Tag Archives: tanggung jawab

New Normal, Ilusi Penuh Harapan

Normal is an illusion. What is normal for the spider is chaos for the fly.” (Charles Addams)

Alhamdulillah, setelah dua setengah bulan mengganti shalat Jum’at dengan shalat zhuhur akibat pandemi Covid-19, akhirnya saya berkesempatan melaksanakan shalat Jum’at di masjid secara berjama’ah. Itupun karena memang sedang ada agenda rapat offline. Karena masjid perumahan juga belum menyelenggarakan shalat Jum’at berjama’ah. Tidak ada yang terlalu berbeda dari Jum’atan sebelum virus corona menyerang, kecuali tersedianya hand sanitizer dan bilik disinfektan untuk jama’ah, dan sebagian besar jama’ah menggunakan masker. Ya, tidak semua jama’ah mengikuti protokol cegah corona dengan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Social distancing antar jama’ah juga hanya terjadi di awal ketika jama’ah belum banyak yang datang. Ketika jama’ah sudah membludak, apalagi pas pelaksanaan shalat, jarak antar jama’ah hanya sekadar ‘tidak menempel’. Saya tidak akan membahas lebih baik mana shalat Jum’at di masjid atau shalat zhuhur di rumah ketika terjadi wabah. Yang ingin saya soroti adalah betapa banyak masyarakat kita yang bosan #dirumahaja dan ingin segera dapat beraktivitas di luar rumah, seperti sediakala. Apalagi saat ini pemerintah sudah membuka ruang itu dengan terminologi “new normal” atau kenormalan baru. Pun baru akan dimulai Juni mendatang, masyarakat awam sudah banyak yang ‘berani beraktivitas normal’ hanya berbekal masker.

Kenormalan baru yang dikehendaki pemerintah adalah kehidupan seperti biasanya ditambah dengan protokoler kesehatan, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak berkerumun. Karena obat atau vaksin corona belum pasti kapan akan ditemukan, sementara virus corona takkan hilang dalam waktu dekat, pemerintah berharap masyarakat Indonesia bisa berdamai dengan corona. Panduan menghadapi kenormalan baru pun sudah disiapkan. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi terbaik dalam menghadapi pandemi Covid 19 yang dampaknya bukan hanya terlihat dari perspektif dunia kesehatan, namun sektor-sektor kehidupan lainnya juga sangat terdampak, termasuk sektor ekonomi. Kenormalan baru diharapkan mampu menggeliatkan kembali perekonomian nasional yang sempat ‘mati suri’.

Kebijakan kenormalan baru ini banyak menuai kritik. Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah tidak terburu-buru menerapkan new normal tanpa kajian mendalam, termasuk harus ada langkah antisipasi seandainya terjadi gelombang baru penyebaran virus corona setelah penerapan new normal. Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menolak istilah new normal yang dinilainya tidak akan efektif. Sudah banyak buruh yang PHK, sebagian lainnya tidak ada yang bisa dikerjakan karena ketiadaan bahan baku, sebagiannya lagi tetap bekerja walau tanpa new normal. Sementara Relawan Laporcovid-19 yang juga Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia, Ahmad Arif menilai kondisi ke depan adalah kondisi tidak normal. Pemerintah harus mampu mengendalikan pandemi dan menurunkan penyebaran virus corona, atau alih-alih new normal, yang terjadi justru bencana baru. Organisasi Muhammadiyah juga mengkritik dan skeptis dengan kebijakan ini. Data primer dari ratusan jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah menunjukkan tren Covid 19 di Indonesia belum melandai. Berdamai dengan Covid 19 bukanlah sikap yang tepat, apalagi akan banyak nyawa masyarakat Indonesia yang dipertaruhkan. Dan masih banyak lagi kritik terhadap kebijakan kenormalan baru yang pada intinya dianggap tidak tepat waktunya karena belum memenuhi syarat untuk menerapkannya.

Sebagai catatan, ada beberapa syarat yang direkomendasikan WHO bagi negara yang hendak menerapkan new normal. Pertama, transmisi atau penularan Covid-19 terbukti sudah dapat dikendalikan. Indikator yang biasa digunakan adalah basic reproduction number (biasa dilambangkan dengan R0/ R naught) yaitu angka yang menunjukkan daya tular virus dari seseorang ke orang lain. Nilai R0 pada suatu waktu (t) atau biasa disebut effective reproduction number (Rt) haruslah lebih kecil dari 1 (satu) sehingga pelonggaran atau new normal dapat diterapkan. Bahkan idealnya, nilai Rt kurang dari 1 ini harus konsisten di bawah 1 (satu) selama dua pekan (14 hari) untuk memastikan transmisi Covid 19 sudah dapat dikendalikan. Kedua, sistem kesehatan terbukti memiliki kapasitas dalam merespon pelayanan Covid-19, mulai dari mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, hingga mengkarantina. Jangan sampai ketika terjadi gelombang baru akibat pelonggaran, Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan menjadi overload. Ketiga, adanya mitigasi risiko pandemi khususnya untuk wilayah dan kelompok orang yang rentan terjangkit Covid-19, misalnya di panti jompo, fasilitas kesehatan termasuk Rumah Sakit Jiwa, ataupun pemukiman padat penduduk. Keempat, implementasi pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja dan tempat umum dengan penyediaan fasilitas fisik dan penerapan prosedur kesehatan. Kelima, risiko penyebaran imported case dapat dikendalikan. Keenam, adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan masa transisi kenormalan baru.

Faktanya, berbagai persyaratan tersebut memang belum terpenuhi. Nilai Rt di beberapa wilayah Indonesia yang akan diterapkan new normal, termasuk DKI Jakarta, masih di atas 1 (satu). Penambahan jumlah kasus baru corona pun masih ratusan setiap harinya, lebih tinggi dibandingkan penambahan jumlah pasien yang sembuh. Kurva penyebaran virus corona pun relatif masih terus meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda akan melandai dalam waktu singkat. Belum lagi, rasio jumlah tes corona dibandingkan dengan populasi penduduk Indonesia tergolong paling rendah di antara negara-negara dengan jumlah kasus corona minimal lima digit. Artinya, bisa jadi jumlah kasus positif corona (termasuk jumlah korban jiwa akibat corona) di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan data yang selama ini dipublikasikan. Singkatnya, new normal hanyalah ilusi sebab syarat dan ketentuannya belum terpenuhi, namun tetap akan diimplementasi.

Pun demikian, kenormalan baru adalah ilusi yang bisa dipahami. Ketika masyarakat lebih takut mati karena kelaparan dibandingkan mati karena virus. Ketika pemerintah sudah tidak lagi mampu membiayai. Ketika berbagai wacana dan teori konspirasi virus corona semakin ramai dan tidak dihalangi. Ketika pemimpin bukan hanya membiarkan, namun mencontohkan untuk tidak patuh prosedur. Ketika ekonomi menjadi panglima, yang siap menumbalkan sektor lainnya termasuk kesehatan dan pendidikan. Se-absurd apapun, kenormalan baru akan mentolerir dan menjadi solusi atas itu semua.

Masyarakat tak perlu takut menghadapi virus corona, toh berbagai virus mulai dari influenza hingga HIV bisa jadi ada setiap saat di semua tempat. Karenanya sebagian masyarakat menyambut kenormalan baru dengan euforia. Tidak perlu khawatir berlebihan dalam beraktivitas, harapan hidupnya pun semakin tinggi. Ketika Covid-19 diposisikan sebagai ilusi yang menebar ancaman dan ketakutan, new normal adalah ilusi yang memberikan harapan. Harapan untuk kembali menjalani hari-hari tanpa ketakutan. Harapan berdamai dengan virus dan membentuk sistem imun. Harapan kesejahteraan ekonomi semakin membaik. Dan berbagai harapan yang bisa jadi hanya sebatas angan. Entah sekadar harapan semu atau harapan yang akan mewujud biarlah imunitas dan waktu yang menjawabnya.

Akhirnya, masyarakat termasuk garda terdepan Covid-19 hanya bisa berdamai dengan kebijakan new normal. Ya, berdamai dengan kebijakan, bukan dengan virus yang tidak mengenal negosiasi. Tak bisa melawan. Tak punya posisi tawar. Apalagi bagi mereka yang tak punya pilihan dalam menentukan aktivitas pekerjaannya. Semuanya hanya bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya, dan biarkan kenormalan baru menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Hidup mati adalah takdir yang tak perlu ditakuti, apalagi hanya dari virus yang terlihatpun tidak. Dalam ketidakjelasan, bukankah lebih baik hidup dengan harapan dibandingkan hidup dengan ketakutan?

Karena beban tanggung jawab dipindahkan ke individu masyarakat, maka pemerintah bisa beralih fokus untuk mengerjakan proyek selanjutnya. Apalagi keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 terkait penanganan pandemi Covid 19 sangat berpihak kepada pemerintah. Mulai dari keleluasaan menggunakan anggaran dengan dalih penanganan pandemi, hingga kekebalan hukum untuk disalahkan dalam upayanya mengatasi pandemi Covid 19. Proyek-proyek bisa kembali dijalankan, termasuk proyek pilkada. Biarlah rakyat mengais recehan untuk dapat meneruskan kehidupan. Biarlah para pengangguran dan pulahan juta korban PHK mati-matian untuk survival di tengah pandemi Covid-19. Semoga saja kebijakan new normal ini sudah direncanakan dengan matang dan tidak didasari pada kepentingan pragmatis golongan. Sehingga ribuan korban jiwa, termasuk puluhan tenaga medis tidaklah mati sia-sia. Untuk kemudian menuntut haknya di akhirat. Sehingga semua pihak bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambil. Tidak kemudian lepas tangan ketika kondisi memburuk. Sehingga harapan baik bukan sebatas ilusi, namun menjadi impian yang akan diperjuangkan, dan do’a yang akan terwujud. Tetap normal dalam new normal.

“Hope and fear cannot occupy the same space. Invite one to stay.” (Maya Angelau)

Karena Beasiswa Adalah Amanah

“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.” (Bung Hatta)

Angka partisipasi pendidikan tinggi mengalami peningkatan cukup signifikan dalam tujuh tahun terakhir. Data BPS mengungkapkan bahwa selama tahun 1994 – 2009, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 19 – 24 tahun relatif stagnan di kisaran 12%. Namun capaian ini terus meningkat sejak tahun 2010 dan tahun 2017 ini angkanya telah mencapai 24,67%, hampir dua kali lipat dari capaian tahun 2009. Program pemerintah yang paling mungkin memengaruhi capaian ini adalah Bidik Misi yang dimulai pada 2010 lalu untuk 20.000 mahasiswa. Dampaknya, terjadi peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi yang signifikan pada tahun 2013, tepat empat tahun setelah program digulirkan. Kuota maupun sebaran kampus Bidik Misi pun terus bertambah, termasuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Pada tahun 2018 nanti, direncanakan kuota Bidik Misi akan menjangkau 90.000 mahasiswa.

Tidak hanya Bidik Misi, program beasiswa untuk mahasiswa memang kian marak dalam satu dasawarsa terakhir. Pemerintah pusat dan daerah, berbagai perusahaan, LSM, yayasan, para alumni hingga donasi individu seakan berlomba memberikan beasiswa. Bentuknya pun semakin beragam bukan hanya pembiayaan pendidikan, ada fasilitas tempat tinggal hingga pembinaan mahasiswa dengan tema tertentu, misalnya menghapal Al Qur’an, entrepreneur, atau kepemimpinan. Bahkan beasiswa untuk paska sarjana juga semakin banyak, di antaranya melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan RI. Zaman seolah berubah, jika dulu mahasiswa berebut mencari beasiswa, sekarang beasiswa lah yang sibuk mencari calon penerimanya. Mahasiswa penerima beasiswa tidak lagi eksklusif, mudah ditemukan dimanapun.

Kemudahan memperoleh beasiswa ini turut memengaruhi karakter para penerima beasiswa. Apalagi banyak program beasiswa yang hanya menjadikan indeks prestasi akademik sebagai indikator keberhasilan, abai dengan penguatan karakter penerima beasiswa. Padahal banyaknya beasiswa membuat calon penerimanya semakin pragmatis, memilih yang mudah diperoleh, dapat banyak fasilitas, dan tidak membebani dengan kewajiban apapun. Secara akademik mungkin mereka tidak bermasalah, namun belum tentu secara karakter. Mulai dari lemah komitmen, segera beralih ke beasiswa lain yang menjanjikan fasilitas lebih. Tak peduli fakta bahwa ketika mereka sudah menerima beasiswa sebenarnya ada kuota yang sudah mereka isi, artinya ada hak orang lain yang sudah mereka ambil. Toh ini kompetisi. Mudah menuntut haknya untuk memperoleh berbagai fasilitas yang dijanjikan. Mudah mengeluh, kurang mandiri, dan kurang berempati. Jangankan berpikir bahwa sejatinya beasiswa yang diperolehnya adalah donasi dari masyarakat yang di dalamnya tersimpan amanah dan harapan masyarakat, bahkan ada penerima beasiswa yang ‘memalsukan kemiskinannya’ hanya untuk memperoleh beasiswa. Tidak jujur dalam menyiasati beasiswa. Tak mengherankan tersedia layanan untuk melaporkan mahasiswa yang tidak layak untuk memperoleh beasiswa dalam website Bidik Misi.

Mekanisme pencairan beasiswa yang dirapel juga rentan penyelewengan, baik oleh penerima maupun pengelola beasiswa. Uang dalam jumlah besar yang ‘tiba-tiba’ diterima memungkinkan para penerima beasiswa tidak bijak dalam menggunakannya. Alih-alih untuk biaya pendidikan, beasiswa justru digunakan untuk beli gadget terbaru atau pelesiran. Jika sebagian uang beasiswa dikirimkan untuk membantu orang tuanya tentu masih dapat dimaklumi, namun jika digunakan sekadar untuk gaya-gayaan rasanya kok kejam sekali. Sementara masih banyak anak dari masyarakat marjinal yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi. Pengelola juga bisa jadi tidak berlaku amanah jika memang sengaja menunda pencairan misalnya, apalagi jika menjadi ‘broker’ beasiswa sehingga kuota justru diambil oleh mereka yang tak layak memperoleh beasiswa.

Tak hanya itu, amanah para pengelola beasiswa tidaklah kalah besarnya. Mulai dari menyebarkan informasi beasiswa seluas-luasnya dan sebenar-benarnya, hingga menyempurnakan ikhtiar dalam seleksi sehingga yang terpilih adalah mereka yang benar-benar layak. Ada sisi kemanusiaan yang perlu dihadirkan, tidak hanya bersandar pada rumus dan hitungan matematis. Banyak mahasiswa nyaris miskin yang selama ini kurang diperhatikan. Di sisi lain, ada upaya sekadar memenuhi kuota penerima beasiswa di beberapa kampus yang akhirnya menurunkan standar kelayakan calon penerima beasiswa. Amanah lain yang kerap terlupakan adalah mendidik para penerima beasiswa secara paripurna, bukan sebatas menggugurkan kewajiban untuk menyalurkan. Amanah dalam mengelola beasiswa juga mencakup makna memastikan bahwa beasiswa yang diberikan dapat efektif dalam menghasilkan SDM unggul pemimpin masa depan bangsa, yang tentu bukan hanya berkompeten, tetapi juga berkarakter.

Beasiswa adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawabannya. Para penerima beasiswa akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana cara mereka memperoleh beasiswa, digunakan untuk apa, dan apa hasil atau kebermanfaatan dari beasiswa tersebut. Para pengelola beasiswa akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana mereka mengelola beasiswa dan para penerima beasiswa. Beasiswa sejatinya bersumber dari donasi masyarakat, termasuk pajak dan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah). Beasiswa alumni atau donasi individu pun bagian dari masyarakat. Bahkan perusahaan pun memperoleh pendapatan dari masyarakat dan mengalokasikan dana CSRnya untuk program di masyarakat. Karenanya, program beasiswa seharusnya mampu memberi kontribusi kepada masyarakat. Tidak harus dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun sikap amanah dalam menyalurkan dan menerima beasiswa akan membawa kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Tumbuhnya kepercayaan donatur akan meningkatkan kedermawanan sosial. Ditambah lagi keberkahan dari hadirnya SDM berkualitas dari program beasiswa yang akan terus menebar kebermanfaatan bagi masyarakat. Dan manfaat pun terus berlipat dimulai dari satu kata sederhana: amanah.

Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi RabbNya, hingga dia ditanya tentang lima perkara (yaitu): tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa (hartanya tersebut) ia belanjakan serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya.” (HR. Tirmidzi dan Thabrani)

Dicari : Calon Presiden yang REVOLUSIONER

“Berikan saya 100 peti mati, 99 akan saya kirim untuk para koruptor. Satu buat saya sendiri jika saya pun melakukan hal itu” (Zhu Rongji, Perdana Menteri China)

Kata-kata diatas bukan sekedar isapan jempol, ribuan bahkan puluhan ribu orang di China telah dihukum mati sejak tahun 2001 karena terbukti melakukan berbagai kejahatan, termasuk korupsi. Tidak tangung-tanggung, Zhu Rongji berani menghukum mati Cheng Kejie (pejabat tinggi Partai Komunis Cina sekaligus Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional), Hu Changging (Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi), Xiao Hongbo (Deputi Manajer Cabang Bank Konstruksi China), Xu Maiyong (mantan Wakil Walikota Hangzho), Jiang Renjie (mantan Wakil Walikota Suzhou) dan banyak tokoh publik lainnya. Tidak hanya itu, puluhan ribu polisi dipecat karena menerima suap, berjudi, mabuk-mabukan, membawa senjata di luar tugas dan kualitas di bawah standar. Terdengar kejam memang, namun begitulah pemimpin yang REVOLUSIONER, berani mengambil resiko untuk tujuan yang lebih besar. Hasilnya, pejabat takut untuk korupsi, pertumbuhan ekonomi China mencapai 9% per tahun dengan PDB melonjak tinggi dan cadangan devisa negara lebih dari 300 miliar USD. China pun menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. REVOLUSIONER, itu kuncinya.

REVOLUSIONER berarti cenderung menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar. Berani dan tidak setengah-setengah. REVOLUSIONER adalah jiwa yang mempengaruh karakter pemimpin, bukan metode perjuangannya. Ahmadinejad, presiden Iran yang sangat sederhana dan merakyat. Ia meninggalkan pakaian mewah, rumah dan mobil dinas, pesawat kepresidenan, berbagai protokoler dan seremonial hingga gajinya sebagai presiden. Di balik sikap rendah hatinya, ia bersikap tegas terhadap berbagai propaganda yang dilancarkan Amerika Serikat, Israel dan sekutunya yang membuatnya disegani di mata dunia dan menjadi simbol perlawanan hegemoni Barat. Hebatnya, Iran tetap survive di tengah terpaan embargo, kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Militer Iran bahkan ditakuti. Itulah pemimpin REVOLUSIONER. Erdogan, Perdana Menteri Turki yang berhasil memulihkan ekonomi Turki, dimana PDB naik 3 kali lipat, inflasi dan suku bunga turun drastis sementara nilai mata uang dan ekspor naik signifikan, sehingga banyak yang menjulukinya “Inspiring Leader”. Pun berbeda dengan keyakinannya, ia tidak serta merta menghapus sekulerisme di Turki yang sudah mendarah daging. Namun dengan diplomasi, ia memanfaatkan sekulerisme untuk membuat perubahan, termasuk mendorong pemilihan Presiden langsung dan mencabut UU Pelarangan Jilbab. Sosoknya semakin kuat ketika ia menolak pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Turki, bahkan ia tidak segan-segan mengutuk dan meminta Israel meminta maaf serta mengusir para diplomat Israel paska peristiwa Mavi Marmara. Ya, dengan metode perjuangan yang berbeda dengan Ahmadinejad, Erdogan pun sosok pemimpin REVOLUSIONER abad ini.

Indonesia saat ini tengah mengalami krisis multi dimensi dan masyarakatnya menderita lahir batin. Permasalahan yang dihadapi terlalu kompleks, diantaranya ambruknya supremasi hukum, krisis kepemimpinan, krisis kepercayaan terhadap institusi negara, lingkungan fisik dan nonfisik yang semakin rusak, hingga berbagai aset dan sumber daya yang dikuasai asing. Kondisi tersebut hanya dapat dihadapi oleh pemimpin yang REVOLUSIONER, yang tidak hanya pandai dalam mengelola pemerintahan, tetapi juga tegas dalam mengambil keputusan. Hampir seluruh bangsa dan negara yang bisa unjuk gigi di level dunia memiliki pemimpin yang REVOLUSIONER. Tak berlebihan, jika berbicara tentang kriteria presiden idaman, REVOLUSIONER  menjadi salah satu kriteria cerdas yang juga memuat kriteria-kriteria dasar yang lain. Berikut adalah kriteria calon presiden idaman masyarakat yang terangkum dalam REVOLUSIONER.

R – Ready (Siap). Seorang Presiden harus siap untuk menjadi pemimpin sekaligus pelayan suatu negara. Siap menghadapi berbagai permasalahan yang ada, siap untuk dibuat sibuk dan siap untuk memberikan segala yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Jika seorang Presiden hanya siap untuk dilayani dan memperoleh berbagai macam fasilitas, ia akan mudah berkeluh kesah dan banyak menuntut. Kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan telah terbukti banyak melahirkan pemimpin besar yang REVOLUSIONER.

E – Example (Teladan). Seorang Presiden harus bisa menjadi contoh baik yang dapat ditiru oleh rakyatnya. Pemimpin yang sejati bukan hanya dapat memberikan perintah ataupun himbauan, melainkan mampu mencontohkannya. Modeling the way. Jika seorang Presiden hanya bisa berbicara tanpa memberi contoh, ia takkan mampu menggerakkan rakyatnya dan akan segera ditinggalkan. Keteladanan dalam berpikir, berbicara dan bersikap merupakan cara paling efektif dalam mengusung perubahan yang REVOLUSIONER.

V – Visioner. Seorang Presiden harus berpikiran jauh ke depan untuk kemajuan bangsa dan negaranya, jangan sampai menghabiskan energinya untuk membalas budi atas kemenangannya di awal masa kepemimpinannya dan untuk melanggengkan kekuasaannya di masa akhir kepemimpinannya. Tidak cukup hanya memiliki visi, pemimpin sejati harus mampu mengomunikasikan visinya ke seluruh elemen yang dipimpinnya dan menginspirasi mereka. Jika seorang Presiden berpikiran pendek, hanya ada dua kemungkinan bagi negaranya: diam di tempat atau malah tertinggal. Bagaimanapun, pemimpin yang visioner dekat dengan pemimpin yang REVOLUSIONER.

O – Optimistic (Optimis). Seorang Presiden harus berpikiran positif akan nasib negara yang dipimpinnya di kemudian hari. Pikiran positif ini akan melahirkan pengharapan dan kerja yang positif, cita-cita pun semakin dekat untuk dapat diraih. Jika seorang Presiden sudah pesimis dalam melihat berbagai permasalahan yang ada, usahanya tak akan optimal dan akan selalu mencari pembenaran atas kegagalannya. Rakyat pun putus asa akan masa depannya. Dan optimisme ini perlu diimbangi dengan kerja nyata sehingga dapat menghasilkan perubahan yang REVOLUSIONER.

L – Lovable (Dicintai). Seorang Presiden harus mencintai rakyat, bangsa dan negaranya sehingga ia dapat dicintai oleh rakyatnya. Jika seorang Presiden dicintai rakyatnya, kebijakannya akan mendapat dukungan penuh dari rakyatnya. Sebaliknya, jika seorang Presiden tidak dicintai, ia hanya akan menuai cibiran dan do’a yang buruk dari rakyatnya. Bukan hanya kekuasaannya akan digulingkan, rakyat pun akan berbalik menuntut bahkan menghukmnya. Jadi, walaupun terkesan memiliki sifat yang berjauhan, cinta sangatlah dibutuhkan untuk menguatkan pemimpin yang REVOLUSIONER.

U – Understand (Memahami). Seorang Presiden harus mengetahui dengan jelas kondisi dari apa yang dipimpinnya sebagaimana seorang panglima perang harus memahami seluk beluk medan pertempuran sebelum pergi bertempur. Jika seorang Presiden tidak benar-benar mengerti apa yang dihadapi rakyatnya, kebijakannya tak akan tepat sasaran, hanya akan membuang-buang sumber daya. Seorang yang memahami akan menjadi peduli. Dan seorang yang peduli akan melakukan aksi nyata yang tepat sebagai imlementasi dari pemahaman dan kepeduliannya. Paham kondisi dan pandai membaca situasi menjadi salah satu syarat penting pemimpin yang REVOLUSIONER.

S – Simple (Bersahaja, Lugas). Seorang Presiden harus tampil sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Kata-kata yang disampaikan pun sederhana dan mudah dimengerti. Kepala Negara adalah jabatan strategis yang siapapun pemangkunya akan menjadi sorotan. Revolusi Perancis berawal dari gaya hidup mewah pihak Kerajaan Perancis yang memicu perubahan besar disana. Sebaliknya, kesederhanaan dan ketegasan Ahmadinejad, menjadikannya Presiden yang sangat dielu-elukan di Iran, bahkan rakyat pun rela diembargo bersamanya. Pada suatu titik, kesederhanaanlah yang akan mempelopori perubahan yang REVOLUSIONER.

I – Integrity (Integritas). Seorang Presiden haruslah memiliki integritas, jujur dan dapat dipercaya. Punya sikap yang jelas dan tidak plin plan. Integritas ini bukan hanya membuat seseorang terlihat berwibawa di mata orang lain, namun juga dapat memberi ketenangan bagi rakyat yang dipimpinnya. Jika seorang Presiden kehilangan integritasnya, ia akan kehilangan kewibawaan, kepercayaan dan hanya akan menuai kegalauan dan kekecewaan di tengah masyarakat. Karenanya, integritas pribadi merupakan syarat penting untuk mengusung perubahan sekaligus menjadi kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang REVOLUSIONER.

O – Objective (Objektif). Seorang Presiden haruslah dapat berlaku adil dan tidak berat sebelah. Pertimbangan yang objektif lebih dikedepankan dibandingkan subjektivitas pribadi yang kerap emosional. Jika seorang Presiden tidak objektif dalam melihat suatu permasalahan ataupun dalam memutuskan suatu kebijakan, ia hanya akan menuai prasangka dan kecurigaan, hasilnya pun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sikap berat sebelah hanya akan menjadi bumerang bagi seorang pemimpin. Dan rasionalitas selalu mampu melandasi perubahan yang REVOLUSIONER.

N – Nationalist (Nasionalis). Seorang Presiden harus cinta tanah air dan bangsa, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela mengorbankan segala yang dimilikinya untuk kesejahteraan masyarakat. Jika seorang Presiden kehilangan jiwa nasionalis, ia hanya akan menjadi pemimpin simbol, yang dikuasai oleh golongan di belakangnya, atau bahkan didikte oleh pihak asing. Salah satu bentuk semangat patriotik yang sudah dilakukan oleh beberapa kepala negara adalah tidak mengambil gajinya demi kemakmuran rakyat, hasilnya sudah tentu perubahan yang REVOLUSIONER.

E – Encourage (Mendorong, Membesarkan hati). Seorang Presiden harus mampu memotivasi dan membesarkan hati rakyat yang dipimpinnya. Encourage the heart. Atau Tut Wuri Handayani jika meminjam istilah Ki Hajar Dewantara. Dorongan ini akan menginspirasi dan menghadirkan partisipasi aktif masyarakat untuk juga berubah, karena masalah bangsa ini terlalu rumit untuk dapat ditangani sendirian. Jika seorang Presiden tidak mampu membesarkan hati rakyatnya, ia akan segera lelah tidak memperoleh energi positif dari rakyat yang dipimpinnya. Para pemimpin besar selalu mampu mengobarkan semangat yang dipimpinnya sehingga memperkuat perubahan yang REVOLUSIONER.

R – Responsible (Bertanggung jawab). Seorang Presiden harus berani mempertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya, tidak berlepas tangan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai mengkambinghitamkan orang lain. Jika seorang Presiden lepas tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, ia akan kehilangan kepercayaan dan kehancurannya tinggal menunggu waktunya. Karakter bertanggung jawab selalu lekat dengan pemimpin idaman, tidak terkecuali pemimpin yang REVOLUSIONER.

Perubahan memang tidak menjamin perbaikan, namun tanpa perubahan sudah pasti tidak akan ada perbaikan. Kompleksitas permasalahan bangsa ini hanya dapat diselesaikan dengan perubahan yang menyeluruh dan mendasar, karenanya dibutuhkan pemimpin yang REVOLUSIONER. Pemimpin yang tegas dan berani seperti halnya Bung Karno dengan “Indonesia Menggugat”nya sehingga bangsa ini tidak dipandang sebelah mata. Pemimpin REVOLUSIONER yang selalu siap sedia, dapat menjadi panutan, menginspirasi,  berpengharapan positif, kharismatik, empati, bersahaja, bermoral baik, bijaksana, patriotik, mengayomi dan bertangung jawab. Terdengar terlalu ideal memang, namun tidak ada yang salah dengan impian dan harapan yang ideal, daripada putus harapan dan hanya menjadi masalah bagi bangsa yang butuh sejuta solusi dan aksi nyata ini. Asa itu masih ada, selama kita masih meyakininya, dan berbuat sebisa kemampuan kita, memberi warna ceria bagi dunia…

Mengapa Kita Bekerja?

Beberapa tahun lalu, seorang teman mengirimkan beberapa artikel penuh hikmah, salah satunya adalah cerita klasik tentang nelayan yang perlu untuk kita renungkan. Alkisah, suatu ketika tersebutlah seorang pengusaha sedang berlibur ke sebuah kampung nelayan. Ia merasa terganggu saat melihat seorang nelayan sedang bersantai di bawah pohon.
“Pak, mengapa Bapak tidak melaut?”
“Saya sudah melaut semalam dan saya perlu beristirahat.”
“Kalau Bapak melaut lagi, Bapak akan menghasilkan banyak ikan.”
“Lalu?”
“Bapak bisa mengumpulkan uang untuk membeli sebuah perahu.”
“Lalu?”
“Dengan perahu itu, Bapak tidak perlu lagi menyetorkan sebagian keuntungan Bapak kepada pemilik perahu.”
“Lalu?”
“Bapak bisa mengumpulkan lebih banyak uang untuk membeli perahu kedua.”
“Lalu?”
“Dengan dua perahu, Bapak bisa menghasilkan lebih banyak uang dan membeli perahu ketiga, perahu keempat, perahu kelima, dan seterusnya.”
“Lalu?”
“Jika perahu Bapak sudah banyak, Bapak bisa menyewakannya pada nelayan lain, sehingga Bapak tidak perlu lagi melaut.”
“Lalu?”
“Bapak bisa hidup senang dan bersantai.”
Nelayan itu tersenyum dan berkata, “Menurut Bapak, apa yang sedang saya lakukan sekarang?”
Tulisan tersebut diakhiri dengan penyampaian hikmah bahwa kita perlu berhenti sejenak dari kerja keras dan rutinitas. Namun saya tertarik dengan hal lain pada cerita itu, kesederhanaan dan kepuasan dalam mencapai tujuan bekerja.

* * *

Betapa banyak orang yang bingung dalam menjalani kehidupannya. Ia tidak tahu dengan pasti arah dan tujuan aktivitasnya. Terpedaya oleh tipu daya dunia, terlenakan oleh senda gurau dan permainan yang melalaikan. Yang semakin dikejar, terasa semakin jauh untuk digapai. Karena keinginan dan nafsu manusia memang selalu lapar dan tak bisa kenyang. Akhirnya kehidupan yang dijalani tidak lain hanyalah kehampaan. Kerja yang dilakoni tidak bukan hanya kekosongan. Tanpa pemaknaan mendalam. Menjalani rutinitas yang tidak produktif. Mendapatkan kompensasi berlipat yang pada hakikatnya adalah mubazir.

Dunia memang menjadikan hidup ini lebih sempit dengan pola pikir yang pragmatis. Bekerja keras dengan tujuan untuk mendapatkan banyak uang, bekal untuk menikah dan mengurus anak, melanjutkan studi, meniti karir, naik jabatan, memiliki harta yang berlimpah, bla bla bla, jelas bukan kekeliruan, tapi setelah itu apa? Mati? Iya kalo mati setelah memiliki harta melimpah, kalo belum? Karenanya ketika bekerja hanya ditujukan untuk hal – hal yang sifatnya keduniaan, rutinitas dan kelalaian takkan terhindarkan. Ambisi besar untuk sesuatu yang semu dan sementara, dan takkan pernah terpuaskan.

Bekerja adalah berkarya. Mendayagunakan kemampuan yang dimiliki untuk mendatangkan kebermanfaatan. Mengisi waktu hidup yang sementara dengan amal produktif. Mengasah kreatifitas, membangun kerja sama konstruktif dan menjadikan pribadi kita menjadi seorang pembelajar sejati. Bekerja adalah berkontribusi. Kontribusi untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat dan orang – orang yang kita cintai. Karenanya ketika kita bekerja namun produktifitas dan kebermanfatan kita malah menurun, bisa jadi ada yang salah dalam kerja kita.

Bekerja adalah ibadah, sarana untuk mencapai ridho Allah. Sedangkan harta adalah amanah, dapat menyelamatkan, dapat pula menjerumuskan. Bekerja akan membantu penyempurnaan pelaksanaan kewajiban. Tanpa bekerja bagaimana hendak menunaikan zakat atau naik haji, misalnya. Namun ketika kerja kita semakin membuat kita jauh dari Allah, sejatinya kita tidak bekerja, tapi mengejar dunia. Ketika rasa syukur kita berkurang, kedermawanan kita menipis, idealisme Islam kita tergadaikan atau amal shalih kita turun drastis, bisa jadi ada yang salah dalam kerja kita. Mungkin kita lupa muara hidup kita, toleransi yang berlebihan terhadap kemaksiatan atau mungkin penyakit wahn mulai datang menggerogoti. Na’udzubillah…

Dan bekerja adalah jalan kebaikan yang penuh keutamaan, selama diniatkan dengan baik, dilakukan dengan cara yang baik dan memberikan dampak yang baik. Marilah kita luruskan kembali niat kita dalam bekerja, menjalaninya dengan penuh tanggung jawab dan menghiasi kerja dengan memberikan kebermanfaatan yang luas.

Wallahu a’lam bi shawwab

dhaifman230210