Monthly Archives: December 2017

Kemampuan Superpower Terkuat? Memimpin!

“Whenever you find the whole world against you, just turn around and lead the world” (Anonymous)

“Kemampuan superpower apa yang Anda ingin miliki agar dapat menguasai dunia?”, demikian pertanyaan dalam salah satu sesi Workshop Design Thinking For Innovation yang penulis ikuti beberapa waktu lalu. Hasil polling tersebut tidak mengejutkan dimana kemampuan melihat masa depan (future vision : 45%) dan mengendalikan orang lain (mind control : 42%) menjadi jawaban yang paling banyak dipilih peserta. Sisanya, kemampuan berpindah dalam sekejap (teleportation) dan bergerak secepat cahaya (flash) masing-masing hanya memperoleh 6%. Sementara itu, tak ada peserta yang memilih kemampuan membuat bola api (fireball), kekuatan super (super strength), dapat tidak terlihat (invisibility),bisa terbang (jetfly), dan kemampuan menyembuhkan diri (self heal).

Pertanyaan dan hasil polling tersebut mengingatkan penulis pada salah satu anime mind blowing berjudul Code Geass. Dikisahkan Lelouch Lamperouge, seorang bangsawan Britania yang dibuang ayahnya hendak menciptakan dunia yang damai untuk Nunally, adiknya. Ia memperoleh kekuatan misterius bernama “Geass Power of the King” yang membuatnya mampu membuat orang melakukan apapun yang diperintahkannya. Dalam perjalanannya, ada batasan dari kekuatan tersebut, misalnya hanya bisa digunakan satu kali untuk setiap orang. Bahkan ada kondisi yang membuatnya tak mampu menggunakan kekuatannya. Namun kecerdasannya dalam memprediksi masa depan, membuatnya tak tertandingi. Dan di akhir cerita, Lelouch mampu menguasai dunia dengan menghancurkan dunia yang sekarang dan menciptakan dunia yang baru. Mind control yang dipadu dengan future vision menjadi kombinasi ampuh untuk menguasai dunia.

Code Geass jelas kisah fiksi, hasil polling pun juga barangkali tidak cukup representatif dan tidak cukup memenuhi kaidah ilmiah. Namun dapat dipahami bahwa kemampuan mengendalikan orang lain lebih powerful dibandingkan kekuatan yang hanya untuk dirinya, seperti teleportation, flash, fireball, super strength, invisibility, jetfly, ataupun self heal. Sebagaimana Profesor X memimpin para X-Men. Bagaimana pun menguasai dunia tidak mungkin dapat dilakukan sendirian. Kemampuan melihat masa depan pun hanya akan bermanfaat untuk dirinya jika tidak ada yang percaya. Dan kemampuan menggerakkan (enable others to act) ini merupakan salah satu karakteristik penting seorang pemimpin, demikian pula halnya dengan kemampuan untuk memprediksi masa depan (visioner). Sehingga, kekuatan untuk menguasai dunia sejatinya terhimpun dalam diri seorang pemimpin.

Perhatikan daftar Top 5 ‘Manusia Paling Berkuasa’ versi Forbes tahun 2016, secara berurut adalah: Vladimir Putin (Presiden Rusia), Donald Trump (Presiden USA), Angela Merkel (Kanselir Jerman), Xi Jinping (Presiden RRC) dan Paus Francis (Pemimpin Katolik). Sementara itu, salah satu majalah global terkemuka The Economist edisi 14 – 20 Oktober 2017 memajang wajah Xi Jinping dilengkapi teks bombastis “The World’s Most Powerful Man” di cover terdepan. Hasil lebih beragam diperlihatkan TIME dalam ‘The 100 Most Influential People of 2017’ yang membagi dalam lima kategori: Pioneer, Artist, Leaders, Titans, dan Icons. Pun demikian, Leaders tetap mendominasi, dimana 24 dari 100 nama masuk kategori Leaders. Atau jika kita coba menelaah buku ‘The 100’ karya Michael H. Hart yang memuat daftar 100 manusia paling berpengaruh sepanjang zaman. Akan didapati, selain Rasulullah Muhammad SAW di peringkat pertama, hampir separuh nama dalam daftar tersebut adalah pemimpin, baik pemimpin agama, kerajaan, ataupun Negara. Selebihnya ada ilmuwan, penemu, filsuf, penjelajah, seniman, penulis, hingga pahlawan nasional.

Dalam daftar Top 10 ‘Manusia Paling Berkuasa’ versi Forbes tahun 2016 juga terdapat nama-nama seperti Bill Gates (Microsoft – peringkat 7), Larry Page (Google – peringkat 8 ) dan Mark Zuckerberg (Facebook – peringkat 10). Mereka memang bukan pemimpin suatu Negara atau wilayah, namun tetap saja mereka memimpin perusahaan besar, leading dalam dunia teknologi informasi dengan jutaan bahkan milyaran ‘rakyat’nya. Membangun masa depan di zamannya. Jadi tetap saja, kemampuan terkuat untuk mengubah dan menguasai dunia adalah memimpin. Tak heran kepemimpinan banyak diperebutkan. Jangankan statement kontroversial, ‘berdehem’nya seorang pemimpin di kancah internasional saja bisa membuat gaduh dunia global. “With great power comes great responsibility”, demikian ungkap Uncle Ben dalam film Spiderman. Disinilah seorang pemimpin ada di antara surga dan neraka. Ganjaran atas kebijakannya akan terus mengalir, menjadi kebaikan kah, atau malah dosa yang tak berujung. Konsekuensi ini harus dipahami bagi siapapun yang ingin memperoleh kekuatan besar dengan menjadi seorang pemimpin.

Lalu bukankah ‘kuota’ untuk menjadi pemimpin terbatas? Ya, jika pemimpin dimaknai sebatas jabatan. Pernah mendengar kisah seseorang yang punya mimpi mengubah dunia namun akhirnya gagal dan di akhir kisah ia sadar bahwa seharusnya ia terlebih dulu mengubah dirinya? Benar, mengubah dunia harus dimulai dari mengubah diri sendiri, menguasai dunia mesti diawali dengan menguasai diri sendiri. Kemudian barulah diri ini didorong tidak hanya puas menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri karena semakin besar lingkup kepemimpinan, akan semakin besar potensi kebermanfaatannya. Tidak perlu berambisi terlalu tinggi, sentuhan kepemimpinan bisa diawali dari lingkup yang lebih kecil. Membangun keluarga pemimpin, misalnya. Atau penulis cukup terinspirasi dengan kata-kata seorang guru, “Jika kamu memimpin kelas dengan baik hari ini, siswamu akan memimpin dunia dengan baik di masa depan”. Mari kita menjadi pemimpin, untuk memperbaiki diri, keluarga, masyarakat, dan dunia!

If the king doesn’t move, then his subjects won’t follow” (Lelouch – Code Geass)

Karena Beasiswa Adalah Amanah

“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.” (Bung Hatta)

Angka partisipasi pendidikan tinggi mengalami peningkatan cukup signifikan dalam tujuh tahun terakhir. Data BPS mengungkapkan bahwa selama tahun 1994 – 2009, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 19 – 24 tahun relatif stagnan di kisaran 12%. Namun capaian ini terus meningkat sejak tahun 2010 dan tahun 2017 ini angkanya telah mencapai 24,67%, hampir dua kali lipat dari capaian tahun 2009. Program pemerintah yang paling mungkin memengaruhi capaian ini adalah Bidik Misi yang dimulai pada 2010 lalu untuk 20.000 mahasiswa. Dampaknya, terjadi peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi yang signifikan pada tahun 2013, tepat empat tahun setelah program digulirkan. Kuota maupun sebaran kampus Bidik Misi pun terus bertambah, termasuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Pada tahun 2018 nanti, direncanakan kuota Bidik Misi akan menjangkau 90.000 mahasiswa.

Tidak hanya Bidik Misi, program beasiswa untuk mahasiswa memang kian marak dalam satu dasawarsa terakhir. Pemerintah pusat dan daerah, berbagai perusahaan, LSM, yayasan, para alumni hingga donasi individu seakan berlomba memberikan beasiswa. Bentuknya pun semakin beragam bukan hanya pembiayaan pendidikan, ada fasilitas tempat tinggal hingga pembinaan mahasiswa dengan tema tertentu, misalnya menghapal Al Qur’an, entrepreneur, atau kepemimpinan. Bahkan beasiswa untuk paska sarjana juga semakin banyak, di antaranya melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan RI. Zaman seolah berubah, jika dulu mahasiswa berebut mencari beasiswa, sekarang beasiswa lah yang sibuk mencari calon penerimanya. Mahasiswa penerima beasiswa tidak lagi eksklusif, mudah ditemukan dimanapun.

Kemudahan memperoleh beasiswa ini turut memengaruhi karakter para penerima beasiswa. Apalagi banyak program beasiswa yang hanya menjadikan indeks prestasi akademik sebagai indikator keberhasilan, abai dengan penguatan karakter penerima beasiswa. Padahal banyaknya beasiswa membuat calon penerimanya semakin pragmatis, memilih yang mudah diperoleh, dapat banyak fasilitas, dan tidak membebani dengan kewajiban apapun. Secara akademik mungkin mereka tidak bermasalah, namun belum tentu secara karakter. Mulai dari lemah komitmen, segera beralih ke beasiswa lain yang menjanjikan fasilitas lebih. Tak peduli fakta bahwa ketika mereka sudah menerima beasiswa sebenarnya ada kuota yang sudah mereka isi, artinya ada hak orang lain yang sudah mereka ambil. Toh ini kompetisi. Mudah menuntut haknya untuk memperoleh berbagai fasilitas yang dijanjikan. Mudah mengeluh, kurang mandiri, dan kurang berempati. Jangankan berpikir bahwa sejatinya beasiswa yang diperolehnya adalah donasi dari masyarakat yang di dalamnya tersimpan amanah dan harapan masyarakat, bahkan ada penerima beasiswa yang ‘memalsukan kemiskinannya’ hanya untuk memperoleh beasiswa. Tidak jujur dalam menyiasati beasiswa. Tak mengherankan tersedia layanan untuk melaporkan mahasiswa yang tidak layak untuk memperoleh beasiswa dalam website Bidik Misi.

Mekanisme pencairan beasiswa yang dirapel juga rentan penyelewengan, baik oleh penerima maupun pengelola beasiswa. Uang dalam jumlah besar yang ‘tiba-tiba’ diterima memungkinkan para penerima beasiswa tidak bijak dalam menggunakannya. Alih-alih untuk biaya pendidikan, beasiswa justru digunakan untuk beli gadget terbaru atau pelesiran. Jika sebagian uang beasiswa dikirimkan untuk membantu orang tuanya tentu masih dapat dimaklumi, namun jika digunakan sekadar untuk gaya-gayaan rasanya kok kejam sekali. Sementara masih banyak anak dari masyarakat marjinal yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi. Pengelola juga bisa jadi tidak berlaku amanah jika memang sengaja menunda pencairan misalnya, apalagi jika menjadi ‘broker’ beasiswa sehingga kuota justru diambil oleh mereka yang tak layak memperoleh beasiswa.

Tak hanya itu, amanah para pengelola beasiswa tidaklah kalah besarnya. Mulai dari menyebarkan informasi beasiswa seluas-luasnya dan sebenar-benarnya, hingga menyempurnakan ikhtiar dalam seleksi sehingga yang terpilih adalah mereka yang benar-benar layak. Ada sisi kemanusiaan yang perlu dihadirkan, tidak hanya bersandar pada rumus dan hitungan matematis. Banyak mahasiswa nyaris miskin yang selama ini kurang diperhatikan. Di sisi lain, ada upaya sekadar memenuhi kuota penerima beasiswa di beberapa kampus yang akhirnya menurunkan standar kelayakan calon penerima beasiswa. Amanah lain yang kerap terlupakan adalah mendidik para penerima beasiswa secara paripurna, bukan sebatas menggugurkan kewajiban untuk menyalurkan. Amanah dalam mengelola beasiswa juga mencakup makna memastikan bahwa beasiswa yang diberikan dapat efektif dalam menghasilkan SDM unggul pemimpin masa depan bangsa, yang tentu bukan hanya berkompeten, tetapi juga berkarakter.

Beasiswa adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawabannya. Para penerima beasiswa akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana cara mereka memperoleh beasiswa, digunakan untuk apa, dan apa hasil atau kebermanfaatan dari beasiswa tersebut. Para pengelola beasiswa akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana mereka mengelola beasiswa dan para penerima beasiswa. Beasiswa sejatinya bersumber dari donasi masyarakat, termasuk pajak dan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah). Beasiswa alumni atau donasi individu pun bagian dari masyarakat. Bahkan perusahaan pun memperoleh pendapatan dari masyarakat dan mengalokasikan dana CSRnya untuk program di masyarakat. Karenanya, program beasiswa seharusnya mampu memberi kontribusi kepada masyarakat. Tidak harus dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun sikap amanah dalam menyalurkan dan menerima beasiswa akan membawa kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Tumbuhnya kepercayaan donatur akan meningkatkan kedermawanan sosial. Ditambah lagi keberkahan dari hadirnya SDM berkualitas dari program beasiswa yang akan terus menebar kebermanfaatan bagi masyarakat. Dan manfaat pun terus berlipat dimulai dari satu kata sederhana: amanah.

Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi RabbNya, hingga dia ditanya tentang lima perkara (yaitu): tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa (hartanya tersebut) ia belanjakan serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya.” (HR. Tirmidzi dan Thabrani)

Pendidikan Tinggi, Antara Kualitas dan Kuantitas (2/2)

Tahun 2018 adalah tahun disruption. Era digital memberi perubahan terhadap peta kompetisi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan. Pengembangan teknologi informasi memberi ‘gangguan’ terhadap gaya ‘jaman old yang sudah tak lagi relevan. Kemenristek Dikti dan kampus harus segera bebenah, meningkatkan agility untuk menghadapi perubahan zaman. Pendidikan tinggi berbasis e-learning misalnya, harus segera direalisasikan, tidak melulu ada dalam tataran wacana dan rencana. Riset dan inovasi harus terus dilakukan. Secara kuantitas memang masih harus digenjot pertumbuhannya karena saat ini Indonesia jauh tertinggal dalam hal riset dan inovasi. Namun secara kualitas juga mesti dibudayakan implementasi riset dan teknologi yang tepat guna. Keluhan tentang minimnya anggaran riset seharusnya tak jadi penghalang di era disruption ini. Betapa banyak inovasi sederhana yang dapat memberi manfaat tanpa harus berbiaya besar. Kurikulum pendidikan juga harus adaptif dengan perkembangan zaman. Ada paradigma, kebutuhan dan kompetensi yang jelas berbeda antara mendidik generasi yang ingin menjadi PNS atau karyawan, dengan generasi yang hendak menjadi digitalpreneur atau membangun aplikasi startup. Disruption ini harus diterima sebagai kenyataan sehingga menjadi tantangan untuk bisa berpikir dan bersikap sesuai dengan zamannya.

Tahun 2018 adalah tahun transformasi gerakan mahasiswa. Atau hibernasi lebih tepatnya. Secara pragmatis, para mahasiswa kian menyadari bahwa yang diperjuangkannya adalah Tri Dharma, bukan Tritura. Dalam Tri Dharma ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Bukan organisasi, demonstrasi, dan lulus lama. Lulus tepat waktu dimaknai sebagai amanah, fokus ke pendidikan dan penelitian adalah caranya. Mahasiswa abadi sudah bukan masanya. Jika tahun lalu rata-rata lama kuliah mahasiswa UGM adalah 5 tahun 3 bulan, tahun ini rata-rata mahasiswa UGM menyelesaikan studi dalam 4 tahun 8 bulan. Rata-rata mahasiswa UNY berkuliah hanya 4,5 tahun, bahkan di ITB rata-ratanya hanya 4,2 tahun. Rata-rata indeks prestasi akademik juga semakin tinggi. Sementara itu, dharma pengabdian masyarakat tidak dimaknai sempit sebagai aksi turun ke jalan. Banyak aktivitas sosial kemasyarakatan yang dapat dilakukan manusia tanpa harus terjebak ke isu sosial politik. Kontribusi nyata mahasiswa ke masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata atau aksi penggalangan dana bencana dianggap lebih jelas menggambarkan bentuk pengabdian masyarakat, dibandingkan orasi dan demonstrasi. Kajian dan audiensi dianggap lebih mencerminkan intelektualitas dibandingkan aksi massa. Demonstrasi mahasiswa turun ke jalan dianggap sudah lewat masanya, tergantikan dengan digitalisasi gerakan mahasiswa. Aksi massa akan ada dan harus tetap ada, hanya saja aktivitas kekinian yang lebih diminati. Bulan lalu misalnya, lihat saja bagaimana respon dunia maya saat mahasiswa ditangkap, bandingkan dengan ‘perlawanan’ dari cyber army saat pembuat meme Setya Novanto ditangkap. Diakui atau tidak, ada pergeseran pola perjuangan. Kain penuh tanda tangan sebagai pernyataan sikap digantikan oleh petisi online. Penggalangan dana untuk membantu masyarakat mulai beralih ke pola crowdfunding. Manajemen isu lewat selebaran akan tak berarti apa-apa dibandingkan hiruk-pikuk perang isu di media sosial. Berbagai aplikasi bernuansa advokasi pun mulai bermunculan. Media dan kanal gerakan mahasiswa kian variatif, dan aksi massa semakin dianggap tidak kekinian.

Tahun 2018 adalah tahun berulangnya masalah pendidikan. Banyak persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan. Misalnya masalah rasio dosen dan guru besar yang masih butuh waktu panjang untuk menyelesaikannya, demikian pula terkait kualitas mereka. Masalah akses pendidikan serta biaya pendidikan yang mahal juga masih akan ada. Minimnya anggaran riset atau kurangnya sarana dan prasarana pendidikan masih terus jadi keluhan. Link and match antara pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia paska kampus masih jauh panggang dari api, apalagi pemerataan kualitas pendidikan tinggi. Belum lagi persoalan akreditasi, efektivitas pendidikan, ataupun kualitas lulusan, masih menjadi PR pendidikan tinggi yang belum akan segera terselesaikan. Butuh kerja ekstra memang untuk menyelesaikan semua problematika tersebut, namun setidaknya hanya butuh satu kebijakan revolusioner, out of the box dan anti-mainstream untuk mempercepat penyelesaiannya. Karena berbagai masalah yang ada sudah terlanjur ada dalam zona nyaman sehingga akan tetap stagnan jika upaya yang dilakukan hanya biasa-biasa saja.

Dan tahun 2018 adalah tahun cemas dan harap. Bukan hanya bagi para calon kepala daerah, tapi bagi pendidikan Indonesia. Beberapa tahun terakhir, perubahan terjadi begitu cepat. Tak terbendung. Dinamika begitu tinggi sementara polarisasi semakin terasa. Kebijaksanaan pendidikan lah yang diharapkan mampu mengantisipasi dan menengahinya, bukan lagi kebijakan politik yang sarat syahwat kepentingan. Di satu sisi ada kecemasan akan hancurnya peradaban dalam hitungan waktu yang cepat ketika pendidikan gagal menjadi solusi. Di sisi lain ada harapan besar lahirnya generasi emas yang penuh kesadaran berjuang membangun Bangsa yang mulai tua ini. Yang pasti, tahun 2018 berisi momentum dua dasawarsa reformasi Indonesia. Ada semangat pembaruan yang menyertai. Tahun 2018 juga berisi momentum 11 dasawarsa kebangkitan nasional. Sebuah kebangkitan yang identik dengan tapak tilas peran pemuda dan pendidikan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, tahun 2018 adalah tahun reformasi kebangkitan pendidikan Indonesia. Semoga.

Pendidikan Tinggi, Antara Kualitas dan Kuantitas (1/2)

Pendidikan Tinggi, Antara Kualitas dan Kuantitas
(Outlook Pendidikan Tinggi 2018)

“Hitungan kuantitatif kerapkali hanya jadi make up yang mengelabui dan tidak bisa dibanggakan. Perkembangan pendidikan bukan berarti tidak perlu diukur, tetapi fokus pada aspek tangible dan jumlah tidak jarang justru menjauhkan dari hal-hal yang lebih esensial. Bahkan, target kuantitatif bisa menjadi beban. Padahal, keberhasilan tidak melulu berbicara angka.” (Purwo Udiutomo dalam ‘Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis’)

‘Mencerdaskan kehidupan bangsa’ merupakan salah satu cita-cita mulia Bangsa Indonesia. Karenanya, fokus terhadap pembangunan pendidikan sudah semestinya menjadi agenda utama di masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari APBN/ APBD membawa angin segar perbaikan pendidikan di Indonesia. Dalam APBN 2018 yang telah ditetapkan akhir Oktober 2017 lalu, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 444,1 triliun (20% dari APBN), dimana 33,7% dialokasikan untuk pusat dan 62,9% ditransfer ke daerah. Sisanya sebesar 15 triliun dialokasikan untuk pembiayaan dana abadi pendidikan. Anggaran tersebut diantaranya akan digunakan untuk Program Indonesia Pintar (19,7 juta jiwa), Bantuan Operasional Sekolah (56 juta jiwa), Beasiswa Bidik Misi (401,5 ribu mahasiswa), pembangunan/rehab sekolah atau ruang sekolah (62,2 ribu), dan tunjangan profesi guru (1,9 juta guru). Berbagai program tersebut diharapkan berkontribusi untuk mencapai target 2018 di antaranya tingkat pengangguran 5 – 5,3%, tingkat kemiskinan 9,5-10%, indeks Gini 0,38, dan Indeks Pembangunan Manusia 71,5.

Tahun 2018 adalah tahun berlimpahnya beasiswa. Selain Bidik Misi, penerima beasiswa LPDP juga mengalami peningkatan menjadi 5000 mahasiswa. Belum lagi 2018 adalah tahun politik, selain Pilkada serentak di 17 provinsi dan 154 kabupaten/ kota, tahun depan adalah tahun pemanasan terakhir jelang Pemilu 2019. Program bantuan pendidikan semisal beasiswa akan lebih ramai di tengah masyarakat, untuk memenuhi janji sekaligus meningkatkan elektabilitas. Program bantuan pendidikan ini menjadi media kampanye yang lebih smooth dibandingkan money politics terang-terangan. Banyaknya beasiswa akan membantu peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan. Secara kuantitas, namun belum tentu secara kualitas. Ketika program beasiswa yang mencari calon penerimanya, bukan sebaliknya, kualitas input cenderung diabaikan. Dampaknya, perhatian terhadap kualitas keluaran para penerima beasiswa pun cenderung terlupakan. Bahkan, kualitas pengelolaan program beasiswa bisa jadi kurang diperhatikan. Mulai dari sosialisasi yang seadanya, proses seleksi yang kejar target tercapainya kuota, hingga pencairan beasiswa yang terus tertunda. Kalaupun ada program pembinaan untuk para penerima beasiswa, dilakukan ala kadarnya. Berpuas diri dengan data Indeks Prestasi akademik para penerima beasiswa yang tiga koma, padahal hampir semua mahasiswa jaman now IP-nya di atas tiga.

Tahun 2018 adalah tahun pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur pendidikan. Berbagai pembangunan gedung yang mangkrak di sejumlah perguruan tinggi akan dikejar selesai di tahun 2018, atau paling lambat awal tahun 2019. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur di banyak kampus dengan berbagai sumber pendanaan misalnya dari IDB atau dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga akan segera diselesaikan. Anggaran infrastruktur untuk tahun 2018 mencapai 410,7 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberikan alokasi anggaran APBN sebesar 107,4 triliun, jauh di atas Kemenristek Dikti (41,3 triliun) ataupun Kemendikbud (40,1 triliun). Jika dikelola dengan benar, pembangunan infrastruktur ini akan mengatasi kesenjangan sekaligus menjadi investasi jangka panjang. Pun di sisi lain membuka ruang penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran. Sayangnya, fokus pada infrastruktur (konteks) akan mengalihkan dari fokus pada isi (konten). Fisik yang megah takkan ada artinya jika jiwanya rapuh. Membangun kampus berbeda dengan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, memberikan tunjangan guru tidaklah sama dengan meningkatkan kualitas guru. Fisik memang jelas terlihat dan terukur, namun pembangunan pendidikan sejatinya adalah menyoal pembangunan manusia, bukan sekadar infrastruktur pendidikan. Karenanya standar sarana prasarana hanyalah salah satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan.

(bersambung)