Tag Archives: pendidikan tinggi

Pendidikan Tinggi, Antara Kualitas dan Kuantitas (1/2)

Pendidikan Tinggi, Antara Kualitas dan Kuantitas
(Outlook Pendidikan Tinggi 2018)

“Hitungan kuantitatif kerapkali hanya jadi make up yang mengelabui dan tidak bisa dibanggakan. Perkembangan pendidikan bukan berarti tidak perlu diukur, tetapi fokus pada aspek tangible dan jumlah tidak jarang justru menjauhkan dari hal-hal yang lebih esensial. Bahkan, target kuantitatif bisa menjadi beban. Padahal, keberhasilan tidak melulu berbicara angka.” (Purwo Udiutomo dalam ‘Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis’)

‘Mencerdaskan kehidupan bangsa’ merupakan salah satu cita-cita mulia Bangsa Indonesia. Karenanya, fokus terhadap pembangunan pendidikan sudah semestinya menjadi agenda utama di masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari APBN/ APBD membawa angin segar perbaikan pendidikan di Indonesia. Dalam APBN 2018 yang telah ditetapkan akhir Oktober 2017 lalu, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 444,1 triliun (20% dari APBN), dimana 33,7% dialokasikan untuk pusat dan 62,9% ditransfer ke daerah. Sisanya sebesar 15 triliun dialokasikan untuk pembiayaan dana abadi pendidikan. Anggaran tersebut diantaranya akan digunakan untuk Program Indonesia Pintar (19,7 juta jiwa), Bantuan Operasional Sekolah (56 juta jiwa), Beasiswa Bidik Misi (401,5 ribu mahasiswa), pembangunan/rehab sekolah atau ruang sekolah (62,2 ribu), dan tunjangan profesi guru (1,9 juta guru). Berbagai program tersebut diharapkan berkontribusi untuk mencapai target 2018 di antaranya tingkat pengangguran 5 – 5,3%, tingkat kemiskinan 9,5-10%, indeks Gini 0,38, dan Indeks Pembangunan Manusia 71,5.

Tahun 2018 adalah tahun berlimpahnya beasiswa. Selain Bidik Misi, penerima beasiswa LPDP juga mengalami peningkatan menjadi 5000 mahasiswa. Belum lagi 2018 adalah tahun politik, selain Pilkada serentak di 17 provinsi dan 154 kabupaten/ kota, tahun depan adalah tahun pemanasan terakhir jelang Pemilu 2019. Program bantuan pendidikan semisal beasiswa akan lebih ramai di tengah masyarakat, untuk memenuhi janji sekaligus meningkatkan elektabilitas. Program bantuan pendidikan ini menjadi media kampanye yang lebih smooth dibandingkan money politics terang-terangan. Banyaknya beasiswa akan membantu peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan. Secara kuantitas, namun belum tentu secara kualitas. Ketika program beasiswa yang mencari calon penerimanya, bukan sebaliknya, kualitas input cenderung diabaikan. Dampaknya, perhatian terhadap kualitas keluaran para penerima beasiswa pun cenderung terlupakan. Bahkan, kualitas pengelolaan program beasiswa bisa jadi kurang diperhatikan. Mulai dari sosialisasi yang seadanya, proses seleksi yang kejar target tercapainya kuota, hingga pencairan beasiswa yang terus tertunda. Kalaupun ada program pembinaan untuk para penerima beasiswa, dilakukan ala kadarnya. Berpuas diri dengan data Indeks Prestasi akademik para penerima beasiswa yang tiga koma, padahal hampir semua mahasiswa jaman now IP-nya di atas tiga.

Tahun 2018 adalah tahun pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur pendidikan. Berbagai pembangunan gedung yang mangkrak di sejumlah perguruan tinggi akan dikejar selesai di tahun 2018, atau paling lambat awal tahun 2019. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur di banyak kampus dengan berbagai sumber pendanaan misalnya dari IDB atau dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga akan segera diselesaikan. Anggaran infrastruktur untuk tahun 2018 mencapai 410,7 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberikan alokasi anggaran APBN sebesar 107,4 triliun, jauh di atas Kemenristek Dikti (41,3 triliun) ataupun Kemendikbud (40,1 triliun). Jika dikelola dengan benar, pembangunan infrastruktur ini akan mengatasi kesenjangan sekaligus menjadi investasi jangka panjang. Pun di sisi lain membuka ruang penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran. Sayangnya, fokus pada infrastruktur (konteks) akan mengalihkan dari fokus pada isi (konten). Fisik yang megah takkan ada artinya jika jiwanya rapuh. Membangun kampus berbeda dengan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, memberikan tunjangan guru tidaklah sama dengan meningkatkan kualitas guru. Fisik memang jelas terlihat dan terukur, namun pembangunan pendidikan sejatinya adalah menyoal pembangunan manusia, bukan sekadar infrastruktur pendidikan. Karenanya standar sarana prasarana hanyalah salah satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan.

(bersambung)

Menengok Negara Paradoks Bernama India

Apa yang muncul di pikiran Anda ketika mendengar kata “India”? Bollywood? Joget-joget everywhere? Kemajuan teknologi? Anda benar. Atau slumdog? Kemiskinan everywhere? Penerapan sistem kasta yang diskriminatif? Anda tidak salah. India ibarat Dewa Janus dalam mitologi Romawi Kuno yang memiliki dua wajah yang saling berseberangan. Agak mirip dengan Dewa Yama dalam ajaran Hindu. Apapun analoginya, setidaknya paradoks itulah yang kami rasakan dalam perjalanan singkat di India. Dua kondisi yang tampaknya bertolakbelakang namun nyata terjadi di satu tempat, di satu waktu.

Asal nama India berasal dari nama sungai Indus, salah satu pusat peradaban kuno (3000 SM), membuat India kaya sejarah dan budaya. Tradisi masih coba dijaga, pakaian sari masih mudah ditemui dikenakan oleh wanita India. Sayangnya penerapan tradisi kasta sama artinya dengan pelestarian kemiskinan. India yang kaya sejarah justru terkesan sebagai Negara yang kotor dan jorok. Hampir semua tempat dapat menjadi toilet, untuk laki-laki maupun perempuan. Safety riding dan mematuhi peraturan lalu lintas menjadi hal langka di berbagai Negara bagian. Keselamatan dan keamananpun tidak terjamin, dengan sekitar 32 ribu kasus per tahun, India merupakan Negara dengan kasus pembunuhan terbanyak di dunia. Jauh dari kata beradab. Ketika seekor sapi menjadi makhluk yang dihormati, seorang janda dianggap pembawa sial. Di beberapa wilayah bahkan masih menerapkan ritual suttees, dimana istri yang ditinggal suaminya akan membakar dirinya hidup-hidup.

India adalah Negara demokrasi terbesar dengan penduduk mencapai 1.2 miliar, jumlah penduduk yang hanya kalah oleh China yang menerapkan sistem pemerintahan sosialis – komunis. Di satu sisi, demokratisasi di India membawa banyak perbaikan, terutama dari aspek pendidikan, ekonomi dan sosial. Pun demikian, angka kemiskinan, kelaparan dan penduduk buta huruf di India masih sangat tinggi. Demokratisasi juga tidak berbanding lurus dengan terpenuhinya hak-hak perempuan. Angka perkosaan dan pelecehan seksual masih tinggi. Sistem kasta yang diskriminatif dan bertentangan dengan nilai demokrasi juga masih diterapkan di lapangan. Bahkan pembahasan tentang kasta di tengah demokrasi India pun seolah menjadi suatu hal yang tabu. Ya, India bisa dikatakan sebagai paradoks Negara demokrasi (semu) terbesar di dunia.

India memang Negara besar dengan penduduk yang banyak, tersebar dalam 28 negara bagian dan 7 serikat. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di India termasuk Top 10 di dunia, namun PDB per kapitanya merupakan yang terendah di antara Negara berkembang di Asia. Kesenjangan dan nilai kemandirian menjadi paradoks di India. Subsidi pangan yang diberlakukan belum mampu mengatasi tingginya angka kelaparan, padahal India dikenal sebagai Negara penghasil teh dan susu terbesar di dunia. Wajah ‘kota mimpi’ Mumbai sebagai kota industri film terbesar dalam banyak film Bollywood sangat bertolak belakang dengan banyaknya slumdog area di penjuru India. Kesederhanaan memang menjadi salah satu wajah India, tetapi belum cukup menutupi wajah kemiskinan.

Lebih dari satu juta penduduk India adalah biliuner, bahkan aset bersih 25 orang terkaya mencapai 174.8 miliar dollar. Lalu mengapa kemiskinan tampak di hampir setiap sudut India? Bagaimana tidak, jika ternyata sekitar setengah miliar penduduk India terkategori miskin dengan pendapatan kurang dari 1 US$ per hari. Harga pangan memang murah namun biaya untuk membangun rumah sangatlah besar, tidak heran tidak sedikit penduduk India yang tinggal di jalanan. Yang mengherankan adalah seorang Mukesh Ambani, orang terkaya di India dengan aset senilai 24.2 miliar dollar, memiliki rumah pribadi senilai 1 miliar dollar!

India merupakan salah satu negara penghasil doktor terbesar, buah manis dari fokus ke pendidikan tinggi, pun di sisi lain angka putus sekolah tergolong tinggi. Lulusan kampus India memang diakui di dunia internasional, namun Indeks Pembangunan Manusianya bahkan lebih rendah dari Indonesia. Koran dan buku murah serta mudah didapat, perpustakaan pun relatif ramai. Ironisnya, India termasuk negara dengan jumlah penduduk buta huruf terbesar. Biaya kuliah terbilang murah, apalagi untuk mahasiswa pribumi, ditambah lagi adanya beasiswa untuk mahasiswa dari kasta rendah. Pun kuota untuk kasta rendah sudah disediakan, bahkan dalam dunia politik, realitanya peluang untuk ‘naik kasta’ tidak semudah itu. Profesor dan doktor, apalagi pimpinan perguruan tinggi masih didominasi kasta atas, betapapun kasta sudra dan dalit (non-kasta) berupaya keras.

Kemajuan teknologi di India juga sudah diakui di kancah internasional. Indian Institutes of Technology (IIT) termasuk kampus teknologi ternama di dunia dengan lulusan yang berkualitas. Bangalore (yang sekarang bernama Bengaluru) merupakan kota IT yang terkenal sebagai Silicon Valley of India. Ada juga kota Hyderabad yang dijuluki Cyberabad, semakin menunjukkan identiknya India dengan teknologi. Namun sisi lain India justru menunjukkan wajah gagap teknologi. Laptop yang dibawa mahasiswa asal Indonesia disana kerap dianggap barang mewah di beberapa kampus. Powerbank yang saya bawa tidak dikenali bahkan dicurigai oleh petugas keamanan. Sisi lain inilah yang menempatkan India sebagai Negara dengan birokrasi dan administrasi terburuk di Asia. Terdapat lebih dari 150 ribu kantor pos, tetapi pengiriman surat biasa terlambat berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Entah dikemanakan teknologi canggih itu.

Di dunia kesehatan, India memiliki dokter-dokter terbaik dan rumah sakit terbaik, namun rasio dokter : pasien di India mencapai 1 : 2000. Mayoritas penduduknya tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat, angka kematian dan tingkat aborsi di India juga tinggi. WHO mencatat ada sekitar 900 ribu jiwa yang meninggal per tahun di India dikarenakan air minum terkontaminasi. Kota Delhi yang tampak lebih beradab saja dicatat WHO sebagai ibukota dengan udara paling tercemar (tingkat partikulat 2.5 μm).

Menengok negara paradoks bernama India sejatinya melongok ke dalam negara kita sendiri, Indonesia. Ada potret yang sama terkait kesenjangan dan diskriminasi. Ada teguran yang serupa tentang kemiskinan dan keberadaban. Dan tidak semua paradoks berkonotasi negatif, sebagaimana yin dan yang ada untuk saling melengkapi. Ada pembelajaran tentang kesederhanaan dan kemandirian yang bisa didapat dari India. Ada pula pembelajaran tentang inovasi dan kefokusan yang menjadi catatan menarik dari India. Namun di sisi lain, hikmah tentang rasa syukur dan kepedulian menjadi hal lain yang tidak kalah bermakna.

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.” (Mahatma Ghandi)