Tag Archives: bantuan sosial

Untuk Kita Renungkan

Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih
Suci lahir dan di dalam batin
Tengoklah ke dalam sebelum bicara
Singkirkan debu yang masih melekat…

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2003 menetapkan 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Sedunia. Tema Hari Antikorupsi tahun ini adalah “Recover with Integrity to Build Forward Better”. Tema ini erat kaitannya dengan mitigasi korupsi dan pemulihan Covid-19, sesuatu yang menjadi ironi di Indonesia. Baru beberapa hari yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Sosial, Juliari P. Batubara terkait korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Ironisnya lagi, Wakil Bendahara Umum PDIP ini kerap terlibat aktif dalam kampanye antikorupsi. Dalam posternya sebagai Caleg DPR RI Dapil Jateng 1 pada Pemilu 2019 lalu, ditampilkan slogan besar “Korupsi dibabat pasti Indonesia Hebat!”. Dalam cuplikan wawancara setelah diangkat Jokowi sebagai Mensos akhir tahun lalu, Pak Juliari sempat mengatakan “…Jadi pengendalian korupsi itu ya diri sendiri, nggak ada orang lain. Inget lho, kalau kamu korupsi kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu!”. Bahkan pada peringatan Hari Antikorupsi tahun ini beredar banyak spanduk yang memuat fotonya dengan tulisan “Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Anti Korupsi: Kemensos RI Hadir Tanpa Korupsi Wujudkan Indonesia Sejahtera”. Gambaran lengkap pribadi tanpa integritas. Apa yang diucapkan berbeda dengan yang dilakukan. Masih ingat dengan slogan “Katakan Tidak! pada Korupsi” dimana tiga bintang utama iklan tersebut malah didakwa sebagai koruptor? Demikianlah politik pencitraan. Ringan dalam berkata, namun karena tak bersumber dari bersihnya jiwa, perilaku yang ditampilkan jadi jauh berbeda.

Anugrah dan bencana adalah kehendak-Nya
Kita mesti tabah menjalani
Hanya cam
buk kecil agar kita sadar
Adalah Dia diatas segalanya…

Dua pekan lalu, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus korupsi ekspor benih lobster (benur). Pada peringatan Hari Antikorupsi tahun lalu, Pak Edhy sempat mengunggah cuitan di laman twitternya, “Korupsi adalah musuh utama yang harus kita perangi. Bersama-sama membangun komitmen KKP menjadi birokrat yang bersih dan melayani untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera. Selamat Hari Antikorupsi Sedunia!”. Lagi-lagi perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatan. Entah sekadar tuntutan jabatan atau memang terlalu jumawa, kesudahan mereka yang berteriak lantang antikorupsi justru tidak sedikit yang berakhir di jeruji besi. Bisa jadi batas benci dan cinta memang sedemikian tipis. Bisa jadi pula manusia diuji dengan sisi terlemahnya. Yang pasti, semangat antikorupsi memang bukan sebatas kata dan narasi. Tetapi sikap aktif untuk tetap jujur dan amanah dalam menghadapi segala godaan dunia.

…Ini bukan hukuman hanya satu isyarat
Bahwa kit
a mesti banyak berbenah
Memang bila kita kaji lebih jauh
Dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista…

Tanpa bermaksud mengecilkan, jika ekspor benur adalah urusan bisnis, korupsi bansos Covid-19 adalah urusan hajat hidup orang banyak. Jahat sekali rasanya, mengambil hak mereka yang terdampak bencana. Tak heran wacana hukuman mati mengemuka sesuai Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) pasal 2. Dalam UU Tipikor disebutkan, hukuman mati bisa dijatuhkan jika korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Pun sepertinya hukuman mati bagi koruptor hanyalah wacana. Mantan Bupati Nias, Binahati Benedictus Baeha yang pernah terlibat dalam kasus korupsi dana bantuan bencana tsunami Nias divonis 5 tahun penjara. Mantan Anggota DPRD Mataram, Muhir terjaring OTT Kejari Mataram terkait kasus pungli bencana alam divonis 2 tahun penjara. Korupsi penyediaan air bersih di wilayah bencana oleh para pejabat Kementerian PUPR dan korupsi rehab masjid di NTB oleh para ASN Kanwil Kemenag juga tidak ada yang dihukum mati. Jangankan hukuman mati untuk kasus korupsi, hukuman potong tangan tampaknya takkan terjadi di negara ini. Dan akhirnya, rakyatlah yang paling menderita.

Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat
Kemanakah lagi kita ‘kan sembunyi, hanya kepada-Nya kita kembali
Tak ada yang bakal bisa menjawab
Mari hanya runduk sujud pada-Nya…

Dalam perspektif manusia, korupsi tidak dapat dibenarkan. Dalam perspektif Islam apalagi, korupsi adalah tindak kriminal yang masuk konteks suap (risywah), pencurian, penipuan, dan pengkhianatan. Harta hasil korupsi tidaklah berkah, do’a dan shadaqoh koruptor tidak diterima, dan korupsi bukan hanya menjadi penghalang untuk masuk surga, namun akan memberi penghinaan bagi pelakunya dan menyeretnya ke neraka. Dalam sebuah hadits yang panjang, Rasulullah SAW bersabda, “…Sesungguhnya saya mempekerjakan salah seorang di antara kalian untuk mengumpulkan zakat yang telah Allah kuasakan kepadaku, lantas ia datang dan mengatakan, “Ini hartamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku”. Kenapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya sampai hadiahnya datang kepadanya? Demi Allah, tidaklah salah seorang diantara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, selain ia menjumpai Allah pada hari kiamat dengan memikul hak itu, aku tahu salah seorang di antara kalian menjumpai Allah dengan memikul unta yang mendengus, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik…” (HR. Bukhari).

Kita mesti berjuang memerangi diri
Bercermin dan banyaklah bercermin
Tuhan ada dis
ini, di dalam jiwa ini
Berusahalah agar Dia tersenyum…

Dan akhirnya, biarkanlah hukum berjalan, bukan kuasa kita untuk memvonis dan menetapkan hukuman. Persoalannya sekarang, ini bukan tentang orang lain, tetapi ini tentang kita. Mengambil pelajaran memang lebih mudah dibandingkan bercermin. Padahal tidak ada jaminan kita benar-benar terbebas dari dosa korupsi. Dosa ini bisa dimulai dari perkara remeh seperti mencontek, plagiat, tidak jujur dalam mengisi presensi kehadiran, mengurangi timbangan, mengambil keuntungan secara tidak jujur, dan sebagainya. ‘Tidak korupsi’ butuh pembuktian, bukan sebatas omongan. Benteng kokohnya adalah keikhlashan, kesabaran, dan rasa syukur yang mendalam. Dan biasanya, korupsi tidaklah sendirian. Karenanya butuh lingkungan yang dapat berani menegur dan saling mengingatkan untuk menjaga idealisme antikorupsi. Dan jangan lupa, perkuat hubungan dengan Sang Pemilik Jiwa yang Maha Mengawasi Hamba-Nya. Semoga Allah SWT senantiasa memelihara kita dari aksi korupsi yang tercela. Selamat Hari Antikorupsi Sedunia!

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 188)

*judul dan quote diambil dari lirik lagu “Untuk Kita Renungkan”, Ebiet G. Ade

Program Kartu Prakerja Buat (Si)Apa?

It’s a recession when your neighbor loses his job; it’s a depression when you lose yours.”
(Harry S. Truman)

Akhirnya, Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan salah satu janji kampanye Jokowi yaitu Kartu Prakerja. Walaupun Menkeu Sri Mulyani sempat mengatakan ‘sakit perut’ mencari sumber anggaran Kartu Prakerja, seiring dengan wabah Covid-19, anggaran Kartu Prakerja naik dua kali lipat menjadi 20 triliun rupiah. Kemenko Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan bahwa hingga penutupan pendataran tahap pertama pada 16 April 2020 lalu, tercatat jumlah pendaftar program Kartu Prakerja sebanyak 5.965.048 orang. Dari serangkaian verifikasi, sebanyak 2.078.026 orang dinyatakan lolos dan akan diseleksi menjadi 200 ribu peserta pelatihan gelombang pertama.

Sejak masa kampanye pilpres 2019, program Kartu Prakerja ini sudah menuai kontroversi, bahkan sempat dilaporkan ke Banwaslu. Jika tahun lalu ada mispersepsi tentang Kartu Prakerja dimana dikesankan pemerintah akan membiayai para pengangguran, kontroversi Kartu Prakerja tahun ini lebih kompleks lagi. Mulai dari konflik kepentingan, urgensi atau ketermendesakannya, prioritas peruntukan anggaran 5,6 triliun rupiah di tengan pandemi Covid-19, hingga teknis implementasi program Kartu Prakerja. Beragamnya kontroversi ini dapat dimaklumi, sebab ketika masa kampanye ‘barangnya’ belum ada, sehingga Kartu Prakerja barangkali masih diidentikkan dengan kartu-kartu ‘sakti’ Jokowi yang lain.

“Materi Kursus Mirip Konten Youtube”, demikian headline surat kabar harian Jawa Pos pada Jum’at, 17 April 2020 seraya menampilkan data beberapa pelatihan online program Kartu Prakerja, mitra penyedia pelatihan, dan nominal biayanya. Wajar saja jika publik mempertanyakan, sebab jika kursus yang diselenggarakan Kartu Prakerja berupa menonton video pelatihan, konten Youtube jauh lebih banyak, variatif, dan gratis. Sementara paket pelatihan dalam skema Kartu Prakerja dibandrol variatif mulai dari Rp. 168.000 hingga 1 juta rupiah. Memang biaya pelatihannya akan ditanggung pemerintah dengan skema Kartu Prakerja, namun itu artinya pemerintah ‘menyumbang’ anggaran senilai plafon harga pelatihan per orang dikali jumlah penerima kartu prakerja kepada para mitra platform pelatihan online. Sementara konten serupa bisa dipelajari di YouTube dengan gratis. Sementara beberapa perusahaan besar semisal Microsoft, Google, Oracle, Nikon, dan sebagainya justru menyediakan pelatihan online gratis di tengah wabah Covid-19 ini.

Kritik pun merembet ke conflict of interest, dimana Belva Devara, Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi merupakan Pendiri dan CEO Ruangguru, salah satu mitra platform digital Kartu Prakerja. Padahal baru beberapa hari sebelumnya, Andi Taufan, Staf Khusus Milenial yang lain disoroti setelah surat dengan kop Sekretariat Kabinet kepada perangkat desa guna mendukung program yang dijalankan perusahaannya. Bhelva mengatakan bahwa proses pemilihan penyedia layanan Kartu Prakerja dilakukan oleh Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, namun aroma konflik kepentingan tak terhindarkan.

Jika memperhatikan kondisi aktual pandemik Covid-19 saat ini, pertanyaan publik terhadap Kartu Prakerja lebih banyak lagi. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan total ada 114.340 perusahaan yang telah terpukul oleh wabah Covid-19, dampaknya tercatat 1.943.916 tenaga kerja telah dirumahkan dan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Itu yang tercatat, jumlah yang terdampak apalagi di sektor informal tentu lebih banyak lagi. Gagasan awal Kartu Prakerja untuk membekali para pengangguran dengan keterampilan vokasional untuk membantunya dalam mencari pekerjaan atau berwirausaha sudah baik. Namun gagasan baik tidaklah cukup, harus diperhatikan pula ketepatan waktu, ketepatan sasaran, dan keefektifan cara.

Banyak kalangan beranggapan bahwa Kartu Prakerja lebih tepat diimplementasikan dalam keadaan normal, dengan mekanisme melibatkan BLK dan LPK seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Karena pada saat pandemik seperti ini, yang dibutuhkan masyarakat adalah kebutuhan untuk dapat bertahan hidup day to day, sehingga pola bantuan sosial atau bantuan langsung tunai dinilai lebih relevan. Apalagi anggaran 20 triliun rupiah bukan jumlah yang sedikit. Dengan menghitung standar garis kemiskinan masyarakat Indonesia dari BPS per Maret 2019 sebesar Rp. 425.250 per kapita per bulan, maka anggaran Rp. 20 triliun bisa membantu lebih dari 15,6 juta orang selama 3 bulan. Pemerintah boleh saja berkelit sudah memiliki program bantuan langsung dengan anggaran yang jauh lebih besar, namun itu bukan berarti menjadikan Kartu Prakerja sebagai prioritas.

Belum lagi jika konsep Kartu Prakerja dikuliti lebih detail. Untuk mengakses pelatihan online, dibutuhkan modal berupa perangkat/ gawai, modem/ kuota internet dan jaringan yang stabil. Buat masyarakat yang benar-benar membutuhkan, modal tersebut kemungkinan lebih prioritas digunakan untuk survive dibandingkan ikut pelatihan online. Apalagi Kartu Prakerja diprioritaskan bagi mereka yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Di tambah lagi, sebagian besar masyarakat marjinal memiliki keterbatasan fasilitas dan kemampuan dalam mengikuti pelatihan online. Akhirnya, penerima Kartu Prakerja semakin tidak tepat sasaran. Beberapa konten materi pelatihan juga tidak relevan dengan kondisi aktual, misalnya paket teknik melamar pekerjaan. Wong pekerja saja banyak yang dirumahkan dan di-PHK, apa gunanya belajar teknik melamat pekerjaan di saat lowongan kerja tidak tersedia. Atau paket pelatihan ojol yang tidak relevan di masa pandemi Covid-19,  dimana ojek online menjadi salah satu pekerjaan terdampak PSBB. Ada juga pelatihan vokasional yang sifatnya pratik bukan teori, misalnya pelatihan salon dan tata rias. Pembelajarannya tidak akan efektif jika hanya belajar online tanpa praktik.

Sebelum ada Kartu Prakerja, pelatihan vokasional untuk mengurangi pengangguran sudah lama dilakukan pemerintah melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Di akhir tahun 2019, terdapat 303 BLK yang tersebar di seluruh Indonesia, dan Kemenaker menargetkan adanya 2.000 BLK komunitas di tahun 2020. Bahkan dua bulan lalu, Jokowi menjanjikan akan membangun 3.000 BLK komunitas di tahun 2020. Pelatihan vokasional ini biasanya diselenggarakan di lokasi BLK, dan bukan hanya gratis, peserta juga mendapatkan konsumsi dan uang transport. Ada juga yang di lokasi peserta. Sistemnya lebih banyak praktiknya daripada teori. Pelatihannya dipandu instruktur bersertifikasi dengan kurikulum mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sehingga kualitas kompetensi lulusannya lebih dapat dipastikan, sertifikat bukan sekadar formalitas. Seleksi peserta pun bisa lebih tepat sasaran.

Dari berbagai argumentasi di atas, pelaksanaan Kartu Prakerja seharusnya tidak perlu dipaksakan jika pada akhirnya hanya sebatas menggugurkan janji, tidak efektif, dan tidak tepat sasaran. Jika tetap diteruskan dengan format online, akan lebih baik tetap melibatkan BLK dan LPK yang sudah berpengalaman mengisi pelatihan offline. Alih-alih menggandeng mitra platform digital, kondisi saat ini bisa menjadi momentum BLK dan LPK bertransformasi menjawab tantangan era digital. Beberapa softskills dan teori pelatihan vokasional bisa mulai diajarkan secara online. Namun pendalaman kompetensi keterampilan dan sikap sebaiknya tetap dengan praktik langsung. Agar kualitas lebih terjamin. Praktik pelatihan ini barangkali belum cocok dengan situasi wabah Covid-19 saat ini, karenanya sumberdaya yang ada memang sebaiknya diprioritaskan pada program-program yang langsung membantu masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi risiko pandemi Covid-19.

Dan ketika ternyata tidak ada perubahan pola implementasi program Kartu Prakerja, barangkali publik akan semakin bertanya: program ini sebenarnya untuk apa dan untuk siapa? Masyarakat jelas bukan pihak yang paling diuntungkan sebab ada kebutuhan mendesak lainnya. Memang pelunasan janji ini akan memberikan manfaat dibanding dengan program dan kebijakan penanganan wabah Covid-19 lain yang lebih kontroversial. Yah, siapa tahu para narapidana yang telah dibebaskan bisa tertarik mengikuti pelatihan online daripada kembali melakukan aksi kriminal. Atau masyarakat yang masih bandel keluar rumah tanpa menghiraukan protokol penanganan Covid-19 bisa lebih produktif dengan program Kartu Prakerja. Yah, siapa tahu? Dan barangkali memang tidak ada yang tahu mengapa program trial and error ini harus segera diimplementasikan dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Selain mereka, pihak yang paling diuntungkan dengan diluncurkannya program Kartu Prakerja ini.

Sungguh aku benci kepada seseorang yang aku lihat sedang menganggur, tidak mengerjakan amal dunia maupun amal akhirat.” (Ibnu Mas’ud)