Monthly Archives: February 2015

Klasifikasi Pengetahuan – 2 (KM Ed.4)

Explicit Knowledge
Kalau pengetahuan yang sifatnya tacit ini kemudian dikeluarkan, ditulis atau direkam, maka sifatnya lantas menjadi eksplisit. Explicit knowledge adalah pengetahuan manusia yang berada diluar kepala, dapat diungkapkan dengan kata-kata dan angka, disebarkan dalam bentuk data, rumus, spesifikasi, dan manual serta dapat langsung ditransfer secara lengkap kepada orang lain dengan didengar, dilihat, dirasa atau disentuh. Sifat dari explicit knowledge adalah tercetak dalam kode-kode, deklaratif, formal dan keras (hard). Menurut Nonaka dan Takeuchi (1995) : “Explicit knowledge can be expressed in words and numbers and can easily communicated and shared in the form of hard data, scientific formula, codified procedures and universal principles”.

Bentuk pengetahuan eksplisit ini berupa bentuk pengetahuan yang sudah terdokumentasi/ terformalisasi, mudah disimpan, diperbanyak, disebarluaskan dan dipelajari baik yang dimiliki secara pribadi, biasanya dalam bentuk catatan, buku harian, alamat teman, fotokopi dan segala bentuk eksplisit yang disimpan perorangan secara pribadi maupun bentuk eksplisit yang dipakai bersama-sama oleh sekelompok orang dalam bentuk tulisan tangan sampai internet. Dengan kata lain pengetahuan eksplisit yang di-share atau dibagikan agar dapat dikses oleh banyak pihak. Contohnya adalah manual, buku, laporan, koran, lukisan, dokumen, surat, file-file elektronik, dsb.

Tacit – Explicit Knowledge dan Manajemen Pengetahuan
Untuk membuat keris atau ayam goreng yang rasanya khas mBok Berek diperlukan pengetahuan, keterampilan, termasuk cita rasa dan mungkin kesaktian yang hanya dimiliki oleh seseorang dan sulit untuk disosialisasikan kepada orang lain. Pengetahuan seperti itu tergolong pengetahuan Tacit, yang dari dulu hingga kini kerap dijadikan andalan untuk bisnis. Karenanya orang rela antri untuk makan soto Pak Soleh atau sate kambing muda Tegal, atau membayar sangat mahal untuk batik tulis kraton Solo atau suatu lukisan karya Picasso.

Dalam prakteknya di lingkungan kerja, terkadang suatu informasi sengaja dijadikan pengetahuan tacit sehingga orang lain bergantung kepada pemilik informasi itu, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi kekuasaan, meningkatkan status, maupun menuntut kenaikan gaji. Di sisi lain, pengetahuan tacit tidak bisa dikembangkan dengan sebaik-baiknya, bahkan cenderung mati dan punah. Itulah yang menyebabkan orang tidak bisa lagi membuat piramid (Mesir) atau Borobudur (Jawa) atau karya-karya agung lain dari umat manusia di jaman dahulu.

Lain halnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu engineering, misalnya, bisa berkembang sangat pesat sampai ke kondisinya yang sekarang, sejak pengetahuan dalam ilmu itu dibuat explisit, yaitu bisa dipelajari oleh siapa saja yang mau dan mampu sehingga sekarang orang bisa membuat roket sampai ke bulan, atau ilmu fisika yang kini memungkinkan orang sudah sampai kepada teknologi nano (membuat benda sampai 1/10 pangkat sekian) sehingga bisa dibuat alat-alat kedokteran yang bisa memeriksa bagian dalam tubuh manusia tanpa operasi, atau membuat komputer sekecil telapak tangan. Dalam ilmu, pengetahuan sengaja dibuat eksplisit, agar terus-menerus bisa dikembangkan[1].

Prinsip tacit dan explicit ini kemudian menjadi benang merah dari konsep KM. Kegiatan KM dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan proses perubahan dari tacit pribadi menjadi tacit milik bersama, dari tacit milik bersama jadi eksplisit, dari eksplisit jadi tersimpan. Semua proses ini berlaku dalam proses kerja, kehidupan, sosial, politik dan lain-lain. KM mengurus inovasi, perubahan dan dokumentasi serta lebih luas dari sekedar sistem informasi manajemen (Management Information Systems/ MIS). MIS adalah kegiatan yang memikirkan bagaimana informasi eksplisit disimpan dan menjadi milik bersama. Di situ ada keperluan pengaturan yang menyangkut bagaimana menyimpan, apa yang disimpan, bagaimana menemukan kembali, berapa lama disimpan, apa yang perlu dan tidak perlu disimpan. Keperluan-keperluan inilah yang dibuat sistematik menjadi sistem.


Nyawa Korupsi di Tangan Presiden

Mengerikan sekali tinggal di Negara ini, 99.9 persen polisi dan jaksanya terlibat mafia dan tindak kriminal. Saling tembak dan saling bunuh di jalanan sudah jadi hal yang lumrah. Para bandit bersekongkol dengan polisi dalam menguasai dan berbagi wilayah operasi mereka untuk pelacuran, penjudian dan narkotika. Perampokan bank dengan senjata dan personil kepolisian sudah biasa terjadi. Seorang polisi bahkan tidak bisa menolak jika atasannya hendak ‘memakai’ istrinya. Adapun polisi, hakim dan jaksa yang baik hamper dapat dipastikan pendek umurnya. Saking mendarah dagingnya budaya korupsi, seorang supir ambulans pun takkan mau mengantar pasien sekarat sebelum mendapat ‘uang teh’.

Setiap masa ada pahlawannya. Sejumlah polisi baik di bawah komando seorang pemimpin Negara yang bersih, tegas, dan berani kemudian berperang melawan para mafia ini. Tidak tanggung-tanggung, semua aparat polisi, jaksa dan hakim dipecat dan diganti sementara dengan polisi, jaksa dan hakim dari negara lain sambil dilakukan perekrutan baru dengan seleksi yang sangat ketat. Potong generasi yang ekstrem. Para aparat penegak hukum yang dipecat ini diberi dua opsi: pergi ke luar negeri dengan aman atau tetap di dalam negeri namun siap diusut. Akhirnya yang tersisa di dalam negeri hanya mereka yang bersih. Bukan hanya aparat penegak hukumnya, seluruh petugas administrasi yang bekerja di semua kantor polisi, jaksa dan hakim juga diberhentikan. Lebih dari separuh APBN terpakai untuk memberikan pesangon bagi mereka.

Kisah di atas bukan fiksi, benar-benar terjadi di Hongkong sekitar empat dasawarsa lalu. Untuk melengkapi alat tempur melawan korupsi, Gubernur koloni Inggris di Hongkong saat itu, Sir Murray Mac Lehose membentuk ICAC (Independent Commission Against Corruption) –semacam KPK di Indonesia– dan menguatkannya. Tak butuh waktu lama bagi Hongkong untuk maju pesat. Puluhan tahun hidup dalam cengkraman mafia memang tidak serta merta mengubah kebiasaan buruk masyarakatnya, namun perbaikan wajah penegakan hukum membuat begitu banyak perbaikan. Alhasil, pada tahun 2014, indeks persepsi korupsi Hongkong ada di peringkat 17 dari 175 negara, dan sejajar dengan Amerika Serikat dengan nilai 74. Sementara Indonesia masih terdampar di urutan 107 dengan nilai hanya 34.

Pemimpin vs Pejabat dan Penegak Hukum
Budaya korupsi mungkin memang dimulai dari hal yang kecil seperti mencontek atau mengambil barang milik teman. Namun penyakit korupsi akut tidak bisa diselesaikan secara kultural, harus ada bukti nyata ketegasan pemimpin dalam menegakkan hukum. Kecurangan banyak dilakukan oleh mereka yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Korupsi banyak dilakukan oleh pejabat, bukan rakyat kecil. Kerugian yang ditimbulkan pun jauh lebih besar. Karenanya, dalam sejarah pemberantasan korupsi, selalu ada sosok pemimpin yang berani menindak tegas para koruptor dan dimulai dari para pejabat dan penegak hukum.

No one, not even top government officials are immune from investigation and punishment for corruption”, demikian tegas Lee Kwan Yew ketika memploklamirkan perang terhadap korupsi di Singapura. Pemberantasan korupsi di Singapura yang beberapa tahun terakhir menempati posisi Top 10 negara terbersih ternyata memiliki sejarah panjang, dengan penangkapan seorang pejabat senior kepolisian sebagai titik tolaknya. Untuk kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Pencegahan Korupsi (The Prevention of Corruption Act) hingga pembentukan lembaga antikorupsi yang independen: The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

“Berikan saya 100 peti mati, 99 akan saya kirim untuk para koruptor. Satu buat saya sendiri jika saya pun melakukan hal itu”, demikian tegas Zhu Rongji, Perdana Menteri China. Dan bukan sekedar janji politik, ribuan bahkan puluhan ribu orang di China telah dihukum mati sejak tahun 2001 karena terbukti melakukan berbagai kejahatan, termasuk korupsi. Tidak tangung-tanggung, Zhu Rongji berani menghukum mati Cheng Kejie (pejabat tinggi Partai Komunis Cina sekaligus Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional), Hu Changging (Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi), Xiao Hongbo (Deputi Manajer Cabang Bank Konstruksi China), Xu Maiyong (mantan Wakil Walikota Hangzho), Jiang Renjie (mantan Wakil Walikota Suzhou) dan banyak tokoh publik lainnya. Tidak hanya itu, puluhan ribu polisi dipecat karena menerima suap, berjudi, mabuk-mabukan, membawa senjata di luar tugas dan kualitas di bawah standar.

Sejarah juga mencatat Presiden Felipe Calderon yang memecat lebih dari 4.500 anggota polisi Meksiko karena skandal suap, penyalahgunaan jabatan, dan kejahatan terorganisasi. Ada juga Ollanta Humala, Presiden Peru yang memecat 30 dari 45 jenderal polisi, termasuk Kepala Kepolisian Raul Bacerra. Bacerra digantikan Jenderal Raul Salazar yang kemudian membantu Humala memberantas korupsi di Peru. Di Asia Tenggara ada Presiden Filipina Benigno Aquino III yang melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memerintahkan penahanan Mantan Presiden Gloria Macapagal Arroyo atas tuduhan penyalahgunaan dana lotere nasional sebesar Rp. 84 miliar.  Aquino juga memecat sembilan orang pejabat di kantor lotere nasional.

Kesungguhan menjalankan agenda pemberantasan korupsi tercermin dalam penegakan supremasi hukum yang tidak tebang pilih. Berbeda dengan 3M ala Aa Gym, pemberantasan korupsi justru harus dimulai dari yang besar, mulai dari lingkup terdekat, dan mulai dari yang paling jelas. Hanya ‘mulai sekarang juga’ yang sama, sebelum lupa, sebelum bukti dihilangkan. Kalau agenda pemberantasan korupsi memulai dari kasus recehan kelas teri, uang negara keburu habis, kerusakan pun akan semakin besar. Jauh lebih efektif jika dimulai dari kasus triliunan kelas paus, dimulai dari mafia berbulu pejabat. Itu baru serius. Bahkan lebih mencerminkan keteladanan dan integritas jika dimulai dari keluarga, kerabat atau pun rekan terdekat. Jelas tidak tebang pilih.

Adalah Ellen Johnson Sirleaf, seorang Presiden perempuan yang memecat anaknya sendiri bersama 45 pejabat negara lain hanya karena tidak menyerahkan daftar kekayaan pada komisi anti korupsi di Liberia. Mereka tidak boleh kembali menjabat bila belum menyerahkan daftar kekayaan yang dimiliki dan darimana sumbernya. Ada juga Lee Myung Bak, Presiden Korea Selatan yang memerintahkan kepolisian untuk menangkap kakaknya sendiri yang merupakan anggota parlemen, Lee Sang Deuk. Deuk dituduh menerima suap senilai Rp 4,9 miliar dari direktur dua bank bermasalah untuk membantu mereka lolos dari audit bank sentral di Korea Selatan.

Menunggu Nyali Presiden
Tidak berlebihan sebenarnya sikap publik yang mempertanyakan kesungguhan pemerintah saat ini dalam agenda pemberantasan korupsi mengingat korupsi masih menjadi momok bagi negara ini. Apalagi di masa kampanye, Jokowi – JK kerap berjanji tentang pemberantasan korupsi, termasuk penguatan KPK. Di awal masa menjabat, Jokowi menemui pimpinan KPK dan menyepakati beberapa hal di antaranya adanya jadwal pertemuan rutin antara presiden dengan KPK hingga masa jabatannya berakhir untuk membicarakan upaya pemberantasan korupsi di seluruh sektor. Selain itu juga ada kesepakatan untuk menjalani rekomendasi hasil kajian dan studi KPK yang tertuang dalam Buku Putih berisi “8 Agenda Antikorupsi KPK bagi Presiden 2014-2019″.

Lalu seketika realita berbicara berbeda. Ketegasan dan independensi Presiden Jokowi tidak tampak dalam kasus KPK – Polri. Rakyat yang terlanjur berharap pada sosok pemimpin revolusioner dengan ‘revolusi mental’nya tentu kecewa. Jangankan mengeluarkan Keppres tentang pemberantasan korupsi seperti janji semasa kampanye, pembentukkan tim 9 pun tanpa keputusan presiden sehingga posisi tawarnya lemah. Jika pada akhirnya Calon Kapolri yang mendapat raport merah dari KPK tidak jadi dilantik, dan rakyat pun mendukung kebijakan ini, sesungguhnya masalah belum ada yang terselesaikan. Apanya yang selesai jika pemerintah cenderung tegas dengan satu pihak namun melempem dengan pihak yang lain?

Memang benar upaya pemberantasan korupsi butuh sinergi dari berbagai pihak termasuk masyarakat, tetapi hal itu tidak lantas mengurangi porsi tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan, apalagi sebagai pembenaran bagi seorang presiden untuk bersikap mencla-mencle. Pemberantasan korupsi memang harus kontinyu, tidak cukup dalam waktu beberapa bulan, namun hal tersebut bukan alasan untuk tidak bersikap dan tidak berbuat. Kesungguhan akan tercermin dari keberanian dan ketegasan pemimpin dalam bertindak. Rakyat menunggu kerja nyata yang terlihat hasilnya, bukan sebatas retorika. Masyarakat menanti aksi yang dirasakan manfaatnya, bukan sekedar basa-basi. Jika nasib koruptor secara hukum ditentukan oleh para penegak hukum, sesungguhnya hidup matinya korupsi di suatu Negara banyak ditentukan oleh pemimpin negaranya. Sejarah telah membuktikannya. Tanggung jawab yang berat memang, tetapi itulah konsekuensi kepemimpinan. Karenanya, berhentilah berkata, “Itu bukan urusan saya!

Klasifikasi Pengetahuan – 1 (KM Ed.3)

Dari beberapa literatur, terdapat dua  klasifikasi pengetahuan berdasarkan riset yang dilakukan oleh dua orang pakar knowledge management (KM), yaitu R Suresh dan Ikujiro Nonaka. R Suresh mengklasifikasikan pengetahuan menjadi beberapa jenis[1], seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel Klasifikasi pengetahuan.

Tacit knowledge Pengetahuan yang berada di dalam pikiran manusia dan sulit untuk diartikulasikan.
Implicit knowledge Tacit knowledge yang dapat diartikulasikan tapi belum diartikulasikan.
Explicit knowledge Pengetahuan yang telah diartikulasikan dan diterjemahkan kedalam kata-kata, tabel, diagram, dll.
Procedural knowledge Pengetahuan yang muncul pada saat melakukan prosedur tertentu.
Declarative knowledge Pengetahuan yang mencakup deskripsi fakta dan hal-hal tentang sebuah metode atau prosedur.
Strategic knowledge Pengetahuan kapan harus melakukan sesuatu dan kenapa harus melakukan hal tersebut.

(Sumber : R Suresh , Knowledge Management – An Overview, 2003)

Sementara itu, Ikujiro Nonaka, mengklasifikasikan pengetahuan menjadi dua dimensi utama yaitu dimensi ontologi dan epistomologi[2]. Dimensi epistomologi membagi knowledge (pengetahuan) menjadi dua bagian, yaitu Tacit knowledge, knowledge yang bersifat personal, konteks-spesifik dan juga sulit untuk dikomunikasikan dan diformalisasikan dan Explicit Knowledge, yaitu knowledge yang telah dikodifikasi atau dengan kata lain berhubungan dengan knowledge yang dapat ditransfer secara formal dalam bahasa yang sistematis.

Sedangkan dimensi ontologi memisahkan proses penciptaan knowledge menjadi beberapa level, yakni individu, grup, organisasi dan inter-organisasi[3]. Pengetahuan pertama kali diciptakan oleh seorang individu. Sebuah organisasi hanya bisa mendukung dan memfasilitasi proses penciptaan knowledge dan tidak mungkin dapat menciptakan pengetahuan tanpa individu. Karenanya, penciptaan pengetahuan organisasi dipandang sebagai suatu proses yang menjembatani aliran pengetahuan yang diciptakan oleh individu dan kemudian terkristalisasi menjadi sebuah bagian dari jaringan pengetahuan yang ada di organisasi. Pengetahuan ini kemudian dialirkan ke grup, organisasi dan kemudian inter-organisasi tesebut. Dari penjelasan diatas ada dua bentuk pengetahuan penting yang perlu dipahami benar, tacit knowledge dan explicit knowledge.

Tacit Knowledge
Tacit knowledge
bersifat personal, prosedural, sulit diformulasikan sehingga sulit dikomunikasikan dan disebarkan kepada orang lain, lunak (soft), tersimpan dalam pikiran manusia, informal dan biasanya tentang kecakapan atau ketrampilan. Pengetahuan tacit adalah pengetahuan yang susah dijabarkan dengan kata-kata, istilah gampangnya, apa yang ada di otak manusia susah untuk diucapkan di mulut. Menurut Michael Polanyi, “Knowing more than saying”, mengetahui lebih dari pada yang diucapkan. Contoh : apa rasa dari Cappuccino Italia ? Bagaimana penampilan orang itu ? Bagimana pemandangan Gunung Merapi ? Bagaimana rasanya jatuh cinta?

Menurut Nonaka dan Takeuchi (1995) : “Tacit knowledge is highly personal and hard to formalized. Subjectiveinsights, intuitions and hunches fall into this categoy of knowledge”. Contoh pengetahuan yang bersifat tak terlihat, tak bisa diraba kecuali disampaikan (eksplisit) ini adalah gagasan, persepsi, cara berpikir, wawasan, keahlian/ kemahiran, dan sebagainya.

Adapun jenis pengetahuan tacit secara sederhana terbagi dua, yaitu tacit knowledge yang ada di dalam masing-masing orang, pribadi-pribadi, bersifat unik, tidak tertulis, tapi diketahui dan tacit knowledge yang ada di dalam sekelompok orang, yaitu pengetahuan yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang namun sifatnya masih tidak terlihat dan ada di dalam pikiran kelompok itu. Contoh yang kerap digunakan adalah orang bermain bola, mereka saling mengoper secara refleks tanpa komunikasi yang bisa dilihat bentuknya. Ini terjadi karena diantara mereka ada pengetahuan yang sifatnya tidak tertulis. Masyarakat sebetulnya banyak yang memiliki pengetahuan tacit semacam ini, yang disebut pengetahuan yang tertanam di dalam hubungan antar manusia. Dan pengetahuan semacam ini biasanya disebut kepercayaan (trust). Saling percaya dan solider menjadi bagian dari pengetahuan. Paradigma lama berpikir bahwa pengetahuan tidak ada hubungannya dengan solidaritas dan norma-norma. Tapi sekarang makin terbukti bahwa hubungan itu ada.


[1] R. Suresh, Knowledge Management – An Overview, Brint Institute, 2002

[2] Nonaka, Ikujiro Op.Cit hal 59

[3] Ibid, hal. 57

Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis (2)

Membaca buku ini adalah merenungi keresahan pendidikan Indonesia. Mengingat kembali salah satu tujuan bernegara: mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan yang terasa makin menjauh di antara buramnya potret masyarakat. Akan tetapi, membaca buku ini akan menguatkan jangkar semangat di hati kita bahwa tujuan itu harus kita capai. Betapa bapak-bapak dan para ibu pendiri bangsa ini telah mewakafkan dirinya untuk membangun kemerdekaan sebagai gerbang mewujudkan tujuan bernegara. Masalahnya sekarang, setelah melewati gerbang itu, maukah kita menapaki jalan berat menuju tujuan itu? Kita tidak boleh menyerah, dan semangat itu harus dimulai sekarang. Dimulai dari hal kecil, dengan membaca buku ini.
(Sri Nurhidayah, Praktisi Pendidikan)

Ada tiga kriteria sekolah yang menjadi harapan masyarakat yaitu sekolah yang terjangkau secara finansial, memiliki kualitas yang baik, dan mudah untuk diakses atau dinikmati layanannya. Sayangnya, di Indonesia saat ini umumnya kita hanya boleh memilih maksimal dua kriteria. Jika mau cari sekolah yang terjangkau dan berkualitas, sudah pasti sulit diakses, persaingannya sangat ketat, yang mau masuk rebutan. Apabila hendak memilih sekolah yang mudah diakses dan masih terjangkau, kualitasnya diragukan. Udah gratis, gampang masuk, ga usah lah rewel minta kualitas. Dan kalau ingin sekolah yang berkualitas dan mudah diakses, hamper dapat dipastikan biayanya tinggi. Mihil bingits. Ono rego ono rupo. Dan masalah pendidikan tidak hanya selesai dengan menyediakan pendidikan gratis. Mencerdaskan kehidupan bangsa sama artinya dengan menyediakan pendidikan yang terjangkau, berkualitas, dan mudah diakses oleh segenap bangsa Indonesia.

Peran pemerintah dalam menyediakan keterjangkauan, kualitas dan akses pendidikan memang sangat vital, namun harus didukung penuh oleh sekolah dan masyarakat. Bisa jadi ada kontribusi dari sekolah yang menyebabkan adanya anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan atau bahkan trauma bersekolah. Bisa jadi ada siswa dari keluarga miskin yang dikeluarkan karena tidak mampu membayar uang buku atau menunggak SPP. Mungkin juga ada anak yang kapok sekolah karena pembelajarannya membosankan, suasana kelas dan sekolah tidak mendukung, gurunya sering tidak masuk, kekerasan fisik ataupun karena kasus bullying. Yang pasti, peran sekolah dalam mewujudkan pendidikan untuk semua sangatlah besar, apalagi di zaman otonomi daerah seperti saat ini. Sekolah bahkan dapat memberikan materi ajar tambahan seperti akhlak, kewirausahaan ataupun tanggap bencana, guna meningkatkan efektifitas pembelajaran.

Satu hal yang kerap terlupa adalah pelibatan komite sekolah dan wali murid sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari dunia persekolahan dan pendidikan. Banyak persoalan di kelas dan sekolah yang sebenarnya mudah diselesaikan ketika melibatkan elemen masyarakat. Karena bagaimanapun, keluarga dan masyarakat adalah komponen penting pendidikan. Tidak sedikit kasus anak putus sekolah yang disebabkan karena minimnya kesadaran pendidikan keluarga dan masyarakat. Sekolah dianggap cuma buang uang, lebih baik bekerja yang dapat menghasilkan uang. Banyaknya orang sukses yang tidak mengenyam pendidikan tinggi dijadikan alasan, padahal lebih banyak lagi orang sukses dengan pendidikan memadai. Adanya seorang menteri yang cuma lulusan SMP jadi pembenaran, padahal puluhan menteri lainnya berpendidikan tinggi.

Permasalahan pendidikan amatlah kompleks, butuh sinergi dari seluruh pihak. Dan karena mencerdaskan kehidupan bangsa pada hakikatnya adalah tujuan negara bukan cuma pemerintah, peran serta masyarakat sebagai elemen terbesar mutlak diperlukan. Lebih baik menyalakan lilin daripada terus mengutuk kegelapan. Tidak sedikit kontribusi masyarakat yang dapat dilakukan untuk memperbaiki wajah pendidikan Indonesia, tidak selalu harus tergantung pada kebijakan pemerintah. Pendidikan untuk semua tentu akan lebih mudah terwujud jika segenap elemen masyarakat mau peduli dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya saja, setiap rumah tangga keluarga berkewajiban untuk memastikan bahwa dalam radius 50 meter dari rumahnya tidak ada anak yang putus sekolah. Caranya bisa dengan menjadi orang tua asuh, membentuk santunan pendidikan di lingkungan ataupun sekedar membantu sosialisasi berbagai program pendidikan yang mungkin sesuai dan dibutuhkan.

Advokasi pendidikan tidak hanya menyoal pembelaan hak warga negara lewat jalur hukum. Aksi nyata yang menghubungkan masyarakat marginal dengan kanal program yang dapat membantu mereka memperoleh haknya juga termasuk aktivitas advokasi. Betapa banyak program pendidikan pemerintah, swasta, ataupun LSM yang terkendala informasi. Melakukan pencerdasan dan sosialisasi adalah advokasi yang dapat dilakukan segenap elemen masyarakat untuk mendukung tercapainya pendidikan yang adil dan merata. Tidak hanya itu, masyarakat juga punya peran besar dalam mengontrol implementasi bantuan dan program pendidikan, baik fisik maupun non fisik. Kontrol ini dapat meminimalisir penyelewengan sehingga kebermanfaatan program dapat lebih optimal dirasakan. Apalagi sekarang sudah banyak kanal pengaduan, mulai dari ombudsman sampai KPK.

Untuk mengatasi banjir atau macet, tidak cukup dengan hebatnya program pemerintah tanpa didukung oleh infrastuktur sosial kemasyarakatan. Pun demikian dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran pemerintah dalam mengelola kebijakan pendidikan memang sangat penting untuk memperbaiki wajah pendidikan Indonesia, namun kepedulian dan peran serta masyarakat tidak kalah pentingnya. Jangan sampai itikad baik pemerintah bertepuk sebelah tangan. Ya, masyarakat tidak cukup hanya berharap akan terwujudnya pendidikan berkualitas untuk seluruh anak bangsa, tanpa berusaha mewujudkannya. Dengan pemahaman, dengan kepedulian, dengan aksi nyata. Sehingga tidak seperti pungguk yang merindukan bulan…

Pembentukan Pengetahuan (KM ed.2)

Data adalah kumpulan angka atau fakta objektif mengenai suatu kejadian atau hal tanpa konteks dan penafsiran. Dengan menambah nilainya melalui konteks, kategorisasi, kalkulasi, koreksi dan pengendapan, data dapat diubah menjadi informasi. Informasi adalah data yang diorganisasikan/ dikelola sehingga mempunyai arti[1]. Informasi dikemas sebagai sebuah pesan, biasanya dalam bentuk dokumen atau komunikasi yang terdengar atau terlihat (audio visual) yang bertujuan untuk mengubah cara pandang penerimanya terhadap sesuatu, yang berpengaruh pada penilaian dan tingkah laku. Para ahli dibidang informasi menyebutkan bahwa informasi adalah pengetahuan yang disajikan kepada seseorang dalam bentuk yang dapat dipahami atau data yang telah diproses atau ditata untuk menyajikan fakta yang mengandung arti. Sedangkan pengetahuan berasal dari informasi yang relevan yang diserap dan dipadukan dalam pikiran seseorang, artinya pengetahuan berkaitan dengan apa yang diketahui dan dipahami oleh seseorang. Informasi cenderung nyata, sedangkan pengetahuan adalah informasi yang diinterpretasikan dan diintegrasikan.

Menurut F.N. Teskey dalam tulisannya, “User Models and World Models for Data, Information, and Knowledge“, data merupakan hasil pengamatan langsung terhadap suatu kejadian atau suatu keadaan. Ia merupakan entitas yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Informasi merupakan kumpulan data yang terstruktur untuk memperlihatkan adanya hubungan antar entitas. Pengetahuan merupakan model yang digunakan manusia untuk memahami dunia, dan yang dapat diubah-ubah oleh informasi yang diterima pikiran manusia[2].

Model yang hampir sama ditawarkan Mike Powell dalam bukunya, Information Management for Development Organizations. Menurut Powell, data adalah koleksi terstruktur dari kumpulan fakta, informasi adalah data atau fakta dengan arti dan pengetahuan merupakan hasil atau keluaran atau nilai dari informasi[3]. Model serupa juga dikemukakan Nathan Shedroff, dengan menambahkan kebijaksanaan (wisdom) sebagai satu tahap sesudah pengetahuan, seperti dikutip Richard Saul Wurman dalam Information Anxiety 2[4].

Hierarchy decision to act
(Sumber : Kuliah Kapita Selekta, Rudy Siahaan, 2004)

Jadi, secara sederhana kita peroleh bahwa data ialah sekumpulan fakta tentang sebuah kejadian sesaat, seperti data transaksi belanja, jadwal penerbangan, dll. Data akan berubah menjadi informasi apabila diinterpretasikan oleh manusia dan diberikan konteks (sehingga memberikan pengertian kontekstual), seperti misalkan terjadinya trend kenaikan harga saham, kenaikan pembelian popok bayi, dll. Sedangkan, pengetahuan merupakan efek langsung dari adanya informasi.

 


[3] idem.

[4] idem.

Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis (1)

Perbaikan kualitas pendidikan dalam konteks negara yang sangat beragam seperti Indonesia seharusnya diawali dengan telaah atas hal-hal dasar, yang diikuti dengan alternatif penyelesaian, bukan tambal sulam. Sayangnya, sementara ini pemerintah lebih memilih menyebar ‘aroma’ harum demi factor yang tidak mengarah pada perbaikan pendidikan yang mumpuni. Sebut saja sekolah gratis, beasiswa untuk siswa miskin, bahkan kebijakan yang berupa PP atau Permen. Buku ini mengupas tuntas upaya-upaya pemerintah yang belum menyentuh dasar persoalan walau guyuran dana melimpah.
(Itje Chodidjah, Praktisi Pendidikan)

Alhamdulillah, akhirnya buku kedua yang kami tulis terbit juga di bulan ini. Jika buku pertama yang bertajuk “Besar Janji Daripada Bukti: Kebijakan dan Praktik Pendidikan Indonesia di Era Transisi Demokrasi” lebih banyak menyajikan potret dan data dunia pendidikan di Indonesia, disertai dengan berbagai hasil riset dan kajian. Buku kedua yang berjudul “Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis: Advokasi Dompet Dhuafa Mewujudkan Pendidikan Anak Bangsa” lebih banyak berkisah mengenai perjuangan mewujudkan pendidikan untuk semua. Selain peran pemerintah, ada partisipasi masyarakat yang perlu ditumbuhkembangkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hak seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan sudah diatur dalam konstitusi negara, bukan hanya dalam Undang-undang Sisdiknas, apalagi sekedar PP atau Permen. Hak ini jelas termaktub dalam amandemen Undang-undang Dasar 1945 pasal 31. Ayat pertama mengungkapkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hak ini kemudian dipertegas dengan ayat kedua yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Sangat jelas. Bahkan ada dua kata wajib di ayat tersebut yang mengisyaratkan seharusnya ada sanksi jika terjadi kelalaian dalam memenuhi amanah konstitusi tersebut.

Lalu bagaimana dengan sumber pembiayaannya? Hal ini sudah terjawab di ayat keempat yang menyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. 20% APBN/ APBD bukan jumlah yang sedikit. Sekurang-kurangnya pula. Jika memang secara konstitusi sudah kuat, perangkat pelaksana dan pembiayaannya sudah tersedia, mengapa masih banyak anak putus sekolah? Mengapa pendidikan belum menjangkau seluruh anak Indonesia? Buku ini mengungkapkan, setidaknya ada tiga komponen yang memegang peran penting untuk mewujudkan pendidikan bagi seluruh warga negara, yaitu pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

Sebagai komponen yang membuat, melaksanakan, hingga mengevaluasi kebijakan pendidikan, peran pemerintah sangatlah vital. Dengan berbagai sumber daya yang tersedia, kendala utamanya bermuara pada satu kata: KESUNGGUHAN. Sebagai contoh, coba saja kita tengok data jumlah sekolah di Indonesia. Hingga akhir 2011, di Indonesia tercatat ada 146.804 unit SD dan 22.527 unit MI. Timpang sekali dengan SMP dan MTs yang hanya berjumlah 30.290 unit dan 14.787 unit. Sementara jumlah bangunan SMA, SMK dan MA masing-masing hanya 11.306 unit, 9.164 unit dan 6.426 unit. Dimana keseriusan pemerintah jika secara daya tampung saja angka putus sekolah tidak bisa dihindarkan? Di Kabupaten Bogor misalnya, SD/ MI meluluskan sekitar 102 ribu siswa setiap tahun, sementara daya tampung SMP/ MTs hanya sekitar 72 ribu. Artinya, secara matematis sudah pasti ada sekitar 30 ribu siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan di Kabupaten Bogor setiap tahunnya.

Kesungguhan pemerintah tidak dapat hanya diukur dari anggaran pendidikan yang digelontorkan. Anggaran pendidikan yang signifikan, tapi bukan berarti masalah pendidikan teratasi. Pada APBN 2003 sebelum berlakunya UU Sisdiknas anggaran pendidikan ‘hanya’ 13,6 triliun rupiah, jumlah ini meningkat hampir 30 kali lipatnya pada APBN 2015 menjadi sebesar 406.7 triliun rupiah, tapi efektifkah? Persentase penduduk buta huruf Indonesia menurun namun tingkat literasinya tetap rendah. Data UNESCO menyebutkan indeks membaca Indonesia hanya 0,001. Artinya, dari 1000 penduduk, hanya 1 orang yang memiliki minat baca. Angka partisipasi sekolah meningkat, namun Human Development Index (HDI) yang memuat aspek pendidikan, ekonomi dan kesehatan cenderung stagnan. Peningkatan peringkat HDI dari 111 di tahun 2004 menjadi peringkat 108 di tahun 2014 bukanlah prestasi yang membanggakan.

Ketidakseriusan kian tampak jika menyoroti aspek pengelolaan anggaran. Sekitar 80% anggaran pendidikan baik di pusat maupun daerah ternyata dialokasikan untuk belanja pegawai. Sisanya baru digunakan untuk keperluan program pendidikan. Dari yang hanya sekitar 20% ini, di antaranya berupa beasiswa dan bantuan operasional pendidikan, pencairannya sering terlambat, bahkan tidak jarang ada berbagai pemotongan oleh oknum. Istilahnya jatah preman. Tidak hanya itu, ICW mengungkapkan bahwa korupsi terbesar di Indonesia ada di sektor pendidikan dengan indikasi kerugian Negara mencapai 619 miliar rupiah. Itu yang terungkap. Berbagai ketidakoptimalan dalam implementasi kebijakan pendidikan sejatinya menunjukkan tidak adanya kesungguhan pemerintah dalam mengawal program dan kebijakan. Buku ini mengungkapkan berbagai fakta lain yang diharapkan mampu menggugah kesungguhan pemerintah, lengkap dengan rekomendasi solusi tentunya. Karena tanpa kesungguhan, segala cita dan harapan takkan menjadi kenyataan. Bagai pungguk merindukan bulan…

Pengantar Knowledge Management (KM ed.1)

Beberapa ratus tahun yang lalu, di Pulau Jawa ini banyak Mpu yang ahli membuat keris. Kala itu, sesuai dengan busana adat, setiap bangsawan dan ksatria menyandang keris. Namun kini, keris menjadi barang langka yang mahal sekali harganya dan hanya bisa dimiliki oleh orang yang memang menyimpan keris sebagai warisan turunan dari nenek moyangnya atau kolektor kaya. Masalahnya para Mpu itu hampir punah, sehingga hanya segelintir orang saja yang mampu memproduksi benda itu. Tak ada yang diuntungkan dengan tingginya harga keris, kecuali para perantara yang biasa memperdagangkan keris untuk para kolektor. Sementara itu, baik pemilik maupun keturunan dari para pembuatnya, termasuk pembuat yang masih hidup hampir-hampir tidak mendapat keuntungan apa-apa.

Hal yang sama juga terjadi pada ayam goreng. Sejak dulu ayam goreng mBok Berek Yogyakarta sangat terkenal dan digemari konsumennya dari berbagai kota. Tetapi perkembangan restoran ayam goreng itu sangat bereda dari Kentucky Fried Chicken (KFC). Kalau KFC yang dari Amerika itu bisa berkembang dan menyebar ke seluruh dunia, ayam goreng mBok Berek hanya meluas ke beberapa kota, itupun setelah terpecah menjadi beberapa versi mBok Berek karena masalah intern keluarga. Perbedaan itu terjadi bukan karena faktor Amerikanya, melainkan karena perbedaan fokus dalam pengetahuan per-ayamgoreng-an.

Dewasa ini para praktisi dan pakar manajemen telah melihat peran yang signifikan dari modal yang tidak terlihat dalam menciptakan nilai. Modal maya ini mencakup modal intelektual, sosial, kredibilitas, pengaruh, semangat/ motivasi dan modal-modal lainnya yang tidak kasat mata. Dalam lingkungan yang sangat cepat berubah, modal maya inipun mengalami keusangan, sebab itu perlu terus menerus diperbarui. Proses pembaruan ini dapat dilakukan melalui proses belajar.

Belajar dalam era ledakan pengetahuan seperti sekarang ini menuntut tiap anggota organisasi untuk dapat belajar bersama dengan cepat, dengan mudah dan gembira, kapan dan dimana saja. Hal ini mendorong berkembangnya konsep organisasi belajar yang tidak memisahkan antara proses belajar dan bekerja. Pengetahuan yang melekat pada anggota suatu organisasi juga perlu diperbarui, diuji, dimutahirkan, dialihkan, diakumulasikan, agar tetap memiliki nilai. Hal ini menyebabkan para praktisi dan pakar manajemen mencari pendekatan untuk mengelola pengetahuan yang sekarang dikenal dengan manajemen-pengetahuan atau knowledge management (KM)[1]. Mengelola pengetahuan bukanlah hal yang mudah, pengelolaan pengetahuan merupakan aktifitas yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Agar dapat mencapai tujuannya, suatu organisasi harus mampu mengelola pengetahuan yang dimilikinya dengan baik.

Data, Informasi dan Pengetahuan
Sebelum memahami konsep manajemen pengetahuan ini ada beberapa istilah yang harus dipahami yaitu data, informasi dan pengetahuan serta proses membentuk pengetahuan dari data, informasi kemudian menjadi pengetahuan. Data adalah kumpulan angka atau fakta objektif mengenai sebuah kejadian (bahan mentah informasi)[2]. Informasi adalah data yang diorganisasikan/ diolah sehingga mempunyai arti[3]. Informasi dapat berbentuk dokumen, laporan ataupun multimedia.

Davenport & Prusak[4] mendefinisikan pengetahuan sebagai berikut : “Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual information, and expert insight that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and information. In organizations, it often becomes embedded not only in documents or repositories but also in organizational routines, processes, practices and norms”. Pengetahuan (knowledge) adalah kebiasaan, keahlian/ kepakaran, keterampilan, pemahaman atau pengertian yang diperoleh dari pengalaman, latihan atau melalui proses belajar. Istilah ini kerap bias dengan ilmu pengetahuan (science) yang merupakan ilmu yang teratur (sistematik) yang dapat diuji atau dibuktikan kebenarannya. Pengetahuan diproteksi dan dijaga oleh context. Sehingga, meski pihak lain dapat mengakses pengetahuan tersebut, belum tentu mereka dapat menerapkannya, karena pengetahuan sebuah organisasi sangat terkait dengan nilai, budaya, dan kondisi dari organisasi tersebut[5].

Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai keyakinan seseorang yang menjustifikasi sebuah kejadian berdasarkan pengalaman yang telah mereka alami.[6] Pengetahuan juga dapat diartikan sebagai campuran dari pengalaman, keyakinan, informasi, pandangan para ahli dan intuisi yang memberikan sebuah cara pandang untuk mengevaluasi dan memberikan respons terhadap informasi dan pengalaman baru.[7] Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan ialah cara pandang seseorang terhadap sebuah kejadian/ informasi baru yang dipengaruhi oleh keyakinan dan pengalaman mereka. Seseorang yang memiliki kandungan pengetahuan yang berbeda bisa saja memiliki cara pandang yang berbeda sebuah kejadian yang sama


[3] idem.

[6] Ikujiro Nonaka dan Hiro Takeuchi, The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York, 1995 hal. 8

[7] Thomas Davenport dan Laurence Prusak, Working Knowledge : How Orgaization Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, 1998 hal. 10