Tag Archives: pengentasan kemiskinan

Ketika Negara Mengais Recehan Uang Umat

“Bappenas Incar Zakat untuk Danai Pengentasan Kemiskinan”, begitu salah satu judul berita yang dimuat di CNN Indonesia (14/9). Eramuslim.com (15/9) bahkan memberi judul lebih provokatif: “Bangkrut, Jokowi Lirik Uang di Baznas Buat Dipakai”. Inti beritanya sih Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, menyatakan bahwa dana yang terhimpun di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dapat digunakan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan yang telah dibuat pemerintah. Masih sebatas rencana. Namun di tengah momentum ‘penghematan’ yang sedang dilakukan pemerintah di semua lini ditambah kebijakan tax amnesty yang dinilai belum optimal, wacana ini seakan bermakna pemerintah meminta dana zakat digunakan untuk membiayai program pengentasan kemiskinan pemerintah. Keliru kah?

Zakat memang bukan sekadar untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa, ada fungsi ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang menyertainya, termasuk peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan salah satu tujuan Negara: memajukan kesejahteraan umum. Tantangannya adalah pengelolaan zakat yang belum terpusat membuat sinergi dengan program pemerintah bertujuan serupa tidak mudah terwujud. Wacana pengelolaan zakat satu pintu bukan hal baru, apalagi setelah lahirnya UU Pengelolaan Zakat nomor 23 tahun 2011. Benturan pendapat pun terjadi antara pihak yang menjadikan zakat sebagai model kebijakan fiskal –yang menghendaki pemerintah sebagai operator dengan alasan utama optimalisasi potensi zakat—dengan model partisipatif yang menghendaki pemerintah cukup sebagai regulator, motivator dan pengayom lembaga zakat yang dibentuk masyarakat dengan pertimbangan utama pada aspek kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Faktor Trust dan Logika Terbalik
Apakah upaya pengentasan kemiskinan akan lebih efektif jika zakat yang terhimpun digunakan untuk membiayai program eksisting pemerintah? Jawabannya mungkin akan ada kesamaan dengan pertanyaan: apakah penghimpunan zakat akan lebih optimal jika dikelola oleh pemerintah? Pemerintah mungkin bisa membuat kebijakan yang mengikat dan memaksa, namun ada faktor trust yang turut menentukan keberhasilan implementasinya. Faktor trust ini yang menjelaskan mengapa sampai ada petisi tolak tax amnesty dan tagar #TolakBayarPajak pun sosialisasi tax amnesty banyak dilakukan. Ada yang tidak melakukan sesuatu karena tidak tahu, sebagian lagi karena tidak mampu, namun tidak sedikit karena tidak mau. Negara sejatinya adalah sebuah organisasi nonprofit super besar, dimana faktor trust menjadi hal penting dalam penyelenggaraannya.

Sekarang bagaimana jika pertanyaannya dibalik, apakah upaya pengentasan kemiskinan akan lebih efektif jika anggaran yang ada di pemerintah digunakan untuk membiayai program eksisting lembaga zakat? Menariknya, berbagai penelitian justru menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang diinisiasi lembaga zakat lebih efektif dibandingkan program yang diinisiasi perusahaan ataupun pemerintah. Persentase masyarakat miskin yang terentaskan dari total penerima manfaat program lebih besar. Memang sampelnya lembaga zakat yang sudah establish seperti Dompet Dhuafa, PKPU atau Rumah Zakat. Dan memang secara total penerima manfaat tidak sebesar pemerintah yang support anggarannya juga jauh lebih besar. Namun hal ini memberi sinyal kuat bahwa lembaga zakat sudah nyata berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan, dan sudah selayaknya memperoleh dukungan pemerintah. Bukan malah sebaliknya. Dengan logika serupa, bukan tidak mungkin penghimpunan zakat justru akan lebih optimal jika dilakukan oleh masyarakat dengan memperoleh dukungan regulasi dan pengawasan dari pemerintah.

Sebenarnya, pengelolaan ZISWAF terpusat sebagaimana pengelolaan baitul maal pada masa kekhalifahan adalah lebih ideal. Namun Indonesia tidaklah dalam kondisi ideal. Ada banyak Pe-eR dan pembuktian yang terlebih dahulu perlu diselesaikan. Masih ingat kasus korupsi pengadaan Al Qur’an? Atau kasus korupsi dana haji? Sebelum zakat menjadi instrumen kebijakan keuangan negara, penyelenggara negara perlu memantapkan performanya sebagai clean government dengan menuntaskan berbagai kasus keuangan negara. Jangan sampai pengelolaan zakat justru terjerat birokrasi, budaya ABS, atau bahkan kepentingan politis. Membangun trust merupakan syarat harmonisasi saling menguntungkan.

Negara juga perlu memahami hakikatnya sebagai organisasi nonprofit. Bukan malah mendorong lembaga zakat berubah dari lembaga sosial keagamaan menjadi lembaga keuangan keagamaan. Tidak semua potensi perlu dikapitalisasi. Lihat saja bagaimana penolakan publik atas wacana pengelolaan umroh oleh pemerintah. Adalah paradoks mendapati organisasi nonprofit yang berorientasi bisnis. Sebagaimana amil zakat mengelola amanah muzakki, kepercayaan masyarakat akan terbangun dengan kerja yang amanah dan profesional. Bukan aji mumpung atau sekadar rebutan proyek. Jika pemerintah hanya berpikir profit, bisa-bisa ke depan kotak amal masjid juga wajib setor ke pemerintah. Sinergi itu bukan mengakuisisi. Berbagai program sektor ketiga yang menunjang ketercapaian cita-cita Negara adalah sinergi. Kebijakan pemerintah yang mendukung partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan bangsa juga merupakan sinergi. Sinergi adalah saling memperkuat, bukan memanfaatkan salah satu pihak. Dan problematika kemiskinan sebagai simpul terlemah bangsa ini takkan terurai tanpa peran serta aktif dan produktif dari setiap elemen bangsa. Zakat mungkin recehan, namun jika dikelola dengan baik, akan mencapai satu titik dimana amil akan kesulitan mencari mustahik. Karena masyarakat sudah sejahtera. Semoga saja akan terjadi di negeri ini, di masa mendatang…

Pendidikan, Solusi Kompleksnya Masalah Pedesaan

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” (Nelson Mandela)

Potret Bangsa Indonesia belum jua terlepas dari kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Data BPS pada Maret 2010 menyebutkan bahwa dari 31.02 juta penduduk miskin di Indonesia sebanyak 64,23% tinggal di desa. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di pedesaanpun hampir dua kali lipat dari perkotaan. Jumlah ini realitanya bisa jadi lebih besar mengingat parameter kemiskinan BPS yang rendah. Jika melihat pembagian BLT dan Raskin saja yang mencapai lebih ke 17 juta keluarga miskin, sementara dalam satu keluarga miskin umumnya terdiri lebih dari empat orang, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia seharusnya lebih dari 70 juta jiwa.

Selanjutnya jika data kemiskinan tersebut diperdalam, tampaklah ada korelasi negatif yang erat antara kemiskinan dengan pendidikan. Masyarakat miskin umumnya berpendidikan rendah dan masyarakat yang berpendidikan rendah lebih berpotensi menjadi masyarakat miskin. Sekitar 80% penduduk miskin tidak lulus SD atau hanya lulus SD, dan sebagian besar ada di pedesaan. Dalam pengalaman penulis mengunjungi berbagai desa, pendidikan memang tidak menjadi prioritas masyarakat miskin pedesaan, belum lagi akses pendidikan yang masih sangat terbatas. Daripada jalan kaki sejauh 5 kilometer untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah, masyarakat miskin pedesaan umumnya lebih memilih meminta anak – anak untuk bekerja membantu orang tua. Bisa membaca dan menghitung dianggap sudah cukup, lebih baik daripada orang tua mereka yang banyak buta huruf. Akhirnya, kondisi ekonomi tak jua membaik karena pola pikir dan mentalitas tidak berubah. Karenanya masalah pendidikan sebagai upaya pengentasan kemiskinanpun menjadi tantangan serius bagi masyarakat pedesaan.

Permasalahan masyarakat pedesaan memang kompleks, bukan sebatas minimnya infrastruktur dan rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, informasi dan berbagai pelayanan publik. Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebutpun bukannya tidak sama sekali dilakukan, baik yang top down maupun bottom up. Berbagai bentuk program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan kerap terkendala –seperti yang disampaikan Goodwin Watson dalam ‘Planning of Change’— baik karena faktor personal (kenyamanan/ homeostatis, kebiasaan, pilihan utama, seleksi ingatan dan persepsi) maupun sistem sosial (norma, budaya, penolakan terhadap orang luar). Disinilah pendidikan memegang peran vital dalam mengarahkan individu dan sistem sebagai solusi permasalahan pedesaan secara utuh. Pendidikan adalah aspek penting dalam kehidupan manusia. Mengutip perkataan Nelson Mandela, pejuang Afrika melawan diskriminasi, pendidikan merupakan senjata yang sangat ampuh untuk dapat mengubah dunia. Demikian pentingnya peran pendidikan, sehingga dapat dijadikan tolok ukur kemajuan dan pembangunan suatu negara. Bantuan ekonomi dan infrastruktur an sich kerap menimbulkan potensi konflk dan ketergantungan, namun pendidikan dengan segala bentuknya akan melahirkan individu dan komunitas partisipatif, integratif dan mandiri yang dapat mengatasi permasalahan mereka sendiri.

Kompleksitas permasalahan masyarakat pedesaan hanya dapat diselesaikan melalui pendekatan yang menyeluruh, baik kultural maupun struktural, baik sistem maupun teknis dan melibatkan segenap stakeholder yang ada. Sebatas mengandalkan program pemerintah tidak akan menjadi solusi yang sustain, dibutuhkan serangkaian aktifitas yang bertahap dan kontinyu. Penyiapan SDM berkualitas yang tidak terkendala secara personal untuk terus berkembang mutlak diperlukan dalam upaya pembangunan (masyarakat) pedesaan. Pendidikan akan menjawab berbagai kebutuhan tersebut, baik secara formal, informal maupun nonformal. Dimulai dari pendidikan di keluarga, dilanjutkan dengan lingkup yang lebih besar. Ketika pendidikan formal akan memberikan legalitas, pendidikan informal dan non formal akan mengembangkan potensi individu masyarakat baik secara pengetahuan, ketrampilan, pengembangan sikap dan kepribadian. Dampaknya bukan sebatas menurunkan angka buta huruf atau meningkatkan angka partisipasi pendidikan, tetapi juga meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Perbaikan (pendidikan) masyarakat pedesaan secara struktual dan sistemik memang dibutuhkan. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah terkait pendidikan dan pengelolaan masyarakat pedesaan. Norwegia, Negara dengan indeks pembangunan manusia tertinggi memiliki sistem pendidikan yang luar biasa. Kesamaan hak pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat benar – benar diterapkan, kegiatan belajar mengajar disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian setiap orang, bahkan wajib belajar 10 tahun diberikan bebas biaya. Jepang yang luluh lantak pasca Perang Dunia II kini menjadi ikon kebangkitan Asia setelah melakukan reformasi pendidikan dengan tetap bertumpu pada karakter bangsanya. Pendidikan jelas berdampak positif terhadap kemajuan dan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan untuk menjawab berbagai permasalahan masyarakat. Di luar itu, pendekatan kultural yang lebih menyentuh langsung ke masyarakat juga sangat dibutuhkan. Perbaikan secara kultural inilah yang akan mengasah nilai individu dan norma masyarakat menjadi entiti penting dalam upaya penanggulangan masalah masyarakat. Pendidikan individu dan masyarakat ini akan mengakselerasi pembangunan masyarakat, dan dapat dilakukan segera tanpa harus menunggu kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.

Permasalahan masyarakat pedesaan yang kian menghebat butuh penyikapan segera. Untuk itu dibutuhkan prioritas penanganan dan upaya – upaya perbaikan yang nyata. Perbaikan pendidikan menjadi penyikapan bijak untuk memperbaiki individu dan masyarakat secara bertahap, menyeluruh dan kontinyu. Perbaikan pola pikir, sikap dan mentalitas memang seyogyanya diatasi dengan pendidikan. Belum lagi peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan yang dapat menjadi senjata dalam menghadapi berbagai permasalahan, diperoleh dari pendidikan. Setiap komponen masyarakat, termasuk kita, dapat berkontribusi dengan apa yang dimiliki. Saya siap memulainya, bagaimana dengan Anda?

*dimuat di Harian Radar Bogor