Tag Archives: kebohongan

Tidak Ada Corona Disini…

You wouldn’t worry so much about what others think of you if you realized how seldom they do
(Eleanor Roosevelt)

Tidak ada corona disini… Santai sajalah…”, ujar seorang guru mendapati saya masih memakai masker di sebuah rumah makan seraya membawa tumbler sendiri. Hari ini adalah hari ketigaku di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Suasananya memang jauh berbeda dengan Jakarta. Tidak semua –bahkan tidak banyak—orang yang mengikuti protokol kesehatan, pun sebatas menggunakan masker ataupun menjaga jarak di tempat umum. Tempat makan ini cukup ramai, tanpa ada tanda silang di meja ataupun di kursinya. Ketika Shalat Jum’at tadi siang pun, saya yang membawa sajadah sendiri termasuk jama’ah yang langka. Orang-orang sini mengatakan bahwa mereka sudah bosan dengan berbagai pembatasan akibat virus corona. Toh setelah sekolah dibuka tidak terjadi lonjakan drastis kasus positif corona. Entah karena imunitas penduduknya tinggi, atau karena pengetesan corona tidak dilakukan. Yang jelas menurut mereka, kunci sehat adalah berbahagia, tidak cemas berlebihan.

Perjalanan kali ini adalah pertama kalinya saya ke luar kota, setelah terakhir ke Pekanbaru awal Maret lalu tepat ketika diumumkannya kasus pertama positif corona di Indonesia. Sehingga menjadi kali pertama juga merasakan administrasi ala new normal untuk bepergian ke luar kota. Dimulai dari rapid test mandiri (sebelumnya sudah pernah rapid dan SWAB test difasilitasi kantor). Ternyata semuanya berbasis aplikasi, tidak semudah sekadar datang ke klinik penyedia jasa rapid test untuk memperoleh layanan. Setidaknya dengan cara ‘konvensional’, sudah dua klinik yang menolak saya untuk rapid test dikarenakan alatnya habis. Di tempat selanjutnya yang alatnya tersedia, saya diminta surat pengantar dari dokter untuk melakukan rapid test. Cara lainnya adalah mendaftar melalui aplikasi, namun hasilnya baru akan keluar esok hari jam 9 pagi. Padahal jadwal penerbangan saya jam 8 pagi. Akhirnya, atas bantuan teman melalui aplikasi, berhasil juga melakukan drive thru rapid test di daerah Cilandak. Praktis dan terbilang murah (ehm, malah promosi). Tidak perlu menunggu hasilnya keluar karena hasilnya akan langsung dikirim melalui aplikasi. Cukup efektif dan efisien buat mereka yang sibuk (ciee…).

Singkat cerita, esok paginya tiba di bandara yang cukup lenggang. Pintu masuk untuk pemeriksaan hasil rapid test ternyata hanya satu arah, dimana juga terdapat pemeriksaan suhu tubuh, sehingga saya harus berjalan memutar cukup jauh (maklum newbie). Dan karena hasil rapid testnya hanya ditunjukkan via ponsel, saya harus mengisi form verifikasi yang hanya berlaku sekali jalan. Jadi pelajaran bahwa sebaiknya hasil rapid testnya dicetak. Pengecekan suhu tubuh dan verifikasi rapid test sebelum check-in inilah yang barangkali membedakan dengan prosedur keberangkatan biasanya. Yah, ditambah tanda silang di bangku ruang tunggu untuk social distancing lah. Uniknya, social distancing ini tidak berlaku di kabin pesawat. Memang kabarnya, pesawat merupakan moda transportasi yang paling aman terhadap penyebaran virus corona. Filter udaranya efektif dalam menyaring kotoran dan mikroorganisme. Sirkulasi udara dalam kabin pesawat juga baik. Walaupun jika melihat kronologi Covid-19, bandaralah yang menjadi salah satu tempat paling rawan dalam penyebaran virus corona. Bedanya lagi di masa pandemi ini, awak kabin menggunakan face shield dan sarung tangan. Kemudian dalam aturan keselamatan penerbangan ada beberapa tambahan terkait protokol kesehatan. Terakhir, di bandara tujuan ada pemeriksaan Health Alert Card (HAC). Sebaiknya e-HAC diisi sebelum melakukan perjalanan melalui aplikasi, sebab pemeriksaan yang dilakukan hanyalah scan barcode e-HAC di terminal kedatangan. Akan lebih merepotkan dan menyebabkan antrean jika baru mengisi e-HAC di pintu bandara kedatangan. Jangan lupa memastikan HP cukup daya dan bisa menampilkan barcode e-HAC.

* * *

Santai saja, corona ga punya harga diri disini…”, timpal guru lain. Saya hanya tersenyum dibalik masker. Berharap sikap yang muncul bukanlah karena abai apalagi menantang, namun sebuah bentuk optimisme menatap masa depan. Per 27 November ini, Covid-19 mencetak dua rekor sekaligus. Jumlah kasus baru positif corona hari ini yang mencapai 5.828 kasus adalah rekor tertinggi kasus harian Covid-19 di Indonesia sejauh ini. Sementara 169 korban jiwa akibat Covid-19 hari ini sejauh ini juga merupakan rekor tertinggi kematian harian akibat Covid-19 di Indonesia. Alhamdulillah, saya dan guru-guru disini baik-baik saja, tanpa gejala. Beberapa hari ini via grup WA, beberapa rekan saya terkonfirmasi positif Covid-19. Saya membayangkan di berbagai pelosok tanah air, bahkan di penjuru dunia, semakin banyak orang yang menganggap Covid-19 biasa saja. Lebih dari 60 juta kasus corona di dunia dengan lebih dari 1,43 juta korban jiwa kian dianggap lumrah. Toh lebih dari 65% pasien bisa sembuh. Belum lagi, ada berbagai bumbu teori konspirasi yang membuat pendemi ini semakin diremehkan.

Corona tak ada disini? Who knows? Sebab ukurannya tak kasat mata. Kalaupun tak ada disini bukan berarti tak ada dimana-mana. Jikalau tak ada saat ini disini, bukan berarti takkan ada disini selamanya. Saya barangkali termasuk orang yang beranggapan bahwa ada campur tangan manusia yang merusak keseimbangan dalam ekskalasi pandemi ini, bukan karena faktor alam ataupun ketidaksengajaan. Namun bukan berarti Covid-19 adalah hoax dan virus corona hanyalah sebuah kebohongan. Lantas apa susahnya menjaga diri dan orang lain dengan mematuhi protokol kesehatan yang sederhana? Toh yang diminta sebatas menggunakan masker bukan memakai APD lengkap yang merepotkan. Toh yang dianjurkan sekadar rajin cuci tangan dan berperilaku hidup bersih dan sehat, bukan harus rajin rapid dan SWAB test yang akan memberatkan. Toh yang disarankan adalah menjaga jarak bukan meniadakan interaksi sosial dengan orang lain yang tidak manusiawi. Sehingga pada akhirnya bukan ada atau tidaknya corona disini, tetapi ada atau tidaknya manusia disini. Manusia yang baik adalah manusia yang dapat menghadirkan rasa aman bagi manusia lainnya. Manusia yang memberikan kebermanfaatan, bukan malah berpotensi mencelakakan. Dan menjadi baik itu mudah. Terapkan protokol kesehatan. Sesederhana itu. Sehingga ada atau tidaknya corona tak menjadi pembatas untuk menunaikan hak dan kewajiban sebagai manusia untuk saling menjaga. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita semua.

Tidak sepatutnya seseorang merasa aman tentang dua hal: kesehatan dan kekayaan
(Ali bin Abi Thalib)

Karena Orang Terdidik Itu (Harusnya) Jujur

“To make your children capable of honesty is the beginning of education” (John Ruskin)

Beberapa hari lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan bahwa berdasarkan simulasi dengan data 5 tahun terakhir, hanya 30 kabupaten/ kota yang memiliki indeks integritas yang tinggi, artinya tingkat kecurangan kurang dari 5 persen[1]. Terlepas dari indikator pengukurannya seperti apa, angka yang masih sangat memprihatinkan mengingat terdapat 416 kabupaten dan 98 kota (termasuk kabupaten dan kota administratif) di Indonesia. Tak lama berselang, muncul informasi bahwa soal Ujian Nasional (UN) 2015 bocor di internet. Tidak tanggung-tanggung, ada 30 paket soal UN yang diunggah dari akun Google Drive dalam format PDF.

Kasus kebocoran UN bukan hal baru, sudah mulai dianggap lumrah malah. Paket soal diperbanyak, polisipun dikerahkan. Berbagai upaya yang sudah dilakukan  untuk mengantisipasi kebocoran sepertinya justru menambah kreativitas para pembocor. Untuk kasus terakhir, Mendiknas memang lantas menghubungi pihak Google untuk menghapus unduhan paket soal UN sehingga sekarang file tersebut tidak dapat ditemukan. Namun tetap saja kebocoran sudah terjadi dan tersebar, tidak hanya di satu daerah, melainkan ke pelosok Indonesia bahkan ke penjuru dunia. Kemendiknas boleh mengatakan bahwa yang bocor hanya 0,25 persen soal, namun nyatanya pola paket soal UN tetaplah sama hanya berbeda urutan soalnya saja. Tidaklah mudah membuat variasi soal yang benar-benar berbeda namun memiliki bobot yang sama. Sementara demi keadilan, paket soal harus memiliki bobot yang sama. Sehingga 30 paket soal UN yang bocor bisa jadi merupakan sampel yang cukup untuk menggambarkan populasi seluruh paket soal UN yang dikeluarkan.

Pemerintah mungkin boleh saja menimpakan kesalahan ke pihak percetakan, termasuk membawanya ke jalur hukum, namun pemerintak tidak seharusnya berlepas tangan atas persoalan kejujuran UN dan integritas pendidikan. Tahun ini mulai dilaksanakan UN online melalui Computer Based Test (CBT) yang diklaim lebih hemat, cepat, dan jujur. Dalam aspek operasional, mungkin bisa ada diskusi pro kontra terkait UN online ini, namun dalam aspek kejujuran hampir dapat dipastikan para pembocor akan menemukan baru untuk menembus keamanan sistem UN online. Dan jika sistemnya berhasil ditembus, hasil UN se-Indonesia akan invalid. Investasi sistem baru (yang sebenarnya) visioner akan sia-sia jika yang dilakukan hanya mengubah cara dan pendekatan, tanpa menyelesaikan akar masalah.

Apa yang dilakukan pemerintah dengan tidak lagi menjadikan UN sebagai prasyarat kelulusan sudah tepat dalam upaya untuk mereduksi kecurangan dalam penyelenggaraan UN. Namun kedudukan UN sebagai alat pemetaan kualitas pendidikan seharusnya tidak perlu disertai dengan embel-embel menjadi pertimbangan untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi yang malah menimbulkan paradoks. Motif kecurangan hanya akan berpindah dari lulus sekolah menjadi lulus masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, permasalahan integritas pendidikan belumlah selesai. Dengan tidak dijadikannya UN sebagai syarat kelulusan, integritas sekolah lebih diuji. Katrol nilai secara massal mungkin saja akan terjadi, toh kewenangan adanya di masing-masing sekolah. Kebohongan akan menghasilkan kebohongan baru, kecurangan akan melahirkan kecurangan yang lain.

Pada September 2013, Reader Digest menggelar tes kejujuran bernama Lost Wallet, dimana di beberapa kota besar di dunia dijatuhkan 12 dompet di tempat umum yang berisi kartu nama, nomor telepon, sebuah foto keluarga dan uang setara USD 50 dolar. Hasilnya, Helsinki, ibukota Finlandia menjadi kota paling jujur, dimana 11 dari 12 dompet tersebut kembali ke pemiliknya dengan utuh. Salah satu penemu dompet mengatakan bahwa kejujuran adalah bagian dari kepribadian masyarakat Finlandia. Indeks Persepsi Korupsi di Finlandia memang mencapai 89, sementara Indonesia hanya 34 (skala 100). Budaya jujur yang telah tertanam ini pastinya ada kaitannya dengan kualitas pendidikan Finlandia yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia.

Jakarta, ibukota Indonesia memang tidak masuk dalam daftar survey, pun tidak sulit membayangkan hasilnya. Awal tahun 2015 lalu ada survei salah satu media terkemuka Inggris, The Economist, yang menempatkan Jakarta sebagai kota paling tidak aman di dunia. Aspek yang disurvey mencakup keamanan kesehatan, digital, infrastruktur, dan personal. Salah satu indikatornya adalah maraknya penipuan dalam perdagangan online. Kejujuran memang masih jadi tantangan di negara ini. ICW bahkan mengungkapkan bahwa korupsi terbesar ada di institusi pendidikan. Ironis, dunia pendidikan yang mestinya sarat dengan nilai kejujuran, justru terdepan dalam memberi contoh tentang kecurangan.

Permasalahan kejujuran dan integritas memang lebih fundamental dan filosofis. Perlu ada perubahan paradigma, setidaknya dalam hal orientasi pendidikan. Orientasi belajar siswa dan arah pendidikan di Indonesia lebih didominasi oleh ukuran nilai kuantitatif. Hal ini sudah ditanamkan sejak usia dini dan di pendidikan dasar bahwa belajar untuk dapat nilai yang bagus atau dapat ranking baik di sekolah. Keberhasilan belajar ditunjukkan dengan nilai yang memuaskan atau indeks prestasi yang tinggi. Padahal orientasi hasil tidak selalu mensyaratkan kebaikan dalam prosesnya. Tidak heran di beberapa negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, nilai akademis tidak diperkenalkan di tingkat dasar, yang dikuatkan adalah nilai – nilai dalam kehidupan (values), termasuk kejujuran. Alhasil, persoalan integritas dan karakter yang relatif sulit dibentuk seiring bertambahnya usia sudah diselesaikan di awal. Sementara persoalan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dikuatkan dan difokuskan kemudian.

Kuantifikasi ukuran keberhasilan tidaklah salah, yang keliru adalah ketika orientasi nilai menjadi tujuan sehingga membenarkan segala proses yang dilakukan. Pejabat korupsi, guru besar plagiat, kepala sekolah menyelewengkan anggaran, guru berbuat curang dan siswa mencontek adalah hasil dari pendidikan yang hanya mengedepankan hasil dan materi yang terukur. Kejujuran seharusnya memang sudah jadi hal yang natural, namun bukan berarti tidak perlu dihargai sebagaimana penghargaan terhadap prestasi akademik. Belum lagi jika kita perdalam mengenai minat dan bakat siswa yang tidak semuanya berdimensi kuantitatif, akan semakin tampak bahwa ukuran nilai an sich kerap memberikan vonis yang tidak adil.

Kejujuran adalah salah satu hal yang pertama harus diajarkan oleh dunia pendidikan. Agar tidak ada lagi siswa yang berbuat curang, guru yang mencontohkan kecurangan, warga yang diusir karena melaporkan kecurangan, atau pendidik dan pemimpin yang hidup bergelimang kebohongan. Agar tidak ada lagi yang beranggapan bahwa hasil buruk hanya bagi mereka yang jujur dan kurang beruntung. Karena memang tidak ada yang bisa dibanggakan dari nilai bagus hasil dari ketidakjujuran. Karena nilai memuaskan yang tidak dapat dibuktikan dengan kualitas tidak akan berarti apa-apa. Karena pada hakikatnya kualitas pendidikan berbanding lurus dengan integritas. Karena orang terdidik memang seharusnya jujur.


[1] http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/15/04/14/nms0xv-mendikbud-hanya-30-kabupaten-tingkat-integritasnya-tinggi

“Sajak Palsu” Karya Agus R. Sarjono (1998)

“Selamat pagi, Pak! Selamat pagi, Bu!”, ucap anak sekolah dengan sapaan palsu.
Lalu merekapun belajar sejarah palsu dari buku-buku palsu.
Di  akhir sekolah mereka terperangah melihat hamparan nilai mereka yang palsu.
Karena tak cukup nilai, maka berdatanganlah mereka ke rumah-rumah Bapak dan Ibu guru untuk menyerahkan amplop berisi perhatian dan rasa hormat palsu.
Sambil tersipu palsu dan membuat tolakan-tolakan palsu, akhirnya Pak guru dan Bu guru terima juga amplop itu sambil berjanji palsu
untuk mengubah nilai-nilai palsu dengan nilai-nilai palsu yang baru.

Masa sekolah demi masa sekolah berlalu, merekapun lahir sebagai ekonom-ekonom palsu, ahli hukum palsu, ahli pertanian palsu, insinyur palsu.
Sebagian menjadi guru, ilmuwan atau seniman palsu.
Dengan gairah tinggi mereka  menghambur ke tengah pembangunan palsu dengan ekonomi palsu sebagai panglima palsu.
Mereka saksikan ramainya perniagaan palsu dengan ekspor dan impor palsu yang mengirim dan mendatangkan berbagai barang kelontong kualitas palsu.
Dan bank-bank palsu dengan giat menawarkan bonus dan hadiah-hadiah palsu tapi diam-diam meminjam juga pinjaman dengan ijin dan surat palsu kepada bank negeri yang dijaga pejabat-pejabat palsu.

Masyarakatpun berniaga dengan uang palsu yang dijamin devisa palsu.
Maka uang-uang asing menggertak dengan kurs palsu sehingga semua blingsatan dan terperosok krisis yang meruntuhkan pemerintahan palsu ke dalam nasib buruk palsu.
Lalu orang-orang palsu meneriakkan kegembiraan palsu dan mendebatkan gagasan-gagasan palsu di tengah seminar dan dialog-dialog palsu menyambut tibanya demokrasi palsu yang berkibar-kibar begitu nyaring dan palsu.