Tag Archives: Jokowi

Coretan Dinding Zaman Now

Coretan dinding membuat resah, resah hati pencoret mungkin ingin tampil
Tapi lebih resah pembaca coretannya, sebab coretan dinding adalah pemberontakan kucing hitam yang terpojok di tiap tempat sampah, di tiap kota
Cakarnya siap dengan kuku kuku tajam, matanya menyala mengawasi gerak musuhnya
Musuhnya adalah penindas, yang menganggap remeh coretan dinding kota
Coretan dinding terpojok di tempat sampah, kucing hitam dan penindas sama-sama resah

(‘Coretan Dinding’, Iwan Fals)

Sudah sejak lama, coretan dinding menjadi sarana ekspresi. Sejak dini bahkan sudah lumrah, anak kecil mengungkapkan ekspresinya lewat coret-coretan di dinding, sekaligus melatih perkembangan motorik halusnya. Atau jika kita lihat perjalanan sejarah, coretan dinding ini sudah ada sejak zaman kuno, seperti di masa Mesir kuno, Yunani kuno, ataupun Romawi kuno. Toilet umum seringkali menjadi tempat paling favorit bagi coretan-coretan dinding. Motifnya mulai dari iseng, menyalurkan kreativitas, hingga sarana promosi dan curhat serius. Coretan-coretan seperti ini juga banyak kita temui di belakang truk yang kerapkali menjadi semacam ‘hiburan’ dalam perjalanan.

Namun coretan dinding tidaklah selamanya menghibur, apalagi jika kontennya berisi kritik sosial. Berbeda dengan pujian dan sanjungan yang kerap melenakan, yang namanya kritik, biasanya menyinggung dan mengusik. Apalagi dilakukan di ruang publik. Dan coretan dinding ini hanyalah potret masalah, bukan sejenis makalah ilmiah yang bisa memberikan rekomendasi untuk pemecahan masalah. Di saat ada yang menganggapnya sebagai kebebasan berekspresi, sebagian yang lain memandangnya sebagai kritik tanpa solusi, bahkan ada yang melihatnya sebagai vandalisme perusak reputasi.

Di berbagai negara, menandai atau mengecat properti tanpa izin dianggap oleh pemilik properti dan otoritas sipil sebagai perusakan dan vandalisme, yang merupakan kejahatan yang dapat dihukum. Memang ada juga coretan-coretan dinding yang berisi kode untuk menandai ‘wilayah kekuasaan’ misalnya, atau bahkan kode untuk mencuri dan melakukan perbuatan kriminal. Namun coretan dinding yang berisi kritik sosial ini ada di dimensi yang berbeda dengan vandalisme. Motifnya berbeda. Coretan dinding ini di satu sisi memperlihatkan aksi provokasi, di sisi lain justru memperlihatkan kondisi ketidakberdayaan.

Misalnya mural ‘TUHAN AKU LAPAR!!’ atau ‘DIPAKSA SEHAT DI NEGARA YANG SAKIT’ yang sempat viral dan sudah dihapus aparat, alih-alih terlihat sebagai coretan liar yang provokatif, justru memperlihatkan ekspresi ketidakberdayaan. Memang kurang tepat juga membandingkan coretan dinding zaman now dengan di era kemerdekaan dulu, situasi dan sasaran kritik sosialnya berbeda. Namun tetap menjadi ironi ketika ekspresi ketidakberdayaan lewat seni coretan dinding, disikapi dengan represif dan koersif. Mengebiri kemerdekaan berekspresi jelas menjadi kado yang tidak diharapkan di hari kemerdekaan Indonesia ke-76.

Kritik perlu disikapi secara kontemplatif. Bisa jadi penilaian orang lain ada benarnya, walaupun itu sesuatu tidak kita sukai. Boleh jadi kritiklah yang akan menyelamatkan di saat pujian justru menghancurkan. Tentu kita bukan mentolerir vandalisme dengan dalih kebebasan berekspresi, namun kritik sosial melalui mural atau grafiti bukanlah sesuatu yang harus disikapi secara represif dan berlebihan. Apalagi yang dikritik pernah berjanji tidak akan marah jika dikritik sekeras apapun. Pun nyatanya janji memang tidak selalu sesuai dengan kenyataan.

Sebagaimana coretan dinding anak kecil yang konstruktif bagi tumbuh kembang anak, coretan dinding berisi kritik sosial semestinya mampu disikapi dengan lebih bijak. Jeritan suara hati rakyat barangkali memang tidak menemukan kanal penyaluran selain ‘curhat’ di dinding. Seperti WC sekolah pun tidak jarang memuat curhatan para siswa. Kondisi ini juga akan sejalan dengan hukum aksi reaksi, ketika kebebasan berekspresi dibungkam, akan semakin banyak ekspresi yang akan muncul. Sikap antikritik hanya akan menyuburkan tumbuhnya kritik-kritik yang lain. Dinding mungkin tidak bisa berbicara, namun coretan dinding yang sarat makna kan terus bersuara. Dan menghapusnya hanya akan membuat semakin banyak ‘dinding’ yang bercerita.

Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato,
kita harus hati-hati barangkali mereka putus asa
Kalau rakyat sembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri,
penguasa harus waspada dan belajar mendengar
Bila rakyat tidak berani mengeluh itu artinya sudah gawat
Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah kebenaran pasti terancam
Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan,
dituduh subversif dan mengganggu keamanan,
maka hanya ada satu kata: LAWAN!
(‘Peringatan’, Wiji Thukul)

Tembus Sejuta Kasus Positif Covid, Prestasi Siapa?

“...Sepanjang tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, kita menghadapi beberapa ujian, beberapa cobaan yang sangat berat. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, 215 negara dan Indonesia, telah mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Kita bersyukur, Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik, tetapi permasalahan belum sepenuhnya selesai. Pandemi masih berlangsung dan kita harus waspada dan siaga…

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutan virtualnya pada Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) 25 Januari lalu. Entah statement yang optimis atau gegabah mengingat kala itu kasus positif Covid-19 di Indonesia hampir menyentuh angka sejuta kasus, dengan jumlah pasien Covid-19 yang meninggal lebih dari 28 ribu jiwa. Dan benar saja, selang sehari kemudian, berdasarkan laporan Gugus Tugas Percepatan Penanangan Covid-19, per 26 Januari 2021, Indonesia mencatatkan penambahan 13.094 kasus baru Covid-19 yang membuat Indonesia menembus jumlah 1 juta dengan total 1.012.350 kasus. Jumlah kasus ini bahkan lebih tinggi dari penggabungan jumlah kasus dari 9 negara ASEAN lainnya yang berjumlah 920.797 kasus. Filipina yang per 6 Agustus 2020 lalu sempat memuncaki kasus Covid-19 di wilayah Asia Tenggara, saat ini kurvanya sudah mulai menurun dengan 516.166 kasus, jauh tertinggal dari Indonesia. Dengan total tes per populasi penduduk yang kurang dari setengahnya dibandingkan Filipina, kasus riil Covid-19 di Indonesia kemungkinan jauh lebih besar dari data yang dilaporkan.

Ungkapan syukur bahwa Indonesia mampu mengelola Covid-19 bukan kali itu saja disampaikan Jokowi. “…Pemerintah telah mengambil langkah untuk mengurangi dampak dari krisis ini. Walau pandemik belum berlalu tapi kita bersyukur bahwa kita termasuk negara yang mampu mengelola tantangan ini. Penanganan kesehatan yang bisa dikendalikan dengan terus meningkatkan kewaspadaan dan pertumbuhan ekonomi yang sudah naik kembali sejak kuartal 3 lalu meski dalam kondisi minus…”, ucap Jokowi dalam acara HUT PDIP ke-48 10 Januari lalu. Ungkapan syukur tidak salah, namun beberapa pihak menganggapnya kurang tepat. Apalagi hingga kini belum ada permintaan maaf dari pemerintah atas penanganan pendemi Covid-19 yang terbilang sangat lamban. Belum lagi kasus korupsi dana bansos yang terkuak ke publik, pemerintah sepertinya lebih tepat untuk banyak istighfar dan meminta maaf, daripada memberikan ketenangan semu dengan prestasi semu.

Hari ini, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, menyampaikan permintaan maaf atas kasus dan kematian akibat virus corona yang terus bertambah. “Saya sangat menyesal atas setiap nyawa yang telah meninggal dan tentu saja, sebagai perdana menteri saya bertanggung jawab penuh atas semua yang telah dilakukan pemerintah…” ujar Johnson ketika angka kematian akibat Covid-19 di Inggris melampaui 100 ribu jiwa. September tahun lalu, Presiden Israel Reuven Rivlin, menyatakan permintaan maaf terhadap warga Israel akibat kegagalan pemerintah membendung pandemi virus corona. “Saya menyadari bahwa kami belum banyak melakukan apa-apa sebagai pemimpin yang pantas mendapat perhatian Anda. Anda percaya kami, dan kami mengecewakan Anda…”, ujar Rivlin ketika Israel menerapkan penguncian wilayah (lockdown) akibat lonjakan penularan dan kematian akibat Covid-19. Kanselir Jerman, Angela Merker pada 9 Desember lalu juga meminta maaf kepada publik atas peningkatan kematian harian akibat virus seraya menjura, membungkuk dengan menangkupkan kedua tangan. “Saya benar-benar minta maaf… tetapi jika kita membayar harga korban tewas pada 590 orang setiap hari maka itu menurut saya, tidak dapat diterima…” ujarnya dalam pidato emosional di depan parlemen.

Sikap berbeda ditunjukkan Pemerintah Indonesia. Memang berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengendalikan virus, mulai dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB proporsional, hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Presiden Jokowi juga sempat menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menekan lonjakan kasus di beberapa daerah, namun upaya itu belum juga membuahkan hasil. Walau dianggap terlambat, Jokowi juga memecat Terawan Agus Putranto dan menunjuk Budi Gunadi Sadikin untuk menjadi Menteri Kesehatan, pun hasilnya juga belum terlihat.

Merespon data kasus Covid-19 yang sudah menembus 1 juta kasus, Menkes Budi Gunadi Sadikin berjanji akan lebih menggencarkan program 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment untuk mengurangi laju penularan virus. “Angka ini membuat kita harus merenung dan ada dua momen penting yang harus kita sadari. Saatnya Indonesia untuk berduka. Sebab, dengan terus meningkatnya kasus, banyak sekali pasien yang meninggal dunia. Bahkan, sudah lebih dari 600 tenaga kesehatan gugur dalam menghadapi pandemi ini. Dan mungkin sebagian dari keluarga dekat dan teman dekat sudah meninggalkan kita. Itu momen pertama yang harus kita lalui bahwa ada rasa duka yang mendalam dari pemerintah, dari seluruh rakyat Indonesia atas angka ini… Angka 1 juta ini memberikan satu indikasi bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersama dengan pemerintah bekerja bersama untuk atasi pandemi ini dengan lebih keras lagi. Kita teruskan kerja keras kita…” ujar Menkes dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden. Bukan permintaan maaf, namun mengajak masyarakat untuk merenung. Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, dibutuhkan percepatan dan keserempakan program vaksinasi Covid-19 untuk membangun kekebalan kelompok atau herd immunity. Semakin cepat herd immunity terbentuk, semakin cepat pula pandemi berakhir. “Perlu ada kecepatan. Itu kuncinya kenapa perlu cepat dilakukan vaksinasi kepada dua pertiga populasi agar memiliki antibodi,” kata Tito saat Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Senin lalu.

Semuanya baik-baik saja. Barangkali itu pesan yang disampaikan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Covid-19. Tanpa kesedihan dan kecemasan pun korban terus bertambah. Jika kita telusuri rekam perjalanan pandemi Covid-19 di negara ini, kita akan mendapati banyak pernyataan kontroversial dari para pejabat tinggi yang sebenarnya justru kontraproduktif dalam upaya penanganan Covid-19. Misalnya Menkes Terawan yang mengatakan tidak ada masyarakat Indonesia yang terkena virus corona karena do’a. Atau Menhub Budi Karya yang sebelum positif Covid-19 pernah berkelakar bahwa masyarakat Indonesia memiliki kekebalan tubuh dari virus corona karena gemar makan nasi kucing. Bukan sebatas pernyataan, kebijakan kontroversial juga kerap dibuat. Misalnya pemberian diskon bagi wisatawan untuk menggenjor sektor pariwisata, atau anggaran untuk influencer yang mencapai 90,45 miliar rupiah. Dan pada akhirnya, kita tidak bisa terus mengutuk kegelapan. Berusaha menjadi bagian dari solusi pun keberhasilannya akan diklaim pemerintah. Apalagi menghadapi rezim yang anti kritik, yang dapat dilakukan hanya senantiasa menjaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita agar tetap baik-baik saja. Mematuhi protokol kesehatan karena kesadaran, bukan sekadar ikut kebijakan pemerintah yang seringkali tak tentu arah. Karena solusi mengatasi pandemi ini ada di setiap diri kita.

Alhamdulillah 243 WNI yang pulang dari Wuhan dan diobservasi 14 hari di Natuna dinyatakan bersih dari Corona. Dalam kelakarnya, Menko Perekonomian Airlangga bilang: Karena perizinan di Indonesia berbelit-belit maka virus corona tak bisa masuk. Tapi omnibus law tentang perizinan lapangan kerja jalan terus” (Mahfud MD)