Tag Archives: kualitas

Menggugat Ketimpangan Pendidikan Tinggi Indonesia (2/3)

Potensi pengembangan ekonomi lokal menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun atau merevitalisasi perguruan tinggi. Keberadaan kampus sebenarnya secara otomatis akan menggeliatkan perekonomian di wilayah tersebut, karenanya pemerataan kampus bisa menjadi salah satu solusi untuk pemerataan ekonomi. Setidaknya bisnis kuliner, stasionery, dan sewa tempat tinggal (kost/ kontrakan) akan tumbuh subur di sekitar kampus. Dan bisa lebih dari itu. Lihat saja bagaimana pesatnya perkembangan wilayah Dramaga paska IPB pindah kesana, atau Tembalang (Undip), ataupun Jatinangor (Unpad dan ITB). Pun demikian nantinya dengan wilayah Indralaya (Unsri). Idealnya, wilayah sekitar kampus dapat menjadi laboratorium produktif untuk pengembangan mahasiswa. Misalnya, revitalisasi akademi pariwisata seharusnya didukung dengan wilayah yang dekat dengan berbagai sentra wisata atau setidaknya dengan potensi wisata. Demikian pula revitalisasi Sekolah Tinggi Perikanan misalnya, memang didukung dengan wilayah yang kaya akan potensi ikan. Link and match dengan dunia usaha dan dunia industri yang relevan dengan kompetensi mahasiswa sudah dibangun sejak dini. Kalaupun pada akhirnya lulusan mahasiswa akan kembali untuk membangun daerahnya masing-masing, mereka sudah melihat model bagaimana kompetensi mereka diimplementasikan.

Jadi setelah direvitalisasi, tidak ada lagi mahasiswa kehutanan yang tak pernah melihat hutan, atau mahasiswa Teknik Perkapalan yang tak pernah melihat kapal. Sebab laboratorium pengembangan kompetensi mahasiswa ada di sekitar mereka. Dan perlu diperhatikan bahwa yang diharapkan adalah terciptanya simbiosis mutualisme dimana kampus dapat membantu pengembangan wilayah, dan wilayah dapat menjadi laboratorium pengembangan kampus. Jadi bukan menjadikan kampus sebagai sentra bisnis. Walaupun sah-sah saja kampus mempunyai unit bisnis, namun dominasi orientasi bisnis dapat memalingkan kampus dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Setelah perguruan tinggi dibangun dan direvitalisasi, langkah kedua untuk pemerataan pendidikan tinggi adalah dengan merekrut calon pemimpin pemberdaya masyarakat terbaik dari setiap pelosok nusantara. Tidak semua anak Indonesia harus mengenyam pendidikan tinggi, bisa jadi ada di antara mereka yang lebih siap dan lebih tepat merasakan langsung dunia kerja dan dunia usaha. Karenanya perlu dicari bibit terbaik untuk menjadi calon pemimpin pemberdaya masyarakat. Upaya pencarian bibit terbaik ini dulu dikenal sebagai jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK), yang saat ini barangkali sudah menyempit maknanya dengan jalur SNMPTN. Esensinya adalah bahwa selalu ada calon pahlawan di suatu wilayah yang perlu ditemukenali untuk kemudian direkrut dan dibina. Kawah candradimukanya seharusnya tidak melulu kampus besar di kota besar, tetapi perguruan tinggi terdekat yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya.

Ada beberapa kekeliruan yang selama ini terjadi dalam upaya merekrut calon mahasiswa terbaik ini, diluar kegagalan pihak sekolah menemukenali bibit terbaik di sekolahnya. Pertama, ketergantungan pada teknologi informasi dan komunikasi. Sosialisasi tidak menyentuh ke pelosok sebab belum semua wilayah memiliki akses internet. Padahal bisa jadi bibit terbaik ada disana. Karenanya pendekatan kultural dan struktural lewat perangkat pendidikan sangatlah penting. Kedua, penilaian kompetensi yang generalis tidak spesialis. Dianggap terbaik ketika unggul di semua mata pelajaran, padahal bisa jadi keunggulannya dibangun melalui bidang ilmu yang spesifik, atau bahkan bisa jadi keunggulannya tidak diajarkan di sekolah. Misalnya siswa yang mahir dalam bercocok tanam atau mengolah bahan pangan karena pengalaman mereka membantu orang tua, takkan terdeteksi bakatnya karena tidak terfasilitasi oleh mata pelajaran, apalagi jika nilai mata pelajaran dasar mereka biasa saja. Padahal mereka bisa jadi bibit terbaik di Sekolah Tinggi Pertanian atau Akademi Tata Boga, misalnya.

Dan kekeliruan yang paling sering terjadi adalah ‘mencerabut’ mereka dari akar masyarakatnya. Ditarik ke kota dan dididik sehingga nyaman dengan kondisinya. Tidak bisa kembali untuk membangun daerah sebab kompetensinya tidak relevan atau sumber daya di daerahnya sangat terbatas. Bibit terbaik ini memang sejak awal dikondisikan untuk meninggalkan masyarakat. Kalaupun diikat dengan pengabdian, ikatannya takkan bertahan lama. Alhasil, kesenjangan baru tercipta. Menjadi penting untuk merekrut dengan benar, mendidik dengan benar, dan melepas dengan benar, sehingga dapat dipastikan mereka yang berasal dari masyarakat akan kembali memberikan kontribusinya untuk masyarakat.

Setelah perguruan tinggi dan bibit terbaiknya tersedia, langkah ketiga untuk pemerataan pendidikan tinggi adalah menghadirkan kualitas pendidikan tinggi terbaik ke daerah, setidaknya dari tenaga pendidiknya. Mengapa kualitas ini tidak dibangun sejak awal? Sebab membangun kualitas membutuhkan proses dan sumber daya yang tidak sedikit. Tidak bisa serta merta muncul. Mengubah status PTS menjadi PTN mungkin hanya butuh beberapa dokumen, namun membangun PTN tersebut menjadi PTN berkualitas tidak mudah. Merekrut mahasiswa barangkali hanya butuh selembar kertas, namun menjadikannya mahasiswa yang berkualitas tidaklah sederhana. Dan bagaimanapun, kualitas adalah conformance to requirements, sehingga harus jelas dulu kebutuhan dan persyaratannya. Dan kualitas adalah fitness for use, sehingga mesti clear dulu yang dikehendaki user seperti apa.

Menghadirkan tenaga pendidik berkualitas menjadi catatan tersendiri sebab ujung tombak pendidikan terletak di pendidiknya, walau proses pembelajarannya andragogi yang melibatkan peserta didik sekalipun. Sayangnya, tidak mudah menghadirkan tenaga pendidik berkualitas ke daerah. Tenaga pendidik berkualitas banyak berkumpul di kota besar yang kaya sumber daya, sementara daerah sangatlah sulit bersaing untuk menghadirkan sumber daya tersebut. Pun demikian, keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah sebenarnya bisa diangkat guna menggugah semangat pengabdian para tenaga pendidik berkualitas ini. Secara umum, daerah relatif lebih kaya data, dan kebermanfaatan dari tindak lanjut hasil riset dan pengembangan dapat lebih mudah dirasakan. Hal ini bisa menjadi kenikmatan tersendiri. Belum lagi suasana yang lebih kondusif, jauh dari hiruk pikuk juga bisa menjadi nilai tambah. Bahkan nilai-nilai kemanusiaan dan nasionalisme bisa menguatkan motif para tenaga pendidik berkualitas ini untuk berkontribusi. Selain itu, sistem penugasan sementara dan mekanisme reward bisa menjadi opsi lain yang dapat dilakukan.

Karenanya, menjadi penting untuk terlebih dahulu mengondisikan wilayah dan peserta didiknya. Sumber daya primer di wilayah perlu disediakan dan potensi sumber daya wilayah terus dikembangkan. Bahkan tidak semua filantropis siap memulai perjuangan dari nol. Peserta didik yang potensial dan siap untuk bertumbuh berkembang akan memantapkan semangat berkontribusi dan berkolaborasi para pendidik berkualitas ini. Dan tantangan yang lebih tinggi akan membuktikan sejatinya kualitas diri.

(bersambung)

Marak Kampus Abal-abal, (si)Apa yang Salah?

Sekolahlah biasa saja, jangan pintar-pintar, percuma! Latihlah bibirmu agar pandai berkicau, sebab mereka sangat perlu kicau yang merdu. Sekolah buatmu hanya perlu untuk titel, peduli titel diktat atau titel mukjizat. Sekolah buatmu hanya perlu untuk gengsi, agar mudah bergaul tentu banyak relasi
(‘Nak (2)’, Iwan Fals)

Beberapa waktu lalu dunia pendidikan tinggi mendapat kabar kurang membanggakan, Kemenristek Dikti secara resmi menonaktifkan 243 perguruan tinggi swasta, pun belakangan direvisi bahwa yang dinonaktifkan ‘hanya’ 239 perguruan tinggi. Sejumlah perguruan tinggi yang dinonaktifkan ini didominasi oleh 103 sekolah tinggi swasta dan 98 akademi dengan kekhususan pendidikan pada berbagai bidang seperti keperawatan, pariwisata dan bahasa asing. Ada berbagai pelanggaran sehingga kampus-kampus tersebut dinonaktifkan, di antaranya terkait laporan akademik, nisbah dosen/ mahasiswa, pelanggaran peraturan perundang-undangan, kelas jauh dan program studi tanpa izin, penyelenggaraan kelas Sabtu-Minggu, jumlah mahasiswa over kuota, ijazah dan gelar palsu, konflik internal, kasus mahasiswa dan dosen, hingga pemindahan/pengalihan mahasiswa tanpa izin Kopertis.

Penonaktifan perguruan tinggi ini memang tidak permanen dan bukan berarti pencabutan izin. Perguruan tinggi yang dinonaktifkan akan memperoleh sanksi berupa penundaan atau tidak memperoleh pelayanan berupa pengusulan akreditasi BAN PT, penambahan prodi baru, mengajukan sertifikasi dosen, bila sebagai calon penerima hibah dari Kemristekdikti maka pengajuan tidak diproses dan pemberhentian beasiswa bagi mahasiswanya. Pun demikian, Kebijakan ini menimbulkan banyak kebingungan di pihak mahasiswa dan perguruan tinggi yang dinonaktifkan, apalagi tidak sedikit perguruan tinggi yang mengaku tidak memperoleh informasinya langsung dari Kemdiknas Dikti. Tidak sedikit pula kampus yang mengajukan keberatan dan pembelaan.

Bakar Lumbung Ala Kemenristek Dikti
Fenomena kampus abal-abal memang bukan isapan jempol. Kasus jual beli ijazah bukan hal baru dan sudah banyak terungkap. Belum lama ini pemerintah telah menutup 12 perguruan tinggi swasta yang tidak memiliki izin operasional dan terbukti memalsukan ijazah. Ironisnya, tidak sedikit di antaranya yang berupa institut keguruan dan ilmu pendidikan yang mencetak guru. Belum lama ini juga ramai kasus wisuda ilegal, beberapa di antaranya yang terungkap adalah kasus wisuda ilegal di kampus Undar (Universitas Darul Ulum) Jombang 31 Mei 2015, wisuda abal-abal di gedung Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan 9 September lalu, dan kasus wisuda ilegal Yayasan Aldiana di Universitas Terbuka Convention Centre (UTCC) 10 hari berselang. Kasus pelanggaran hukum ini tentu perlu ditindak serius.

Namun pertanyaannya, apakah menonaktifkan kampus dapat menyelesaikan masalah? Sementara sumber masalah juga berasal dari permintaan masyarakat akan pendidikan perguruan tinggi ditambah gelar akademik yang menjadi simbol. Permasalahan juga bersumber pada ketegasan pemerintah dan ketimpangan pembangunan. Jangankan perguruan tinggi yang idealnya tentu memiliki standar yang tinggi, Mendikbud bahkan menyebutkan bahwa 75 persen sekolah dasar hingga menengah tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Disini perlu ada peran pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan pemenuhan standar, bukan sekadar menutup atau menonaktifkan yang di bawah standar.

Menjamurnya ‘kampus seadanya’ tidak terlepas dari besarnya permintaan masyarakat sementara ketersediaan kampus berkualitas masih sangat terbatas. Perhatikan saja data BPS yang menyebutkan bahwa pada tahun 2013, Angka Partisipas Sekolah (APS) untuk anak usia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun sudah mencapai 98.42% dan 90.81%. Sementara APS untuk anak usia 16 – 18 tahun hanya 63.84%. Parahnya lagi, APS untuk anak usia 19 – 24 tahun hanya 20.14%. Artinya memang banyak anak lulusan setingkat SMP yang tidak terserap ke jenjang setingkat SMA. Dan lebih banyak lagi anak lulusan setingkat SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Faktor ekonomi mungkin memang menjadi salah satu alasan, namun ada faktor keterbatasan kuota yang juga terjadi. Dalam hal ini, daya tampung jenjang pendidikan yang lebih tinggi memang tidak memungkinkan untuk menyerap seluruh lulusan jenjang pendidikan yang ada di bawahnya. Hal inilah yang terjadi pada dunia perguruan tinggi di Indonesia sehingga angka partisipasinya sangat jauh dari 100%.

Sesuai hukum supply – demand, berbagai ‘kampus alternatif’ pun muncul untuk menampung mereka yang berkeinginan dan berkemampuan namun terbatasi oleh kuota. Kualitas bukan menjadi hal yang prioritas karena masyarakatpun mengutamakan gelar dan ijazah. Gayung bersambut, sejumlah oknum bahkan menjadikannya sebagai ladang bisnis pun harus bertentangan dengan hukum. Di sisi lain, ada pula inisiatif masyarakat untuk mendidik generasi mudanya yang ‘terpaksa putus sekolah oleh sistem’ dengan mendirikan kampus. Faktor keadaan memaksa mereka untuk belum bisa memberikan kualitas terbaik. Berbeda motif, dengan standar yang sama, keduanya pun memperoleh tindakan dan sanksi serupa.

Dalam UU nomor 12 tahun 2012, ada lima jenis sanksi yang dapat diberikan kepada kampus yang tidak memenuhi standar dan melanggar aturan, yaitu peringatan tertulis, pemberhentian bantuan sementara oleh pemerintah, pemberhentian sementara kegiatan, pemberhentian pembinaan, dan pencabutan izin. Terkait nasib mahasiswa dan dosen yang kampusnya dinonaktifkan, Dikti akan membantu mengalihkan ke perguruan tinggi lain yang terdekat. Terlihat sekali terlalu menyederhanakan masalah. Mahasiswa dan dosen tersebut ada di kampus yang dinonaktifkan bukan tanpa alasan, malah barangkali tanpa pilihan. Alih-alih membantu agar tidak merugikan masyarakat, kebijakan gegabah justru berpotensi merugikan masyarakat.

Adil adalah proporsional bukan sama rata. Ada fungsi pembinaan dari pemerintah dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang tersebar di 12 wilayah yang semestinya harus didahulukan sebelum memberikan sanksi. Kualitas kampus dan pendidikan di seluruh Indonesia perlu diidentifikasi dan dipetakan untuk kemudian diperkuat dengan pembinaan sehingga standar yang diharapkan dapat dipenuhi, bukan sekedar diberangus yang tidak menyelesaikan masalah. Kontribusi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa perlu diapresiasi, atau pendidikan untuk semua hanya akan menjadi jargon ketika pemerintah berpikir semuanya dapat ditanganinya tanpa peran serta masyarakat.

Rasio Dosen – Mahasiswa dan Kualitas Pendidikan
Nisbah atau rasio dosen terhadap mahasiswa adalah kasus paling banyak terjadi sehingga perguruan tinggi dinonaktifkan. Pemerintah telah menetapkan bahwa untuk program studi eksakta, rasio tersebut minimal 1:30 dan untuk program studi non-eksakta minimal 1:45. Berbicara konsep pembelajaran ideal, hal tersebut tentu beralasan, namun ketika berbicara dalam konteks realita, perlu ada penanganan terintegrasi yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan menonaktifan kampus.

Masalah dosen tidak terlalu berbeda dengan masalah guru bahkan pendidikan di Indonesia, kata kuncinya adalah kualitas, kuantitas, dan pemerataan. Kita kesampingkan dulu 5,4 jutaan mahasiswa di Indonesia, dan fokus pada 270 ribuan dosen dimana sepertiganya masih lulusan S1 dan hanya 11% yang bergelar doktor. Dari sejumlah dosen ini, hanya sekitar 60% yang dosen tetap dan hanya sekitar 40% yang sudah tersertifikasi. Jika hanya ada sekitar 108 ribuan dosen yang memenuhi kualifikasi untuk mengajar 5,4 jutaan mahasiswa, artinya nisbah dosen – mahasiswa hanya 1:50, tidak memenuhi persyaratan Undang-undang. Padahal hitung-hitungan tersebut belum memperhatikan aspek spesialisasi dan persebaran dosen, sehingga tidak heran rasio dosen – mahasiswa yang ideal masih sulit dipenuhi.

Akhirnya, masalah penonaktifan kampus mau tidak mau merambat ke sistem penyiapan dosen, apalagi standarnya dosen sudah tidak boleh hanya lulusan S1. Selain itu juga perlu diperhatikan masalah kesejahteraan dosen dengan kerumitan kerja yang harus dihadapi. Terciptalah rantai setan permasalahan. Kampus dinonaktifkan membuat jumlah kampus semakin dikit. Semakin sedikit kampus, semakin sedikit mahasiswa, pendapatan kampus dari mahasiswa semakin sedikit, gaji dosen tidak naik, semakin sedikit yang mau jadi dosen, rasio dosen – mahasiswa tidak terpenuhi. Kampuspun dinonaktifkan, terus begitu. Kampus pun menaikkan biaya pendidikan untuk memutus rantai setan tersebut, namun yang terjadi adalah diskriminasi pendidikan, dimana hanya masyarakat mampu saja yang dapat mengenyam pendidikan tinggi.

Karenanya, permasalahan ini harus diurai secara sistematis dan terintegrasi. Perlu ada desain besar pengelolaan pendidikan tinggi, agar kebijakan yang dilakukan tidak reaktif. Adalah aneh jika mengharapkan angka partisipasi pendidikan tinggi naik dengan sekadar menonaktifkan kampus. Aneh juga berharap peningkatan jumlah dosen tanpa memperhatikan pembinaan dan kesejahteraan mereka sebagaimana tidak masuk akalnya mengharapkan seluruh kampus memenuhi standar minimum tanpa melakukan pembangunan pendidikan yang adil dan merata.

Tindakan tegas terhadap kampus yang melanggar hukum memang diperlukan, namun pembinaan jangan dilupakan. Kampus-kampus besar perlu dikembangkan, bahkan jika perlu dikuatkan dengan membangun cabang di daerah dan dikolaborasikan dengan kampus-kampus kecil untuk keterjaminan kualitas dan pemerataan. Kuantitas dan kualitas dosen perlu diperbaiki dan dimeratakan. Kesejahteraan dosen diperhatikan tanpa harus melakukan diskriminasi pendidikan. Peran serta masyarakat perlu diapresiasi dan ditingkatkan sehingga kampus dengan masyarakat dapat saling mengedukasi dan menguatkan. Pendidikan (tinggi) berkualitas untuk semua pun bukan lagi sebatas wacana.

Karena Orang Terdidik Itu (Harusnya) Jujur

“To make your children capable of honesty is the beginning of education” (John Ruskin)

Beberapa hari lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan bahwa berdasarkan simulasi dengan data 5 tahun terakhir, hanya 30 kabupaten/ kota yang memiliki indeks integritas yang tinggi, artinya tingkat kecurangan kurang dari 5 persen[1]. Terlepas dari indikator pengukurannya seperti apa, angka yang masih sangat memprihatinkan mengingat terdapat 416 kabupaten dan 98 kota (termasuk kabupaten dan kota administratif) di Indonesia. Tak lama berselang, muncul informasi bahwa soal Ujian Nasional (UN) 2015 bocor di internet. Tidak tanggung-tanggung, ada 30 paket soal UN yang diunggah dari akun Google Drive dalam format PDF.

Kasus kebocoran UN bukan hal baru, sudah mulai dianggap lumrah malah. Paket soal diperbanyak, polisipun dikerahkan. Berbagai upaya yang sudah dilakukan  untuk mengantisipasi kebocoran sepertinya justru menambah kreativitas para pembocor. Untuk kasus terakhir, Mendiknas memang lantas menghubungi pihak Google untuk menghapus unduhan paket soal UN sehingga sekarang file tersebut tidak dapat ditemukan. Namun tetap saja kebocoran sudah terjadi dan tersebar, tidak hanya di satu daerah, melainkan ke pelosok Indonesia bahkan ke penjuru dunia. Kemendiknas boleh mengatakan bahwa yang bocor hanya 0,25 persen soal, namun nyatanya pola paket soal UN tetaplah sama hanya berbeda urutan soalnya saja. Tidaklah mudah membuat variasi soal yang benar-benar berbeda namun memiliki bobot yang sama. Sementara demi keadilan, paket soal harus memiliki bobot yang sama. Sehingga 30 paket soal UN yang bocor bisa jadi merupakan sampel yang cukup untuk menggambarkan populasi seluruh paket soal UN yang dikeluarkan.

Pemerintah mungkin boleh saja menimpakan kesalahan ke pihak percetakan, termasuk membawanya ke jalur hukum, namun pemerintak tidak seharusnya berlepas tangan atas persoalan kejujuran UN dan integritas pendidikan. Tahun ini mulai dilaksanakan UN online melalui Computer Based Test (CBT) yang diklaim lebih hemat, cepat, dan jujur. Dalam aspek operasional, mungkin bisa ada diskusi pro kontra terkait UN online ini, namun dalam aspek kejujuran hampir dapat dipastikan para pembocor akan menemukan baru untuk menembus keamanan sistem UN online. Dan jika sistemnya berhasil ditembus, hasil UN se-Indonesia akan invalid. Investasi sistem baru (yang sebenarnya) visioner akan sia-sia jika yang dilakukan hanya mengubah cara dan pendekatan, tanpa menyelesaikan akar masalah.

Apa yang dilakukan pemerintah dengan tidak lagi menjadikan UN sebagai prasyarat kelulusan sudah tepat dalam upaya untuk mereduksi kecurangan dalam penyelenggaraan UN. Namun kedudukan UN sebagai alat pemetaan kualitas pendidikan seharusnya tidak perlu disertai dengan embel-embel menjadi pertimbangan untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi yang malah menimbulkan paradoks. Motif kecurangan hanya akan berpindah dari lulus sekolah menjadi lulus masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, permasalahan integritas pendidikan belumlah selesai. Dengan tidak dijadikannya UN sebagai syarat kelulusan, integritas sekolah lebih diuji. Katrol nilai secara massal mungkin saja akan terjadi, toh kewenangan adanya di masing-masing sekolah. Kebohongan akan menghasilkan kebohongan baru, kecurangan akan melahirkan kecurangan yang lain.

Pada September 2013, Reader Digest menggelar tes kejujuran bernama Lost Wallet, dimana di beberapa kota besar di dunia dijatuhkan 12 dompet di tempat umum yang berisi kartu nama, nomor telepon, sebuah foto keluarga dan uang setara USD 50 dolar. Hasilnya, Helsinki, ibukota Finlandia menjadi kota paling jujur, dimana 11 dari 12 dompet tersebut kembali ke pemiliknya dengan utuh. Salah satu penemu dompet mengatakan bahwa kejujuran adalah bagian dari kepribadian masyarakat Finlandia. Indeks Persepsi Korupsi di Finlandia memang mencapai 89, sementara Indonesia hanya 34 (skala 100). Budaya jujur yang telah tertanam ini pastinya ada kaitannya dengan kualitas pendidikan Finlandia yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia.

Jakarta, ibukota Indonesia memang tidak masuk dalam daftar survey, pun tidak sulit membayangkan hasilnya. Awal tahun 2015 lalu ada survei salah satu media terkemuka Inggris, The Economist, yang menempatkan Jakarta sebagai kota paling tidak aman di dunia. Aspek yang disurvey mencakup keamanan kesehatan, digital, infrastruktur, dan personal. Salah satu indikatornya adalah maraknya penipuan dalam perdagangan online. Kejujuran memang masih jadi tantangan di negara ini. ICW bahkan mengungkapkan bahwa korupsi terbesar ada di institusi pendidikan. Ironis, dunia pendidikan yang mestinya sarat dengan nilai kejujuran, justru terdepan dalam memberi contoh tentang kecurangan.

Permasalahan kejujuran dan integritas memang lebih fundamental dan filosofis. Perlu ada perubahan paradigma, setidaknya dalam hal orientasi pendidikan. Orientasi belajar siswa dan arah pendidikan di Indonesia lebih didominasi oleh ukuran nilai kuantitatif. Hal ini sudah ditanamkan sejak usia dini dan di pendidikan dasar bahwa belajar untuk dapat nilai yang bagus atau dapat ranking baik di sekolah. Keberhasilan belajar ditunjukkan dengan nilai yang memuaskan atau indeks prestasi yang tinggi. Padahal orientasi hasil tidak selalu mensyaratkan kebaikan dalam prosesnya. Tidak heran di beberapa negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, nilai akademis tidak diperkenalkan di tingkat dasar, yang dikuatkan adalah nilai – nilai dalam kehidupan (values), termasuk kejujuran. Alhasil, persoalan integritas dan karakter yang relatif sulit dibentuk seiring bertambahnya usia sudah diselesaikan di awal. Sementara persoalan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dikuatkan dan difokuskan kemudian.

Kuantifikasi ukuran keberhasilan tidaklah salah, yang keliru adalah ketika orientasi nilai menjadi tujuan sehingga membenarkan segala proses yang dilakukan. Pejabat korupsi, guru besar plagiat, kepala sekolah menyelewengkan anggaran, guru berbuat curang dan siswa mencontek adalah hasil dari pendidikan yang hanya mengedepankan hasil dan materi yang terukur. Kejujuran seharusnya memang sudah jadi hal yang natural, namun bukan berarti tidak perlu dihargai sebagaimana penghargaan terhadap prestasi akademik. Belum lagi jika kita perdalam mengenai minat dan bakat siswa yang tidak semuanya berdimensi kuantitatif, akan semakin tampak bahwa ukuran nilai an sich kerap memberikan vonis yang tidak adil.

Kejujuran adalah salah satu hal yang pertama harus diajarkan oleh dunia pendidikan. Agar tidak ada lagi siswa yang berbuat curang, guru yang mencontohkan kecurangan, warga yang diusir karena melaporkan kecurangan, atau pendidik dan pemimpin yang hidup bergelimang kebohongan. Agar tidak ada lagi yang beranggapan bahwa hasil buruk hanya bagi mereka yang jujur dan kurang beruntung. Karena memang tidak ada yang bisa dibanggakan dari nilai bagus hasil dari ketidakjujuran. Karena nilai memuaskan yang tidak dapat dibuktikan dengan kualitas tidak akan berarti apa-apa. Karena pada hakikatnya kualitas pendidikan berbanding lurus dengan integritas. Karena orang terdidik memang seharusnya jujur.


[1] http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/15/04/14/nms0xv-mendikbud-hanya-30-kabupaten-tingkat-integritasnya-tinggi