejak tahun 2002 namun hanya digaji 50 ribu rupiah per bulan. Padahal secara kinerja, tidak sedikit guru honorer yang lebih disiplin, gigih dan menjiwai perannya sebagai seorang guru, menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan guru PNS yang sudah ada di zona nyaman. Padahal guru honorer juga manusia.

Sejahtera dan Berkualitas, Bukan Materialistis
Kesenjangan yang semakin jelas antara guru PNS dengan guru honorer ini menjadi polemik. Proses guru honorer menjadi guru PNS tidaklah mudah, banyak faktor selain kualitas dan kompetensi mengajar yang lebih menentukan. Menghapus guru honorer juga tidak serta menghapus masalah, karena disinyalir terdapat sekitar 1,4 juta guru honorer, disamping 2.925.676 guru yang berada di bawah Kemdikbud dan 762.222 guru di bawah Kementerian Agama. Apalagi para guru honorer ini menjangkau sampai ke pelosok desa dengan kinerja yang bisa dibandingkan dengan guru PNS. Mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru PNS juga tidak realistis, bisa jebol anggaran pendidikan yang ternyata sebagian besarnya sudah habis untuk gaji dan belanja pegawai, bukan untuk program pendidikan. Sebagaimana tuntutan buruh dan karyawan outsourcing, tindakan darurat dan manusiawi yang masih mungkin dilakukan adalah menetapkan standar upah minimum guru honorer, pun belum akan tuntas menyelesaikan kompleksitas permasalahan guru.

Sekedar pembanding, seperti dikutip dari The Guardian, dari 30 negara yang menjadi anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Swiss adalah negara yang memberikan upah guru terbesar, yaitu US$ 68.820 pertahun atau hampir Rp. 900 juta (kurs: Rp 13.000/ US$), 24 kali lebih besar dibandingkan Indonesia yang hanya memberikan gaji guru sebesar US$ 2.830. Biaya hidup di Swiss memang tinggi, pendapatan per kapita Swiss juga 6 kali lebih tinggi dari Indonesia. Namun upah guru di Swiss ini (dan hampir di semua Negara dengan pendidikan terbaik di dunia) lebih besar dari pendapatan per kapita negaranya. Sementara gaji guru di Indonesia hanya 31.55% dibandingkan pendapatan per kapitanya. Dilihat dengan pendekatan apapun tetap saja kelewat rendah.

Solusi atas permasalahan kesejahteraan, kualitas dan pemerataan guru memang seharusnya dilakukan terpisah, namun saling terkait. Perhatian akan salah satu permasalahan tersebut tetap penting, tanpa permasalahan yang lain menjadi prasyarat. Perbaikan kesejahteraan, peningkatan kualitas dan pemerataan guru harus dilakukan secara simultan. Dalam kasus guru honorer, perbaikan kesejahteraan harus diarahkan untuk memperkuat penyelesaian permasalahan yang lain. Membabi buta menuntut kesejahteraan dengan abai terhadap perbaikan kualitas pembelajaran hanya menjauhkan guru dari idealisme pengabdian. Dengan rasio guru:siswa di Indonesia sebesar 1:16 yang bahkan lebih tinggi dari berbagai Negara termasuk Jepang dan Korea, bukan tidak mungkin ada efisiensi jumlah guru dengan kualitas mengajar sebagai tolok ukur. Sangat dimungkinkan juga prestasi dan kinerja menjadi faktor penentu perbaikan kesejahteraan guru. Pada akhirnya, kesejahteraan dan kualitas guru akan seiring sejalan. Demikian pula halnya dengan masalah pemerataan guru.

Pemerintah selaku pemegang kebijakan dan anggaran tentu memegang porsi besar dalam solusi permasalahan guru honorer, namun guru honorer harus juga menjadi bagian dari solusi. Polemik kesejahteraan guru honorer sejatinya merupakan tantangan bagi guru honorer terkait dirinya, orientasinya, hingga kompetensinya. Tidak sedikit yang menilai bahwa profesi guru honorer adalah profesi terpaksa, serta menunjukkan minimnya kualitas sehingga mau dibayar murah. Guru honorer harus mampu menunjukkan kelayakannya untuk diapresiasi, jangan sekedar menuntut apresiasi. Kesejahteraan diperbaiki, kompetensi ditingkatkan, serta pembangunan pendidikan didorong untuk lebih adil dan merata. Bagaimanapun, guru adalah wajah pendidikan Indonesia, menyelesaikan permasalahan guru akan banyak berkontribusi terhadap terurainya benang kusut pendidikan Indonesia. Majunya guru, majunya pendidikan Indonesia.

Guru, Wajah Pendidikan Indonesia

“Menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, membentuk masa depan. Seorang guru berpengaruh selamanya, dia tidak pernah tahu kapan pengaruhnya berakhir” (Henry Adam)

Adalah Pak Saroji, guru kelas 6 SD berwajah tirus dengan dahi yang memperlihatkan kecerdasannya datang ke rumahku. Besok adalah deadline pendaftaran masuk SMP dan nampaknya beliau kurang puas dengan pilihanku yang memang hanya berorientasi ‘biar ada teman’. Beliau mencoba meyakinkanku dan orang tuaku bahwa aku seharusnya memilih sekolah yang lebih berkualitas, walau mungkin tak ada teman SD yang menemani karena NEMku terpaut jauh dengan siswa lainnya. Tersanjung juga atas perhatian beliau, apalagi beliau jauh-jauh datang di luar jam sekolah dengan motor tuanya. Akhirnya aku pun mengikuti saran beliau yang di kemudian hari mengantarkanku ke SMA dan PTN favorit. Beda lagi kenangan dengan guru kelas 4 SD yang berdandan menor dengan pakaian seksi. Ketika pembagian raport catur wulan pertama, beliau menyampaikan “Purwo cawu ini ranking 1, cawu depan gantian ya?”. Aku bingung, ada ya guru kayak gini, bukannya memotivasi dan mengapresiasi. Benar saja, catur wulan berikutnya aku ranking 2, rivalku dari kelas 1 SD bahkan sempat stress karena keluar dari 3 besar sementara yang rangking 1 hanyalah siswi biasa dari keluarga kaya raya yang kerap memberikan hadiah bagi ibu gurunya. Kelas 5 aku pindah sekolah dan bertemu dengan guru-guru baik hati seperti Pak Rusdi dan Pak Saroji. Beberapa tahun kemudian, aku dapat informasi bahwa guru kelas 4 tersebut sudah dikeluarkan karena tertangkap basah selingkuh dengan anak dari kepala sekolah. Astaghfirullah…

Guru, mungkin merupakan sosok yang berkesan, berpengaruh dan berjasa di samping orang tua kita. Masih jelas teringat guru kelas 1 SD yang sangat sabar, guru SMP dan SMA yang dibuat menangis karena kelakuanku, guru yang sering memberikan apresiasi ataupun guru yang kerap menghukum. Dan hampir semua guru-guru itu tetap menjadi guru, entah apa motivasinya. Profesi guru di Indonesia jelas tidak menjanjikan penghasilan tinggi tetapi posisinya tetap terhormat di masyarakat. Guru juga kurang diberi kesempatan untuk pergi ke luar pulau atau negara, namun keberadaannya tetap saja menebar manfaat. Kadang ada yang menjadi guru karena tidak ada pilihan, namun banyak yang memilih untuk menjadi guru sebagai bentuk pengabdian. Motivasi untuk membuat seseorang menjadi lebih tahu inilah yang membuat profesi guru tidak henti digemari. Keinginan untuk melihat senyum anak Indonesia inilah yang menjelaskan bagaimana seorang guru rela berjalan jauh melewati jalan yang tidak nyaman hanya untuk berinteraksi dengan para siswanya.

Guru adalah cerminan wajah pendidikan Indonesia. Maraknya tawuran, narkoba dan pergaulan bebas di kalangan pelajar jelas tidak terlepas dari peran guru. Berbagai kasus ketidaksopanan pelajar, bullying hingga tindak kriminal mencerminkan bahwa pendidikan Indonesia masih menghasilkan lulusan yang kurang berkarakter. Sekolah bukannya menjadi tempat pembenahan moral justru menjadi penyemai nilai-nilai negatif dalam interaksi sosial. Demikian wajah pendidikan, demikian pula wajah guru Indonesia. Oknum guru bukannya memberi contoh, justru melakukan perbuatan tak bermoral, mulai dari kekerasan, tindakan asusila hingga mengajarkan ketidakjujuran bagi para peserta didiknya. Jika ingin wajah pendidikan Indonesia berkarakter, perbaiki dulu karakter para gurunya.

Guru adalah cerminan wajah pendidikan Indonesia. Kemiskinan masih menjadi masalah besar di negeri ini. Angka kemiskinan versi pemerintah yang terus menurun dan pendapatan per kapita yang semakin tinggi justru menunjukkan ketimpangan kian terjadi. Kemiskinan dan kesenjangan ini juga berdampak ke dunia pendidikan. Banyaknya sekolah rusak, minimnya fasilitas dan sulitnya akses memperoleh pendidikan mewarnai wajah pendidikan Indonesia, namun bisa jadi tidak terjadi di kota-kota besar. Demikian wajah pendidikan, demikian pula wajah guru Indonesia. Indonesia sebenarnya tidak kekurangan guru, terlalu mewah malah dengan rasio guru:siswa = 1:18, lebih tinggi bahkan dari USA sekalipun. Namun jumlah guru yang lebih dari 2,6 juta ini terpusat secara kuantitas dan kualitas di kota-kota besar. Alhasil, mencari guru di daerah pelosok tetap saja sulit, apalagi mencari guru yang berkualitas. Jika ingin wajah pendidikan Indonesia jauh dari ketimpangan, persebaran guru (berkualitas) harus lebih merata.

Guru adalah cerminan wajah pendidikan Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masih jauh tertinggal, padahal prestasi anak bangsa tidak henti-hentinya ditorehkan. Jelas ada masalah dalam pengelolaan pendidikan sehingga gagal menghasilkan manusia yang berkualitas unggul. SDM yang jujur dimusuhi, SDM yang hendak mengabdi tidak diapresiasi, SDM yang pintar malah membodohi, SDM yang opurtunis malah diikuti. Demikian wajah pendidikan, demikian pula wajah guru Indonesia. Hasil pengujian Depdiknas 2007/ 2008 yang dimuat di Kompas bulan Oktober 2009 menyebutkan bahwa 77,85% guru SD di Indonesia tak layak jadi guru. Jika ukuran kelayakan sebatas harus lulus S1 mungkin masih bisa diperdebatkan, namun nyatanya tidak sedikit guru yang mengutamakan bisnis dan keperluannya daripada hadir tepat waktu di kelas. Ada guru yang merasa paling benar, bangga ketika ditakuti, ada juga guru yang tidak dianggap oleh siswanya. Sertifikasi juga tidak serta merta menunjukkan kualitas seorang guru, karena selembar sertifikasi bisa dibeli, namun tidak dengan kualitas mengajar. Jika ingin wajah pendidikan Indonesia menghasilkan SDM yang berkualitas, proses menghasilkan guru yang berkualitas perlu benar-benar diperhatikan.

Guru adalah cerminan wajah pendidikan Indonesia. Pelajar sibuk dengan dunia khayal, mulai dari menonton acara TV yang tidak mendidik, asyik dengan situs pertemanan dan game online, hingga mengidolakan figur publik atau tim tertentu tanpa meneladani proses yang membuatnya besar. Instansi pendidikan beramai-ramai menjual mimpi dengan harga yang fantastis, visi mencerdaskan kehidupan bangsa pun kian jauh api dari asap. Demikian wajah pendidikan, demikian pula wajah guru Indonesia. Oknum guru menjual impian, oknum guru sibuk dengan dunianya kala mengajar. Budaya produktif tidak berkembang, malas membaca, malas menulis, malas mengajar. Ada juga guru yang tidak datang mengajar namun tetap lolos sertifikasi, bahkan ada guru yang sudah berhenti belajar sehingga yang disampaikan setiap tahun itu-itu saja. Jika ingin wajah pendidikan indonesia lebih kaya dengan karya, produktivitas guru menjadi keniscayaan untuk ditingkatkan.

Guru adalah cerminan wajah pendidikan Indonesia. Wajah pendidikan yang saat ini mulai tersenyum. Anggaran pendidikan semakin besar, banyak sekolah yang dibangun dan diperbaiki, biaya pendidikan mulai digratiskan, beasiswa banyak bertebaran. Guru pun mulai tersenyum, sudah ada upaya peningkatan kesejahteraan mereka, berbagai program pengembangan guru mulai bergulir. Entah kapan wajah pendidikan itu tertawa bahagia. Ketika semua warga negara memperoleh hak pendidikannya, ketika fasilitas pendidikan terpenuhi di penjuru Indonesia, ketika kualitas SDM dan pendidikan Indonesia sejajar dengan Finlandia.

Bagaimanapun, guru akan sangat menentukan wajah (pendidikan) Indonesia. Tahun 2030 nanti ketika piramida penduduk Indonesia didominasi oleh usia produktif, kontribusi guru hari ini lah yang akan menentukan kualitas SDM pada saat itu. Ada tiga syarat suatu bangsa menjadi maju, yaitu kemandirian bangsa yang tinggi, daya saing yang juga harus tinggi, serta kemampuan membangun peradaban yang unggul dan mulia. Ketiganya sangat ditentukan oleh SDM berkualitas unggul. Dan kualitas SDM di masa mendatang sangat ditentukan oleh kreativitas, produktivitas dan keteladanan para pendidik hari ini. Perubahan menuju (pendidikan) Indonesia yang lebih baik dapat dimulai dari ruang-ruang kelas dan dari hal-hal kecil. Aktivitas perbaikan yang dilakukan sekarang bisa jadi dampaknya baru akan terasa puluhan tahun ke depan, namun perbaikan harus tetap dilakukan segera, karena upaya penghancuran peradaban juga tidak kenal henti.

“Mengajar bukan profesi. Mengajar adalah kegemaran. Aku telah mencapai sebuah kesimpulan yang menakutkan bahwa aku adalah unsur penentu di dalam kelas. Pendekatan pribadikulah yang menciptakan iklimnya. Suasana hatikulah yang membuat cuacanya. Sebagai seorang guru, aku memiliki kekuatan yang sangat besar untuk membuat hidup seseorang menderita atau gembira. Aku bisa menjadi alat penyiksa atau pemberi ilham, bisa bercanda atau mempermalukan, melukai atau menyembuhkan. Dalam semua situasi, reaksikulah yang menentukan, apakah sebuah krisis akan memuncak atau mereda dan apakah seseorang akan diperlakukan sebagai manusia atau direndahkan.” (Haim Ginott)

Ps. Terinspirasi ketika mengisi pelatihan guru di Batu Licin, Kalsel (260512)

eSeMKa, Potensi Pendidikan yang Termarginalkan

Di tengah carut marut hukum dan perpolitikan di Indonesia, ada good news yang menyapa masyarakat Indonesia. Keberhasilan SMK 2 Surakarta dalam merakit mobil yang kemudian diberi nama Esemka seolah menjadi penghibur atas minimnya prestasi bangsa. Karya anak bangsa yang dipopulerkan oleh Jokowi ini segera saja menjadi headline di berbagai media massa. Terlepas dari berbagai kepentingan politis, publik menyambut gembira kehadiran produk baru buatan dalam negeri ini, euphoria pesawat N250 atau mobil Timor seakan bangkit kembali. Terlepas dari kepentingan bisnis dan kesiapan membuat produk secara massal, siswa-siswa SMK ini telah membuktikan bahwa Indonesia mampu menciptakan produk, tidak sebatas mengonsumsinya, dan masyarakat Indonesia turut berbangga karenanya.

Berbicara tentang SMK dan SMA, ibarat membandingkan jurusan IPS dengan IPA, ada yang seolah dianakemaskan. Dahulu, SMK yang salah satunya terdiri dari elemen STM, identik dengan siswa-siswa yang gagal masuk SMA, senang bolos dan tawuran. SMK dianggap jenjang pendidikan dengan kualitas di bawah SMA, sebagaimana jurusan IPS kerap dinomorduakan setelah jurusan IPA. Namun belakangan ini paradigma tersebut coba diubah, berbagai kebijakan pun digulirkan. Pemerintah mulai gencar mempromosikan SMK di berbagai media, peminat SMK pun semakin tinggi. Jumlah SMK meningkat signifikan sebanyak 4800 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun ini menjadi 9800 sekolah, hampir menyamai jumlah SMA di Indonesia. Pun rasio SMK : SMA masih jauh dari harapan pemerintah (70:30 pada tahun 2015), namun kecenderungan ke arah sana mulai terlihat.

Heboh mobil esemka menjadi promosi SMK yang begitu efektif. Tidak hanya SMKN 2 Surakarta, beberapa SMK juga menunjukkan produk mobilnya, di antaranya SMK Muhammadiyah 2 Borobudur (Magelang), SMKN 1 Trucuk (Klaten), SMKN 1 Semarang dan SMKN 7 Semarang. Tidak hanya mobil, siswa-siswa SMK juga membuktikan diri mampu menghasilkan berbagai produk lain, misalnya pesawat Jabiru SMK 29 Jakarta dan SMK 12 Bandung; komputer SMK Zyrex SMKN 1 Percut Sei Tuan Deli Serdang; 9 item produk SMEKTRI SMKN 3 Medan; laptop dan LCD proyektor SMKN 2 Cikarang; dan mesin Computer Neumerical Control (CNC), alat cuci tangan otomatis dan alat pendeteksi gempa SMKN 2 Medan. Terlepas dari kepentingan dan motifnya, berbagai pihak pun merespon positif, mulai dari artis, tokoh politik, perguruan tinggi hingga pemerintah. Beberapa PTN ternama di Indonesia bahkan menyambutnya dengan berbagai karya mahasiswa Indonesia, misalnya mobil formula Bimasakti mahasiswa UGM, mobil moko FT Unhas, mobil Cikal Nusantara ITB hingga satelit nano kolaborasi beberapa PTN ternama di Indonesia. Di luar kisruh uji kompetensi guru, beberapa saat lamanya berita pendidikan pun penuh dengan nuansa produktivitas anak bangsa.

SMK memang saat ini sudah lebih dikenal di masyarakat, namun benarkah kebijakan pemerintah sudah benar-benar mendukung tercapainya lulusan sekolah yang terampil dan siap kerja? Tak perlu berpikir lama untuk menjawab belum. Lihat saja kebijakan standar Ujian Nasional (UN) yang lebih mendorong kompetensi kognitif. Siswa SMK yang lebih berkembang kompetensi psikomotoriknya cenderung kesulitan untuk mengimbangi siswa SMA yang memang dituntut lebih baik dalam tes akademik tertulis. Kurikulum yang berbeda di SMA dan SMK akan menentukan kompetensi kemampuan numerik dan linguistik lulusannya. Proporsi teori dengan praktek akan berpengaruh terhadap penguasaan materi tes. Akhirnya, target SMK seolah hanya yang penting lulus, bahkan dalam beberapa kasus kebijakan yang tidak adil ini memicu kecurangan dalam penyelenggaraan UN. Selain itu, peningkatan jumlah sekolah dan pemina SMK tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga pengajar dan fasilitas yang mumpuni. Alhasil, tidak sedikit lulusan SMK yang ternyata kurang skillful.

Lulusan SMK yang lebih terampil mungkin memang lebih banyak terserap langsung ke dunia kerja dibandingkan lulusan SMA yang lebih disiapkan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Namun keterserapan ini tidak serta merta menggambarkan kesejahteraan lulusan SMK. Di dunia industri, seorang lulusan SMK yang memiliki pengalaman bertahun-tahun, cenderung begitu saja akan dibawahi lulusan perguruan tinggi yang belum teruji keterampilannya. Perbedaan kompensasi yang diberikan pun cukup signifikan hanya karena perbedaan ijazah. Jangankan lulusan SMK yang setara lulusan SMA, bahkan lulusan pendidikan vokasi perguruan tinggi (D3) yang lebih banyak mengetahui hal-hal praktis tidak sebatas teoritis, masih dinomorduakan dibandingkan sarjana lulusan S1.

Sementara itu, lulusan SMK relatif lebih sulit untuk lolos seleksi masuk perguruan tinggi favorit untuk meningkatkan ‘nilai jual’ mereka, karena memang tidak disiapkan kesana. Pilihan jurusan di kampus juga lebih terbatas sesuai dengan kompetensi mereka. Karenanya mungkin tidak akan dapat ditemukan lulusan SMK yang masuk Kedokteran PTN favorit. Dan tidak mengherankan, berbagai Institut Teknologi dan perguruan tinggi yang sesuai dengan kompetensi teknis lulusan SMK, justru dipenuhi oleh lulusan SMA. Ironi pendidikan kejuruan ini semakin menjadi di kampus. Pendidikan vokasi (D3) lebih banyak dimanfaatkan pihak kampus sebagai program yang dapat mendatangkan keuntungan bagi kampus. Biayanya lebih tinggi dari program S1 Reguler dengan visi yang tidak jelas. Identik dengan komersialisasi pendidikan, program vokasi di beberapa perguruan tinggi favorit pun digugat. Belum lagi image tentang pendidikan kejuruan yang masih di bawah bayang-bayang pendidikan umum. Tidak lolos SMA favorit, ya masuk SMA swasta atau SMK. Tidak lolos perguruan tinggi favorit yang masuk perguruan tinggi swasta atau vokasi (D3). Pendidikan kejuruan seolah ada di level yang lebih rendah.

Momentum esemka dan berbagai produk nyata SMK lainnya seharusnya dapat menjadi tonggak perbaikan citra SMK dan pendidikan kejuruan. Tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia semestinya menjadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan pendidikan. Promosi sekolah kejuruan tidak perlu habis-habisan dengan janji-janji muluk di media, cukup dengan rangkaian karya. Tidak perlu juga bersaing dengan SMA dengan mendirikan SMK bertarif internasional yang sarat mereplikasi komersialisasi pendidikan. Biaya iklan akan lebih efektif jika dialihkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, fasilitas sekolah dan jaringan kerja yang berkualitas bagi siswa-siswa SMK. Selain itu, budaya produktif dan mentalitas entrepreneur semestinya juga sudah ditanamkan sejak awal, sehingga siswa akan disibukkan dengan karya, kontribusi dan aktivitas penuh manfaat yang mereka jalani dengan kegembiraan karena sesuai dengan cita-cita hidup mereka.

Level pendidikan setara SMA/ SMK seharusnya sudah dapat lebih spesifik mempertajam kompetensi, sehingga pemetaan bakat dan minat sudah harus dilakukan lebih dini, di level pendidikan sebelumnya. Siswa-siswa SMA/ SMK seharusnya sudah tidak dituntut lagi menguasai seluruh mata pelajaran. Harus sudah lebih fokus sehingga tidak ada lagi dualisme dikotomis antara menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja dengan melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi. Level pendidikan setara SMA/ SMK mestinya benar-benar setara karena sama-sama menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi spesifik dan kecenderungan arah masa depan yang jelas. Rekayasa SDM masa depan bangsa Indonesia seharusnya sudah dikuatkan di level pendidikan ini. Ya, level pendidikan di atas pendidikan dasar sudah sewajarnya menghasilkan calon dokter, calon ahli nuklir, atau calon praktisi dan ahli di bidang yang sudah jelas. Jadi tidak ada lagi kebingungan siswa SMA/ SMK akan proyeksi masa depannya. Dan tidak akan ada lagi kejadian siswa peraih medali Olimpiade Biologi Internasional tidak lolos PMDK Fakultas Kedokteran PTN Favorit hanya karena prestasinya tidak sesuai dengan fakultas pilihan, sementara kita semua tahu tidak ada mata pelajaran dan olimpiade kedokteran di level SMA/ SMK.

Akhirnya, SMA dan SMK ada tidak untuk dibandingkan, melainkan untuk disandingkan. Masing-masing elemen pendidikan memiliki peran penting dalam visi besar menghasilkan SDM berkualitas dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika keduanya sudah equal, maka tidak perlu ada yang dimarginalkan. Level pendidikan di atas pendidikan dasar, apapun namanya, sama-sama menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi spesifik di luar kompetensi dasarnya. Percepatan peminatan dan pendalaman kompetensi spesifik, akan mengikis kejumudan siswa sekaligus mengakselerasi lahirnya karya nyata. Dan level pendidikan di atas SMA/ SMK yang akan memperdalam kompetensi spesifik itersebut. Sementara sekolah kejuruan memenuhi kebutuhan akan SDM terampil dan SMA menyiapkan para pakar keilmuan, perguruan tinggi bisa fokus memenuhi tri dharma perguruan tinggi : pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pengaruh Program Pembinaan dan Pendampingan terhadap Peningkatan Kompetensi Mahasiswa

PENGARUH PROGRAM PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI MAHASISWA
(STUDI KASUS : BEASTUDI ETOS DOMPET DHUAFA)

oleh : Purwa Udiutomo1

ABSTRAK

Kemajuan suatu negara banyak ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia di negara tersebut dan kualitas hidup manusia banyak dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Rantai kemiskinan memang tidak terlepas dari faktor ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Karenanya, salah satu upaya memutus rantai kemiskinan adalah dengan memberi pendidikan yang layak. Dompet Dhuafa melalui Beastudi Etos melakukan pemberdayaan pendidikan dengan memberi pembinaan, pendampingan dan bantuan pembiayaan pendidikan. Dengan pembinaan dan pendampingan, penerima beasiswa diharapkan tidak hanya dapat berkuliah, namun juga memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pembinaan program Beastudi Etos terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan mengambil sampel di lima perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Beastudi Etos dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa. Pengaruhnya sangat signifikan terhadap nilai keagamaan, namun kurang berpengaruh terhadap keterampilan teknologi informasi.

Kata kunci : kompetensi, pembinaan mahasiswa, beasiswa, pengetahuan, keterampilan, sikap

 

ABSTRACT

Progress of a country largely determined by quality of its human resources and quality of human life is much influenced by educational factors. Chains of poverty absolutely cannot be separated from economic, health and educational factors. Therefore, one effort to break chains of poverty is to provide proper education. Dompet Dhuafa through Beastudi Etos had conducting educational empowerment with provide training, mentoring and financial assistance for poor students. With training and mentoring, scholarship recipients are expected not only can studying, but also have knowledge, skills and attitudes competency. This research aims to see the effect of Beastudi Etos’s training and mentoring programs to improve students competencies. Research methodology used is descriptive analytical by taking samples at five universities. The results showed that Beastudi Etos’s training and mentoring programs can improve knowledges, skills and attitudes competency of students. Its significantly improve religious values, but less effect to IT skill.

Keywords : competency, training and mentoring, scholarship, knowledge, skills, attitudes

1Penulis adalah peneliti pendidikan di Dompet Dhuafa

Menang Kompetisi dengan Kompetensi

“Obscurity and competence : that is the life that is worth living” (Mark Twain)

Sindhuja Rajamaran (14 tahun) mungkin tidak pernah menyangka namanya akan masuk dalam Guinness World Record sebagai CEO termuda di dunia. Pada saat anak seusianya disibukkan dengan gossip dan jejaring sosial, dia sudah memimpin perusahaan animasi bernama Seppan di India. Sejak usia belia, ia telah menguasai banyak software komputer, seperti Flash, Photoshop, Corel Painter, After Effects dan Maya. Kompetensi sebagai pembuat karikatur digital dan kartun termuda membuatnya layak membawahi banyak karyawan yang usianya jauh lebih tua.

* * *

Berbicara tentang kompetensi, ada beragam definisi yang dapat ditemukan. Terkait kompetensi di dunia kerja dapat dilihat dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan redaksi yang sedikit berbeda, definisi kompetensi tersebut juga dapat ditemukan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada tiga aspek kompetensi yang saling melengkapi, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Tidak cukup satu atau dua aspek yang dipenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang memiliki kompetensi, melainkan harus mencakup ketiga aspek diatas.

Dunia kerja memang erat kaitannya dengan kompetensi. Tidak sedikit lowongan pekerjaan yang mensyaratkan pengalaman tertentu karena perusahaan memang berupaya untuk mencari SDM yang berkompeten, baik secara pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Perguruan tinggi merupakan salah satu institusi penghasil SDM yang kompeten pada berbagai bidang ilmu, sehingga diharapkan dapat mengisi kebutuhan SDM dunia kerja dengan standar mutu yang optimal. Karenanya, menyiapkan kondisi yang dapat ‘mendekatkan’ antara perguruan tinggi dengan dunia kerja merupakan hal penting yang harus dilakukan.

Realita yang terjadi di Indonesia saat ini adalah terjadinya ketidaksesuaian antara kebutuhan dunia kerja dengan kompetensi SDM sehingga tidak sedikit lulusan perguruan tinggi yang bekerja di bidang yang berlainan dengan keahlian akademiknya. Lebih jauh lagi, yang kerap menjadi permasalahan adalah SDM yang setelah memenuhi dunia kerja ternyata mereka tidak memiliki kecakapan dalam bidang pekerjaannya. Padahal orang – orang sukses umumnya memiliki kompetensi spesifik yang menjadi nilai tambah mereka. Lihat saja Mark Zuckerberg (26 tahun), kemahirannya dalam membangun jejaring sosial Facebook kini menadikannya sebagai milyarder termuda di dunia. Pun terpaksa drop out dari Harvard, Zuckerberg telah jelas – jelas memiliki kompetensi yang punya nilai jual tinggi.

Antara Hardskill dan Softskill
Beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran penting dalam hal kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan untuk memasuki dunia kerja. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan pengangguran terdidik –baik pengangguran terbuka maupun terselubung— karena perkembangan IPTEK dan pendidikan tinggi serta perubahan struktur sosio-ekonomi dan politik global. Saat ini, kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja lebih ditekankan pada kualitas softskills yang baik dibandingkan dengan kemampuan ilmu pengetahuan spesifik yang tinggi. Dalam riset Depdiknas (2007) terungkap bahwa faktor yang memberikan keberhasilan dalam dunia kerja adalah soft-skills (40%), networking (30%), hard-skills (20%), dan financial (10%). Pentingnya soft skill dalam dunia kerja ini juga diungkapkan dalam berbagai penelitan, dalam dan luar negeri.

Teichler (1999) mengungkapkan beberapa hal yang menjadi pertimbangan sehingga softskill lebih diminati dunia kerja. Menurutnya, pengetahuan spesifik cenderung cepat menjadi usang, sedangkan softskill dapat digunakan untuk mengatasi masalah dalam konteks profesional dan mengatasi ketidakpastian (uncertainty) yang merupakan kunci untuk bertahan di dunia kerja. Selain itu, persyaratan dunia kerja dewasa ini tampak semakin universal dan menunjukkan harmoni antara ekonomi neoliberal yang global dan peningkatan tanggung jawab sosial serta solidaritas secara bersamaan. Belum lagi adanya pergeseran anggapan bahwa pendidikan tinggi tidak lagi sekedar mempersiapkan seseorang untuk bekerja, namun lebih kepada mempersiapkan seseorang untuk hidup lebih baik. Dan kesemuanya itu lebih membutuhkan softskill daripada sekedar hardskill.

Hal senada juga diungkapkan Kasubdit Pengembangan Karir Mahasiswa DPKHA IPB, Iin Sholihin. Dosen Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan IPB ini menyampaikan bahwa secara garis besar dunia kerja terbagi menjadi dua, dunia kerja yang butuh kepakaran tertentu dan dunia kerja yang bersifat multidisiplin. Menurutnya, lulusan PTN di Indonesia secara hardskill tidak terlalu bermasalah, namun masih ada kelemahan dari sisi softskill. Softskill yang dimaksud diantaranya kemampuan komunikasi, adapasi dan penampilan yang masih perlu ditingkatkan, tambahnya. Bapak kelahiran Kuningan ini juga mengungkapkan kecenderungan lulusan PTN untuk berwirausaha semakin meningkat setiap tahunnya. Kampus dan dunia kerja pun menyambut baik. Meskipun demikian, usaha-usaha yang dirintis oleh mahasiswa memang kadang kala tidak selalu sukses. Menurut pria kelahiran 10 Desember 1970 ini, hal ini dilatarbelakangi oleh fokus mahasiswa yang belum sepenuhnya tercurah pada usaha, mudahnya mahasiswa meninggalkan usaha ketika mendapat pekerjaan yang lebih menjanjikan dan motif mengikuti program kewirausahaan seringkali sekedar untuk mengambil dana saja.

Meningkatkan Kompetensi
Ada berbagai cara untuk meningkatkan kompetensi diri, tidak hanya dilakukan secara personal, tidak sedikit lembaga yang mencoba memfasilitasinya. Career Development Center Universitas Indonesia (CDC – UI), misalnya. Selain mengadakan program rekrutment dan UI Career Expo, CDC – UI juga mengadakan program persiapan karir yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri lulusan agar bisa memasuki dunia kerja sebagai tenaga siap pakai. Seminar dan pelatihan pengembangan karir diberikan secara rutin oleh praktisi dunia kerja agar lulusan bisa mendapatkan gambaran tentang persiapan kerja yang harus dilakukan.

Dua hal mendasar yang perlu dilakukan untuk dapat terus meningkatkan kompetensi diri adalah fokus dan mau terus belajar. Orang yang berkompeten biasanya memiliki bidang keahlian khusus yang dikuasai hingga hal – hal yang sifatnya detail. Orang yang berkompeten biasanya tidak mau berhenti belajar, aktif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya serta terus memperbaiki sikap kerjanya. Untuk dapat fokus dibutuhkan tujuan yang jelas berserta tahapan dan timeline pencapaian tujuan serta kesungguhan untuk dapat mencapainya, termasuk membuat pengingatan dan motivasi diri. Untuk termotivasi agar terus belajar perlu disadari bahwa masih banyak potensi yang belum digali, ilmu yang belum diraih, tempat yang belum dikunjungi, keahlian yang belum dimiliki, prestasi yang belum diraih dan orang – orang hebat yang belum diambil inspirasinya.

Hal lain yang perlu dipahami adalah bahwa upaya meningkatkan kompetensi tidak hanya didapat di ruang – ruang kelas, seminar ataupun pelatihan, tetapi bisa dimana saja dan kapan saja. Pihak yang dapat membantu peningkatan kompetensi pun tidak terbatas pada lembaga pengembangan karir & SDM saja. Perkembangan dunia akan melesat ketika setiap orang memiliki kompetensi dan terus mengembangkannya. Dan keseimbangan dunia akan tercipta ketika setiap orang memiliki kompetensi dan mengaplikasikannya dalam kebermanfaatan. Sebelum jatuh dalam impian panjang, baiknya kita refleksi diri, apa kompetensi yang sudah kita miliki dan apa kebermanfaatannya bagi dunia?

Menang Kompetisi dengan Kompetensi

 

“Bila seseorang bekerja sebagai penyapu jalan, semestinya ia tetap menyapu jalan meski Michelangelo sedang mengecat di sana, atau Beethoven sedang menggubah lagu, atau Shakespeare sedang menulis puisi. Ia harus tetap menyapu jalan sebaik mungkin sehingga seluruh penghuni surga dan bumi terpesona berkata, “Hai, ada penyapu jalan yang melakukan pekerjaannya dengan baik.” (Martin Luther King)

* * *

Siapa yang tidak mau memiliki penghasilan mencapai $181.850 (atau sekitar Rp. 1,6 milyar) per bulan? Penghasilan yang beberapa kali lipat lebih besar dari gaji presiden AS atau bahkan sekjen PBB itu adalah gaji tertinggi milik seorang ahli bedah. Pekerjaan sebagai dokter bedah memang menyangkut nyawa, namun ternyata penghasilan seorang ahli IT ataupun video game designer yang sepertinya tidak terlalu beresiko juga terbilang ‘wah’. Kompetensi, itulah kata kuncinya. Pekerjaan dengan penghasilan tertinggi di dunia selalu dimiliki oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu peran atau tugas, mampu mengintegrasikan dan membangun pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai pribadi yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. Atau sederhananya biasa disebut kompetensi.

Berbicara tentang kompetensi memang tidak dapat terlepas dari profesionalitas, namun bukan pula berarti melulu bicara tentang tingginya penghasilan. Definisi kompetensi yang dipahami selama ini adalah mencakup penguasaan terhadap 3 jenis kemampuan, yaitu pengetahuan (knowledge, science), keterampilan teknis (skill, technology) dan sikap perilaku (attitude). Kemampuan inilah yang kemudian dihargai tinggi. Permasalahan SDM bangsa ini pun tidak dapat dipisahkan dari kompetensi SDMnya yang masih kurang mampu bersaing. Kalau tidak lemah secara pengetahuan, lemah secara keterampilan atau kurang dari segi perilaku. Padahal tidak sedikit catatan emas sejarah dan prestasi anak bangsa di kancah internasional yang membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan keturunan ataupun potensi bangsa ini.

Adalah sebuah ironi dalam sistem pendidikan ketika kompetensi coba diperoleh dengan cara yang tidak elegan. Kelulusan mungkin bisa dipaksakan, namun kompetensi tidak serta merta menyertainya. Ijazah mungkin dapat diperdagangkan, namun kompetensi tidaklah bisa dibeli. Berbagai titel dan gelar demi gengsi bisa diraih dengan berbagai kecurangan, namun kompetensi di dunia nyata tidaklah bisa dikelabui. Padahal kompetensi akan mendatangkan penghargaan tanpa harus dicari. Padahal kompetensi selayaknya dimaknai dengan integritas pribadi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta melandasinya dengan perilaku terpuji demi kebermanfaatan yang lebih luas.

Fokus pada kompetensi bukan berarti menyempitkan sudut pandang. Analoginya, jika kita menggali lubang di tanah, semakin dalam lubang yang kita gali, akan semakin luas pula tanah bagian atas yang tergali. Semakin dalam kompetensi (spesifik), semakin luas pula wawasan umum (kompetensi dasar) yang dimiliki. Fokus pada kompetensi tidak juga mengajarkan kita untuk egois karena muara kompetensi adalah kemaslahatan bersama. Sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa suatu urusan yang dipercayakan pada orang yang tidak berkompeten (bukan ahlinya), maka tinggal menunggu kehancurannya. Karenanya perubahan ke arah kebaikan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kompetensi. Dengan kompetensi, kita dapat mengukir lebih banyak prestasi, melakukan lebih banyak kontribusi dan berjuang lebih cerdas untuk membangun negeri. Mari terus kita kembangkan kompetensi diri!!

(tulisan ini dimuat dalam kolom ‘Gugah’, bulletin Etosmorphosa edisi perdana)