Tag Archives: kualitas pendidikan

Pendidikan Tinggi, Antara Kualitas dan Kuantitas (1/2)

Pendidikan Tinggi, Antara Kualitas dan Kuantitas
(Outlook Pendidikan Tinggi 2018)

“Hitungan kuantitatif kerapkali hanya jadi make up yang mengelabui dan tidak bisa dibanggakan. Perkembangan pendidikan bukan berarti tidak perlu diukur, tetapi fokus pada aspek tangible dan jumlah tidak jarang justru menjauhkan dari hal-hal yang lebih esensial. Bahkan, target kuantitatif bisa menjadi beban. Padahal, keberhasilan tidak melulu berbicara angka.” (Purwo Udiutomo dalam ‘Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis’)

‘Mencerdaskan kehidupan bangsa’ merupakan salah satu cita-cita mulia Bangsa Indonesia. Karenanya, fokus terhadap pembangunan pendidikan sudah semestinya menjadi agenda utama di masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari APBN/ APBD membawa angin segar perbaikan pendidikan di Indonesia. Dalam APBN 2018 yang telah ditetapkan akhir Oktober 2017 lalu, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 444,1 triliun (20% dari APBN), dimana 33,7% dialokasikan untuk pusat dan 62,9% ditransfer ke daerah. Sisanya sebesar 15 triliun dialokasikan untuk pembiayaan dana abadi pendidikan. Anggaran tersebut diantaranya akan digunakan untuk Program Indonesia Pintar (19,7 juta jiwa), Bantuan Operasional Sekolah (56 juta jiwa), Beasiswa Bidik Misi (401,5 ribu mahasiswa), pembangunan/rehab sekolah atau ruang sekolah (62,2 ribu), dan tunjangan profesi guru (1,9 juta guru). Berbagai program tersebut diharapkan berkontribusi untuk mencapai target 2018 di antaranya tingkat pengangguran 5 – 5,3%, tingkat kemiskinan 9,5-10%, indeks Gini 0,38, dan Indeks Pembangunan Manusia 71,5.

Tahun 2018 adalah tahun berlimpahnya beasiswa. Selain Bidik Misi, penerima beasiswa LPDP juga mengalami peningkatan menjadi 5000 mahasiswa. Belum lagi 2018 adalah tahun politik, selain Pilkada serentak di 17 provinsi dan 154 kabupaten/ kota, tahun depan adalah tahun pemanasan terakhir jelang Pemilu 2019. Program bantuan pendidikan semisal beasiswa akan lebih ramai di tengah masyarakat, untuk memenuhi janji sekaligus meningkatkan elektabilitas. Program bantuan pendidikan ini menjadi media kampanye yang lebih smooth dibandingkan money politics terang-terangan. Banyaknya beasiswa akan membantu peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan. Secara kuantitas, namun belum tentu secara kualitas. Ketika program beasiswa yang mencari calon penerimanya, bukan sebaliknya, kualitas input cenderung diabaikan. Dampaknya, perhatian terhadap kualitas keluaran para penerima beasiswa pun cenderung terlupakan. Bahkan, kualitas pengelolaan program beasiswa bisa jadi kurang diperhatikan. Mulai dari sosialisasi yang seadanya, proses seleksi yang kejar target tercapainya kuota, hingga pencairan beasiswa yang terus tertunda. Kalaupun ada program pembinaan untuk para penerima beasiswa, dilakukan ala kadarnya. Berpuas diri dengan data Indeks Prestasi akademik para penerima beasiswa yang tiga koma, padahal hampir semua mahasiswa jaman now IP-nya di atas tiga.

Tahun 2018 adalah tahun pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur pendidikan. Berbagai pembangunan gedung yang mangkrak di sejumlah perguruan tinggi akan dikejar selesai di tahun 2018, atau paling lambat awal tahun 2019. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur di banyak kampus dengan berbagai sumber pendanaan misalnya dari IDB atau dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga akan segera diselesaikan. Anggaran infrastruktur untuk tahun 2018 mencapai 410,7 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberikan alokasi anggaran APBN sebesar 107,4 triliun, jauh di atas Kemenristek Dikti (41,3 triliun) ataupun Kemendikbud (40,1 triliun). Jika dikelola dengan benar, pembangunan infrastruktur ini akan mengatasi kesenjangan sekaligus menjadi investasi jangka panjang. Pun di sisi lain membuka ruang penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran. Sayangnya, fokus pada infrastruktur (konteks) akan mengalihkan dari fokus pada isi (konten). Fisik yang megah takkan ada artinya jika jiwanya rapuh. Membangun kampus berbeda dengan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, memberikan tunjangan guru tidaklah sama dengan meningkatkan kualitas guru. Fisik memang jelas terlihat dan terukur, namun pembangunan pendidikan sejatinya adalah menyoal pembangunan manusia, bukan sekadar infrastruktur pendidikan. Karenanya standar sarana prasarana hanyalah salah satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan.

(bersambung)

Karena RSBI Hanyalah Label

Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.” (Deklarasi Universal HAM, Pasal 26 ayat 1)

Tanggal 8 Januari 2013 menjadi tanggal bersejarah bagi pendidikan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan MK No.5/PUU-X/2012 mengabulkan uji materi dan akhirnya membatalkan pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menjadi dasar pembentukan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Penghapusan pasal dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, “Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah yang bertaraf internasional” juga berarti keberadaan RSBI dan SBI dihapuskan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Kontroversi pun menyeruak. Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa RSBI/ SBI itu bertentangan dengan UUD 1945 yang mengamanahkan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan dan Negaralah yang menjaminnya. Keberadaan RSBI/ SBI dianggap mengembangkan komersialisasi pendidikan yang membatasi masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Ada pula catatan tambahan mengenai penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar kegiatan belajar mengajar yang disinyalir menggerus budaya bangsa, namun catatan mengenai potensi diskriminasi pendidikan lah yang paling mendasar. Sebagian yang lain menilai dihapusnya RSBI/ SBI sebagai langkah mundur peningkatan kualitas pendidikan Indonesia karena pasal yang dipermasalahkan sama sekali tidak memuat tendensi untuk komersialisasi pendidikan. Penggunaan Bahasa Inggris pun dilakukan untuk meningkatkan daya saing siswa Indonesia di kancah global.

Berbagai pihak yang menyesalkan keputusan MK umumnya adalah yang pro status quo dan berapologi bahwa yang bermasalah adalah sebagian pelaksanaannya bukan konsepnya. Pihak siswa dan sekolah yang sudah nyaman dengan label RSBI tentunya akan merasa ‘kehilangan’ jika label tersebut dicabut. Apalagi operasional penyelenggaraan RSBI juga membutuhkan biaya yang cukup besar, terkait fasilitas maupun SDM, dan selama ini ada bantuan dana dari pemerintah. Namun kenyataannya, sebagian besar masyarakat pendidikan menilai bahwa keputusan untuk menghapus RSBI/ SBI adalah keputusan tepat sekaligus menandakan kemenangan bagi pendidikan non diskriminatif di Indonesia. Dalam Pasal 5 ayat 1 UU Sisdiknas sebenarnya jelas disebutkan, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” dan implementasi RSBI ternyata membatasi hak tersebut.

Sebenarnya RSBI lahir dari itikad baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mampu bersaing di level internasional, namun penerapan dari gagasan itu jauh melenceng. Dalam implementasi banyak ditemukan bahwa RSBI justru menjadi ajang eksploitasi sekolah untuk menaikkan biaya dengan iming-iming mutu pendidikan dan pengajaran RSBI. Akhirnya yang terjadi adalah seleksi finansial, bukan seleksi akademik. Kuota beasiswa untuk siswa kurang mampu memang disediakan, namun kenyataannya siswa kurang mampu kurang diprioritaskan, hingga cenderung untuk tidak berani mendaftar. Alhasil, kastanisasi pendidikan terjadi, RSBI didominasi anak-anak orang kaya, biayanya mahal dan anak-anak dari masyarakat miskin terhalang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Di sisi lain, guru-guru juga belum memenuhi kualifikasi yang disyaratkan RSBI. Tidak heran, evaluasi awal tahun 2011 menyebutkan bahwa tidak ada satu pun RSBI yang layak menjadi SBI. Berbagai kajian juga menunjukkan bahwa RSBI tidak memberi pengaruh terhadap peningkatan kualitas sekolah. Adalah suatu kewajaran jika siswa RSBI banyak menorehkan prestasi karena RSBI memang mengambil sekolah yang sudah bagus, dengan input bagus dan fasilitas lengkap. Tidak istimewa.

Negeri Penuh Simbol dan Label
Simbol dan label sepertinya belum dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Berbagai kegiatan seakan ada yang hilang jika tidak disertai dengan berbagai acara seremonial dan simbolisasi, mulai dari pukul gong, gunting pita, hingga memecahkan kendi. Bahkan aktivitas sosial kemasyarakatan pun seakan ada yang hilang jika tidak ada sesi foto-foto ataupun pemasangan plang dan sejenisnya. Kebanggaan terhadap label tidak hanya itu, berbondong-bondong orang tua memberi nama anaknya kebarat-baratan atau ketimur-timuran kadangkala tanpa tahu maknanya, bahkan meskipun anaknya jelas tampang pribumi. Segala sesuatu yang berbau luar negeri seolah lebih bergengsi, padahal tidak sedikit masyarakat luar negeri yang mengagumi produk buatan Indonesia.

Ironisnya, pemujaan terhadap simbol dan label juga mewarnai pendidikan Indonesia. Akreditasi menjamur, apa saja di akreditasi, mulai dari Perguruan Tinggi hingga PAUD. Sertifikasi pun merebak, mulai dari guru dan dosen hingga pekerja seni dituntut label tersertifikasi. Akreditasi dan sertifikasi yang cuma latah jelas tidak akan menunjukkan kualitas. Label bisa dibeli, bahkan logo halal bisa diperoleh dengan cara yang haram. Dan masyarakat umumnya tetap berbangga dengan label, karenanya permintaan akan label tetap tinggi. Pengelola pendidikan tertinggi di Negara ini juga menyukai label, tak heran ganti pejabat ganti kebijakan, ganti Menteri Pendidikan ganti kurikulum. Karena kebijakan dan kurikulum itu akan menjadi simbol “I was here”. Perubahan UU BHMN menjadi BHP, kemudian menjadi UU PT juga hanya perubahan label, ruhnya tidak berubah : bisnis pendidikan tinggi.

Bagaimana dengan RSBI? Sudah jelas. Dua tahun lalu, Dedi S. Gumelar yang lebih dikenal dengan Mi’ing, salah seorang anggota komisi X DPR RI sudah menyampaikan, “SBI harus dikoreksi. SBI hanya menjadi market label. Subtansinya tidak memiliki mutu berkelas internasional”. Tapi suaranya tidak laku karena pemerintah dan masyarakat suka dengan label. Pengantar RSBI berbahasa Inggris punya nilai gengsi tersendiri, tidak peduli apakah pengajaran berjalan efektif atau tidak. Padahal berkualitas internasional tidak instan, tidaklah sesederhana mengubah bahasa pengantar menjadi Bahasa Inggris. Mengubah tarif lokal menjadi tarif internasional tidak serta merta mengubah kualitas menjadi setara internasional. Kualitas internasional bukan sekedar label, tapi RSBI hanyalah sekedar label, karenanya ada perbedaan besar antara RSBI dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan bertaraf Internasional. Karenanya pula perubahan label RSBI menjadi Sekolah Kategori Mandiri juga tidak relevan dengan peningkatan kualitas pendidikan. RSBI dan SKM hanya label, masyarakat pun menilai demikian. Semangatnya adalah komersialisasi pendidikan, bukan perbaikan kualitas.

Karena kualitas bukan sekedar label
Kualitas memang tidak murah, ada harga yang harus dibayar, ada perjuangan yang harus dilakukan untuk meraihnya. Namun bukan berarti kualitas dapat dibeli. Selembar sertifikat bisa dibeli, tapi tidak dengan kompetensi. Akreditasi juga bisa dibeli, tapi tidak dengan kualitas. Jika RSBI/ SBI memang bukan sekedar label dan hendak meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, seharusnya penyelenggara RSBI belajar dari bagaimana negara-negara dengan kualitas pendidikan terbaik mengelola pendidikannya. Coba kita tengok Finlandia yang kerap dinilai sebagai Negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Kunci kemajuan pendidikan di Finlandia adalah konsistensi kebijakan pendidikan selama lebih dari 40 tahun, tidak seperti Indonesia yang latah ganti kebijakan. Di Finlandia tidak terjadi kastanisasi pendidikan, pendidikan berkualitas dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, bahkan sekolah swasta mendapat bantuan yang sama dengan sekolah negeri. Tidak ada pengkotak-kotakan. Kunci kemajuan pendidikan di Finlandia lainnya adalah kualitas guru. Guru-guru di Finlandia minimal lulusan S2 yang bukan sekedar dibuktikan dengan selembar ijazah, tetapi mereka adalah lulusan terbaik sekaligus pakar kurikulum. Kekhasan sekolah difasilitasi dengan panduan dari pemerintah dan tidak ada label sekolah bertaraf internasional disana.

Jika Finlandia dianggap terlalu ‘beda kelas’, bolehlah kita coba melihat negara-negara OECD di Asia karena pemerintah mengklaim salah satu konsep RSBI mengacu kepada standar negara-negara OECD. Sebutlah Jepang yang kualitas pendidikannya tidak kalah dari negara-negara Barat. RSBI mensyaratkan adanya semacam akreditasi dari Badan Akreditasi Sekolah luar negeri agar dinilai berstandar internasional, karenanya pola-pola sister school dikembangkan. Di Jepang tidak ada badan akreditasi semacam itu di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pun tidak ada kurikulum universitas semacam Cambridge yang bisa diadopsi dan dibeli hak patennya lalu lulusan RSBI diakui setara dengan lulusan-lulusan sekolah yang menerapkan sistem Cambridge. Jepang tidak mengenal istilah sekolah internasional, karenanya konsep RSBI dianggap tidak jelas oleh sebagian pakar pendidikan di Jepang. Pendidikan berkualitas di Jepang merupakan hak semua anak, tidak elitis hanya untuk yang pintar atau kaya saja. Memang anak yang pintar perlu difasilitasi dengan lebih baik, namun bukan dengan mendirikan sekolah berstandar internasional mengikuti standar negara lain.

Belajar dari Finlandia dan Jepang, terlihat bahwa kualitas internasional bukan ditentukan dari label sekolah berstandar internasional, bukan pula ditentukan oleh bahasa pengantar yang digunakan. Pendidikan berkualitas internasional diperoleh dari pengakuan dunia akan baiknya kualitas komponen-komponen penyusun pendidikannya. Bukan sekedar mengadopsi kurikulum atau menjadikan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pembelajaran. Di Korea Selatan misalnya, institusi-institusi pendidikan membuka international educational program yang konsisten mempertahankan Bahasa Korea sebagai bahasa pengantar. Karena kualitas substansi keilmuannya baik, peserta didik dari berbagai negara datang untuk belajar, dan karenanya institusi pendidikan tersebut dinilai bertaraf internasional. Jadi bukan karena menyandang label internasional kemudian dianggap berkualitas, namun karena berkualitas kemudian diakui bertaraf internasional. Pertanyaan kritisnya, jika ketiga negara dengan kualitas pendidikan baik di atas tidak mengenal sekolah bertaraf internasional, kemanakah pendidikan Indonesia berkiblat? Sementara ditenggarai bahwa yang diuntungkan dari adanya RSBI/ SBI adalah sekolah-sekolah di Australia dan Singapura yang sangat antusias menjadi sister school bagi sekolah-sekolah di Indonesia.

Berbicara tentang kualitas, ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kata ini, kesesuaian dengan standar yang ditetapkan dan kepuasan yang dirasakan oleh pengguna atau pelanggan, demikian pula dengan kualitas pendidikan. Pendidikan dikatakan berkualitas jika sesuai dengan standar. Disinilah pemerintah perlu menyusun standar yang melalui kajian mendalam, disesuaikan dengan visi pendidikan nasional sekaligus kondisi aktual dan daya dukung yang dimiliki. Tidak perlu meniru atau mengadopsi mentah-mentah standar negara lain yang belum tentu relevan untuk diterapkan di Indonesia. Hal yang juga perlu dipertimbangkan dalam penyusunan standar ini adalah cakupan wilayah Indonesia, kekhasan lokal dan juga kesenjangan pendidikan yang saat ini masih terjadi. Karenanya kebijakan untuk membesarkan sekolah-sekolah yang sudah baik dengan meminggirkan sekolah-sekolah marginal yang sejatinya lebih butuh dibantu jelas bukan kebijakan yang tepat jika hendak memajukan pendidikan nasional. Rasio gini Indonesia semakin besar, kesenjangan semakin terjadi, kebijakan pendidikan tidak seharusnya semakin memperbesar ketimpangan ini.

Selanjutnya, pendidikan dikatakan berkualitas jika dapat memuaskan pelanggan, dalam hal sekolah lebih mengarah ke peserta didik dan masyarakat. Kepuasan dapat dirasakan ketika kebutuhan bisa terpenuhi, harapan dapat terjawab, dan keinginan mampu difasilitasi. Dan konstitusi sudah menegaskan bahwa pelanggan disini bukan cuma dari kalangan berada, yang jumlahnya juga tidak seberapa. Jadi, kualitas pendidikan dapat dicapai ketika pendidikan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat, bukan memaksa mereka menjalani keinginan pemegang kebijakan. Harapan masyarakat akan pendidikan berkualitas memang tinggi, namun kualitas pendidikan takkan diraih jika yang difasilitasi hanya harapan segelintir masyarakat menengah ke atas. Pemerintah tidak perlu sibuk dengan label kualitas, cukup fokus dengan penyelenggaraan pendidikan sebaik mungkin, biarlah label sekolah berkualitas disematkan oleh peserta didik dan masyarakat selaku pelanggan. Biarkan pelanggan bebas memberikan penilaian, jangan dibodohi dengan label dan simbol yang belum tentu mencerminkan realitanya.

Semakin jelas sudah bahwa kualitas bukan kastanisasi pendidikan. Pendidikan berkualitas seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Negara sebagaimana amanat Undang-Undang. Ketika yang terjadi justru diskriminasi, konsep atau kebijakan tersebut berarti tidak sejalan dengan upaya perbaikan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas juga akan mengangkat moral dan etika stakeholder pendidikan. Ketika yang terjadi justru pengatrolan nilai agar outputnya terlihat baik misalnya, jelas tidak sejalan dengan ruh pendidikan yang tulus dan jujur. Kualitas pendidikan tidaklah diperoleh dengan cara yang tidak bermoral dan tidak beretika. Dan pendidikan yang berkualitas bukan sebatas label ataupun simbol, guru-guru yang dipaksa lulus S2 dan mengajar dengan Bahasa Inggris, fasilitas sekolah yang lengkap dan canggih tidak serta merta menunjukkan kualitas pendidikan bertaraf internasional. Masyarakat pendidikan tentu bersepakat untuk mendukung upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun tidak untuk mengusung diskriminasi dan amoralisasi pendidikan, serta kualitas pendidikan semu.

…untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia…” (Pembukaan UUD 1945)