Tag Archives: pemerataan

Menggugat Ketimpangan Pendidikan Tinggi Indonesia (3/3)

Selanjutnya, setelah perguruan tinggi, bibit terbaik, dan tenaga pendidik berkualitas tersedia, untuk pemerataan pendidikan tinggi perlu dibangun sistem pembelajaran yang sesuai dengan menghapus senioritas dan formalitas pada dunia pendidikan tinggi sehingga ruang kaderisasi SDM muda yang berkompeten terbuka. Karena perguruan tinggi yang dibangun atau direvitalisasi sudah berbasis kearifan lokal, sistem pembelajarannya bisa jadi tidak sama untuk setiap wilayah. Yang pasti pembelajaran akan lebih kontekstual, sesuai dengan konteks dunia nyata yang dihadapi sehari-hari. Dan pembelajaran juga akan lebih fungsional, menekankan pada aspek kebermanfaatannya bagi peserta didik.

Budaya senioritas yang lebih mengarah ke praktik feodal perlu dihapus dari dunia pendidikan tinggi untuk menghadirkan penyegaran dan percepatan. Betapa banyak dosen muda yang terhambat perkembangan karirnya bukan karena faktor kompetensi namun sebab senioritas usia. Parahnya lagi, para dosen senior ini mengalami stagnasi kompetensi, di satu sisi tidak bisa dilangkahi. Akibatnya pendidikan tinggi pun mengalami stagnasi. Bagaimanapun, SDM muda lebih adaptif menghadapi perubahan zaman dan mampu mengakselerasi kompetensinya sesuai tuntutan zaman. Sementara mereka memiliki keterbatasan untuk mendobrak zona nyaman generasi SDM di atasnya, mengelola perguruan tinggi di daerah barangkali bisa memfasilitasi semangat perbaikan itu.

Revitalisasi perguruan tinggi di daerah akan semakin kuat ketika didukung SDM muda yang berkompeten. Memang yang terpenting adalah kompetensinya dalam mengelola perguruan tinggi, namun mudanya SDM akan menjadi nilai tambah. Semangat, kreativitas, inovasi, fleksibilitas, hingga gaya manajemen anak-anak muda yang egaliter sangat dibutuhkan untuk mendobrak kejumudan pengelolaan pendidikan tinggi kita. Tidak sedikit SDM muda berkompeten yang bahkan lulusan luar negeri tidak mendapat ruang aktualisasi diri yang cukup sekembalinya ke tanah air. Yang seperti ini perlu difasilitasi. Perguruan tinggi di daerah bisa menjadi ruang kaderisasi SDM berkualitas, bukan hanya untuk kaderisasi akademisi, namun juga kaderisasi kepemimpinan daerah yang akan berkolerasi dengan kepemimpinan nasional.

Lantas apa kaitannya dengan formalitas pendidikan tinggi? Ada berbagai kebiasaan turun-temurun dalam dunia pendidikan tinggi yang kurang substantif sehingga menghambat kelincahan dalam menghadirkan pembaruan. Formalitas yang minim esensi inilah yang harus diubah. Duduk di ruang kuliah hanyalah formalitas bagi mahasiswa, sebab esensi belajar adalah terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Kehadiran penuh dalam perkuliahan sebagai jaminan nilai A adalah formalitas, esensi nilai A adalah terpenuhinya kompetensi. Penilaian berdasarkan kerapihan rambut atau pakaian mahasiswa adalah formalitas, kecuali untuk jurusan yang memperhatikan grooming semisal perhotelan atau sekretaris. Sebab secara esensial, tampilan fisik bukan cermin kompetensi. Riset dan pengabdian masyarakat bisa jadi formalitas untuk menambah kum dosen, jika substansi pada aspek integritas dan kebermanfaatan tidak diperhatikan. Akreditasi bisa jadi hanya formalitas jika sekadar menjadi kesibukan mendadak guna pencitraan sesaat, sebab esensinya adalah implementasi standar nasional pendidikan sesuai dengan karakteristik perguruan tinggi. Dan barangkali masih banyak aktivitas seremonial dan rutinitas yang sebatas formalitas tanpa pemaknaan mendalam. Mulai dari orientasi perguruan tinggi, magang atau kerja praktik, membuat tugas akhir, hingga wisuda bisa jadi formalitas jika dilakukan sekadarnya tanpa added value yang dihasilkan.

Gagasan kampus merdeka yang digulirkan Mendikbud, Nadiem Makarim juga mengusik formalitas ini, terutama di perguruan tinggi yang terkurung sekat-sekat fakultatif. Pengubahan pengertian Sistem Kredit Semester (SKS) sebagai ‘jam kegiatan’ bukan lagi ‘jam belajar’, kemudahan dalam pembukaan jurusan baru atau bahkan perubahan status kampus turut menguatkan bahwa paradigma pengelolaan pendidikan tinggi harus dibenahi, tak harus mengekor pola lama. Memang implementasinya tak akan mudah sebab kondisi status quo ditambah kesenjangan kualitas pendidikan tinggi masih terlalu besar. Namun gagasan ini bisa sejalan dengan upaya pemerataan perguruan tinggi di Indonesia.

Terakhir, setelah semua sumber daya tersedia, untuk pemerataan pendidikan tinggi perlu dirancang dengan serius arah dan dampak dari pendidikan tinggi, termasuk menyusun standar kualitas yang adil bagi perguruan tinggi di daerah. Rekayasa outputnya harus direncanakan sejak awal. Ada wilayah yang diproyeksikan sebagai sentra pertanian, peternakan, pariwisata, pertambangan, teknologi, dan sebagainya semuanya dipetakan beserta perguruan tinggi yang akan menjadi pemasok SDM berkompeten dan mengakselerasi pemerataan pembangunan. Blue print ini sengaja tidak diletakkan di tahapan paling awal untuk menghindari dua jebakan yang sering terjadi. Jebakan pertama adalah berlama-lama dalam tataran konsep dan tidak segera melakukan aksi. Jika blue print ini menjadi prasyarat tahapan berikutnya, malah dikhawatirkan bisa jadi takkan pernah terimplementasi. Jebakan kedua adalah implementasi yang jauh dari blue print, baik karena faktor internal maupun eksternal. Jika blue print ini jadi di awal, akan ada saja ‘kreativitas’ menjauhkan implementasi dari perencanaan, baik disengaja maupun tidak. Lebih baik ada produk setengah matang yang terlihat dahulu untuk memantapkan rancangan yang dibuat.

Ketika input, proses, output, hingga impact sudah tersedia dan terkelola, berikutnya dikuatkan dengan standardisasi sistem, termasuk sistem evaluasi dan penilaian. Bagaimanapun, evaluasi ini sangat penting bukan hanya untuk menghadirkan perbaikan berkesinambungan, namun juga untuk memastikan bahwa pembangunan pendidikan tinggi masih berjalan pada arah dan spirit yang benar. Dan dikarenakan setiap perguruan tinggi memiliki business process masing-masing, evaluasi dan penilaiannya pun tidak harus disamaratakan. Ada kekhasan dan keunggulan khusus yang akan dinilai, disamping standar pendidikan tinggi dasar yang sifatnya umum. Tak perlu ikut-ikutan, jati diri setiap perguruan tinggi perlu dipertahankan.

Akhirnya menjadi cita-cita kita semua akan terwujudnya pendidikan tinggi berkualitas yang merata. Tidak harus ada gedung kampus yang megah di setiap penjuru Indonesia, yang penting pembangunan kehidupan dan manusia Indonesia dapat terlaksana dengan adil dan merata. Dimana kampus memegang peranan penting dalam rekayasa SDM pemberdaya masyarakat, sekaligus mengakselerasi pembangunan daerah. Kampus tak lagi menjadi menara gading sebab mudah diakses bagi siapa saja yang memenuhi kualifikasi. Kampus tidak menjanjikan kemewahan, namun kebermanfaatan. Pengabdian masyarakat sebagai salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi bukan lagi slogan kosong karena signifikansi peran kampus dalam membangun manusia dan masyarakat Indonesia. Peringkat perguruan tinggi di mata dunia biarlah hanya menjadi bonus, yang terpenting adalah terwujudnya cita-cita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan semoga itu semua bukan utopia, namun cita dan harapan yang akan terwujud nyata.

Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda” (Tan Malaka)

Menggugat Ketimpangan Pendidikan Tinggi Indonesia (2/3)

Potensi pengembangan ekonomi lokal menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun atau merevitalisasi perguruan tinggi. Keberadaan kampus sebenarnya secara otomatis akan menggeliatkan perekonomian di wilayah tersebut, karenanya pemerataan kampus bisa menjadi salah satu solusi untuk pemerataan ekonomi. Setidaknya bisnis kuliner, stasionery, dan sewa tempat tinggal (kost/ kontrakan) akan tumbuh subur di sekitar kampus. Dan bisa lebih dari itu. Lihat saja bagaimana pesatnya perkembangan wilayah Dramaga paska IPB pindah kesana, atau Tembalang (Undip), ataupun Jatinangor (Unpad dan ITB). Pun demikian nantinya dengan wilayah Indralaya (Unsri). Idealnya, wilayah sekitar kampus dapat menjadi laboratorium produktif untuk pengembangan mahasiswa. Misalnya, revitalisasi akademi pariwisata seharusnya didukung dengan wilayah yang dekat dengan berbagai sentra wisata atau setidaknya dengan potensi wisata. Demikian pula revitalisasi Sekolah Tinggi Perikanan misalnya, memang didukung dengan wilayah yang kaya akan potensi ikan. Link and match dengan dunia usaha dan dunia industri yang relevan dengan kompetensi mahasiswa sudah dibangun sejak dini. Kalaupun pada akhirnya lulusan mahasiswa akan kembali untuk membangun daerahnya masing-masing, mereka sudah melihat model bagaimana kompetensi mereka diimplementasikan.

Jadi setelah direvitalisasi, tidak ada lagi mahasiswa kehutanan yang tak pernah melihat hutan, atau mahasiswa Teknik Perkapalan yang tak pernah melihat kapal. Sebab laboratorium pengembangan kompetensi mahasiswa ada di sekitar mereka. Dan perlu diperhatikan bahwa yang diharapkan adalah terciptanya simbiosis mutualisme dimana kampus dapat membantu pengembangan wilayah, dan wilayah dapat menjadi laboratorium pengembangan kampus. Jadi bukan menjadikan kampus sebagai sentra bisnis. Walaupun sah-sah saja kampus mempunyai unit bisnis, namun dominasi orientasi bisnis dapat memalingkan kampus dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Setelah perguruan tinggi dibangun dan direvitalisasi, langkah kedua untuk pemerataan pendidikan tinggi adalah dengan merekrut calon pemimpin pemberdaya masyarakat terbaik dari setiap pelosok nusantara. Tidak semua anak Indonesia harus mengenyam pendidikan tinggi, bisa jadi ada di antara mereka yang lebih siap dan lebih tepat merasakan langsung dunia kerja dan dunia usaha. Karenanya perlu dicari bibit terbaik untuk menjadi calon pemimpin pemberdaya masyarakat. Upaya pencarian bibit terbaik ini dulu dikenal sebagai jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK), yang saat ini barangkali sudah menyempit maknanya dengan jalur SNMPTN. Esensinya adalah bahwa selalu ada calon pahlawan di suatu wilayah yang perlu ditemukenali untuk kemudian direkrut dan dibina. Kawah candradimukanya seharusnya tidak melulu kampus besar di kota besar, tetapi perguruan tinggi terdekat yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya.

Ada beberapa kekeliruan yang selama ini terjadi dalam upaya merekrut calon mahasiswa terbaik ini, diluar kegagalan pihak sekolah menemukenali bibit terbaik di sekolahnya. Pertama, ketergantungan pada teknologi informasi dan komunikasi. Sosialisasi tidak menyentuh ke pelosok sebab belum semua wilayah memiliki akses internet. Padahal bisa jadi bibit terbaik ada disana. Karenanya pendekatan kultural dan struktural lewat perangkat pendidikan sangatlah penting. Kedua, penilaian kompetensi yang generalis tidak spesialis. Dianggap terbaik ketika unggul di semua mata pelajaran, padahal bisa jadi keunggulannya dibangun melalui bidang ilmu yang spesifik, atau bahkan bisa jadi keunggulannya tidak diajarkan di sekolah. Misalnya siswa yang mahir dalam bercocok tanam atau mengolah bahan pangan karena pengalaman mereka membantu orang tua, takkan terdeteksi bakatnya karena tidak terfasilitasi oleh mata pelajaran, apalagi jika nilai mata pelajaran dasar mereka biasa saja. Padahal mereka bisa jadi bibit terbaik di Sekolah Tinggi Pertanian atau Akademi Tata Boga, misalnya.

Dan kekeliruan yang paling sering terjadi adalah ‘mencerabut’ mereka dari akar masyarakatnya. Ditarik ke kota dan dididik sehingga nyaman dengan kondisinya. Tidak bisa kembali untuk membangun daerah sebab kompetensinya tidak relevan atau sumber daya di daerahnya sangat terbatas. Bibit terbaik ini memang sejak awal dikondisikan untuk meninggalkan masyarakat. Kalaupun diikat dengan pengabdian, ikatannya takkan bertahan lama. Alhasil, kesenjangan baru tercipta. Menjadi penting untuk merekrut dengan benar, mendidik dengan benar, dan melepas dengan benar, sehingga dapat dipastikan mereka yang berasal dari masyarakat akan kembali memberikan kontribusinya untuk masyarakat.

Setelah perguruan tinggi dan bibit terbaiknya tersedia, langkah ketiga untuk pemerataan pendidikan tinggi adalah menghadirkan kualitas pendidikan tinggi terbaik ke daerah, setidaknya dari tenaga pendidiknya. Mengapa kualitas ini tidak dibangun sejak awal? Sebab membangun kualitas membutuhkan proses dan sumber daya yang tidak sedikit. Tidak bisa serta merta muncul. Mengubah status PTS menjadi PTN mungkin hanya butuh beberapa dokumen, namun membangun PTN tersebut menjadi PTN berkualitas tidak mudah. Merekrut mahasiswa barangkali hanya butuh selembar kertas, namun menjadikannya mahasiswa yang berkualitas tidaklah sederhana. Dan bagaimanapun, kualitas adalah conformance to requirements, sehingga harus jelas dulu kebutuhan dan persyaratannya. Dan kualitas adalah fitness for use, sehingga mesti clear dulu yang dikehendaki user seperti apa.

Menghadirkan tenaga pendidik berkualitas menjadi catatan tersendiri sebab ujung tombak pendidikan terletak di pendidiknya, walau proses pembelajarannya andragogi yang melibatkan peserta didik sekalipun. Sayangnya, tidak mudah menghadirkan tenaga pendidik berkualitas ke daerah. Tenaga pendidik berkualitas banyak berkumpul di kota besar yang kaya sumber daya, sementara daerah sangatlah sulit bersaing untuk menghadirkan sumber daya tersebut. Pun demikian, keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah sebenarnya bisa diangkat guna menggugah semangat pengabdian para tenaga pendidik berkualitas ini. Secara umum, daerah relatif lebih kaya data, dan kebermanfaatan dari tindak lanjut hasil riset dan pengembangan dapat lebih mudah dirasakan. Hal ini bisa menjadi kenikmatan tersendiri. Belum lagi suasana yang lebih kondusif, jauh dari hiruk pikuk juga bisa menjadi nilai tambah. Bahkan nilai-nilai kemanusiaan dan nasionalisme bisa menguatkan motif para tenaga pendidik berkualitas ini untuk berkontribusi. Selain itu, sistem penugasan sementara dan mekanisme reward bisa menjadi opsi lain yang dapat dilakukan.

Karenanya, menjadi penting untuk terlebih dahulu mengondisikan wilayah dan peserta didiknya. Sumber daya primer di wilayah perlu disediakan dan potensi sumber daya wilayah terus dikembangkan. Bahkan tidak semua filantropis siap memulai perjuangan dari nol. Peserta didik yang potensial dan siap untuk bertumbuh berkembang akan memantapkan semangat berkontribusi dan berkolaborasi para pendidik berkualitas ini. Dan tantangan yang lebih tinggi akan membuktikan sejatinya kualitas diri.

(bersambung)

Karena Guru Honorer Juga Manusia

“Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku tuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa, Pembangun Insan Cendekia” (Hymne Guru)

Tidak ada lagi lirik ‘Pahlawan bangsa tanpa tanda jasa’ dalam hymne guru. Perubahan lirik baris terakhir dari lagu gubahan Pak Sartono ini atas rekomendasi beberapa pihak hingga dikuatkan dengan beredarnya surat dari Pengurus Besar PGRI nomor 447/Um/PB/XIX/2007 pada tanggal 27 November 2007. Gelar ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ yang disematkan kepada guru dianggap bisa menjadi argumen untuk tidak mengapresiasi guru dan memperhatikan kesejahteraannya dengan dalih keikhlashan dan pengabdian seorang guru. Namanya juga pahlawan tanpa tanda jasa.

Terlepas dari paradoksal makna dari ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ yang sejatinya justru menunjukkan betapa besarnya jasa seorang guru, perubahan redaksional ini tidak banyak memberi pengaruh. Permasalahan guru yang tidak jauh-jauh dari kesejahteraan, kualitas, dan pemerataan tidak kunjung membaik. Malahan tidak sedikit pihak yang justru merespon negatif. Banyak guru yang dianggap sudah kehilangan idealisme pengabdiannya, dari ‘tidak mengharap tanda jasa’ menjadi ‘mengharap balas jasa’ bahkan ‘membuka layanan jasa’. Mulai dari jualan buku, jasa les tambahan hingga menjadi broker dalam penerimaan siswa baru.

Guru Honor, Gaji Horor
Bagi pemerintah, besarnya anggaran pendidikan perlu ditunjang dengan berbagai program yang mudah terukur dan efektif dalam menyerap anggaran, di antaranya adalah berbagai program beasiswa, bantuan pendidikan, hingga pelatihan dan sertifikasi guru. Besarnya tunjangan sertifikasi menjadi angin segar bagi sejumlah guru, khususnya guru PNS. Bagaimana tidak, di DKI Jakarta saja gaji guru tersertifikasi rata-rata 12 juta rupiah, bahkan gaji guru di daerah dengan APBD tinggi seperti di Kalimantan Timur bisa mencapai 15 juta rupiah. Tiba-tiba banyak yang berbondong-bondong ingin menjadi guru. Profesi guru diminati, tetapi bukan karena dihormati. Bahkan tidak jarang ada yang bersedia membayar jutaan atau puluhan juta untuk diterima menjadi guru PNS.

Potret ‘Guru Oemar Bakri’nya Iwan Fals seolah hilang sudah. Sayangnya, peningkatan kesejahteraan ini tidak berbanding lulus dengan kualitas guru. Berbagai penelitian, termasuk data dari World Bank menunjukkan bahwa tunjangan sertifikasi guru di Indonesia tidak signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Bagaimana mau meningkatkan kualitas jika tunjangan sertifikasi hanya mengubah gaya hidup guru semakin konsumtif. Silakan dicermati, berapa banyak guru yang berdiskusi tentang riset, buku, perpustakaan atau ilmu pengetahuan. Materi obrolan guru telah berganti dengan masalah pencairan dana, gaji, tunjangan, rekening, cicilan ataupun perihal keuangan lainnya.

Ironi tersebut kian diperparah ketika potret guru honorer dipaparkan. Misalnya saja Nunung Nurhayati, guru salah satu SDN di Ciamis yang harus nyambi jualan comro karena hanya digaji Rp. 150 ribu per bulan pun sudah lebih dari 11 tahun mengajar. Ada pula kisah lima orang guru madrasah honorer di daerah Babakan Madang – Bogor yang hanya digaji 90 ribu rupiah per bulan. Atau Asnat Bell, guru honorer SD GMIT Amanuban Timur – NTT yang telah mengajar sejak tahun 2002 namun hanya digaji 50 ribu rupiah per bulan. Padahal secara kinerja, tidak sedikit guru honorer yang lebih disiplin, gigih dan menjiwai perannya sebagai seorang guru, menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan guru PNS yang sudah ada di zona nyaman. Padahal guru honorer juga manusia.

Sejahtera dan Berkualitas, Bukan Materialistis
Kesenjangan yang semakin jelas antara guru PNS dengan guru honorer ini menjadi polemik. Proses guru honorer menjadi guru PNS tidaklah mudah, banyak faktor selain kualitas dan kompetensi mengajar yang lebih menentukan. Menghapus guru honorer juga tidak serta menghapus masalah, karena disinyalir terdapat sekitar 1,4 juta guru honorer, disamping 2.925.676 guru yang berada di bawah Kemdikbud dan 762.222 guru di bawah Kementerian Agama. Apalagi para guru honorer ini menjangkau sampai ke pelosok desa dengan kinerja yang bisa dibandingkan dengan guru PNS. Mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru PNS juga tidak realistis, bisa jebol anggaran pendidikan yang ternyata sebagian besarnya sudah habis untuk gaji dan belanja pegawai, bukan untuk program pendidikan. Sebagaimana tuntutan buruh dan karyawan outsourcing, tindakan darurat dan manusiawi yang masih mungkin dilakukan adalah menetapkan standar upah minimum guru honorer, pun belum akan tuntas menyelesaikan kompleksitas permasalahan guru.

Sekedar pembanding, seperti dikutip dari The Guardian, dari 30 negara yang menjadi anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Swiss adalah negara yang memberikan upah guru terbesar, yaitu US$ 68.820 pertahun atau hampir Rp. 900 juta (kurs: Rp 13.000/ US$), 24 kali lebih besar dibandingkan Indonesia yang hanya memberikan gaji guru sebesar US$ 2.830. Biaya hidup di Swiss memang tinggi, pendapatan per kapita Swiss juga 6 kali lebih tinggi dari Indonesia. Namun upah guru di Swiss ini (dan hampir di semua Negara dengan pendidikan terbaik di dunia) lebih besar dari pendapatan per kapita negaranya. Sementara gaji guru di Indonesia hanya 31.55% dibandingkan pendapatan per kapitanya. Dilihat dengan pendekatan apapun tetap saja kelewat rendah.

Solusi atas permasalahan kesejahteraan, kualitas dan pemerataan guru memang seharusnya dilakukan terpisah, namun saling terkait. Perhatian akan salah satu permasalahan tersebut tetap penting, tanpa permasalahan yang lain menjadi prasyarat. Perbaikan kesejahteraan, peningkatan kualitas dan pemerataan guru harus dilakukan secara simultan. Dalam kasus guru honorer, perbaikan kesejahteraan harus diarahkan untuk memperkuat penyelesaian permasalahan yang lain. Membabi buta menuntut kesejahteraan dengan abai terhadap perbaikan kualitas pembelajaran hanya menjauhkan guru dari idealisme pengabdian. Dengan rasio guru:siswa di Indonesia sebesar 1:16 yang bahkan lebih tinggi dari berbagai Negara termasuk Jepang dan Korea, bukan tidak mungkin ada efisiensi jumlah guru dengan kualitas mengajar sebagai tolok ukur. Sangat dimungkinkan juga prestasi dan kinerja menjadi faktor penentu perbaikan kesejahteraan guru. Pada akhirnya, kesejahteraan dan kualitas guru akan seiring sejalan. Demikian pula halnya dengan masalah pemerataan guru.

Pemerintah selaku pemegang kebijakan dan anggaran tentu memegang porsi besar dalam solusi permasalahan guru honorer, namun guru honorer harus juga menjadi bagian dari solusi. Polemik kesejahteraan guru honorer sejatinya merupakan tantangan bagi guru honorer terkait dirinya, orientasinya, hingga kompetensinya. Tidak sedikit yang menilai bahwa profesi guru honorer adalah profesi terpaksa, serta menunjukkan minimnya kualitas sehingga mau dibayar murah. Guru honorer harus mampu menunjukkan kelayakannya untuk diapresiasi, jangan sekedar menuntut apresiasi. Kesejahteraan diperbaiki, kompetensi ditingkatkan, serta pembangunan pendidikan didorong untuk lebih adil dan merata. Bagaimanapun, guru adalah wajah pendidikan Indonesia, menyelesaikan permasalahan guru akan banyak berkontribusi terhadap terurainya benang kusut pendidikan Indonesia. Majunya guru, majunya pendidikan Indonesia.

Kebijakan Revitalisasi Pendidikan di Beranda Indonesia, Efektifkah?

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan merevitalisasi perguruan tinggi yang ada di perbatasan, pulau terluar, dan terpencil menjadi beranda depan Indonesia dengan meningkatkan mutu pendidikan tingginya. Saat ini, sudah enam perguruan tinggi di wilayah perbatasan yang diubah statusnya menjadi PTN, yaitu Politeknik Nusa Utara di Sangihe, Universitas Musamus di Merauke, Universitas Borneo di Tarakan, Universitas Bangka Belitung, Poltek Batam dan Poltek Riau (Seputar Indonesia, 12/9). Sebelumnya, Kemendiknas juga sudah menandatangani kerja sama dengan TNI untuk pendidikan di wilayah perbatasan. TNI akan membantu pelaksanaan program layanan pendidikan dari tiap-tiap unit utama, menyediakan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama (Republika, 7/9). Berbagai upaya itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM di wilayah perbatasan.

Potret buram pendidikan di wilayah perbatasan bukan hal baru. Beranda terdepan Indonesia itu seolah menjadi gudang (ter)belakang. Bagaimana tidak, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia misalnya, mencetak hatrick sebagai provinsi dengan angka kelulusan UN terendah. Angka melek huruf disana tidak beranjak dari 85.5%, padahal pemerintah mengungkapkan bahwa 92.7% masyarakat Indonesia sudah melek huruf. Itu belum seberapa, data dari Sanggau, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, lebih ironis. 30% masyarakatnya tidak bisa berbahasa Indonesia dan buta huruf, 5 – 10% anak usia pendidikan dasar putus sekolah. Masih banyak lagi fakta yang sudah ataupun belum terungkap dari beranda negara ini, dari 34 kota/ kabupaten di 12 provinsi yang berbatasan dengan 10 negara tetangga. Ya, beranda itu berantakan, mirip kapal pecah. Mulai dari keterbatasan sarana dan fasilitas, akses pendidikan dan kesehatan yang begitu sulit hingga minimnya kesejahteraan.

Lalu, apakah langkah mengubah status perguruan tinggi dan melibatkan TNI dalam mengajar adalah langkah yang tepat? Tergantung sejauh mana implementasinya menyentuh hal mendasar yang perlu menjadi perhatian dalam membangun pendidikan di wilayah perbatasan. Menurut hemat penulis, setidaknya ada tiga kata kunci untuk membenahi beranda Indonesia. Kata kunci pertama adalah pemerataan. Menurut laporan World Bank tahun 2008, di Indonesia terdapat 55% sekolah yang memiliki kelebihan tenaga guru, namun ironisnya 66% sekolah terpencil justru kekurangan guru. Hal itu jelas memperlihatkan ketimpangan dalam pemerataan SDM. Belum lagi bicara pembangunan dan ekonomi. Tak mengherankan anak – anak usia sekolah di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat lebih memilih sekolah di Malaysia dengan alasan sederhana : fasilitas lengkap & gratis. Ketimpangan ini jelas terlihat di wilayah perbatasan yang hidup dalam rumah kayu tanpa penerangan dan untuk mencapainya harus melewati jalan penuh batu dan semak belukar. Sementara hanya terpaut beberapa meter di seberang sana, rumah dan halaman tersusun rapi, jalan halus berlapis aspal dan listrik selalu tersedia. Upaya membangun pendidikan di wilayah perbatasan –apapun bentuknya– harus mengupayakan pemerataan pembangunan dan kualitas pendidikan.

Kata kunci kedua adalah prioritas. Hal mendasar yang perlu dibenahi untuk memajukan pendidikan di wilayah perbatasan adalah pada aspek paradigma dan mentalitas. Ketika pendidikan belum dipandang sebagai prioritas, maka upaya perbaikan akan mengalami kebuntuan. Lihat saja kasus disegelnya satu – satunya SMP Negeri di Sangihe yang berbatasan dengan Filipina karena masalah hak milik tanah. Puluhan anak sekolah terlantar hanya karena kepentingan pribadi, dan itu masalah mentalitas. Kesiapan mental itu juga yang menyebabkan menurunnya jumlah guru di Kalimantan Barat karena lebih memilih mengajar di kota atau menyeberang ke Malaysia. Padahal kebutuhan guru di wilayah perbatasan sedikitnya 2000 orang dan tidak mungkin hanya mengandalkan TNI atau ‘guru instan’ dari ibukota yang belum teruji dedikasinya. Selanjutnya, menyelesaikan pendidikan dasar jelas lebih prioritas dibanding membangun pendidikan tinggi. Paradigma masyarakat wilayah perbatasan bahwa tujuan sekolah sebatas bisa baca tulis perlu diluruskan. Belum perlu berkoar tentang membangun SDM berkualitas sementara masih banyak yang buta huruf. Belum perlu bangunan sekolah yang megah sementara ribuan anak sekolah masih harus berjalan ribuan meter melewati bukit dan hutan untuk dapat menikmati layanan pendidikan. Tak perlu janji – janji pendidikan gratis sementara mendapati anak – anak yang mau, mampu dan sempat bersekolah saja sudah alhamdulillah. Selanjutnya, melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pendidikan lebih prioritas daripada memanjakan masyarakat sehingga menimbulkan ketergantungan pada bantuan dari pusat.

Kata kunci ketiga adalah kesungguhan. Kesungguhan ini akan melahirkan komitmen yang akan memastikan perbaikan yang kontinyu. Contoh sederhana dapat dilihat dari kontrol anggaran pendidikan 20% dari APBN dan berbagai janji untuk memprioritaskan wilayah perbatasan. Realitanya, dana BOS saja tidak sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya sehingga tidak mengherankan hampir separuh ruang kelas SD – SMP di wilayah perbatasan dalam kategori rusak. Kesejahteraan guru juga masih jadi mimpi di siang hari. Provinsi Papua bahkan hanya menganggarkan 6% dari APBDnya untuk pendidikan. Pembangunan pendidikan setengah hati ini dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga keterlibatan mereka pun setengah hati. Padahal perbaikan hanya dapat optimal jika ada partisipasi aktif dari seluruh komponen terkait.

Perubahan status perguruan tinggi takkan memberi manfaat yang signifikan jika pemerataan pembangunan tidak dilakukan. Lulusannya hanya akan menambah jumlah pengangguran terdidik jika tidak ada saluran implementasi keilmuannya. SDM berkualitas yang didambakan pun bisa jadi memilih untuk keluar dari wilayah perbatasan untuk dapat membangun karir dan profesinya, jika tak ada yang dapat dikembangkan di tanah kelahirannya. Hadirnya PTN di wilayah perbatasan takkan berarti apa – apa jika pendidikan dasar dan menengah tidak dibangun. Angka partisipasi pendidikan tinggi di Kaltim saja yang merupakan provinsi dengan pendapatan daerah tertinggi hanya 2%. Akhirnya hanya akan timbul pertanyaan untuk siapa PTN di wilayah perbatasan. Gagasan revitalisasi perguruan tinggi juga hanya akan menjadi wacana tanpa kesungguhan. Membangun PTN berkualitas tidak mudah dan tidak murah. Butuh kesiapan jiwa untuk bisa menjadi peserta didik dan pendidik di wilayah perbatasan. Tidak terkecuali anak – anak yang harus berjuang untuk bisa memperoleh pelajaran. Tidak terkecuali TNI yang didaulat menjadi guru dadakan. Namun dengan kesungguhan, semua orang bisa menjadi peserta didik dan pendidik. Dan dengan kesungguhan, cita mulia mencetak generasi unggul dapat menjadi nyata.