Monthly Archives: August 2014

Kata, Cerita, dan Kita

Lisan orang yang berakal berada di belakang hatinya. Bila dia ingin berbicara, dia mengembalikan ke hatinya terlebih dulu, jika terdapat (maslahat) baginya maka dia akan berbicara. Dan bila tidak ada (maslahat) dia tidak (berbicara). Adapun orang yang jahil (bodoh), hatinya berada di ujung lisannya sehingga apa saja yang menyentuh lisannya dia akan (cepat) berbicara. Seseorang tidak (dianggap) mengetahui agamanya hingga dia mengetahui lisannya.” (Abu Hatim)

Sebagai seseorang yang tidak hobi nonton, aktivitas menonton film justru bisa memberikan banyak insight. Setidaknya itu yang kurasakan setelah menonton film “A Thousand Words” yang diperankan Eddie Murphy beberapa waktu lalu. Film keluaran tahun 2012 yang mungkin biasa saja –bahkan konon masuk dalam jajaran film terburuk— dengan skenario yang standar, alur relatif datar, dan tidak ada adegan yang luar biasa ini, justru memberi kesan mendalam bagiku untuk menjaga apa yang perlu kita ucapkan. Bagaimana tidak, dalam film tersebut dikisahkan seseorang yang biasa (terlalu) banyak bicara tiba-tiba harus menahan dirinya untuk berkata-kata karena setiap kata yang terucap, lisan ataupun tulisan, akan mengurangi waktu hidupnya. Seketika aku teringat hiruk pikuk pemilihan presiden tahun 2014 ini. Mungkin bukan hanya aku yang merasa jengah dengan berbagai informasi dan komentar negatif yang memenuhi linimasa media sosial sepanjang penyelenggaraan Pilpres 2014 ini. Jika setiap informasi dan komentar negatif berimbas langsung pada usia hidup, mungkin banyak orang yang akan menahan diri untuk berkomentar.

Kata yang Terbatas
Seseorang yang menyadari waktu hidupnya tak lama lagi umumnya akan mengisi hari-hari tersisanya dengan perbuatan baik yang akan meninggalkan kesan baik. Waktu yang terbatas akan mendorong seseorang untuk mengoptimalkan setiap menit bahkan detik tersisa. Dengan konteks yang sama, tanpa kita sadari, jumlah kata yang mampu kita ucapkan sebenarnya juga terbatas. Dalam satu hari, laki-laki mengeluarkan sekitar 7.000 kata sementara perempuan mencapai 20.000 kata. Tinggal dikalikan dengan bilangan tahun rata-rata usia hidup manusia, jumlah tersebut kurang lebih merupakan jatah kata-kata kita. Secara hitung-hitungan memang banyak, karenanya kita kerap lalai menjaga lisan dari kata-kata yang tidak berguna. Lain ceritanya tentu jika jatah kata tersebut dianalogikan dalam jumlah daun dalam satu pohon seperti dalam film “A Thousand Words”.

Bicara yang Baik atau Diam
Kenyataannya, jumlah kata yang dapat diucapkan memang terbatas sebagaimana terbatasnya usia. Realitanya setiap kata yang kita ucapkan memang ada yang mencatat dan menilainya. “Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (QS. Qaaf: 18). Faktanya, sudah seharusnya kita hanya mengucapkan kata-kata yang baik dan bermanfaat, dan hal ini erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka ucapkanlah (perkataan) yang baik atau diam!” (HR. Bukhari – Muslim). Berkenaan dengan hadits tersebut, Imam Syafi’I berkata, “Makna hadits ini adalah apabila seseorang ingin berbicara maka hendaklah dipikirkan dahulu. Apabila nampak bahwasanya tidak ada bahaya padanya maka berbicaralah, sebaliknya apabila nampak padanya bahaya atau dia ragu (apakah mengandung bahaya atau tidak) maka tahanlah (diamlah)”. Senada dengan hal tersebut, Ibnu Hajar berkata, “Makna hadits ini adalah bahwasanya seseorang apabila ingin berbicara maka pikirkanlah terlebih dahulu sebelum berbicara. Maka apabila dia mengetahui bahwasanya pembicaraannya tersebut tidak mengandung kerusakan dan tidak pula mengantarkan kepada yang haram ataupun yang makruh maka berbicaralah. Dan sekalipun perkataan yang mubah maka yang selamat adalah diam (tidak mengucapkannya) agar perkataan yang mubah tersebut tidak mengantarkan kepada yang haram dan makruh”.

Pepatah mengatakan, “Mulutmu adalah harimaumu”. Salah dalam bertutut kata bisa mendatangkan kerugian besar bagi diri kita. Secara teoritis pepatah tersebut mudah diterima, bahkan banyak yang dapat menjadi contoh. Kasus Florence yang menghujat Yogyakarta dan kemudian habis di-bully mungkin menjadi contoh terkini. Secara imajinatif, tokoh Jack McCall dalam film “A Thousand Words” juga sangat menyadari bahwa kata-kata yang tidak bermanfaat hanya akan mempercepat kematiannya tanpa manfaat. Namun dalam tataran praktis ternyata tidak semudah itu. Lisan begitu mudah tergelincir, berdusta, membanggakan diri sendiri, menghina, membicarakan keburukan orang lain, memfitnah, dan melakukan berbagai kelalaian lisan termasuk terlalu banyak berbicara.

Padahal diam itu emas, hanya kalah berharga oleh berbicara yang baik dan bermanfaat. Padahal diam itu kerap kali menjadi cermin kebijaksanaan. Tidak sesumbar dan banyak mengumbar kata-kata yang belum tentu bermanfaat. Belum tentu pula selaras antara kata-kata dengan ketulusan hati dan realisasi tindakan. Bagaimana pun, kata-kata yang terucap erat kaitannya dengan hati dan pikiran. Karenanya, menjaga lisan tidak akan berhasil tanpa upaya untuk menjaga hati dan pikiran. Kebersihan hati dan kejernihan pikiran akan menghasilkan kata-kata yang penuh kebaikan dan cerita yang penuh kebajikan. Apalagi seperti halnya waktu, kata yang sudah terucap tidak akan dapat ditarik kembali, dan akan selalu meninggalkan bekas. Karenanya, sudah sepatutnya kita coba perhatikan setiap kata yang kita ucapkan, cerita yang kita kisahkan, dan berita yang kita sampaikan, agar tidak menjadi duka dan petaka bagi kehidupan kita.

Sesungguhnya seorang hamba, benar-benar mengucapkan suatu perkataan yang tidak jelas apa manfaat perkataan tersebut, (akan tetapi) dengannya dia terjerumus ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat.” (HR. Bukhari – Muslim)

Reformasi Pendidikan, Pekerjaan Besar Bangsa

Reformasi Pendidikan, Pekerjaan Besar Bangsa

Dwi Erianto dan Yuliana Rini DY ;   Wartawan/ Litbang Kompas

KOMPAS, 28 Agustus 2014

PERAN pendidikan sangat strategis dalam membentuk bangsa. Sejarah kemerdekaan nasional menunjukkan, kelompok intelektual berpendidikan tinggi mampu menumbuhkan dan menggerakkan kesadaran berbangsa. Pembangunan kebudayaan ataupun ekonomi bangsa pun diwujudkan melalui ranah pendidikan. Singkatnya, pendidikan merupakan ”episentrum” perkembangan peradaban bangsa.

Namun, pembangunan pendidikan di Indonesia ternyata mengalami persoalan multidimensi, baik bersifat fundamental, struktural, maupun operasional. Dari aspek fundamental, selama ini kebijakan pemerintah melihat capaian pendidikan cenderung dari aspek kuantitas, antara lain angka partisipasi pendidikan kasar dan murni, rata-rata lama sekolah, ujian nasional, dan hasil tes internasional. Berdasarkan ukuran-ukuran itu, capaian pendidikan Indonesia ada di bawah negara lain.

Untuk mengejar proporsi statistik tersebut, langkah pemerintah justru kemudian terjebak pada sindrom ”keluar dari ketertinggalan” negara lain. Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan daya saing anak Indonesia dengan menggunakan berbagai standar internasional. Akibatnya, pendidikan saat ini justru mempersulit peserta didik melihat realitas masalah masyarakat dan keindonesiaan. Kebijakan pendidikan justru melahirkan generasi muda yang tidak mampu memanfaatkan potensi kekayaan Indonesia dan kearifan lokal.

Salah satu kebijakan yang dinilai tidak berkelanjutan tampak dari dampak perubahan kurikulum pendidikan. Kesan ganti kurikulum tidak diimbangi dengan persiapan yang memadai tidak bisa dielakkan. Selama era Reformasi, terjadi tiga kali perubahan kurikulum, meliputi Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006, dan Kurikulum 2013 tematik integratif.

Saat ini, sebagian besar guru di sekolah disinyalir masih bertipe ”guru tradisional” yang diposisikan sebagai pembimbing, pengajar, dan pelatih yang menyiapkan peserta didik pada masa depan. Hanya sebagian kecil guru yang bertipe guru profesional, yakni guru sebagai fasilitator yang mengondisikan suasana dan proses pembelajaran berpusat pada murid sebagaimana tuntutan kurikulum.

Selain persoalan kesiapan guru dan distribusi buku teks, penerapan Kurikulum 2013 juga berisiko menambah beban belajar siswa. Akibatnya bisa diduga, pelaksanaan kurikulum itu menjadi kurang efektif dan lebih terkesan menjadi semacam proyek pemerintah.

Problem guru
Guru sebagai ujung tombak pendidikan masih dibebani sejumlah masalah. Dari aspek struktural, yaitu politik pendidikan, peserta forum diskusi menyoroti desentralisasi pendidikan yang diwarnai ketimpangan. Ketidakmerataan sebaran guru menjadi salah satu masalah struktural di dunia pendidikan.

Guru dalam jumlah besar terkonsentrasi di ibu kota provinsi/kabupaten dan kota-kota besar sehingga terjadi banyak kelebihan guru di daerah-daerah tersebut. Sementara sekolah-sekolah di daerah pinggiran justru kekurangan guru. Ketidakmerataan ini sulit diatasi karena kewenangan rekrutmen dan penempatan guru ada di bawah pemerintah kabupaten/kota.

Dampak desentralisasi pendidikan juga memunculkan fenomena politisasi guru. Guru menjadi alat politik untuk meraih suara dalam pemilihan anggota legislatif daerah atau kepala daerah. Akibatnya, sering terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mendapatkan kedudukan atau penempatan di institusi pendidikan daerah. Bukan rahasia lagi bahwa anggaran bidang pendidikan di daerah merupakan salah satu lahan yang cukup menggiurkan.

Anggaran pendidikan yang besarnya 20 persen dari APBN/APBD juga dinilai peserta forum diskusi belum efektif meningkatkan mutu pendidikan. Anggaran untuk pendidik yang mengambil porsi anggaran sangat besar (Rp 72,8 triliun untuk APBN 2014) belum berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran dan kualitas siswa.

Hal ini terjadi karena profesionalitas guru masih diidentikkan dengan tunjangan profesi. Guru berlomba ikut ujian sertifikasi untuk mendapatkan tunjangan, tetapi alokasinya hanya segelintir yang memanfaatkan dana itu untuk mengikuti kursus atau meningkatkan jenjang pendidikan.

Aspek lain dari persoalan guru adalah profesionalitas. Kebijakan meningkatkan profesionalitas guru, pertama-tama dilakukan dengan menaikkan remunerasi. Namun, langkah ini belum secara sistematis diikuti tahap berikutnya yang berimplikasi pada mutu dan kinerja, seperti peningkatan jenjang pendidikan dan kualifikasi guru.

Dalam hal ini, peran lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dinilai belum mampu mendidik calon guru yang menguasai ilmu pedagogi sekaligus bidang ilmu. Pengembangan LPTK terhambat diskriminasi, baik dari aspek anggaran maupun penilaian. Contohnya, perguruan tinggi bidang pendidikan cenderung masih dipandang sebelah mata oleh calon peserta didik dibandingkan perguruan tinggi umum.

Budaya jalan pintas
Permasalahan terakhir adalah aspek kultural, yakni budaya ”instan”, jalan pintas dalam mengejar ijazah yang berdampak pada merebaknya kecurangan dan plagiarisme di kalangan peserta didik. Segala macam cara dilakukan, mulai dari mencontek saat ujian, jadi joki ujian, plagiarisme karya tulis, hingga membeli ijazah ”aspal”. Nilai kejujuran diabaikan demi mengejar status sosial berpendidikan.

Parahnya, inisiatif kecurangan tak hanya datang dari peserta didik, tetapi kerap kali juga melibatkan para pendidik hingga pejabat lingkup pendidikan nasional. Kasus mencontek ”berjamaah” saat ujian nasional kerap mewarnai pemberitaan media massa. Forum diskusi mengusulkan agar pemerintahan baru melakukan reformasi pendidikan melalui beberapa hal.

Pertama, mendefinisikan ulang implementasi arah pendidikan. Semangat pendidikan harus dikembalikan untuk memberdayakan manusia Indonesia dan bukan semata terperangkap jargon ”daya saing”. Dunia pendidikan harus lepas dari mental post-colonial yang cenderung meninggalkan jati diri dan kearifan lokal.

Kedua, reformasi LPTK. Hal tersebut dapat ditempuh dengan melakukan reorientasi Pendidikan Profesi Guru (PPG). PPG harus diselenggarakan dengan mengubah pola pendidikan keguruan yang bertumpu pada kombinasi dua pendekatan: pendekatan berdasarkan riset (research-based teacher education) dan berdasarkan pengalaman mengajar (school-based teaching experience). Dengan demikian, produk pendidikan bisa lebih diimplementasikan dalam dunia kerja.

Ketiga, untuk menyelesaikan ketimpangan ketersediaan guru, pemerintah perlu membuat regulasi penempatan guru. Hal ini dapat berupa insentif yang mampu memotivasi guru ataupun calon guru agar bersedia mengajar di tempat terpencil. Jika perlu, melakukan evaluasi konsep desentralisasi guru. Pendirian Dewan Pendidikan Nasional pun perlu mulai benar-benar dilaksanakan.