Tag Archives: kemerdekaan

Coretan Dinding Zaman Now

Coretan dinding membuat resah, resah hati pencoret mungkin ingin tampil
Tapi lebih resah pembaca coretannya, sebab coretan dinding adalah pemberontakan kucing hitam yang terpojok di tiap tempat sampah, di tiap kota
Cakarnya siap dengan kuku kuku tajam, matanya menyala mengawasi gerak musuhnya
Musuhnya adalah penindas, yang menganggap remeh coretan dinding kota
Coretan dinding terpojok di tempat sampah, kucing hitam dan penindas sama-sama resah

(‘Coretan Dinding’, Iwan Fals)

Sudah sejak lama, coretan dinding menjadi sarana ekspresi. Sejak dini bahkan sudah lumrah, anak kecil mengungkapkan ekspresinya lewat coret-coretan di dinding, sekaligus melatih perkembangan motorik halusnya. Atau jika kita lihat perjalanan sejarah, coretan dinding ini sudah ada sejak zaman kuno, seperti di masa Mesir kuno, Yunani kuno, ataupun Romawi kuno. Toilet umum seringkali menjadi tempat paling favorit bagi coretan-coretan dinding. Motifnya mulai dari iseng, menyalurkan kreativitas, hingga sarana promosi dan curhat serius. Coretan-coretan seperti ini juga banyak kita temui di belakang truk yang kerapkali menjadi semacam ‘hiburan’ dalam perjalanan.

Namun coretan dinding tidaklah selamanya menghibur, apalagi jika kontennya berisi kritik sosial. Berbeda dengan pujian dan sanjungan yang kerap melenakan, yang namanya kritik, biasanya menyinggung dan mengusik. Apalagi dilakukan di ruang publik. Dan coretan dinding ini hanyalah potret masalah, bukan sejenis makalah ilmiah yang bisa memberikan rekomendasi untuk pemecahan masalah. Di saat ada yang menganggapnya sebagai kebebasan berekspresi, sebagian yang lain memandangnya sebagai kritik tanpa solusi, bahkan ada yang melihatnya sebagai vandalisme perusak reputasi.

Di berbagai negara, menandai atau mengecat properti tanpa izin dianggap oleh pemilik properti dan otoritas sipil sebagai perusakan dan vandalisme, yang merupakan kejahatan yang dapat dihukum. Memang ada juga coretan-coretan dinding yang berisi kode untuk menandai ‘wilayah kekuasaan’ misalnya, atau bahkan kode untuk mencuri dan melakukan perbuatan kriminal. Namun coretan dinding yang berisi kritik sosial ini ada di dimensi yang berbeda dengan vandalisme. Motifnya berbeda. Coretan dinding ini di satu sisi memperlihatkan aksi provokasi, di sisi lain justru memperlihatkan kondisi ketidakberdayaan.

Misalnya mural ‘TUHAN AKU LAPAR!!’ atau ‘DIPAKSA SEHAT DI NEGARA YANG SAKIT’ yang sempat viral dan sudah dihapus aparat, alih-alih terlihat sebagai coretan liar yang provokatif, justru memperlihatkan ekspresi ketidakberdayaan. Memang kurang tepat juga membandingkan coretan dinding zaman now dengan di era kemerdekaan dulu, situasi dan sasaran kritik sosialnya berbeda. Namun tetap menjadi ironi ketika ekspresi ketidakberdayaan lewat seni coretan dinding, disikapi dengan represif dan koersif. Mengebiri kemerdekaan berekspresi jelas menjadi kado yang tidak diharapkan di hari kemerdekaan Indonesia ke-76.

Kritik perlu disikapi secara kontemplatif. Bisa jadi penilaian orang lain ada benarnya, walaupun itu sesuatu tidak kita sukai. Boleh jadi kritiklah yang akan menyelamatkan di saat pujian justru menghancurkan. Tentu kita bukan mentolerir vandalisme dengan dalih kebebasan berekspresi, namun kritik sosial melalui mural atau grafiti bukanlah sesuatu yang harus disikapi secara represif dan berlebihan. Apalagi yang dikritik pernah berjanji tidak akan marah jika dikritik sekeras apapun. Pun nyatanya janji memang tidak selalu sesuai dengan kenyataan.

Sebagaimana coretan dinding anak kecil yang konstruktif bagi tumbuh kembang anak, coretan dinding berisi kritik sosial semestinya mampu disikapi dengan lebih bijak. Jeritan suara hati rakyat barangkali memang tidak menemukan kanal penyaluran selain ‘curhat’ di dinding. Seperti WC sekolah pun tidak jarang memuat curhatan para siswa. Kondisi ini juga akan sejalan dengan hukum aksi reaksi, ketika kebebasan berekspresi dibungkam, akan semakin banyak ekspresi yang akan muncul. Sikap antikritik hanya akan menyuburkan tumbuhnya kritik-kritik yang lain. Dinding mungkin tidak bisa berbicara, namun coretan dinding yang sarat makna kan terus bersuara. Dan menghapusnya hanya akan membuat semakin banyak ‘dinding’ yang bercerita.

Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato,
kita harus hati-hati barangkali mereka putus asa
Kalau rakyat sembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri,
penguasa harus waspada dan belajar mendengar
Bila rakyat tidak berani mengeluh itu artinya sudah gawat
Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah kebenaran pasti terancam
Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan,
dituduh subversif dan mengganggu keamanan,
maka hanya ada satu kata: LAWAN!
(‘Peringatan’, Wiji Thukul)

Indonesia Setara Palestina, Kok Bisa?

…Di meja makan dan mangkuk supmu, kuhidangkan kisah negeri terluka. Kisah generasi yang hilang, korban perang peradaban. Tak kalah luka dari Bosnia, tak kalah pedih dari Palestina. Tak kalah luka dari Bosnia, tak kalah pedih dari Palestina. Karena yang kau temui, hanya zombie-zombie. Makhluk-makhluk hidup tanpa pribadi, tanpa izzah, tanpa harga diri…” (‘Generasi yang Hilang’, Teater Kanvas)

Nasyid lawas tersebut tiba-tiba terlintas kala membaca Human Development Report 2016 bertajuk “Human Development for Everyone” yang dirilis UNDP pekan lalu. Human Development Index (HDI) Indonesia naik 0,003 poin namun turun 3 peringkat ke posisi 113 dari 188 negara yang masuk dalam daftar. Dan tepat di bawah Indonesia adalah Palestina (peringkat 114), disusul Vietnam (115) dan Filipina (116) yang sama-sama masuk kategori Medium Human Development. Berbeda dengan negara tetangga Thailand (87) dan Malaysia (59) yang masuk kategori High Human Development. Apalagi jika dibandingkan Brunei (30), Singapura (5), dan Australia (2) di kategori Very High Human Development. Sementara di posisi teratas ada Norwegia.

Belasan tahun lalu rasanya berlebihan Indonesia disamakan dengan Bosnia atau Palestina yang penuh konflik bersenjata. Bahkan penyesuaian lirik nasyid ‘Negeri yang Terlupa’ Izzatul Islam menjadi ‘Negeri yang Terluka’ sepertinya sangat tidak sebanding. Kisruh krisis ekonomi dan reformasi Indonesia di penghujung abad ke-20 tampaknya belum seberapa dibandingkan mencekamnya suasana di Palestina yang puluhan tahun lamanya penduduknya harus siap mati setiap saat. Tapi nyatanya, enam tahun terakhir HDI Indonesia memang setara dengan Palestina. Ya, enam tahun terakhir, karena sebelumnya HDI Palestina tidak pernah diukur. HDI Bosnia juga baru ada enam tahun terakhir, dan ternyata HDI Bosnia kini ada di peringkat 81 dunia.

Mungkin terlalu sederhana mengklasifikasi dan memeringkatkan kualitas suatu negara hanya dengan melihat indikator kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga dibatasi. Tapi bagaimanapun, laporan tahunan yang dikeluarkan UNDP ini menjadi data referensi internasional yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Tidak perlu mencari dalih untuk mempermasalahkannya, yang perlu ada justru upaya perbaikan nyata. Apalagi realitanya HDI Indonesia memang cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Toh membaca data Human Development Report saja sudah banyak hal menarik yang dapat dilihat, misalnya ketika kita coba bandingkan antara capaian Indonesia dengan Palestina.

Baru membaca indikator life expectancy at birth (angka harapan hidup pada saat lahir) hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata pun di tengah suasana perang, life expectancy at birth Palestina mencapai angka 73,1 tahun, lebih tinggi dari Indonesia yang ‘hanya’ 69,1 tahun. Apalagi membaca berbagai indikator pendidikan, ternyata Palestina juga lebih unggul. Rata-rata usia bersekolah (mean years of schooling) di Palestina 8,9 tahun sementara di Indonesia baru 7,9 tahun. Tingkat literasi (literacy rate) Palestina juga relatif lebih baik. Salah satu indikatornya adalah angka melek huruf penduduk berusia minimal 15 tahun di Palestina mencapai 96,7% sementara Indonesia baru 93,9%. Banyaknya penduduk berusia minimal 25 tahun yang setidaknya pernah merasakan sekolah menengah di Palestina (58,8%) juga lebih tinggi dibandingkan Indonesia (47,3%).

Angka partisipasi kasar (gross enrolment ratio) Indonesia sedikit lebih tinggi untuk tingkat pra sekolah (pre-primary) dan sekolah dasar (primary school), namun untuk tingkat pendidikan tinggi (tertiary school) Indonesia (31%) masih jauh tertinggal dibandingkan Palestina (44%). Hal ini menunjukkan tingginya angka putus sekolah di Indonesia. Data menunjukkan bahwa angka putus sekolah dasar (primary school dropout rate) Indonesia mencapai 18,1%, sementara di Palestina hanya 2,5%. Padahal rasio guru : siswa Indonesia lebih ‘mewah’ (1:17) dibandingkan Palestina (1:24). Peringkat Indonesia sedikit ada di atas Palestina karena indikator ekonomi, di antaranya Pendapatan Nasional Bruto per kapita (Gross National Income per capita) Indonesia yang mencapai $ 10.053 sementara Palestina hanya setengahnya ($ 5.256). Dilihat dari indikator kerja dan ketengakerjaan (work and employment), Indonesia juga unggul jauh, sebab angka pengangguran di Palestina terbilang tinggi. Hal ini dapat dimengerti sebab ketersediaan lapangan kerja di daerah konflik tentu sangat terbatas, apalagi berbagai macam pasokan sumber daya (resources) di Palestina dibatasi oleh Israel.

Indonesia punya sejarah panjang dengan Palestina. Palestina (bersama dengan Mesir) termasuk di antara negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina. Indonesia pun termasuk di antara negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya pada November 1988. Tahun lalu, dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina juga kembali diinisiasi oleh Indonesia melalui Resolusi dan Deklarasi Jakarta dalam Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI). Pun demikian, kesejajaran kualitas pembangunan manusia antara Indonesia dengan Palestina bukanlah suatu hal yang membanggakan. Indonesia dengan banyaknya sumber daya yang dimilikinya semestinya mampu menjadi Negara yang lebih maju dibandingkan Palestina yang masih terus diliputi konflik. Ya, dengan menyandang status merdeka, Indonesia seharusnya mampu berprestasi lebih.

Salah satu upaya perbaikan yang perlu menjadi perhatian adalah pembangunan pendidikan dan kesehatan. Fokus pada pembangunan ekonomi nyatanya tidak signifikan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Semakin tingginya kesenjangan sosial di Indonesia yang ditandai dengan tingginya rasio gini membuat pertumbuhan ekonomi seakan tak ada arti. Pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati mereka yang berekonomi kuat, sementara masyarakat marjinal kian termarinalkan. Pembangunan pendidikan dan kesehatan memberikan secercah harapan bagi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidupnya, termasuk potensi perbaikan kualitas ekonomi dengan pendidikan dan kesehatan yang baik. Pertumbuhan ekonomi juga sangat dipengaruhi ekonomi global yang artinya siap runtuh kapan saja, sementara pembangunan pendidikan adalah investasi masa depan Indonesia yang berkualitas.

Hari ini boleh jadi Palestina masih jauh tertinggal. Namun di masa depan, bukan tidak mungkin Palestina akan naik status menjadi Negara yang sepenuhnya merdeka dan masuk dalam kategori High Human Development. Saat ini boleh jadi Indonesia masih di atas Palestina, Filipina ataupun India. Namun tidak ada jaminan Indonesia Emas nan Berdaya kan jadi realita jika bangsa ini alpa dalam membangun pendidikan dan kesehatan. Tentu kita sama-sama menginginkan negeri dan umat ini bisa kembali berjaya, dan kesemuanya tidak akan terjadi jika kita gagal dalam mempersiapkan SDM berkualitas untuk masa depan. Ya, perlu upaya serius untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Boleh lah Indonesia disejajarkan dengan Palestina, tapi hanya jika kedua negara ini sudah sama-sama menjadi negara merdeka yang berhasil membangun SDM bangsanya. Semoga masa itu akan segera tiba…

…Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah Bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel” (Soekarno, 1962)