Tag Archives: revitalisasi

Tulisan 8 Bulan Kemudian

Tulisan ini dibuat di Hotel Grasia – Semarang, di malam pertama kegiatan Future Leaders Camp (FLC) Beasiswa Aktivis Nusantara, tanggal 28 Maret 2019. Ya, 8 bulan berselang dari waktu posting tulisan ini. Semacam tulisan dari masa depan.

Tentu bukan tanpa sebab, tulisan ini dimunculkan. Website ini sempat hiatus selama 8 bulan terhitung sejak akhir Juli 2018 hingga akhir Maret 2019. Hingga tidak sedikit pihak yang bertanya-tanya mengapa tidak ada update tulisan lagi. Kesibukan merupakan alasan klasik. Nyatanya banyak orang yang lebih sibuk masih bisa rutin menyampaikan gagasannya lewat tulisan. Dan faktanya, gagasan itu banyak berseliweran, sehingga dalih tidak ada ide untuk ditulis jelas tidak relevan.

Lantas mengapa bisa berbulan-bulan vakum membuat tulisan? Pertama adalah faktor kesungguhan yang kurang. Kedua adalah cara berpikir yang terlalu rumit, tidak sederhana. Faktor pertama sudah melanggar kiat produktif menulis: teruslah menulis. Sementara faktor kedua menabrak kaidah menulis, bahwa menulis itu mudah, dan menulis bukanlah beban.

Karenanya dengan adanya tulisan 8 bulan kemudian ini, semoga muncul motivasi baru dalam menulis, setidaknya agar tulisan ini tidak terbaca karena tertutup oleh tulisan-tulisan yang lebih anyar. Dalam rentang 8 bulan hiatus ataupun setelahnya. Ya, tulisan 8 bulan setelah ini kemungkinan besar tidak ditulis pada waktu yang benar, melainkan (lagi-lagi) merupakan ‘tulisan dari masa depan’.

Jika dalam sepekan bisa diselesaikan sebuah tulisan, maka dalam 8 bulan setidaknya sudah ada 32 tulisan yang akan menutup tulisan ini. Jika dalam sepekan bisa ada lebih dari 1 tulisan, tentu lebih banyak lagi tulisan yang akan menutup tulisan ini. Barangkali secara kualitas tulisan tidak sepanjang dan semendalam sebelumnya, namun tulisan ini semoga menjadi salah satu ikhtiar untuk kembali menggiatkan menulis, pun hanya beberapa paragraf atau kalimat.

Jika semuanya berjalan sesuai dengan perencanaan, barangkali butuh beberapa waktu sebelum tulisan ini ‘tenggelam’ oleh tulisan lain yang lebih baru. Dan semoga saja semua berjalan sesuai rencana. Atau harus ada cara lain untuk revitalisasi aktivitas menulis yang berbulan-bulan lamanya kurang diprioritaskan. Semoga hanya mereka yang ‘setia’ dengan website ini yang sempat membaca tulisan ini. Artinya, tidak butuh waktu lama untuk ‘menenggelamkan’ tulisan ini dengan tulisan-tulisan yang lebih baru.

Bismillah… Memulai lembaran baru untuk kembali produktif menulis… Semoga bisa terus menebar kebermanfaatan…

Ironi Madrasah Dibuang Sayang

Kasus diskriminasi dunia pendidikan Indonesia terhadap madrasah kembali mencuat. Tiga Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Semarang yang berhasil menjuarai Olimpiade Sains Nasional (OSN) tidak dapat lanjut ke tingkat provinsi karena statusnya sebagai MI, bukan SD. Bukan hal baru sebenarnya, karena kasus dipersulitnya madrasah dalam ajang OSN hampir terjadi setiap tahun. Anehnya, pun panitia menjadikan petunjuk teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar sebagai alasan, faktanya di tingkat provinsi Jawa Tengah masih ada tiga MI dari kabupaten/ kota lain yang masuk. Juknis yang tidak jelas, faktor kesengajaan atau bagaimana?

Dirjen Dikdas Kemdikbud membantah telah mendiskriminasi madrasah karena petunjuk teknis tersebut malah lahir dari usulan Kementrian Agama pada tahun 2009. Tidak masuknya MI dalam pelaksanaan OSN mulai diterapkan sejak 2010 karena Kemenag yang membawahi madrasah sudah menyelenggarakan Kompetisi Sains Madrasah (KSM). Kebijakan yang agak aneh mengingat sekolah islam terpadu ataupun sekolah Kristen juga tidak dilarang mengikuti OSN. Ibarat Liga Champions dengan Liga Eropa, KSM seolah jadi kompetisi kelas dua. Madrasah dengan segala potensi keunggulannya seakan dibatasi untuk bersaing dalam kompetisi paling elit, dan diarahkan untuk puas dinomorduakan. Tapi kalau alasannya proyek semata, semuanya bisa dipahami…

Madrasah yang Termarjinalkan
Sudah jadi rahasia umum bahwa madrasah yang berada di bawah Kemenag lebih dianaktirikan dibandingkan sekolah umum di bawah Kemdikbud. Tidak hanya soal peluang berkompetisi, tetapi juga dalam hal fasilitas, sarana dan prasarana, hingga kesejahteraan guru madrasah kurang diperhatikan. Bahkan pernah terjadi polemik ketika Mendagri menyampaikan bahwa APBD tidak boleh digunakan untuk membantu madrasah. Jika diurutkan, secara umum ‘anak emas’ sekolah di Indonesia adalah sekolah umum negeri, sekolah umum swasta, madrasah negeri, dan di posisi paling buncit adalah madrasah swasta. Padahal berbeda dengan sekolah umum yang didominasi oleh sekolah negeri, lebih dari 91 persen madrasah dikelola oleh swasta. Dananya bersumber dari dana masyarakat.

Anggaran 16 triliun rupiah untuk madrasah di tahun 2015 dinilai tidak cukup untuk membiayai lebih dari 70 ribu madrasah di Indonesia. Dimana lebih dari separuh jumlah madrasah tersebut ada di luar Jawa dan utamanya ada di daerah pedesaan. Parahnya lagi, tidak lebih dari 10 persen guru madrasah yang berstatus PNS, sisanya, lebih dari 700 ribu guru madrasah masih berstatus guru honorer. Sulit dibandingkan dengan puluhan triliun anggaran untuk sekolah umum, di luar sekitar 70 – 80 triliun rupiah untuk tunjangan guru. Bisa dibayangkan kesenjangan sarana prasarana hingga gaji guru di madrasah. Padahal jumlah madrasah yang sekitar sepertiga jumlah sekolah di Indonesia tentu memberikan sumbangan signifikan untuk peningkatan angka partisipasi sekolah. Padahal sekolah swadaya masyarakat bukan berarti tidak membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Pendidikan Satu Atap dan Revitalisasi Madrasah
Kemdikbud dan Kemenag menjadi pihak yang paling banyak disorot terkait disparitas kualitas pengelolaan madrasah dengan sekolah umum. UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 memang memberikan ruang yang lebih luas bagi madrasah, namun sejatinya merupakan tantangan untuk dapat mengelola madrasah dengan lebih baik. Dualisme pengelolaan pendidikan di bawah dua kementerian ini pernah coba dijembatani oleh Daoed Joesoef dan diangkat kembali oleh Gus Dur mengenai pendidikan satu atap. Dapat dipahami kekhawatiran pihak akan adanya sekularisasi pendidikan di madrasah dengan wacana penggabungan pengelolaan pendidikan ini, namun juga dapat dimengerti mereka yang berharap bisa terwujud kesatuan langkah dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia.

Pada dasarnya, madrasah hadir membawa ide pembaruan sistem pendidikan Islam dengan mengakomodir model pendidikan barat. Madrasah mencoba menyempurnakan sistem pesantren untuk lebih terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya, ada ‘ruh’ pendidikan Islam dalam pengelolaan madrasah. Sayangnya, ruh ini perlahan meredup. Pesantren mulai bertransformasi menjadi ‘madrasah’ dan madrasah semakin mirip dengan sekolah umum. Ukuran keberhasilan madrasah menjadi tidak berbeda dengan sekolah umum. Kesetaraan dimaknai dengan kesamaan dalam segala hal, yang pada akhirnya dapat mencerabut landasan filosofi lahirnya madrasah. Filosofi tentang keunggulan sistem pendidikan Islam yang memulai dari aspek keimanan dan dasar keislaman termasuk akhlak sebelum belajar mengenai pendidikan umum.

Secara ukuran umum, madrasah sebenarnya mampu bersaing dengan sekolah umum. Lihat saja MAN Insan Cendikia yang memperoleh nilai rata-rata UN tertinggi ke-2 secara nasional. Bahkan dalam ajang OSN September 2014 lalu, ada 16 siswa-siswinya yang pulang membawa medali. Di penghujung tahun 2014 lalu giliran Tim robotik MTsN Pamulang yang menggondol sejumlah medali dan penghargaan pada International Islamic School Robot Olympiad (IISRO) yang digelar di Johor, Malaysia. Awal tahun 2015 ini, para siswa MAN Mojosari, Mojokerto, menjadi juara 3 pada Global Youth Summit 2015 di Hanoi, Vietnam. Persentase angka kelulusan UN madrasah pun mampu bersaing dengan sekolah umum.

Jika ukuran kualitas madrasah sama dengan sekolah umum, maka pendidikan satu atap menjadi solusi paling efektif dan efisien. Diskriminasi takkan lagi menjadi persoalan karena perlakuannya akan disamakan. Namun madrasah mengusung misi lain yang lebih ideologis, karenanya pendidikan satu atap harus memastikan ‘ruh’ madrasah tersebut tidak hilang. Disinilah ruang kompromi menjadi lebih besar. Jargon ‘Lebih baik madrasah, madrasah lebih baik’ sudah tepat, tinggal pembuktiannya. Sistem pendidikan Islam yang diusung madrasah harus menjadi keunggulan kompetitif, bukan sekedar tambahan ataupun pembeda. Revitalisasi madrasah harus berani menghadapi arus sekulerisasi pendidikan. Madrasah harus unjuk prestasi untuk lebih diperhatikan, bukan minta diperhatikan dulu baru mencoba untuk berprestasi. Dan ukuran prestasinya tidak perlu selalu sama dengan sekolah umum. Karena madrasah memang berbeda. Berbeda dan (seharusnya) lebih baik.